ID
DoubleTaxation.status residen pajak bagi WNI di luar negeri

P3B Indonesia – Britania Raya: status residen, 183 hari, tarif

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Keuntungan Modal, ditandatangani di Jakarta pada 5 April 1993, sebagaimana dimodifikasi oleh MLI

Periksa status Anda: Indonesia dan Britania Raya

Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen

  1. Orang pribadi yang menjadi residen kedua Negara dianggap sebagai residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap sebagai residen Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital). Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Britania Raya (1993)
  2. Jika Negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun, ia dianggap sebagai residen Negara tempat ia biasa tinggal. Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Britania Raya (1993)
  3. Jika ia biasa tinggal di kedua Negara atau tidak di Negara mana pun, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama. P3B ini tidak memuat kriteria kewarganegaraan. Pasal 4 ayat (2) huruf c P3B Indonesia–Britania Raya (1993)

Penghasilan: negara mana yang memajaki

PenghasilanKetentuan P3BPasal
Gaji (pekerjaan)Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut.Pasal 15(2)
Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasaNegara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 91 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun.Pasal 7, Pasal 14
PensiunNegara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 18(1)
Dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 19(1)-(2)
Pensiun atas dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 19(1)-(2)
Sewa harta tak bergerakNegara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 6
DividenNegara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 10(2)(b)
Bunga (deposito, obligasi, pinjaman)Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya).Pasal 11(2)-(4)
Royalti (hak cipta, lisensi)Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya).Pasal 12(2)(a)
Penjualan harta atau sahamHarta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya: dalam kondisi tertentu negara sumber juga dapat memajaki (lihat pasalnya).Pasal 13
Penghasilan lainNegara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.No other-income article

Cara menghindarkan pajak berganda

Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.

Periksa status Anda

Lainnya