ID
DoubleTaxation.status residen pajak bagi WNI di luar negeri

Status residen pajak: cara kerja pemeriksaan

Layanan ini menentukan negara mana yang menganggap Anda residen pajak ketika hidup Anda terkait dengan dua negara. Pemeriksaan ini gratis, tanpa pendaftaran, dan hanya butuh beberapa menit.

Periksa status residen pajak Anda

Tiga langkah

  1. Pilih negara. Kewarganegaraan Anda, negara lain yang terkait dengan Anda, tahun pajak, dan — jika Anda pindah tahun ini — tanggal keberangkatan atau kedatangan.
  2. Jawab pertanyaan. Tempat tinggal, keluarga, pekerjaan, jumlah hari, kewarganegaraan — hanya pertanyaan yang penting dalam situasi Anda. Jika Anda tidak tahu jawabannya, pilih “Saya tidak tahu”: kesimpulan akan menunjukkan kedua kemungkinan.
  3. Dapatkan kesimpulan. Negara mana yang menganggap Anda residen, pajak apa yang terutang dan di mana, serta dasar hukumnya.

Untuk siapa

Negara yang tersedia

Layanan ini menganalisis ketentuan status residen pajak setiap negara dalam daftar beserta P3B-nya dengan Indonesia. Jika Indonesia tidak memiliki P3B dengan negara tersebut, kesimpulan didasarkan pada hukum domestik kedua negara.

Bagaimana kesimpulan diperoleh

Yang Anda dapatkan

Pertanyaan

Kapan saya menjadi subjek pajak dalam negeri (residen pajak) Indonesia?

Menurut Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Bertempat tinggal berarti bermukim di tempat yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan bukan tempat persinggahan, memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia, atau menjalankan kebiasaan sehari-hari di Indonesia (PMK 18/PMK.03/2021; PER-23/PJ/2025). Bagian dari hari dihitung sebagai satu hari penuh. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan, misalnya, dengan KITAP, dengan VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari, atau dengan kontrak kerja lebih dari 183 hari.

Saya tinggal di luar negeri: apakah saya masih membayar pajak di Indonesia?

WNI yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dapat menjadi subjek pajak luar negeri jika memenuhi persyaratan: tempat tinggal di luar negeri, pusat kegiatan utama atau kebiasaan di luar negeri, status residen pajak di negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili), serta telah menyelesaikan kewajiban perpajakan dan memperoleh surat keterangan dari Direktur Jenderal Pajak. Selama masih menjadi residen, Anda dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia, dan pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan (Pasal 24 UU PPh). Sebagai subjek pajak luar negeri, Anda hanya dikenai pajak di Indonesia atas penghasilan dari sumber di Indonesia, umumnya melalui pemotongan PPh Pasal 26. Jika negara lain juga menganggap Anda residen, P3B yang menentukan.

Saya bekerja di luar negeri dan keluarga saya tetap di Indonesia: apakah saya masih residen?

Kemungkinan besar ya, selama Anda masih bertempat tinggal di Indonesia atau belum memenuhi persyaratan WNI untuk menjadi subjek pajak luar negeri. Keluarga inti di Indonesia menunjukkan bahwa pusat kegiatan utama Anda masih di Indonesia. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 P3B yang menentukan: tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi (keluarga di Indonesia mendukung Indonesia), tempat biasa berdiam, dan kewarganegaraan. Tanpa P3B, kedua negara dapat memajaki penghasilan Anda dari seluruh dunia.

Saya pindah ke Indonesia untuk bekerja: apakah saya residen sejak hari pertama?

Bisa jadi ya. Jika Anda datang dengan niat untuk bertempat tinggal — misalnya dengan ITAS/KITAP atau kontrak kerja lebih dari 183 hari — Anda dapat menjadi subjek pajak dalam negeri sejak tiba; tanpa itu, sejak keberadaan Anda melebihi 183 hari dalam 12 bulan. Kewajiban pajak subjektif dimulai sejak kedatangan, dan bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh). WNA dengan keahlian tertentu dapat dikenai pajak hanya atas penghasilan dari Indonesia selama 4 tahun pajak pertama (Pasal 4 ayat (1a) UU PPh). Sebelum pindah, konsultasikan penerapannya dengan konsultan pajak.

Apakah ini nasihat hukum atau nasihat pajak?

Bukan. Ini layanan informasi yang menunjukkan bagaimana ketentuan diterapkan pada jawaban Anda. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menilai keadaan Anda secara berbeda; karena itu, sebelum mengambil keputusan penting, berkonsultasilah dengan konsultan pajak atau ahli hukum.

Apakah jawaban saya disimpan?

Tidak. Perhitungan dilakukan di peramban Anda dan jawaban Anda tidak dikirim ke mana pun. Untuk statistik kami hanya menambahkan +1 pada penghitung harian anonim (misalnya, “Singapura → residen di Singapura”), tanpa alamat IP, cookie, atau pengenal. Layanan ini gratis dan tanpa pendaftaran.

Privasi

Jawaban Anda diproses di peramban Anda dan tidak dikirim ke server; tidak perlu pendaftaran atau cookie. Untuk statistik, kami hanya menghitung negara dan kesimpulan umum secara anonim. Selengkapnya di kebijakan privasi.

Penting

Kesimpulan ini adalah informasi umum, bukan nasihat pajak atau hukum: kesimpulan bergantung pada jawaban Anda dan keadaan yang tidak dapat dilihat layanan, dan peraturan perundang-undangan berubah. Cara kami bekerja dengan sumber dijelaskan dalam metodologi. Untuk menerapkan kesimpulan dengan benar, berkonsultasilah dengan ahli hukum.

Periksa status residen pajak Anda
← Beranda