P3B Indonesia – Britania Raya: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Keuntungan Modal, ditandatangani di Jakarta pada 5 April 1993, sebagaimana dimodifikasi oleh MLI
- Ditandatangani: 05/04/1993
- Berlaku sejak: 14/04/1994
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- Orang pribadi yang menjadi residen kedua Negara dianggap sebagai residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap sebagai residen Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital). Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Britania Raya (1993)
- Jika Negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun, ia dianggap sebagai residen Negara tempat ia biasa tinggal. Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Britania Raya (1993)
- Jika ia biasa tinggal di kedua Negara atau tidak di Negara mana pun, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama. P3B ini tidak memuat kriteria kewarganegaraan. Pasal 4 ayat (2) huruf c P3B Indonesia–Britania Raya (1993)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 91 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 18(1) |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2)(b) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(4) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 12(2)(a) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya: dalam kondisi tertentu negara sumber juga dapat memajaki (lihat pasalnya). | Pasal 13 |
| Penghasilan lain | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | No other-income article |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Britania Raya: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 21(1)
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 21(2)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.