Residen pajak Polandia atau Indonesia?
Polandia menganggap Anda residen jika pusat kepentingan pribadi, atau pusat ekonomi saja, berada di Polandia, atau jika Anda berada di sana lebih dari 183 hari dalam tahun pajak — satu syarat sudah cukup. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Polandia 1992 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Polandia dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Polandia menganggap Anda sebagai residen pajak
Di Polandia kriterianya bersifat alternatif: pusat kepentingan pribadi, atau pusat ekonomi saja, di Polandia, atau masa tinggal lebih dari 183 hari sudah cukup.
- Pusat kepentingan vital Anda berada di Polandia — menurut art. 3 ust. 1a ustawy o PIT Anda residen pajak Polandia dan dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia.
- Pusat kepentingan ekonomi Anda berada di Polandia — menurut hukum Polandia ini saja sudah cukup, walaupun keluarga Anda tinggal di Indonesia: Anda residen pajak Polandia.
- Anda berada di Polandia lebih dari 183 hari dalam tahun pajak — menurut art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT Anda residen pajak Polandia; jenis visa atau izin tinggal tidak berpengaruh.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Tidak ada pusat kepentingan di Polandia dan masa tinggal 183 hari atau kurang — Anda bukan residen pajak Polandia. Penghasilan yang bersumber dari Polandia (termasuk gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Polandia) tetap dikenai pajak di sana.
Di mana ketentuan Polandia berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: pusat kepentingan di Polandia sementara Anda residen Indonesia. Polandia menganggap Anda residen karena pusat kepentingan pribadi atau ekonomi Anda berada di Polandia — satu saja sudah cukup. Indonesia menganggap Anda residen karena Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri. Dalam keadaan ini status Anda ditentukan oleh Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Polandia (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): tempat tinggal tetap yang tersedia; jika di kedua negara — pusat kepentingan vital, yaitu hubungan pribadi dan ekonomi bersama-sama, bukan salah satunya saja; jika tidak dapat ditentukan, atau tidak ada tempat tinggal tetap di negara mana pun — tempat biasa berdiam; selebihnya persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Kewarganegaraan tidak diperhitungkan. Simpan bukti setiap langkah: kontrak sewa, tempat tinggal keluarga, pekerjaan, jumlah hari di setiap negara.
- Pertentangan: lebih dari 183 hari di Polandia sementara Anda tetap residen Indonesia. Polandia menganggap Anda residen hanya karena masa tinggal Anda di sana. Indonesia dapat tetap menganggap Anda residen pada tahun yang sama: jika Anda masih bertempat tinggal di Indonesia, jika periode 12 bulan dengan lebih dari 183 hari di Indonesia melintasi tahun pindah, atau — bagi WNI — selama DJP belum menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Menurut Pasal 4 ayat 2 P3B, tempat tinggal tetap yang tersedia hanya di Indonesia tetap menjadikan Anda residen Indonesia bagi P3B; Polandia kemudian hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Polandia, misalnya gaji untuk pekerjaan di Polandia — dengan lebih dari 183 hari di Polandia dalam tahun pajak, pembebasan Pasal 15 ayat 2 tidak berlaku. Indonesia mengkreditkan pajak Polandia itu (Pasal 22 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh).
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Persetujuan Indonesia–Polandia 1992. Antara Indonesia dan Polandia berlaku Persetujuan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Warsawa pada 06.10.1992: berlaku sejak 25.08.1993 dan diterapkan sejak 01.01.1994. Teks bahasa Indonesia, Polandia dan Inggris sama-sama otentik; jika terdapat perbedaan penafsiran, teks Inggris yang berlaku. MLI diterapkan pada Persetujuan ini sejak 2021 (pembukaan baru dan uji tujuan utama), tetapi tidak mengubah Pasal 4 ayat 2 bagi orang pribadi maupun metode penghindaran pajak berganda. Pasal-pasal penting: residensi — Pasal 4 ayat 2 (tanpa kriteria kewarganegaraan); pekerjaan bebas — Pasal 14 (tempat tetap atau lebih dari 91 hari dalam tahun pajak); pekerjaan dalam hubungan kerja — Pasal 15 (183 hari dalam tahun pajak); pensiun — Pasal 18; jabatan pemerintahan — Pasal 19; metode penghapusan pajak berganda — Pasal 22; prosedur persetujuan bersama — Pasal 24.
- Tepat 183 hari: belum residen Polandia. ustawa o PIT mensyaratkan lebih dari 183 hari dalam tahun pajak (mulai hari ke-184). Polandia menghitung setiap bagian hari, termasuk hari kedatangan dan keberangkatan, dan masa tinggal tidak harus berturut-turut. Ambang Indonesia juga lebih dari 183 hari, tetapi dalam jangka waktu 12 bulan yang tidak terikat tahun kalender, dan Indonesia juga menghitung bagian hari sebagai satu hari — sehingga hari perjalanan dapat dihitung di kedua negara.
- Bekerja di Polandia sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam tahun pajak (Pasal 15 ayat 2). Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Polandia — termasuk kerja jarak jauh dari Polandia untuk pemberi kerja Indonesia — adalah penghasilan dari sumber di Polandia. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Polandia tidak mengenakan pajak atas gaji itu hanya jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 terpenuhi: Anda berada di Polandia tidak lebih dari 183 hari dalam tahun pajak yang bersangkutan (bukan dalam setiap periode 12 bulan), pemberi kerja bukan penduduk Polandia, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Polandia. Pekerjaan bebas dapat dikenai pajak di Polandia jika Anda mempunyai tempat tetap di sana atau berada di sana lebih dari 91 hari dalam tahun pajak (Pasal 14). Di Indonesia gaji itu dilaporkan dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan dari luar negeri, dan pajak Polandia dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 22 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh).
- Residen Polandia yang bekerja di Indonesia. Jika menurut P3B Anda residen Polandia dan bekerja secara fisik di Indonesia, pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto imbalan. Indonesia tidak mengenakan pajak atas gaji itu jika Anda berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam tahun pajak, pemberi kerja bukan penduduk Indonesia dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Indonesia (Pasal 15 ayat 2 P3B); untuk pekerjaan bebas batasnya adalah tempat tetap atau lebih dari 91 hari dalam tahun pajak (Pasal 14). Agar pembayar menerapkan P3B, serahkan Formulir DGT yang disahkan kantor pajak Polandia (urząd skarbowy) atau surat keterangan domisili berbahasa Inggris (PMK 112/2025). Penghasilan yang dikenai pajak di Indonesia dibebaskan di Polandia dengan progresi (Pasal 22 ayat 1 huruf a P3B; art. 27 ust. 8 ustawy o PIT).
- Cara Indonesia dan Polandia menghindari pajak berganda. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia, termasuk dari Polandia, dan mengkreditkan pajak yang dibayar di Polandia paling banyak sebesar bagian PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 22 ayat 2 P3B); batas kredit dihitung per negara sumber (Pasal 24 UU PPh). Jika Anda residen Polandia, Polandia membebaskan penghasilan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Indonesia, tetapi memperhitungkannya dalam menentukan tarif atas penghasilan lainnya; atas dividen, bunga dan royalti dari Indonesia Polandia mengurangkan pajak Indonesia (Pasal 22 ayat 1 P3B; art. 27 ust. 8–9 ustawy o PIT). MLI tidak mengubah metode ini: Indonesia mereservasi seluruh Pasal 5 MLI, sehingga metode kredit (Opsi C) yang dipilih Polandia untuk P3B lainnya tidak berlaku terhadap Indonesia.
- Pensiun, jabatan pemerintahan dan pelajar. Pensiun atas pekerjaan di masa lalu yang dibayarkan dari sumber di negara lain untuk pekerjaan di negara itu, serta anuitas dari sumber itu, dapat dikenai pajak oleh negara sumber (Pasal 18 ayat 1; teks Inggris yang berlaku berbunyi «may be taxed», walaupun teks bahasa Indonesia menyebut «hanya akan dikenakan pajak»); negara residen juga mengenakan pajak dan menghindari pajak berganda menurut Pasal 22. Atas pensiun dari Indonesia yang diterima residen Polandia, Indonesia dapat memotong PPh Pasal 26 sebesar 20%, dan Polandia membebaskannya dengan progresi; atas pensiun dari Polandia yang diterima residen Indonesia, pajak Polandia dikreditkan di Indonesia. Imbalan atas jasa kepada pemerintah dikenai pajak di negara pembayar, dan pensiun pemerintah hanya di negara pembayar, kecuali Anda penduduk dan warga negara negara yang lain (Pasal 19). Pelajar atau peserta pelatihan yang datang dari negara yang lain tidak dikenai pajak atas kiriman dari luar negeri untuk biaya hidup dan pendidikan (Pasal 20 ayat 2).
- Tahun pindah: Polandia dan Indonesia sama-sama dapat membagi tahun. Polandia menganggap Anda residen sejak tanggal pusat kepentingan Anda berpindah (misalnya ketika keluarga Anda pindah), sehingga tahun di Polandia dapat dibagi. Indonesia juga membagi tahun: kewajiban pajak subjektif dimulai saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya — bagian tahun itu menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh). Bagi WNI keberangkatan saja tidak cukup: status subjek pajak luar negeri baru berlaku dengan surat keterangan DJP, tetapi kemudian berlaku sejak tanggal keberangkatan. Untuk masa ketika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B yang menentukan. Simpan bukti tanggal pindah: kontrak sewa, pendaftaran alamat di Polandia (zameldowanie), kontrak kerja, cap paspor.
- Surat keterangan domisili: SKD Indonesia dan certyfikat rezydencji Polandia. Sebagai residen Indonesia, untuk menggunakan P3B di Polandia mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pembayar jika Anda memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Sebagai residen Polandia, untuk menggunakan P3B di Indonesia serahkan kepada pembayar Formulir DGT yang disahkan kantor pajak Polandia atau dilampiri surat keterangan domisili berbahasa Inggris; certyfikat rezydencji diterbitkan oleh urząd skarbowy atas permohonan Anda (art. 306l Ordynacji podatkowej). Pembayar menerapkan tarif P3B hanya jika Anda bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. WNI yang pindah ke Polandia juga memerlukan surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari Polandia untuk mengajukan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri kepada DJP.
- Ulga na powrót — WNI yang pindah langsung dari Indonesia biasanya tidak memenuhi syarat. Polandia membebaskan penghasilan dari hubungan kerja, kontrak mandat (umowy zlecenia) dan usaha sampai PLN 85.528 setahun (batas bersama dengan pembebasan pribadi Polandia lainnya) selama empat tahun pajak berturut-turut, dihitung sejak tahun kepindahan atau tahun berikutnya, bagi orang yang menjadi residen Polandia setelah tidak bertempat tinggal di Polandia selama tiga tahun kalender sebelum tahun kepindahan dan pada tahun itu sampai hari kepindahan. Selain itu harus dipenuhi salah satu syarat: kewarganegaraan Polandia, UE/EEA atau Swiss, atau Karta Polaka; atau bertempat tinggal tanpa terputus selama tiga tahun itu di salah satu negara yang disebut undang-undang (UE/EEA, Swiss, Australia, Chili, Israel, Jepang, Kanada, Meksiko, Selandia Baru, Korea Selatan, Inggris, AS); atau sebelum periode itu bertempat tinggal di Polandia tanpa terputus paling sedikit 5 tahun kalender. Indonesia tidak termasuk dalam daftar itu, sehingga orang yang hanya berkewarganegaraan Indonesia dan pindah langsung dari Indonesia tidak memenuhi syarat, kecuali sebelumnya tinggal 5 tahun di Polandia. Tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau bukti lain; keringanan ini hanya dapat digunakan sekali. Keringanan ini hanya relevan jika menurut P3B Anda residen Polandia.
- Pindah dari Polandia ke Indonesia: pajak keluar (exit tax) Polandia. Indonesia tidak mengenakan pajak keluar, tetapi pindah dari Polandia ke Indonesia dapat menimbulkan pajak Polandia atas keuntungan yang belum direalisasi (19%) jika Polandia kehilangan hak mengenakan pajak atas keuntungan dari pengalihan saham, efek dan aset keuangan Anda, Anda bertempat tinggal di Polandia paling sedikit 5 tahun dalam 10 tahun terakhir, dan nilai pasar seluruh aset itu melebihi PLN 4.000.000 (art. 30da–30db ustawy o PIT). Menurut Pasal 13 ayat 4 P3B, keuntungan dari pengalihan saham dan harta lainnya (selain harta tak gerak dan harta bentuk usaha tetap) hanya dikenai pajak di negara tempat penjual menjadi penduduk — jadi setelah Anda menjadi residen Indonesia bagi P3B, Polandia kehilangan hak itu.
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian Indonesia–Polandia. P3B tidak mengatur iuran jaminan sosial. Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang mempunyai perjanjian jaminan sosial dengan Polandia (ZUS). Setiap negara menerapkan peraturannya sendiri: jika Anda bekerja di Polandia sementara masih menjadi peserta jaminan sosial di Indonesia (atau sebaliknya), iuran dapat terutang di kedua negara, dan masa kepesertaan tidak dijumlahkan untuk pensiun.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat 2 P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Warsawa pada 6 Oktober 1992. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Polandia
- rezydencja podatkowa
- residensi pajak
- ośrodek interesów życiowych
- pusat kepentingan vital — pribadi atau ekonomi; satu saja sudah cukup (art. 3 ust. 1a ustawy o PIT)
- nieograniczony obowiązek podatkowy
- kewajiban pajak tidak terbatas atas penghasilan dari seluruh dunia
- ograniczony obowiązek podatkowy
- pajak hanya atas penghasilan dari sumber di Polandia, termasuk gaji untuk pekerjaan di Polandia
- certyfikat rezydencji
- surat keterangan domisili Polandia, diterbitkan oleh urząd skarbowy (kantor pajak)
- ulga na powrót
- pembebasan bagi orang yang pindah ke Polandia: penghasilan dari pekerjaan dan usaha sampai PLN 85.528 setahun selama empat tahun
Pertanyaan
Keluarga saya di Indonesia, tetapi usaha saya di Polandia. Di mana saya residen?
Menurut hukum Polandia pusat ekonomi di Polandia saja sudah menjadikan Anda residen Polandia. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital (hubungan pribadi dan ekonomi bersama-sama) → tempat biasa berdiam → persetujuan bersama pejabat yang berwenang. P3B ini tidak memperhitungkan kewarganegaraan.
Kapan Polandia dapat mengenakan pajak atas gaji saya jika saya residen Indonesia?
Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Polandia dikenai pajak di Polandia, kecuali ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Polandia dalam tahun pajak yang bersangkutan, pemberi kerja bukan penduduk Polandia, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Polandia. Penghasilan dari Polandia dilaporkan dalam SPT Tahunan, dan pajak Polandia dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 22 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh).
Saya WNI dan pindah ke Polandia. Apakah saya otomatis berhenti menjadi residen Indonesia?
Tidak. WNI di luar negeri baru menjadi subjek pajak luar negeri setelah DJP menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri; untuk itu diperlukan antara lain surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari Polandia. Sampai saat itu, jika kedua negara menganggap Anda residen, P3B yang menentukan.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- art. 3 ust. 1 ustawy o PIT — Orang yang bertempat tinggal di Polandia dikenai pajak atas seluruh penghasilannya tanpa memandang di mana sumbernya (kewajiban pajak tidak terbatas).
- art. 3 ust. 1a ustawy o PIT — Orang pribadi bertempat tinggal di Polandia jika pusat kepentingan pribadi ATAU ekonominya (pusat kepentingan vital) berada di Polandia, atau jika ia berada di Polandia lebih dari 183 hari dalam tahun pajak. Satu syarat saja sudah cukup.
- Objaśnienia podatkowe MF z 29.04.2021 (pedoman Kementerian Keuangan Polandia tentang residensi pajak) — Setiap syarat (pusat pribadi atau pusat ekonomi) dinilai tersendiri — satu saja sudah cukup. Untuk 183 hari, setiap bagian hari dihitung, termasuk hari kedatangan dan keberangkatan; masa tinggal tidak harus berturut-turut; residensi dapat dimulai atau berakhir di tengah tahun.
- art. 3 ust. 2a–2b ustawy o PIT — Nonresiden dikenai pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari Polandia, termasuk gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Polandia, di mana pun gaji itu dibayarkan.
- Pasal 27 dan kalimat penutup P3B Indonesia–Polandia (1992); pernyataan pemerintah Polandia 08.11.1993 (Dz.U. 1994 nr 46 poz. 188) — Persetujuan berlaku pada 25.08.1993 dan diterapkan untuk pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh sejak 01.01.1994 serta untuk pajak lainnya untuk tahun pajak sejak 01.01.1994. Dibuat dalam bahasa Indonesia, Polandia dan Inggris, ketiganya sama-sama otentik; jika terdapat perbedaan penafsiran, teks Inggris yang berlaku.
- Pernyataan pemerintah Polandia 16.06.2020 tentang berlakunya MLI antara Polandia dan Indonesia (Dz.U. 2020 poz. 1377) — MLI berlaku antara Polandia dan Indonesia sejak 01.08.2020 dan diterapkan pada Persetujuan 1992 — menurut daftar Kementerian Keuangan Polandia untuk pajak yang dipotong sejak 01.01.2021 dan untuk pajak lainnya untuk masa pajak yang dimulai sejak 26.06.2021. Indonesia mereservasi agar seluruh Pasal 5 MLI (metode penghindaran pajak berganda) tidak berlaku bagi P3B-nya (Pasal 5 ayat 8 MLI), dan menotifikasi Pasal 24 ayat 1 kalimat kedua P3B dengan Polandia sebagai jangka waktu prosedur persetujuan bersama yang lebih pendek dari tiga tahun (Pasal 16 ayat 6 huruf b angka i MLI).
- Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Polandia (1992) — Jika seseorang menjadi penduduk kedua Negara: (a) ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika tempat tinggal tetap tersedia di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); (b) jika pusat kepentingan pokok tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara — Negara tempat ia biasanya berdiam; (c) jika ia mempunyai tempat yang biasanya ditinggali di kedua Negara atau tidak di keduanya — pejabat yang berwenang menyelesaikannya berdasarkan persetujuan bersama. Tidak ada kriteria kewarganegaraan; MLI tidak mengubah ayat ini.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 15 P3B Indonesia–Polandia (1992) — Gaji, upah dan imbalan serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan di Negara lain dapat dikenai pajak di Negara lain itu; tetapi hanya dikenai pajak di Negara tempat tinggal jika: (a) penerima berada di Negara lain itu tidak lebih dari 183 hari dalam tahun pajak yang bersangkutan; (b) imbalan dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lain itu; dan (c) imbalan tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Negara lain itu.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 14 P3B Indonesia–Polandia (1992) — Penghasilan dari jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya dikenai pajak di Negara tempat tinggal, kecuali orang itu mempunyai tempat tetap yang tersedia secara teratur di Negara lain atau berada di Negara lain itu lebih dari 91 hari dalam suatu tahun pajak — maka Negara lain dapat mengenakan pajak atas bagian penghasilan yang berasal dari tempat tetap itu atau yang diperoleh di sana selama masa tersebut.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 22 P3B Indonesia–Polandia (1992) — Polandia (ayat 1): (a) penghasilan yang menurut Persetujuan dapat dikenai pajak di Indonesia dibebaskan, tetapi tarif atas penghasilan lainnya dihitung seakan-akan penghasilan itu tidak dibebaskan (pembebasan dengan progresi); (b) atas penghasilan menurut Pasal 10, 11 dan 12 (dividen, bunga, royalti) Polandia mengurangkan pajak yang dibayar di Indonesia, paling banyak sebesar bagian pajak Polandia atas penghasilan itu. Indonesia (ayat 2): pajak Polandia atas penghasilan dari Polandia dikreditkan terhadap pajak Indonesia, paling banyak sebesar bagian pajak Indonesia atas penghasilan itu.
- art. 27 ust. 8 ustawy o PIT (pembebasan dengan progresi) — Jika penghasilan luar negeri dibebaskan berdasarkan P3B, penghasilan itu ditambahkan pada penghasilan yang dikenai pajak di Polandia, pajak dihitung menurut skala atas jumlahnya, tarif efektif ditetapkan dan diterapkan hanya pada penghasilan yang dikenai pajak di Polandia.
- art. 27 ust. 8–9 ustawy o PIT — Penghasilan luar negeri yang dibebaskan berdasarkan P3B ditambahkan pada penghasilan yang dikenai pajak di Polandia hanya untuk menentukan tarif (pembebasan dengan progresi, ust. 8); jika P3B memakai metode kredit, pajak luar negeri dikurangkan paling banyak sebesar bagian pajak Polandia yang secara proporsional jatuh pada penghasilan luar negeri itu (ust. 9). Menurut P3B Indonesia–Polandia: pembebasan dengan progresi, dan kredit untuk dividen, bunga dan royalti (Pasal 22 ayat 1).
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Polandia (1992) — Pasal 18 ayat 1: pensiun dan imbalan serupa yang dibayarkan kepada penduduk satu Negara dari sumber di Negara lain sehubungan dengan pekerjaan di masa lalu di Negara lain itu, serta anuitas dari sumber itu, dapat dikenai pajak di Negara lain itu (teks Inggris «may be taxed in that other State», yang berlaku jika ada perbedaan penafsiran; teks Indonesia berbunyi «hanya akan dikenakan pajak»). Pasal 19: imbalan (selain pensiun) atas jasa kepada Negara atau pemerintah daerah dikenai pajak di Negara itu, tetapi hanya di Negara lain jika jasa diberikan di sana oleh penduduknya yang warga negaranya atau yang tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu; pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara Negara lain.
- Pasal 20 ayat 2 P3B Indonesia–Polandia (1992) — Pembayaran yang diterima pelajar, magang atau peserta pelatihan usaha yang datang dari Negara lain semata-mata untuk pendidikan atau pelatihan, untuk keperluan biaya hidup, pendidikan atau pelatihannya, tidak dikenai pajak di Negara tempat ia belajar, sepanjang pembayaran itu berasal dari sumber di luar Negara tersebut.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- art. 306l Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. 2026 poz. 622) — Atas permohonan Wajib Pajak, otoritas pajak menerbitkan surat keterangan tempat tinggal atau tempat kedudukan untuk keperluan pajak di wilayah Republik Polandia (certyfikat rezydencji).
- art. 21 ust. 1 pkt 152, ust. 43–44 ustawy o PIT (ulga na powrót) — Dibebaskan sampai PLN 85.528 setahun penghasilan dari hubungan kerja, kontrak mandat, kegiatan usaha dan tunjangan melahirkan (zasiłek macierzyński) orang yang memindahkan tempat tinggalnya ke Polandia, selama empat tahun pajak berturut-turut. Syarat: tidak bertempat tinggal di Polandia selama tiga tahun kalender penuh sebelum tahun kepindahan; dan salah satu dari: kewarganegaraan Polandia, Karta Polaka atau kewarganegaraan UE/EEA/Swiss, atau selama periode itu tinggal tanpa terputus di UE/EEA, Swiss, Australia, Inggris, Israel, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Selandia Baru, AS, Chili atau Jepang, atau sebelumnya tinggal di Polandia tanpa terputus paling sedikit 5 tahun kalender; surat keterangan domisili atau bukti lain; hanya sekali seumur hidup. Batas PLN 85.528 berlaku bersama dengan pembebasan «PIT nol» lainnya.
- Ulga na powrót — panduan podatki.gov.pl — Bagi orang yang memindahkan tempat tinggalnya ke Polandia setelah 31.12.2021: penghasilan dari pekerjaan, kontrak tertentu dan usaha dibebaskan sampai PLN 85.528 setahun (batas bersama dengan pembebasan PIT lainnya) selama empat tahun pajak berturut-turut, jika orang itu bukan residen Polandia dalam tiga tahun kalender sebelum kepindahan dan memenuhi salah satu syarat tambahan (kewarganegaraan, negara tempat tinggal sebelumnya, atau 5 tahun tinggal di Polandia sebelumnya).
- art. 30da ust. 1–3 ustawy o PIT (pajak atas keuntungan yang belum direalisasi — exit tax) — Tarif 19% (3% jika nilai pajak tidak ditetapkan). Dikenai pajak: perubahan residensi pajak orang dengan kewajiban pajak tidak terbatas yang mengakibatkan Polandia kehilangan hak mengenakan pajak atas penghasilan dari pengalihan hartanya karena pindah tempat tinggal ke negara lain. Di luar kegiatan usaha hanya harta pribadi tertentu (hak dalam persekutuan, saham dan efek lainnya, instrumen derivatif, unit dana investasi), jika orang itu bertempat tinggal di Polandia paling sedikit lima tahun dalam sepuluh tahun sebelum perubahan residensi.
- art. 30db ust. 1–2 ustawy o PIT (ambang PLN 4.000.000) — Art. 30da tidak berlaku jika nilai pasar seluruh harta yang dipindahkan tidak melebihi PLN 4.000.000; bagi suami istri batas ini berlaku untuk keduanya bersama-sama.
- Pasal 13 P3B Indonesia–Polandia (1992) — Keuntungan dari pengalihan harta tak gerak dapat dikenai pajak di Negara tempat harta itu terletak; keuntungan dari pengalihan harta gerak bentuk usaha tetap atau tempat tetap dapat dikenai pajak di Negara tempat bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada; keuntungan dari pengalihan harta lainnya — termasuk saham — hanya dikenai pajak di Negara tempat orang yang mengalihkan menjadi penduduk (ayat 4).
- Pasal 25 ayat (8) dan (8a) UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Kewajiban membayar fiskal luar negeri bagi orang pribadi dalam negeri berumur 21 tahun ke atas yang tidak memiliki NPWP dan bertolak ke luar negeri hanya berlaku sampai 31 Desember 2010.
- ZUS — «Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym» — Daftar ZUS negara di luar UE/EEA/Swiss yang mempunyai perjanjian jaminan sosial dengan Polandia (dibaca 13.11.2026 oleh paket rules/pl/countries/ID.json): Australia, Yugoslavia, Kanada, Korea Selatan, Libya, Makedonia, Moldova, Ukraina dan AS — Indonesia tidak termasuk.
- Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Polandia (1992) — «ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok)».
- Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c P3B Indonesia–Polandia (1992) — (b) «jika Negara dimana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia biasanya berdiam»; (c) «jika ia mempunyai tempat yang biasanya ditinggali di kedua Negara atau sama sekali tidak mempunyainya di kedua Negara tersebut maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan persetujuan bersama». Kriteria kewarganegaraan tidak ada.
- Pasal 24 ayat 1 P3B Indonesia–Polandia (1992) — prosedur persetujuan bersama, dengan Pasal 16 ayat 1 kalimat kedua dan ayat 4 huruf a angka ii MLI — Orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan dapat, terlepas dari upaya hukum nasional, mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat ia berkedudukan. Teks Persetujuan: dalam waktu dua tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan tersebut; karena Indonesia dan Polandia sama-sama menotifikasi ketentuan ini menurut Pasal 16 ayat 6 huruf b angka i MLI, jangka waktunya menjadi tiga tahun.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab