Status residen pajak di Italia bagi residen Indonesia
Sejak 2024 Italia menganggap Anda residen pajak jika selama sebagian besar tahun kalender Anda memiliki residenza, domicilio (pusat hubungan pribadi dan keluarga) atau kehadiran fisik di Italia — bagian dari hari dihitung satu hari penuh. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau berniat bertempat tinggal di sana. Status residen ganda diselesaikan oleh P3B Indonesia–Italia 1990, yang tidak memuat kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Italia dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Italia menganggap Anda sebagai residen pajak
Sejak 2024 Italia menganggap Anda residen jika salah satu kriteria terpenuhi selama sebagian besar tahun: kehadiran fisik (bagian dari hari dihitung satu hari penuh), domicilio (hubungan pribadi dan keluarga yang utama di Italia), residenza (tempat biasa tinggal), atau pendaftaran dalam anagrafe. Tahun pajak Italia adalah tahun kalender.
- Anda berada di Italia 183 hari atau lebih dalam tahun kalender (dengan menghitung bagian dari hari) — Anda residen Italia, juga jika Anda bekerja jarak jauh dari sana.
- Hubungan pribadi dan keluarga utama Anda berada di Italia: itulah domicilio, dan sejak 2024 hal itu menjadikan Anda residen Italia walaupun tanpa hari kehadiran.
- Anda terdaftar dalam anagrafe — status residen Italia dipraduga. Anda hanya dapat membantah praduga itu dengan menunjukkan bahwa tidak satu pun kriteria (kehadiran, domicilio, residenza) terpenuhi.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Kurang dari 183 hari, tidak ada keluarga dan tidak terdaftar di Italia — Anda bukan residen Italia. Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Italia tetap dikenai pajak di sana.
Di mana ketentuan Italia berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: 183 hari di Italia dan status residen Indonesia. Italia menganggap Anda residen karena Anda berada di sana selama sebagian besar tahun kalender (bagian dari hari dihitung penuh). Indonesia tetap menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, pusat kegiatan utama Anda di Indonesia, Anda berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam suatu jangka waktu 12 bulan yang tidak terikat tahun kalender, atau — bagi WNI — selama Anda belum memperoleh surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri. Dalam keadaan ini Indonesia menyerahkan penentuan status kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Menurut Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Italia tempat tinggal tetap yang hanya ada di satu negara menentukan; jika ada di kedua negara — pusat kepentingan vital; kemudian tempat biasa tinggal; jika masih belum menentukan — persetujuan bersama, tanpa kriteria kewarganegaraan.
- Pertentangan: keluarga di Italia — residen Italia tanpa satu hari pun di sana. Sejak 2024 Italia menganggap residen setiap orang yang hubungan pribadi dan keluarga utamanya berada di Italia, walaupun ia tidak berada di sana. Indonesia juga memperhatikan pusat kegiatan utama — urusan pribadi, sosial, ekonomi dan keuangan — sehingga dengan keluarga di Italia dan pekerjaan atau tempat tinggal di Indonesia kedua negara dapat menganggap Anda residen. Menurut Pasal 4 ayat (2) P3B, jika Anda memiliki tempat tinggal tetap di kedua negara, pusat kepentingan vital dinilai dari hubungan pribadi dan ekonomi bersama-sama; jika tidak dapat ditentukan — tempat biasa tinggal, kemudian persetujuan bersama. Sebelum 2024 Corte di Cassazione mengutamakan kepentingan ekonomi dan memperhitungkan keluarga hanya bersama kriteria lain; ketentuan baru tidak berlaku surut (Cass. 19843/2024).
- Pertentangan: terdaftar dalam anagrafe. Pendaftaran dalam daftar penduduk Italia selama sebagian besar tahun menimbulkan praduga status residen Italia; hukum Indonesia tidak memperhitungkannya. Pertentangan ini diselesaikan oleh Pasal 4 ayat (2) P3B — Agenzia delle Entrate secara tegas menerima bahwa ketentuan P3B berlaku walaupun status residen Italia hanya timbul dari pendaftaran anagrafe. Jika Anda sudah pindah ke Indonesia, mintalah penghapusan pendaftaran anagrafe agar praduga itu tidak timbul untuk tahun berikutnya.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: P3B Indonesia–Italia 1990. Yang berlaku adalah Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia untuk Penghindaran Pajak Berganda atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan Pajak, beserta Protokol, yang ditandatangani di Jakarta pada 18 Februari 1990; berlaku sejak 2 September 1995 dan diterapkan sejak 1 Januari 1996, tanpa protokol perubahan. MLI tidak mengubahnya karena Italia belum meratifikasi MLI. Jika menurut hukum masing-masing Anda residen kedua negara, Pasal 4 ayat (2) yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa tinggal → persetujuan bersama pejabat yang berwenang; P3B ini tidak memuat kriteria kewarganegaraan. Pekerjaan bebas — Pasal 14 (tempat tetap atau lebih dari 90 hari dalam 12 bulan); gaji — Pasal 15 (183 hari dalam tahun fiskal yang bersangkutan); pensiun swasta — Pasal 18 (hanya negara residen); dinas pemerintah — Pasal 19; guru dan peneliti — Pasal 20; pelajar — Pasal 21; penghasilan lain — Pasal 22 (negara residen, tetapi negara sumber juga boleh mengenakan pajak); penghindaran pajak berganda — Pasal 23 (kredit); prosedur persetujuan bersama — Pasal 25 (2 tahun).
- Indonesia dan Italia sama-sama menghitung bagian dari hari sebagai satu hari — tetapi dalam periode yang berbeda. Hari kedatangan dan keberangkatan dihitung sebagai hari di Italia, dan Indonesia juga menghitung setiap bagian dari hari di Indonesia sebagai satu hari penuh, sehingga hari perjalanan yang sama dapat dihitung di kedua negara. Italia menilai sebagian besar tahun kalender — 183 hari, 184 dalam tahun kabisat; Indonesia menilai lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun, termasuk yang melintasi dua tahun kalender. Misalnya, 100 hari di Indonesia pada akhir satu tahun dan 100 hari pada awal tahun berikutnya menjadikan Anda residen Indonesia, walaupun dalam masing-masing tahun kalender Anda di Indonesia kurang dari setengah tahun.
- Bekerja jarak jauh dari Italia. Hari bekerja jarak jauh dari Italia adalah hari kehadiran di Italia, dan gaji untuk pekerjaan itu adalah penghasilan bersumber dari Italia. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Italia boleh mengenakan pajak atas gaji itu kecuali ketiga syarat Pasal 15 ayat (2) terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Italia dalam tahun fiskal yang bersangkutan, gaji dibayar oleh pemberi kerja yang bukan residen Italia, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Italia. Pajak Italia atas gaji itu dikreditkan di Indonesia (Pasal 23 ayat (2) P3B; Pasal 24 UU PPh).
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Italia. Jika Indonesia negara residen Anda, Italia tetap boleh mengenakan pajak atas penghasilan bersumber dari Italia sejauh diizinkan P3B — misalnya gaji untuk pekerjaan di Italia di atas batas Pasal 15 ayat (2), sewa atau pengalihan harta tak gerak di Italia, dividen Italia paling tinggi 15% (10% bagi perusahaan dengan kepemilikan sekurang-kurangnya 25%), bunga paling tinggi 10%, royalti 10% atau 15%. Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Italia, tetapi tidak melebihi bagian PPh Indonesia yang berkaitan dengan penghasilan itu (Pasal 23 ayat (2) P3B); menurut Pasal 24 UU PPh kredit diberikan dalam tahun pajak yang sama dan batasnya dihitung per negara sumber. Dividen dari Italia dikecualikan dari PPh jika paling sedikit 30% laba setelah pajak diinvestasikan di Indonesia. Pensiun swasta dari Italia hanya dikenai pajak di Indonesia (Pasal 18). P3B ini tidak memuat kredit pajak fiktif (tax sparing) bagi residen Indonesia.
- Pajak tetap Italia bagi residen baru (art. 24-bis TUIR). Jika Anda bukan residen Italia sekurang-kurangnya sembilan dari sepuluh tahun pajak sebelumnya, Anda dapat memilih membayar pajak pengganti tetap atas seluruh penghasilan dari luar negeri: EUR 300.000 setahun bagi orang yang pindah ke Italia sejak berlakunya Legge 199/2025 (yang pindah lebih dahulu mempertahankan jumlah yang berlaku saat mereka pindah), EUR 50.000 untuk setiap anggota keluarga, paling lama 15 tahun. Anda dapat mengecualikan penghasilan dari negara tertentu — misalnya Indonesia — dan penghasilan itu kemudian dikenai pajak biasa dengan kredit pajak luar negeri.
- Rezim impatriati Italia (art. 5 D.Lgs. 209/2023). Pekerja yang pindah ke Italia, bukan residen Italia dalam tiga tahun pajak sebelumnya (enam atau tujuh jika sebelumnya bekerja untuk pemberi kerja atau grup yang sama), bekerja terutama di Italia, memenuhi syarat kualifikasi tinggi dan berkomitmen tetap menjadi residen pajak Italia sekurang-kurangnya empat tahun, membayar pajak Italia hanya atas 50% penghasilan dari pekerjaan atau pekerjaan bebasnya (60% dibebaskan jika ada anak di bawah umur), dengan batas EUR 600.000 setahun. Rezim berlaku untuk tahun pindah dan empat periode pajak berikutnya; jika status residen tidak dipertahankan selama empat tahun, fasilitas ditagih kembali beserta bunga. Mulai 1 Januari 2027 rezim ini menjadi pasal 225 Testo unico yang baru (D.Lgs. 117/2026).
- Kodifikasi pajak Italia yang baru mulai 2027. Mulai 1 Januari 2027 TUIR digantikan oleh kodifikasi baru (D.Lgs. 117/2026). Ketentuan tentang residen tidak berubah; pasal-pasal lain diberi nomor baru.
- Pensiun dan dinas pemerintah. Pensiun dan imbalan sejenis atas pekerjaan di masa lalu hanya dikenai pajak di negara residen penerima (Pasal 18 P3B); P3B tidak memuat ketentuan tersendiri bagi pensiun jaminan sosial. Bagi residen Indonesia pensiun swasta dari Italia termasuk penghasilan dari seluruh dunia yang dikenai PPh dengan tarif progresif. Gaji dinas pemerintah pada dasarnya hanya dikenai pajak oleh negara pembayar; negara lainnya mengenakan pajak jika jasa diberikan di sana dan penerima warga negaranya atau tidak menjadi residen semata-mata untuk memberikan jasa itu (Pasal 19 ayat (1)). Pensiun pemerintah hanya dikenai pajak oleh negara pembayar, kecuali penerima residen dan warga negara negara lainnya (Pasal 19 ayat (2)).
- Pelajar, guru dan peneliti (Pasal 20 dan 21). Pelajar, peserta magang atau trainee dari Indonesia yang berada di Italia semata-mata untuk pendidikan atau pelatihan tidak dikenai pajak di Italia atas pembayaran untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan yang berasal dari luar Italia, tanpa batas waktu (Pasal 21); hal yang sama berlaku bagi pelajar dari Italia di Indonesia. Profesor, guru atau peneliti yang berkunjung sementara semata-mata untuk mengajar atau meneliti di lembaga pendidikan yang diakui dibebaskan dari pajak di negara kunjungan atas imbalan itu paling lama 2 tahun (Pasal 20). Status residen tetap ditentukan menurut hukum masing-masing negara.
- Tidak ada kriteria kewarganegaraan: prosedur persetujuan bersama. P3B Indonesia–Italia tidak memuat kriteria kewarganegaraan. Jika Anda biasa tinggal di kedua negara atau tidak di keduanya, status Anda diputuskan oleh pejabat yang berwenang Indonesia (Direktur Jenderal Pajak) dan Italia melalui persetujuan bersama (Pasal 4 ayat (2) huruf c). Ajukan permintaan prosedur persetujuan bersama secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat Anda terdaftar, dalam 2 tahun sejak pemberitahuan pertama atas pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B (Pasal 25 ayat (1) P3B; PMK 172/2023); penentuan status residen oleh otoritas pajak Italia termasuk alasan yang sah. Menurut Protokol huruf f prosedur ini bukan pengganti upaya hukum domestik: keberatan atau banding tetap diajukan, dan menurut PMK 172/2023 keduanya dapat diajukan bersamaan. Permintaan tidak menunda kewajiban membayar pajak; sampai ada persetujuan, kedua negara dapat mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia.
- Residen Italia menurut P3B: Formulir DGT untuk pemotong di Indonesia. Jika menurut P3B Italia negara residen Anda, Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri dan hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia. Agar pemotong di Indonesia menerapkan tarif P3B dan bukan PPh Pasal 26 sebesar 20% — dividen paling tinggi 15% (10% bagi perusahaan dengan kepemilikan sekurang-kurangnya 25%), bunga 10%, royalti 10% atau 15% — serahkan Formulir DGT yang disahkan Agenzia delle Entrate atau dilampiri sertifikat residen pajak Italia. Pensiun dari Indonesia atas pekerjaan swasta di masa lalu hanya dikenai pajak di Italia (Pasal 18). Simpan bukti pemotongan dari Indonesia untuk kredit dalam SPT Italia Anda.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia untuk Penghindaran Pajak Berganda atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan Pajak, beserta Protokol, ditandatangani di Jakarta pada 18 Februari 1990 (Italia: Legge 14 dicembre 1994, n. 707). Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Italia
- residenza fiscale
- status residen pajak di Italia
- domicilio
- pusat hubungan pribadi dan keluarga (sejak 2024)
- anagrafe
- daftar penduduk kota — pendaftaran merupakan praduga residen yang dapat dibantah
- smart working
- kerja jarak jauh — harinya dihitung sebagai hari kehadiran di Italia
- regime dei neo-residenti
- rezim pajak tetap bagi residen baru atas penghasilan dari luar negeri
- Agenzia delle Entrate
- otoritas pajak Italia, yang juga menerbitkan sertifikat residen
Pertanyaan
P3B mana yang berlaku antara Indonesia dan Italia?
Persetujuan yang ditandatangani di Jakarta pada 18 Februari 1990, berlaku sejak 2 September 1995 dan diterapkan sejak 1 Januari 1996, tanpa protokol perubahan; MLI tidak berlaku karena Italia belum meratifikasinya. Status residen ganda diselesaikan menurut Pasal 4 ayat (2): tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa tinggal, lalu persetujuan bersama — tanpa kriteria kewarganegaraan.
Berapa hari saya boleh bekerja di Italia untuk pemberi kerja Indonesia tanpa pajak Italia atas gaji saya?
Menurut Pasal 15 ayat (2) P3B, tidak lebih dari 183 hari dalam tahun fiskal yang bersangkutan, dengan gaji yang dibayar oleh pemberi kerja yang bukan residen Italia dan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Italia. Hari kerja jarak jauh dari Italia dihitung sebagai hari di Italia.
Apakah Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan saya dari Italia?
Ya, jika Anda residen Indonesia: Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Italia atas penghasilan itu, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan tersebut (Pasal 23 ayat (2) P3B, Pasal 24 UU PPh). Pensiun swasta dari Italia hanya dikenai pajak di Indonesia.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- art. 2(2) TUIR (DPR 917/1986, as amended from 2024) — Residen adalah setiap orang yang selama sebagian besar periode pajak (dengan menghitung bagian dari hari) mempunyai residenza (tempat biasa tinggal) atau domicilio (hubungan pribadi dan keluarga yang utama) di Italia atau hadir secara fisik di sana; pendaftaran dalam anagrafe (daftar penduduk) merupakan praduga yang dapat dibantah. Kriteria-kriteria itu bersifat alternatif.
- Agenzia delle Entrate, circolare no. 20/E of 4 Nov 2024 — Kriteria bersifat alternatif; ambang 183 hari (184 dalam tahun kabisat); setiap bagian dari hari dihitung sebagai satu hari; domicilio terutama berarti hubungan pribadi dan keluarga, bukan ekonomi; 183 hari bekerja jarak jauh dari Italia saja sudah menjadikan Anda residen; pendaftaran anagrafe merupakan praduga yang dapat dibantah; ketentuan berlaku sejak 1 Januari 2024; P3B didahulukan, termasuk jika status residen Italia hanya timbul dari pendaftaran anagrafe.
- D.Lgs. 19 June 2026, no. 117 (new Testo unico, from 1 Jan 2027) — Mulai 2027 TUIR digantikan oleh kodifikasi baru: pasal 2 tentang residen dipindahkan kata demi kata; penghasilan nonresiden — pasal 25; kredit pajak luar negeri — pasal 185.
- art. 23(1)(c) TUIR — Bagi nonresiden, gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Italia dikenai pajak di Italia.
- Persetujuan Indonesia–Italia (Jakarta, 18.02.1990) beserta Protokol — teks bahasa Inggris di laman DJP; Italia: Legge 14 dicembre 1994, n. 707 (Normattiva) — Ditandatangani di Jakarta pada 18.02.1990 dalam bahasa Italia, Indonesia dan Inggris (jika ada keraguan, teks bahasa Inggris yang berlaku); berlaku 02.09.1995, diterapkan sejak 01.01.1996 menurut tabel DJP «Tax Treaty and Multilateral Instrument»; tanpa protokol perubahan. MLI tidak berlaku bagi P3B ini (Italia menandatangani MLI tetapi belum meratifikasinya; tabel DJP tidak mencantumkan tanggal efektif MLI).
- Legge 14 dicembre 1994, n. 707 (ratifikasi Italia) — Normattiva — Undang-undang Italia yang meratifikasi dan melaksanakan Persetujuan Italia–Indonesia (Jakarta, 18.02.1990) beserta Protokolnya; teks resmi berbahasa Italia dimuat dalam Gazzetta Ufficiale n. 301 tanggal 27.12.1994.
- DJP — tabel «Tax Treaty and Multilateral Instrument» — Daftar resmi P3B Indonesia dengan tanggal penandatanganan, tanggal berlaku, tanggal efektif dan status MLI untuk setiap P3B.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Italia (1990) — Orang pribadi yang menjadi residen kedua Negara dianggap sebagai residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap (permanent home); jika di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital); jika Negara itu tidak dapat ditentukan atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun — Negara tempat ia biasa tinggal (habitual abode); jika ia biasa tinggal di kedua Negara atau tidak di keduanya — persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Tidak ada kriteria kewarganegaraan; MLI tidak berlaku bagi P3B ini.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 15 ayat (2) P3B Indonesia–Italia (1990) — Imbalan residen satu Negara atas pekerjaan yang dilakukan di Negara lainnya hanya dikenai pajak di Negara residen jika (a) penerima berada di Negara lainnya tidak lebih dari 183 hari dalam tahun fiskal yang bersangkutan, (b) imbalan dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan residen Negara lainnya, dan (c) imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Negara lainnya.
- Pasal 23 P3B Indonesia–Italia (1990) — Indonesia (ayat 2): pajak Italia atas penghasilan yang boleh dikenai pajak di Italia menurut P3B dikreditkan terhadap pajak Indonesia, tetapi tidak melebihi bagian pajak Indonesia yang berkaitan dengan penghasilan itu. Italia (ayat 3): dapat memasukkan penghasilan itu dalam dasar pengenaan pajak dan mengurangkan pajak Indonesia, terbatas pada bagian pajak Italia yang sebanding dengan penghasilan itu; tidak ada pengurangan jika penghasilan itu di Italia dikenai ritenuta a titolo d'imposta (pajak final) atas permintaan penerima. Tidak ada kredit pajak fiktif (tax sparing).
- Pasal 10–12 P3B Indonesia–Italia (1990) — Tarif paling tinggi di negara sumber: dividen 10% (perusahaan dengan kepemilikan sekurang-kurangnya 25%) atau 15%; bunga 10% (dibebaskan antara lain jika dibayar oleh atau kepada pemerintah); royalti 10% (peralatan industri, komersial atau ilmiah dan informasi pengalaman) atau 15% (royalti lain, termasuk hak cipta dan paten).
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c) UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Dividen dari dalam negeri yang diterima orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu; jika tidak, dikenai PPh final paling tinggi 10%. Dividen dari luar negeri dikecualikan sepanjang diinvestasikan di Indonesia paling sedikit 30% dari laba setelah pajak.
- art. 24-bis TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), testo in vigore dal 1.1.2026 al 31.12.2026, commi 1–6 — Normattiva — Pajak pengganti opsional atas penghasilan dari luar negeri bagi orang yang menjadi residen Italia dan bukan residen sekurang-kurangnya sembilan dari sepuluh tahun pajak sebelumnya: EUR 300.000 setahun, EUR 50.000 untuk setiap anggota keluarga; berakhir setelah 15 tahun; negara asing tertentu dapat dikecualikan (comma 5), dan penghasilan dari negara itu kemudian dikenai pajak biasa dengan kredit pajak luar negeri.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 25–26 (GU n. 301 del 30.12.2025, S.O. n. 42) — Normattiva — Menaikkan pajak pengganti art. 24-bis dari EUR 200.000 menjadi EUR 300.000 dan jumlah untuk anggota keluarga dari EUR 25.000 menjadi EUR 50.000, bagi orang yang memindahkan status residennya ke Italia sejak undang-undang itu berlaku.
- art. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (testo vigente al 1° giugno 2026, Normattiva) — Penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas pekerja yang pindah ke Italia dihitung 50% dengan batas EUR 600.000 setahun, jika mereka bukan residen Italia dalam tiga tahun pajak sebelumnya, bekerja terutama di Italia, memenuhi syarat kualifikasi tinggi dan berkomitmen tetap menjadi residen pajak Italia sekurang-kurangnya empat tahun (jika tidak dipertahankan selama empat tahun, fasilitas hilang dan ditagih kembali beserta bunga); berlaku untuk tahun pindah dan empat periode pajak berikutnya. Mulai 1 Januari 2027 art. 5 dicabut dan ketentuan yang sama terdapat dalam pasal 225 Testo unico yang baru (D.Lgs. 19 Juni 2026, no. 117).
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, Allegato — Testo unico imposte sui redditi, art. 225 (Regime per la determinazione del reddito dei lavoratori impatriati; GU n. 152 del 3.7.2026, S.O. n. 26) — Normattiva — Rezim yang sama dalam kodifikasi baru: 50% dengan batas EUR 600.000; masa bukan residen sebelumnya 3 tahun pajak (6 atau 7 jika sebelumnya bekerja untuk pemberi kerja atau grup yang sama); 60% dibebaskan jika pindah bersama anak di bawah umur atau anak lahir atau diadopsi selama rezim berlaku.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Italia (1990) — Pensiun dan imbalan sejenis atas pekerjaan di masa lalu hanya dikenai pajak di Negara residen penerima (Pasal 18); tidak ada ketentuan tersendiri bagi pensiun jaminan sosial. Gaji dinas pemerintah pada dasarnya hanya dikenai pajak oleh Negara pembayar; Negara lainnya jika jasa diberikan di sana dan penerima warga negaranya atau tidak menjadi residen semata-mata untuk memberikan jasa itu (Pasal 19 ayat (1)); pensiun pemerintah hanya di Negara pembayar, kecuali penerima residen dan warga negara Negara lainnya (Pasal 19 ayat (2)). Protokol huruf h: PJKA, Pegadaian, F.S., PP.TT., I.C.E. dan E.N.I.T. termasuk dalam Pasal 19.
- Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Residen dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan tarif progresif (sejak tahun pajak 2022): 5% sampai Rp60 juta; 15% di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta; 25% di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta; 30% di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar; 35% di atas Rp5 miliar. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun paling sedikit Rp54 juta untuk diri Wajib Pajak, ditambah Rp4,5 juta untuk Wajib Pajak yang kawin dan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan (paling banyak 3 orang).
- Pasal 20 dan 21 P3B Indonesia–Italia (1990) — Profesor, guru atau peneliti yang berkunjung sementara ke Negara lainnya semata-mata untuk mengajar atau meneliti di universitas atau lembaga pendidikan yang diakui, dan yang sebelumnya residen Negara pertama, dibebaskan dari pajak di Negara itu atas imbalan tersebut paling lama 2 tahun (Pasal 20). Pembayaran untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan yang diterima pelajar, peserta magang atau trainee dari sumber di luar Negara tempat ia belajar tidak dikenai pajak di Negara itu (Pasal 21).
- Pasal 25 ayat (1) dan Protokol huruf f P3B Indonesia–Italia (1990) — Orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang Negara tempat ia menjadi residen dalam 2 tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan itu. Protokol huruf f: prosedur persetujuan bersama bukan alternatif bagi upaya hukum domestik, yang dalam hal ketetapan pajak tetap harus diajukan lebih dahulu.
- Pasal 41 ayat (3), (5), (6), (11), (12) dan Pasal 42 ayat (1) dan (4) PMK 172 Tahun 2023 (29.12.2023) — Direktur Jenderal Pajak melaksanakan prosedur persetujuan bersama (MAP) atas permintaan Wajib Pajak dalam negeri atau WNI, antara lain jika otoritas pajak negara mitra P3B menentukan status subjek pajak dalam negeri atau mengenakan pajak yang tidak sesuai dengan P3B. Permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dalam batas waktu menurut P3B (Pasal 25 ayat (1) P3B Indonesia–Italia: 2 tahun) atau paling lambat 3 tahun jika P3B tidak mengaturnya, dilampiri bukti; permintaan dapat diajukan bersamaan dengan keberatan, banding atau gugatan dan tidak menunda kewajiban membayar pajak maupun penagihan.
- Agenzia delle Entrate — Attestato di residenza fiscale contro le doppie imposizioni: come ottenerlo — Agenzia delle Entrate menerbitkan sertifikat residen pajak (attestato di residenza fiscale) untuk keperluan P3B atas permohonan residen Italia; formulir negara mitra juga dapat disahkan.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- art. 165 TUIR — Pajak luar negeri dikreditkan sampai sebesar bagian pajak Italia yang berkaitan dengan penghasilan luar negeri itu.
- Agenzia delle Entrate, circolare no. 9/E of 5 Mar 2015 (art. 165 TUIR) — Pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah pajak atas penghasilan atau yang sejenis, yang dibayar secara definitif; pajak yang dicakup P3B tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut; jika ragu, dapat diajukan permohonan penegasan (interpello).
- Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Italia (1990) — Orang pribadi yang menjadi residen kedua Negara dianggap sebagai residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap sebagai residen Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Italia (1990) — Jika Negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun, ia dianggap sebagai residen Negara tempat ia biasa tinggal.
- Pasal 4 ayat (2) huruf c P3B Indonesia–Italia (1990) — Jika ia biasa tinggal di kedua Negara atau tidak di Negara mana pun, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama. P3B ini tidak memuat kriteria kewarganegaraan.
Putusan pengadilan
- Corte di Cassazione, Seksi 5 (perpajakan), sentenza n. 19843 (Rv. 671648-02), 18/07/2024 — Ketentuan residen yang baru (D.Lgs. 209/2023) tidak berlaku surut — hanya untuk fakta sejak 1 Januari 2024. Untuk tahun-tahun sebelumnya, domicilio berarti pusat urusan dan kepentingan utama, dan hubungan keluarga hanya diperhitungkan bersama kriteria lain. Permohonan kasasi wajib pajak (tahun pajak 2009) dinyatakan tidak dapat diterima.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab