Status residen pajak di Britania Raya bagi residen Indonesia
Britania Raya menentukan status residen menurut Statutory Residence Test (SRT) untuk tahun pajaknya sendiri (6 April – 5 April): lebih dahulu tes otomatis, kemudian hubungan dengan Britania Raya dikombinasikan dengan jumlah hari. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau berniat bertempat tinggal di sana, sehingga kedua negara dapat mengklaim bulan yang sama. Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Britania Raya 1993 kemudian menentukan, dan Pasal 21 menghindari pajak berganda melalui kredit.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Britania Raya dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Britania Raya menganggap Anda sebagai residen pajak
Britania Raya menentukan status residen menurut Statutory Residence Test (SRT)-nya sendiri dan untuk tahun pajaknya sendiri — 6 April sampai 5 April — bukan jangka waktu 12 bulan atau tahun kalender yang dipakai Indonesia.
- Anda berada di Britania Raya 183 hari atau lebih dalam tahun pajak Britania Raya — Anda otomatis residen Britania Raya.
- Satu-satunya rumah Anda ada di Britania Raya (tidak ada rumah di luar negeri, termasuk di Indonesia, yang Anda tempati 30 hari atau lebih) — menurut tes rumah Anda residen Britania Raya.
- Bekerja penuh waktu di Britania Raya selama periode 365 hari — Anda residen Britania Raya.
- Hari Anda di Britania Raya bersama hubungan Anda dengan Britania Raya mencapai ambang tes hubungan yang cukup — Anda residen Britania Raya walaupun kurang dari 183 hari.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Jumlah hari Anda di Britania Raya kurang dari yang disyaratkan tes Britania Raya mana pun (16 atau 46) — Anda otomatis bukan residen Britania Raya.
- Bekerja penuh waktu di luar negeri dan kurang dari 91 hari di Britania Raya — menurut tes otomatis luar negeri Anda bukan residen Britania Raya.
- Menurut tes hubungan yang cukup, hubungan Anda dengan Britania Raya terlalu sedikit untuk jumlah hari Anda — Anda bukan residen Britania Raya.
Di mana ketentuan Britania Raya berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: Britania Raya menganggap Anda residen dengan kurang dari 183 hari. Anda residen Indonesia menurut Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh, dan SRT menjadikan Anda residen Britania Raya dengan kurang dari 183 hari di Britania Raya — melalui tes rumah, kerja penuh waktu di Britania Raya atau tes hubungan yang cukup (keluarga, tempat menginap, pekerjaan, tahun-tahun sebelumnya). Kedua hukum mengklaim Anda. Indonesia menyerahkan penentuan status kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025), dan Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Britania Raya yang menentukan: tempat tinggal tetap; jika ada di kedua negara — pusat kepentingan vital; jika tidak dapat ditentukan, atau Anda tidak memiliki tempat tinggal tetap di mana pun — tempat biasa tinggal; kemudian persetujuan bersama.
- Pertentangan: 183 hari di Britania Raya sementara Anda tetap residen Indonesia. 183 hari dalam tahun pajak Britania Raya menjadikan Anda otomatis residen Britania Raya. Indonesia dapat tetap menganggap Anda residen — jika Anda masih bertempat tinggal atau memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia, jika dalam 12 bulan yang melintasi 6 April Anda berada di Indonesia lebih dari 183 hari, atau, bagi WNI, selama Anda belum memperoleh surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri. Pasal 4 ayat (2) P3B kemudian menentukan negara residen Anda (Pasal 11 PER-23/PJ/2025).
- Pertentangan: setelah kembali ke Indonesia, Britania Raya masih dapat menganggap Anda residen. Jika Anda residen Britania Raya dalam salah satu dari tiga tahun pajak Britania Raya sebelumnya, 16 hari dan 4 hubungan (atau 46 hari dan 3 hubungan) sudah cukup untuk tetap menjadi residen Britania Raya. Indonesia menganggap Anda residen sejak Anda kembali bertempat tinggal di Indonesia. Jika keduanya berlaku untuk periode yang sama, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan; rumah yang masih Anda pertahankan di Britania Raya diperhitungkan pada langkah pertama.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: P3B Indonesia–Britania Raya 1993. Yang berlaku adalah Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Keuntungan Modal, yang ditandatangani di Jakarta pada 5 April 1993; berlaku sejak 14 April 1994, diterapkan di Indonesia sejak 1 Januari 1995 dan di Britania Raya sejak 6 April 1995. MLI berlaku bagi P3B ini sejak 2022, tetapi tidak mengubah Pasal 4 bagi orang pribadi. Jika menurut hukum masing-masing Anda residen kedua negara, Pasal 4 ayat (2) yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa tinggal → persetujuan bersama; tidak ada kriteria kewarganegaraan. Pekerjaan bebas — Pasal 14 (tempat tetap atau 91 hari dalam 12 bulan berturut-turut); gaji — Pasal 15 (183 hari dalam 12 bulan berturut-turut); keuntungan modal — Pasal 13 (aturan 5 tahun bagi bekas residen); pensiun — Pasal 18; dinas pemerintah — Pasal 19; pelajar — Pasal 20; penghindaran pajak berganda — Pasal 21 (kredit di kedua negara); prosedur persetujuan bersama — Pasal 24 (3 tahun). P3B ini tidak memuat pasal tentang penghasilan lain: penghasilan yang tidak diatur dikenai pajak menurut hukum masing-masing negara.
- Periode berbeda: 12 bulan di Indonesia, tahun pajak mulai 6 April di Britania Raya. Indonesia menghitung apakah Anda berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun, dan setiap bagian dari hari dihitung penuh. Tahun pajak Britania Raya berlangsung dari 6 April sampai 5 April, dan SRT hanya menghitung hari ketika Anda berada di Britania Raya pada tengah malam. Karena periode dan cara menghitungnya berbeda, bulan-bulan yang sama dapat membuat Anda residen di kedua negara — terutama pada tahun pindah. Pada tahun pindah kedua negara dapat membagi tahun pajak: Indonesia menurut Pasal 2A UU PPh, Britania Raya menurut split year treatment. Batas 183 hari bagi gaji dalam Pasal 15 ayat (2) P3B dihitung dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut mana pun.
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Britania Raya. Jika Indonesia negara residen Anda, Britania Raya tetap boleh mengenakan pajak atas penghasilan bersumber dari Britania Raya sejauh diizinkan P3B — misalnya gaji untuk pekerjaan di Britania Raya di atas batas Pasal 15 ayat (2), sewa atau pengalihan harta tak gerak di Britania Raya, bunga paling tinggi 10%, royalti 10% atau 15%; dividen dari perusahaan Britania Raya dibebaskan dari pajak Britania Raya atas dividen. Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Britania Raya, tetapi tidak melebihi bagian PPh Indonesia yang berkaitan dengan penghasilan itu (Pasal 21 ayat (2) P3B); menurut Pasal 24 UU PPh kredit diberikan dalam tahun pajak yang sama dan batasnya dihitung per negara sumber. Dividen dari luar negeri dikecualikan dari PPh jika paling sedikit 30% laba setelah pajak diinvestasikan di Indonesia. Karena tahun pajak Britania Raya mulai 6 April, cocokkan bukti pajak Britania Raya dengan tahun kalender SPT Anda.
- Bekerja di Britania Raya sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam 12 bulan (Pasal 15 ayat (2)). Gaji dikenai pajak di tempat Anda secara fisik bekerja. Jika menurut P3B Indonesia negara residen Anda, Britania Raya tidak mengenakan pajak atas gaji untuk pekerjaan di Britania Raya hanya jika ketiga syarat Pasal 15 ayat (2) terpenuhi: Anda berada di Britania Raya tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut mana pun; pemberi kerja bukan residen Britania Raya; dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Britania Raya. Jika tidak, Britania Raya mengenakan pajak atas gaji untuk hari kerja Anda di sana. Bagi Indonesia gaji itu tetap penghasilan dari luar negeri yang dilaporkan dalam SPT, dan pajak Britania Raya dikreditkan (Pasal 21 ayat (2) P3B; Pasal 24 UU PPh).
- Bekerja di Indonesia sebagai residen Britania Raya. Jika Anda residen Britania Raya dan bukan residen Indonesia, gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Indonesia adalah penghasilan dari Indonesia: pemberi kerja atau pembayar memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, bersifat final. Pasal 15 ayat (2) P3B membebaskannya jika Anda berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan berturut-turut, pemberi kerja bukan residen Indonesia dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Indonesia — serahkan Formulir DGT yang disahkan HMRC kepada pembayar. Perhatikan bahwa lebih dari 183 hari di Indonesia dalam 12 bulan juga menjadikan Anda residen Indonesia, dan pemberian jasa di Indonesia lebih dari 60 hari dalam 12 bulan dapat menimbulkan bentuk usaha tetap bagi pemberi kerja menurut hukum Indonesia. Britania Raya mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 21 ayat (1)).
- Tahun kedatangan atau keberangkatan: kedua negara dapat membagi tahun, tetapi dengan aturan berbeda. Dalam keadaan tertentu (memindahkan rumah, memulai atau mengakhiri kerja penuh waktu) tahun pajak Britania Raya dibagi dan bagian luar negerinya dikenai pajak seperti bagi nonresiden. Indonesia juga membagi tahun pajak: kewajiban pajak subjektif residen berakhir pada saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan dimulai pada saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 2A UU PPh) — bagi WNI keberangkatan saja belum cukup tanpa surat keterangan DJP. Karena tanggal awal dan akhirnya dapat berbeda, untuk periode yang tumpang tindih status Anda ditentukan oleh P3B.
- Rezim FIG bagi residen baru Britania Raya. Jika Anda bukan residen Britania Raya sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum datang, Anda dapat mengklaim rezim FIG untuk paling lama 4 tahun pajak pertama sebagai residen Britania Raya: penghasilan dan keuntungan luar negeri yang memenuhi syarat — termasuk sewa, bunga dan keuntungan dari Indonesia — tidak dikenai pajak di Britania Raya, tetapi Anda kehilangan tunjangan bebas pajak untuk pajak penghasilan dan CGT, dan penghasilan dari pekerjaan di luar negeri tidak tercakup. Indonesia tetap mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia menurut aturannya sendiri (bagi subjek pajak luar negeri — PPh Pasal 26 atau PPh final, dengan tarif P3B jika Anda menyerahkan Formulir DGT); karena Britania Raya tidak mengenakan pajak atas penghasilan itu, tidak ada yang dikreditkan di sana.
- Pensiun: negara sumber dan negara residen sama-sama boleh mengenakan pajak. Berbeda dengan banyak P3B lain, Pasal 18 P3B Indonesia–Britania Raya membolehkan negara sumber mengenakan pajak atas pensiun yang dibayarkan dari negara itu atas pekerjaan di masa lalu di sana, serta atas anuitas; negara residen juga mengenakan pajak dan memberikan kredit. Bagi residen Indonesia pensiun dari Britania Raya termasuk penghasilan dari seluruh dunia yang dikenai PPh progresif, dengan kredit pajak Britania Raya (Pasal 21 ayat (2); Pasal 24 UU PPh). State Pension Britania Raya juga tidak dikenai pajak hanya oleh negara residen: baik termasuk Pasal 18 maupun tidak (P3B tidak memuat pasal penghasilan lain), Britania Raya boleh mengenakan pajak atasnya menurut hukumnya, sedangkan Indonesia mengenakan pajak dengan kredit. Dalam praktik, bagi nonresiden Britania Raya State Pension termasuk «disregarded income» (ITA 2007 s. 811 dan 813), sehingga jika penghasilan Anda dari Britania Raya hanya State Pension, biasanya tidak ada pajak Britania Raya atasnya — dan di Indonesia tidak ada yang dikreditkan. Pensiun pemerintah hanya dikenai pajak oleh negara pembayar, kecuali penerima residen dan warga negara negara lainnya (Pasal 19 ayat (2)).
- Pelajar dan peserta magang dari Indonesia di Britania Raya (Pasal 20). Pelajar di universitas, college, sekolah atau lembaga pendidikan serupa yang diakui, atau peserta magang usaha atau teknik, yang sebelum berkunjung residen Indonesia dan berada di Britania Raya sementara semata-mata untuk belajar atau magang, dibebaskan dari pajak Britania Raya atas kiriman dari Indonesia untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan, dan atas penghasilan dari jasa di Britania Raya sampai £500 setahun; tidak ada batas waktu (Pasal 20). Status residen Britania Raya tetap ditentukan oleh SRT, dan status residen Indonesia oleh hukum Indonesia.
- Keuntungan modal setelah pindah dari Britania Raya: aturan 5 tahun (Pasal 13 ayat (5)). Umumnya keuntungan dari pengalihan saham dan harta bergerak lainnya hanya dikenai pajak di negara residen penjual (Pasal 13 ayat (4)) — bagi residen Indonesia, di Indonesia. Namun jika Anda pernah menjadi residen Britania Raya kapan saja dalam lima tahun sebelum pengalihan, Britania Raya tetap boleh mengenakan pajak atas keuntungan itu menurut undang-undangnya (Pasal 13 ayat (5)). Keuntungan dari harta tak gerak di Britania Raya selalu boleh dikenai pajak di Britania Raya (Pasal 13 ayat (1)). Pajak Britania Raya atas keuntungan itu dikreditkan di Indonesia (Pasal 21 ayat (2)).
- Tidak ada kriteria kewarganegaraan: prosedur persetujuan bersama. P3B Indonesia–Britania Raya tidak memuat kriteria kewarganegaraan. Jika Anda biasa tinggal di kedua negara atau tidak di keduanya, status Anda diputuskan oleh pejabat yang berwenang Indonesia (Direktur Jenderal Pajak) dan Britania Raya (HMRC) melalui persetujuan bersama (Pasal 4 ayat (2) huruf c). Ajukan permintaan prosedur persetujuan bersama secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat Anda terdaftar, dalam 3 tahun sejak pemberitahuan pertama atas pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B (Pasal 24 P3B dengan Pasal 16 MLI; PMK 172/2023); penentuan status residen oleh otoritas pajak Britania Raya termasuk alasan yang sah. Permintaan dapat diajukan bersamaan dengan keberatan atau banding dan tidak menunda kewajiban membayar pajak; sampai ada persetujuan, kedua negara dapat mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia.
- Residen Britania Raya menurut P3B: Formulir DGT untuk pemotong di Indonesia. Jika menurut P3B Britania Raya negara residen Anda, Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri dan hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia. Agar pemotong di Indonesia menerapkan tarif P3B dan bukan PPh Pasal 26 sebesar 20% — dividen paling tinggi 15%, bunga 10%, royalti 10% atau 15% — serahkan Formulir DGT yang disahkan HMRC atau dilampiri sertifikat residen Britania Raya. Pensiun dari Indonesia atas pekerjaan di masa lalu di Indonesia tetap boleh dikenai pajak di Indonesia (Pasal 18). Simpan bukti pemotongan dari Indonesia untuk kredit dalam SPT Britania Raya Anda.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Keuntungan Modal, ditandatangani di Jakarta pada 5 April 1993, sebagaimana dimodifikasi oleh MLI. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Britania Raya
- Statutory Residence Test (SRT)
- tes residen pajak Britania Raya berdasarkan undang-undang: tes otomatis luar negeri dan Britania Raya, kemudian tes hubungan yang cukup
- UK tax year
- 6 April sampai 5 April — berbeda dari tahun kalender dan jangka waktu 12 bulan di Indonesia
- UK ties
- hubungan keluarga, tempat menginap, pekerjaan, 90 hari dan negara yang dihitung dalam tes hubungan yang cukup
- split year treatment
- pembagian tahun pajak Britania Raya menjadi bagian Britania Raya dan bagian luar negeri pada tahun kedatangan atau keberangkatan
- FIG regime
- pembebasan 4 tahun atas penghasilan dan keuntungan luar negeri bagi residen baru Britania Raya setelah 10 tahun di luar negeri (sejak 6 April 2025)
- HMRC
- HM Revenue & Customs — otoritas pajak Britania Raya, yang juga menerbitkan sertifikat residen
Pertanyaan
Saya berada di Britania Raya kurang dari 183 hari — dapatkah saya tetap menjadi residen Britania Raya?
Ya. Menurut SRT, tes rumah, kerja penuh waktu di Britania Raya atau cukup banyak hubungan dengan Britania Raya bersama hari Anda di sana dapat menjadikan Anda residen dengan kurang dari 183 hari. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Britania Raya yang menentukan; P3B ini tidak memuat kriteria kewarganegaraan.
Apakah Britania Raya mengenakan pajak atas gaji saya untuk penugasan singkat jika saya tetap residen Indonesia?
Tidak, jika ketiga syarat Pasal 15 ayat (2) terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Britania Raya dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut mana pun, pemberi kerja bukan residen Britania Raya, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Britania Raya.
Apakah Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan saya dari Britania Raya?
Ya, jika Anda residen Indonesia: Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Britania Raya, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 21 ayat (2) P3B, Pasal 24 UU PPh). Pensiun dari Britania Raya boleh dikenai pajak di kedua negara, dengan kredit di Indonesia.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- Finance Act 2013, Sch. 45 (Statutory Residence Test) — Anda residen Britania Raya jika Anda memenuhi sekurang-kurangnya satu tes otomatis Britania Raya dan tidak satu pun tes otomatis luar negeri, atau jika Anda memenuhi tes hubungan yang cukup (sufficient ties test). Tes otomatis luar negeri didahulukan.
- Income Tax Act 2007, s. 4(3) — Tahun pajak Britania Raya berlangsung dari 6 April sampai 5 April tahun berikutnya.
- HMRC RDR3 — Statutory Residence Test guidance — Pedoman resmi HMRC tentang Statutory Residence Test (tes residen berdasarkan undang-undang).
- Sch. 45, paras 12–14 — Otomatis bukan residen: kurang dari 16 hari di Britania Raya (jika residen Britania Raya dalam salah satu dari 3 tahun pajak sebelumnya), kurang dari 46 hari (jika tidak), atau bekerja penuh waktu di luar negeri dengan kurang dari 91 hari di Britania Raya dan kurang dari 31 hari bekerja di Britania Raya.
- Sch. 45, paras 22–23 — Satu hari dihitung jika Anda berada di Britania Raya pada tengah malam; hari transit tidak dihitung; sampai 60 hari di Britania Raya karena keadaan luar biasa (perang, bencana alam) dapat diabaikan.
- Sch. 45, para 7 — Otomatis residen Britania Raya: sekurang-kurangnya 183 hari di Britania Raya dalam tahun pajak.
- Sch. 45, paras 8, 25 — Tes rumah: rumah di Britania Raya yang Anda tempati sekurang-kurangnya 30 hari, dan tidak ada rumah di luar negeri yang Anda tempati sekurang-kurangnya 30 hari (dinilai dalam periode 91 hari).
- Sch. 45, para 9 — Bekerja penuh waktu di Britania Raya selama periode 365 hari: rata-rata sekurang-kurangnya 35 jam seminggu, dengan lebih dari 75% hari kerja di Britania Raya.
- Sch. 45, paras 17–19, 31–38 — Tes hubungan yang cukup (sufficient ties test): orang yang datang — 46–90 hari dan 4 hubungan, 91–120 hari dan ≥3, ≥121 hari dan ≥2; orang yang meninggalkan Britania Raya (residen Britania Raya dalam 1 dari 3 tahun sebelumnya) — 16–45 hari dan ≥4, 46–90 dan ≥3, 91–120 dan ≥2, ≥121 dan ≥1. Hubungan: keluarga, tempat menginap, pekerjaan, 90 hari, negara.
- Persetujuan Indonesia–Britania Raya (Jakarta, 05.04.1993) sebagaimana dimodifikasi MLI — teks gabungan (synthesised text) bahasa Inggris di laman DJP dan GOV.UK — Ditandatangani di Jakarta pada 05.04.1993; berlaku 14.04.1994; diterapkan di Indonesia sejak 01.01.1995 dan di Britania Raya sejak 06.04.1995 (pajak penghasilan dan capital gains tax). MLI berlaku bagi P3B ini (Indonesia sejak 01.01.2022 untuk pajak selain pemotongan; Britania Raya untuk pajak penghasilan sejak 06.04.2022): pembukaan baru, PPT pada Pasal 10–12, saving clause menggantikan Pasal 22, jangka waktu MAP 3 tahun; Pasal 4 bagi orang pribadi tidak diubah.
- GOV.UK — Indonesia: tax treaties (synthesised text of the MLI and the 1994 UK-Indonesia Double Taxation Convention, in force) — Daftar resmi Britania Raya: P3B 1994 berlaku sejak 14.04.1994 (efektif Britania Raya 06.04.1995 untuk pajak penghasilan dan CGT; Indonesia 01.01.1995); MLI efektif di Britania Raya 01.01.2021 (pemotongan), 06.04.2022 (pajak penghasilan dan CGT), di Indonesia 01.01.2022 untuk pajak lainnya.
- DJP — tabel «Tax Treaty and Multilateral Instrument» — Daftar resmi P3B Indonesia dengan tanggal penandatanganan, tanggal berlaku, tanggal efektif dan status MLI untuk setiap P3B.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 15 ayat (2) P3B Indonesia–Britania Raya (1993) — Imbalan residen satu Negara atas pekerjaan yang dilakukan di Negara lainnya hanya dikenai pajak di Negara residen jika (a) penerima berada di Negara lainnya tidak lebih dari 183 hari seluruhnya dalam jangka waktu dua belas bulan berturut-turut mana pun, (b) imbalan dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan residen Negara lainnya, dan (c) imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Negara lainnya.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Britania Raya (1993) — Orang pribadi yang menjadi residen kedua Negara dianggap sebagai residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital); jika Negara itu tidak dapat ditentukan atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun — Negara tempat ia biasa tinggal; jika ia biasa tinggal di kedua Negara atau tidak di keduanya — persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Tidak ada kriteria kewarganegaraan; MLI tidak mengubah Pasal 4 bagi orang pribadi.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 21 P3B Indonesia–Britania Raya (1993) — Britania Raya (ayat 1): pajak Indonesia atas penghasilan dari sumber di Indonesia dikreditkan terhadap pajak Britania Raya atas penghasilan yang sama; kredit pajak fiktif (ayat 3) hanya untuk fasilitas UU 1/1967 dan paling lama 10 tahun sejak fasilitas pertama diberikan. Indonesia (ayat 2): pajak Britania Raya atas penghasilan dari Britania Raya yang boleh dikenai pajak di sana menurut P3B dikreditkan terhadap pajak Indonesia, tetapi tidak melebihi bagian pajak Indonesia yang berkaitan dengan penghasilan itu.
- Pasal 10–12 P3B Indonesia–Britania Raya (1993) — Dividen dari perusahaan Britania Raya kepada residen Indonesia dibebaskan dari pajak Britania Raya atas dividen (Pasal 10 ayat (1)); dividen dari perusahaan Indonesia kepada residen Britania Raya paling tinggi 15% (10% jika penerima perusahaan yang menguasai sekurang-kurangnya 15% hak suara). Bunga paling tinggi 10% (dibebaskan antara lain untuk pemerintah, bank sentral dan pinjaman yang dijamin). Royalti paling tinggi 15% (hak cipta, paten, merek, know-how) atau 10% (penggunaan peralatan industri, komersial atau ilmiah).
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c) UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Dividen dari dalam negeri yang diterima orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu; jika tidak, dikenai PPh final paling tinggi 10%. Dividen dari luar negeri dikecualikan sepanjang diinvestasikan di Indonesia paling sedikit 30% dari laba setelah pajak.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 2 ayat (5) huruf m UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Bentuk usaha tetap (BUT) meliputi, antara lain, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, proyek konstruksi, serta pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Sch. 45, Part 3 (paras 44–51); HMRC RFIG21010 — Pada tahun kedatangan atau keberangkatan, tahun pajak Britania Raya dalam keadaan tertentu dapat dibagi: bagian luar negeri dikenai pajak seperti bagi nonresiden. Ini bukan pilihan — berlaku otomatis jika syaratnya terpenuhi.
- Finance Act 2025, s. 37; ITTOIA 2005 ss. 845A–845J; GOV.UK «Check if you can claim the 4-year foreign income and gains regime» (published 6 April 2025) — Mulai 6 April 2025 rezim penghasilan dan keuntungan luar negeri (FIG) 4 tahun menggantikan remittance basis. Tersedia paling lama 4 tahun pajak berturut-turut sejak awal status residen Britania Raya, setelah sekurang-kurangnya 10 tahun bukan residen Britania Raya; diklaim dalam SPT Self Assessment; pengklaim kehilangan tunjangan bebas pajak (allowance) untuk pajak penghasilan dan CGT. Penghasilan dari pekerjaan di luar negeri dan penghasilan pekerjaan tertentu tidak termasuk.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Britania Raya (1993) — Pensiun atau imbalan sejenis yang dibayarkan kepada residen satu Negara dari sumber di Negara lainnya atas pekerjaan atau jasa di masa lalu di Negara lainnya itu, serta anuitas dari sumber tersebut, boleh dikenai pajak di Negara lainnya (Pasal 18 — negara sumber boleh, negara residen juga mengenakan pajak). Gaji dinas pemerintah pada dasarnya hanya dikenai pajak oleh Negara pembayar; Negara lainnya jika jasa diberikan di sana oleh residennya yang warga negaranya atau tidak menjadi residen semata-mata untuk jasa itu (Pasal 19 ayat (1)); pensiun pemerintah hanya di Negara pembayar, kecuali penerima residen dan warga negara Negara lainnya (Pasal 19 ayat (2)).
- HMRC Double Taxation Relief Manual DT9652 — Indonesia: treaty summary — Ringkasan HMRC atas P3B Indonesia–Britania Raya: pensiun pemerintah (Pasal 19) hanya dikenai pajak di negara pembayar, kecuali penerima residen dan warga negara negara lainnya; pensiun lainnya (Pasal 18) boleh dikenai pajak oleh kedua negara.
- Income Tax Act 2007, s. 811 dan s. 813 ayat (1) huruf c dan ayat (3) — Pajak penghasilan Britania Raya bagi nonresiden dibatasi: atas «disregarded income» hanya sebesar pajak yang dipotong di sumber (s. 811). «Disregarded pension income» meliputi pensiun jaminan sosial Britania Raya yang dikenai pajak menurut ITEPA 2003 s. 577 (State Pension) (s. 813).
- Pasal 20 P3B Indonesia–Britania Raya (1993) — Pelajar atau peserta magang usaha atau teknik yang sebelum berkunjung residen Negara lainnya dan berada sementara di Negara kunjungan semata-mata untuk belajar atau magang dibebaskan dari pajak di Negara itu atas kiriman dari Negara asal untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan, dan atas penghasilan dari jasa di Negara itu sampai £500 (atau nilai setara dalam rupiah) setahun; tidak ada batas waktu. Ketentuan serupa bagi penerima beasiswa dan trainee (ayat 2–3).
- Pasal 13 ayat (4) dan (5) P3B Indonesia–Britania Raya (1993) — Keuntungan dari pengalihan harta selain harta tak gerak, harta bentuk usaha tetap atau tempat tetap, kapal dan pesawat udara hanya dikenai pajak di Negara residen penjual (ayat 4). Namun suatu Negara tetap boleh mengenakan pajak menurut undang-undangnya atas keuntungan orang pribadi yang menjadi residen Negara lainnya dan pernah menjadi residen Negara pertama kapan saja dalam lima tahun sebelum pengalihan (ayat 5).
- Pasal 24 (dengan Pasal 16 MLI) P3B Indonesia–Britania Raya (1993) — Residen yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat mengajukan kasusnya, terlepas dari upaya hukum domestik, kepada pejabat yang berwenang Negara tempat ia menjadi residen; kasus harus diajukan dalam 3 tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan itu (kalimat kedua Pasal 16 ayat (1) MLI). Persetujuan dilaksanakan tanpa memperhatikan batas waktu dalam hukum domestik.
- Pasal 41 ayat (3), (5), (6), (11), (12) dan Pasal 42 ayat (1) dan (4) PMK 172 Tahun 2023 (29.12.2023) — Direktur Jenderal Pajak melaksanakan prosedur persetujuan bersama (MAP) atas permintaan Wajib Pajak dalam negeri atau WNI, antara lain jika otoritas pajak negara mitra P3B menentukan status subjek pajak dalam negeri atau mengenakan pajak yang tidak sesuai dengan P3B. Permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dalam batas waktu menurut P3B (Pasal 24 P3B Indonesia–Britania Raya dengan Pasal 16 MLI: 3 tahun) atau paling lambat 3 tahun jika P3B tidak mengaturnya, dilampiri bukti; permintaan dapat diajukan bersamaan dengan keberatan, banding atau gugatan dan tidak menunda kewajiban membayar pajak maupun penagihan.
- HMRC, Apply for a certificate of residence or letter of confirmation (updated 26.08.2026) — Sertifikat residen Britania Raya dimohonkan secara daring di GOV.UK atau melalui pos kepada HMRC, dengan menyebutkan P3B, negara, jenis penghasilan dan periode (bukan periode yang akan datang); sertifikat diterbitkan dengan tanda tangan elektronik. HMRC juga dapat mengesahkan formulir negara mitra.
- Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Britania Raya (1993) — Orang pribadi yang menjadi residen kedua Negara dianggap sebagai residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap sebagai residen Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Britania Raya (1993) — Jika Negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun, ia dianggap sebagai residen Negara tempat ia biasa tinggal.
- Pasal 4 ayat (2) huruf c P3B Indonesia–Britania Raya (1993) — Jika ia biasa tinggal di kedua Negara atau tidak di Negara mana pun, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama. P3B ini tidak memuat kriteria kewarganegaraan.
Putusan pengadilan
- Court of Appeal (Inggris dan Wales), A Taxpayer v HMRC [2025] EWCA Civ 106, 13/02/2025 — Kewajiban moral (merawat keponakan yang sakit parah) dapat diperhitungkan dalam menilai apakah keadaannya luar biasa sehingga hari-hari itu diabaikan menurut paragraf 22(4); orang dengan 50 hari dinyatakan bukan residen Britania Raya terhadap ambang 45 hari.
- First-tier Tribunal (Tax Chamber), Michael Parker v HMRC [2026] UKFTT 652 (TC), 01/05/2026 — Tiga hari dianggap transit dan satu hari sebagai keadaan luar biasa; dengan sisa 89 hari di Britania Raya wajib pajak memenuhi tes kerja penuh waktu di luar negeri dan bukan residen Britania Raya.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab