Status residen pajak di Jerman bagi residen Indonesia
Jerman menganggap Anda residen pajak jika Anda memiliki tempat kediaman di sana yang Anda pertahankan dan gunakan (Wohnsitz) atau jika Anda tinggal di sana lebih dari 6 bulan berturut-turut — walaupun melewati dua tahun kalender. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Jerman 1990 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan, sehingga kasus yang tidak terselesaikan diputus melalui persetujuan bersama.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Jerman dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Jerman menganggap Anda sebagai residen pajak
Di Jerman yang menentukan adalah tempat kediaman itu sendiri: jika Anda mempertahankan apartemen atau kamar yang dapat Anda gunakan setiap saat, Anda residen — tanpa memandang jumlah hari dan di mana pusat kepentingan vital Anda.
Enam bulan di Jerman dihitung secara terus-menerus dan tidak terikat pada tahun kalender: masa tinggal dari Oktober sampai April sudah menimbulkan tempat biasa tinggal.
- Anda memiliki tempat tinggal di Jerman — menurut § 8 AO ini adalah Wohnsitz, sehingga menurut hukum Jerman Anda residen dengan kewajiban pajak tidak terbatas, walaupun pusat kepentingan vital Anda berada di Indonesia.
- Anda tinggal di Jerman secara terus-menerus lebih dari enam bulan untuk tujuan selain kunjungan atau berlibur — menurut § 9 AO ini adalah tempat biasa tinggal sejak hari pertama, dan Anda residen Jerman.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Masa tinggal Anda hanyalah kunjungan, liburan atau pengobatan sampai satu tahun dan Anda tidak memiliki tempat tinggal di Jerman — tidak timbul tempat biasa tinggal; Anda bukan residen Jerman.
- Anda tidak memiliki tempat tinggal di Jerman dan masa tinggal tanpa terputus Anda tidak lebih dari enam bulan — Anda bukan residen Jerman. Penghasilan bersumber Jerman (terutama gaji untuk pekerjaan yang dilakukan secara fisik di Jerman) tetap dikenai kewajiban pajak terbatas di sana.
Di mana ketentuan Jerman berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: tempat tinggal di Jerman menjadikan Anda residen Jerman, Indonesia menilai hari, tempat tinggal dan niat. Bagi Jerman, tempat kediaman yang dapat Anda gunakan setiap saat (Wohnsitz) sudah cukup: Anda residen dengan kewajiban pajak atas penghasilan dari seluruh dunia walaupun pusat kepentingan vital Anda berada di Indonesia (BFH, I R 74/16), dan tidak ada jumlah hari minimum (BFH, I R 58/16). Indonesia menentukan status residen berdasarkan kehadiran lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, bertempat tinggal di Indonesia atau niat untuk bertempat tinggal di sana (Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh); bagi WNI status residen baru berakhir dengan surat keterangan DJP. Mempertahankan apartemen di Jerman selama Anda tinggal atau bekerja di Indonesia dapat menjadikan Anda residen kedua negara. Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Jerman yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → persetujuan bersama (tanpa kriteria kewarganegaraan). Simpan bukti untuk setiap langkah: kontrak sewa, tempat keluarga Anda tinggal, pekerjaan, hari.
- Pertentangan: enam bulan berturut-turut di Jerman, sementara Anda tetap residen Indonesia. Jerman menghitung enam bulan kehadiran tanpa terputus tanpa memandang batas tahun kalender, dan status residen kemudian berlaku sejak hari pertama (§ 9 AO): masa tinggal dari Oktober sampai April menjadikan Anda residen Jerman walaupun dalam setiap tahun kalender Anda berada di Jerman kurang dari 183 hari. Indonesia juga tidak terikat pada tahun kalender (lebih dari 183 hari dalam 12 bulan), tetapi Anda dapat tetap residen Indonesia karena masih bertempat tinggal atau berpusat kegiatan di Indonesia, atau — sebagai WNI — karena belum memiliki surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri. Untuk sebagian masa tinggal seperti itu Anda dapat menjadi residen kedua negara; Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: P3B Indonesia–Jerman 1990. Yang berlaku adalah P3B yang ditandatangani di Bonn pada 30 Oktober 1990 beserta Protokolnya (berlaku sejak 28 Desember 1991, diterapkan mulai 1 Januari 1992); P3B ini menggantikan P3B 1977. MLI tidak berlaku bagi P3B ini pada tahun 2026. Jika Anda residen kedua negara menurut hukum masing-masing, Pasal 4 ayat (2) yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → persetujuan bersama. Berbeda dengan Model OECD, P3B ini tidak memuat kriteria kewarganegaraan: jika Anda biasa berdiam di kedua negara atau tidak di keduanya, hanya persetujuan bersama pejabat yang berwenang yang dapat menyelesaikannya. Gaji: Pasal 15 (183 hari dalam tahun fiskal yang bersangkutan); pekerjaan bebas: Pasal 14 (120 hari dalam tahun fiskal); pensiun: Pasal 18; jasa pemerintah: Pasal 19; penghindaran pajak berganda: Pasal 23; prosedur persetujuan bersama: Pasal 25 (permohonan dalam dua tahun sejak ketetapan pajak).
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Jerman. Jika Indonesia adalah negara residen Anda, Jerman tetap dapat mengenakan pajak atas penghasilan bersumber Jerman sejauh diizinkan P3B — misalnya gaji untuk pekerjaan di Jerman yang tidak memenuhi syarat Pasal 15 ayat (2), sewa harta tak gerak di Jerman (§ 49 EStG), pensiun perusahaan dari Jerman (Pasal 18), dividen paling tinggi 15%, bunga 10% dan royalti 15% atau 10%. Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia dengan tarif progresif 5–35% dan mengkreditkan pajak Jerman dalam tahun pajak yang sama, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, dihitung per negara sumber (Pasal 23 ayat (2) P3B; Pasal 24 UU PPh); penghasilan dari luar negeri tidak dibebaskan, kecuali dividen yang diinvestasikan di Indonesia dan fasilitas 4 tahun bagi tenaga ahli WNA. Simpan bukti pembayaran pajak Jerman (Lohnsteuerbescheinigung, Steuerbescheid) untuk SPT Tahunan Anda. Sengketa: prosedur persetujuan bersama menurut Pasal 25 — dalam dua tahun sejak ketetapan pajak.
- Bekerja di Jerman tanpa menjadi residen Jerman: 183 hari dalam tahun fiskal. Walaupun bukan residen Jerman, Anda terutang pajak Jerman atas gaji untuk pekerjaan yang dilakukan secara fisik di Jerman (§ 49(1) angka 4 huruf a EStG), kecuali semua syarat Pasal 15 ayat (2) P3B Indonesia–Jerman dipenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Jerman dalam tahun fiskal yang bersangkutan (tahun kalender), pemberi kerja bukan residen Jerman, dan gaji tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Jerman. Perhatikan: P3B ini menghitung 183 hari per tahun fiskal, bukan per 12 bulan seperti aturan residen Indonesia. Jika perusahaan grup di Jerman menanggung gaji Anda, pengecualian itu tidak berlaku sejak hari pertama. Untuk pekerjaan bebas, Jerman hanya dapat mengenakan pajak jika Anda memiliki tempat tetap di sana atau berada di sana lebih dari 120 hari dalam tahun fiskal (Pasal 14).
- Residen Jerman yang bekerja di Indonesia. Jika P3B menetapkan Jerman sebagai negara residen Anda dan Anda bekerja secara fisik di Indonesia, Indonesia mengenakan pajak atas gaji untuk pekerjaan itu: sebagai subjek pajak luar negeri Anda dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto (final). Indonesia tidak mengenakan pajak jika semua syarat Pasal 15 ayat (2) P3B dipenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Indonesia dalam tahun fiskal yang bersangkutan, pemberi kerja bukan residen Indonesia dan gaji tidak menjadi beban bentuk usaha tetap di Indonesia — serahkan kepada pemberi kerja Formulir DGT yang disahkan Finanzamt. Jerman membebaskan gaji yang dapat dikenai pajak di Indonesia dengan memperhitungkannya dalam tarif (Pasal 23 ayat (1) huruf a P3B; § 32b EStG), tetapi hanya jika Anda membuktikan bahwa pajak Indonesia telah dibayar atau Indonesia melepaskan haknya (§ 50d(8) EStG). Imbalan jasa manajemen, teknik atau konsultasi yang diberikan di Indonesia dan dibayar oleh pihak di Indonesia dapat dikenai pajak di Indonesia paling tinggi 7,5% (Pasal 12 P3B); Jerman mengkreditkan pajak itu.
- Tahun pindah: Jerman dan Indonesia sama-sama membagi tahun. Pada tahun Anda datang ke atau meninggalkan Jerman, Jerman mengenakan pajak atas penghasilan dari seluruh dunia hanya untuk masa kewajiban pajak tidak terbatas, dan penghasilan luar negeri pada sisa tahun itu menaikkan tarif (§ 32b EStG). Indonesia juga membagi tahun: kewajiban pajak subjektif residen dimulai saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; bagian tahun itu menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh). Kedua negara menggunakan tahun kalender — samakan tanggal pindah di kedua SPT. Bagi WNI, keberangkatan baru mengakhiri status residen setelah DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri.
- Pindah dari Jerman ke Indonesia: pajak keluar Jerman. Jika Anda pindah dari Jerman ke Indonesia, dalam dua belas tahun terakhir paling sedikit tujuh tahun menjadi wajib pajak tidak terbatas di Jerman dan dalam lima tahun terakhir memiliki paling sedikit 1% modal suatu perseroan, Jerman mengenakan pajak atas kenaikan nilai saham itu seolah-olah Anda telah menjualnya (§ 6 AStG); atas permohonan, pajak dapat dibayar dalam tujuh angsuran tahunan. P3B Indonesia–Jerman tidak memuat aturan khusus tentang pajak keluar: keuntungan dari penjualan saham kemudian hanya dikenai pajak di negara residen (Pasal 13 ayat (4)). Indonesia sendiri tidak mengenakan pajak keluar kepada orang pribadi.
- Pensiun: negara sumber boleh mengenakan pajak; pensiun dinas pemerintah di negara pembayar. Berbeda dengan Model OECD, pensiun dan imbalan serupa atas pekerjaan di masa lampau dapat dikenai pajak di negara asal pembayarannya (Pasal 18 P3B Indonesia–Jerman); negara residen juga mengenakan pajak dan menghindari pajak berganda menurut Pasal 23. P3B ini tidak memuat aturan khusus untuk jaminan sosial, sehingga Pasal 18 juga berlaku bagi pensiun dari asuransi pensiun wajib Jerman (gesetzliche Rentenversicherung, DRV): Kantor Pajak Neubrandenburg (RiA), kantor pajak pusat Jerman bagi penerima pensiun di luar negeri, tidak mencantumkan Indonesia di antara negara yang P3B-nya memberikan hak pemajakan atas pensiun Jerman hanya kepada negara residen. Jadi Jerman memajaki pensiun DRV maupun pensiun perusahaan Anda sebagai wajib pajak terbatas (§ 49 ayat 1 angka 7 EStG untuk DRV), dan Indonesia mengenakan pajak atasnya sebagai penghasilan dari luar negeri serta mengkreditkan pajak Jerman paling banyak sebesar PPh Indonesia atas pensiun itu (Pasal 23 ayat (2) P3B; Pasal 24 UU PPh). Pensiun dari Indonesia yang diterima residen Jerman dapat dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20% di Indonesia, dan Jerman membebaskannya dengan memperhitungkannya dalam tarif. Imbalan dan pensiun dari kas negara pada umumnya hanya dikenai pajak oleh negara pembayar; negara lainnya hanya jika jasa diberikan di sana dan Anda residen di sana dan bukan warga negara negara pembayar (Pasal 19 ayat (1)).
- Guru, peneliti dan pelajar (Pasal 20). Pengajar atau peneliti dari Indonesia yang datang ke Jerman atas undangan negara, universitas, sekolah, museum atau lembaga kebudayaan, atau dalam program resmi pertukaran budaya, paling lama dua tahun semata-mata untuk mengajar, memberi kuliah atau meneliti, dibebaskan di Jerman atas imbalan untuk kegiatan itu yang berasal dari luar Jerman. Pelajar, peserta magang atau peserta pelatihan usaha yang menjadi atau sesaat sebelumnya menjadi residen Indonesia tidak dikenai pajak di Jerman atas pembayaran dari luar Jerman untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan. Berbeda dengan P3B Indonesia–Türkiye, yang menentukan adalah status residen sebelum kedatangan, bukan kewarganegaraan. Masa tinggal terus-menerus lebih dari enam bulan tetap dapat menjadikan pelajar residen Jerman menurut § 9 AO.
- Jika kriteria P3B tidak menentukan: persetujuan bersama. P3B Indonesia–Jerman tidak memiliki kriteria kewarganegaraan, sehingga jika Anda biasa berdiam di kedua negara atau tidak di keduanya — misalnya jumlah hari Anda di Indonesia dan di Jerman sama atau tidak diketahui — hanya pejabat yang berwenang yang dapat menentukan negara residen Anda melalui persetujuan bersama (Pasal 4 ayat (2) huruf c). Ajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang di negara residen Anda — di Indonesia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah (DJP) — dalam waktu dua tahun sejak ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan P3B (Pasal 25 ayat (1)). Sampai ada persetujuan, kedua negara dapat mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia; Indonesia mengkreditkan pajak Jerman paling banyak sebesar PPh Indonesia (Pasal 24 UU PPh).
- Surat keterangan residen untuk menerapkan P3B. Sebagai residen Indonesia, mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) melalui Coretax — diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pembayar jika Anda memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Sebagai residen Jerman yang menerima penghasilan dari Indonesia, serahkan kepada pembayar di Indonesia Formulir DGT yang disahkan Finanzamt Anda (atau dilampiri surat keterangan residen berbahasa Inggris dari Finanzamt dengan nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan), yang berlaku paling lama 12 bulan; tanpa itu pembayar memotong PPh Pasal 26 sebesar 20%. WNI yang pindah ke Jerman memerlukan surat keterangan residen dari Finanzamt yang sama untuk permohonan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri kepada DJP. Untuk pembebasan atau kredit di Jerman, simpan bukti potong (bukti pemotongan PPh) dari Indonesia.
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian Indonesia–Jerman. Jerman tidak memiliki perjanjian jaminan sosial dengan Indonesia; Indonesia tidak tercantum dalam daftar Deutsche Rentenversicherung. Masa kepesertaan di kedua negara tidak digabungkan, dan selama penugasan Anda dapat wajib membayar iuran di kedua negara. Menurut hukum Indonesia, setiap orang — termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia — wajib menjadi peserta BPJS, dan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya (UU 24/2011). P3B tidak mengatur iuran jaminan sosial — bicarakan kepesertaan Anda dengan pemberi kerja, BPJS dan Deutsche Rentenversicherung sebelum penugasan.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Republik Federal Jerman dan Republik Indonesia tentang Penghindaran Pajak Berganda atas Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan, beserta Protokol (Bonn, 30 Oktober 1990). Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Jerman
- Wohnsitz
- tempat tinggal — tempat kediaman yang Anda pertahankan dan gunakan
- gewöhnlicher Aufenthalt
- tempat biasa tinggal — kehadiran terus-menerus lebih dari 6 bulan
- unbeschränkte Steuerpflicht
- kewajiban pajak tidak terbatas atas penghasilan dari seluruh dunia (residen)
- beschränkte Steuerpflicht
- pajak hanya atas penghasilan bersumber Jerman (bukan residen)
- Ansässigkeitsbescheinigung
- surat keterangan residen pajak
- Finanzamt
- kantor pajak setempat
Pertanyaan
P3B mana yang berlaku antara Indonesia dan Jerman?
P3B yang ditandatangani di Bonn pada 30 Oktober 1990, berlaku sejak 28 Desember 1991 dan diterapkan mulai 1 Januari 1992; MLI tidak berlaku baginya. Status residen ganda diselesaikan menurut Pasal 4 ayat (2): tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam, kemudian persetujuan bersama — tanpa kriteria kewarganegaraan.
Berapa hari saya boleh bekerja di Jerman untuk pemberi kerja Indonesia tanpa pajak Jerman atas gaji saya?
Menurut Pasal 15 ayat (2) P3B, tidak lebih dari 183 hari dalam tahun fiskal yang bersangkutan, dengan pemberi kerja yang bukan residen Jerman dan gaji yang tidak menjadi beban bentuk usaha tetap di Jerman. Menurut hukum Jerman sendiri, tempat tinggal di Jerman atau masa tinggal lebih dari 6 bulan menjadikan Anda residen.
Apakah Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan saya dari Jerman jika saya residen Indonesia?
Ya. Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan residen dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak yang dibayar di Jerman, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, dihitung per negara sumber (Pasal 23 ayat (2) P3B; Pasal 24 UU PPh). Simpan bukti pembayaran pajak Jerman untuk SPT Tahunan Anda.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- § 1(1) EStG — Orang pribadi yang memiliki tempat tinggal (Wohnsitz) atau tempat biasa tinggal (gewöhnlicher Aufenthalt) di Jerman mempunyai kewajiban pajak tidak terbatas, yaitu dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia.
- § 8 AO — Seseorang mempunyai tempat tinggal (Wohnsitz) di tempat ia memiliki tempat kediaman dalam keadaan yang menunjukkan bahwa ia akan mempertahankan dan menggunakannya.
- § 9 AO — Tempat biasa tinggal adalah keberadaan yang tidak hanya bersifat sementara. Masa tinggal tanpa terputus lebih dari enam bulan selalu merupakan tempat biasa tinggal sejak hari pertama; gangguan singkat tidak diperhitungkan. Pengecualian: tinggal semata-mata untuk kunjungan, rekreasi, pengobatan atau tujuan pribadi serupa yang tidak lebih dari satu tahun.
- § 9 kalimat 3 AO — Aturan enam bulan tidak berlaku jika masa tinggal semata-mata untuk kunjungan, rekreasi, pengobatan atau tujuan pribadi serupa dan tidak lebih dari satu tahun.
- § 1(3)–(4) EStG — Tanpa tempat tinggal atau tempat biasa tinggal, kewajiban pajak terbatas pada penghasilan bersumber Jerman (§ 49). Atas permohonan, orang yang bukan residen dapat diperlakukan sebagai wajib pajak tidak terbatas jika paling sedikit 90% penghasilannya dikenai pajak Jerman.
- § 49(1) angka 4 huruf a EStG — Penghasilan dari pekerjaan merupakan penghasilan bersumber Jerman jika pekerjaan itu dilakukan atau dimanfaatkan (verwertet) di Jerman.
- P3B Indonesia–Jerman (Bonn, 30.10.1990) beserta Protokol — Ditandatangani di Bonn pada 30.10.1990 dalam bahasa Jerman, Indonesia dan Inggris, ketiganya otentik; jika terdapat perbedaan penafsiran antara naskah Jerman dan Indonesia, naskah bahasa Inggris yang berlaku. Berlaku 28.12.1991, diterapkan mulai 01.01.1992; menggantikan P3B 1977 (Pasal 28 ayat (3)). MLI tidak berlaku bagi P3B ini pada tahun 2026.
- Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Jerman (1990) — Orang pribadi yang menjadi penduduk kedua Negara dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara — Negara tempat hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital) (huruf a); jika Negara itu tidak dapat ditentukan atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara — Negara tempat ia biasa berdiam (huruf b); jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya, pejabat yang berwenang menyelesaikannya dengan persetujuan bersama (huruf c). Tidak ada kriteria kewarganegaraan.
- DJP — tabel «Tax Treaty dan Multilateral Instrument» — Daftar resmi P3B Indonesia dengan tanggal penandatanganan, tanggal berlaku, tanggal efektif dan status MLI untuk setiap P3B.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 23 P3B Indonesia–Jerman (1990) (penghindaran pajak berganda) — Jerman (ayat 1): penghasilan dari Indonesia yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Indonesia dibebaskan dari pajak Jerman tetapi diperhitungkan dalam menentukan tarif (huruf a); atas dividen lainnya, bunga, royalti dan imbalan jasa teknik, imbalan anggota dewan direksi atau komisaris serta penghasilan menurut Pasal 21 ayat (2), Jerman mengkreditkan pajak Indonesia (huruf b); untuk kredit atas bunga, pajak Indonesia dianggap 10% jika Indonesia menurunkan tarifnya menurut hukum domestik (huruf c); pembebasan atas laba bentuk usaha tetap dan dividen bergantung pada klausul kegiatan aktif (huruf d). Indonesia (ayat 2): pajak Jerman dikreditkan terhadap pajak Indonesia atas penghasilan yang sama, paling banyak sebesar pajak Indonesia atas penghasilan itu.
- Pasal 10–13 P3B Indonesia–Jerman (1990) — Pajak di Negara sumber paling tinggi: dividen 10% (perseroan, bukan persekutuan, dengan kepemilikan langsung paling sedikit 25%) atau 15%; bunga 10% (pembebasan untuk kreditur pemerintah tertentu dan pinjaman yang dijamin); royalti atas hak cipta, paten, merek dan sejenisnya 15%, atas penggunaan peralatan industri, komersial atau ilmiah dan informasi pengalaman 10%; imbalan jasa teknik — pembayaran kepada orang (selain pegawai pembayar) untuk jasa manajemen, teknik atau konsultasi yang diberikan di Negara pembayar — 7,5%. Keuntungan dari pengalihan harta tak gerak dapat dikenai pajak di Negara letak harta; keuntungan dari pengalihan harta lainnya, termasuk saham, hanya di Negara residen pengalih (Pasal 13 ayat (4)).
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 25 P3B Indonesia–Jerman (1990) (prosedur persetujuan bersama) — Orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat, terlepas dari upaya hukum domestik, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat ia menjadi penduduk dalam waktu dua tahun sejak diterbitkannya ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan P3B. Persetujuan yang dicapai dilaksanakan tanpa memperhatikan batas waktu dalam undang-undang domestik.
- Pasal 15 ayat (2) P3B Indonesia–Jerman (1990) — Imbalan yang diterima penduduk suatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan di Negara lainnya hanya dikenai pajak di Negara pertama apabila: (a) penerima berada di Negara lainnya itu tidak lebih dari 183 hari dalam tahun fiskal yang bersangkutan; (b) imbalan dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lainnya itu; dan (c) imbalan tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Negara lainnya itu.
- Pasal 14 P3B Indonesia–Jerman (1990) — Penghasilan dari jasa profesional atau kegiatan bebas lainnya hanya dikenai pajak di Negara residen, kecuali orang itu mempunyai tempat tetap yang secara teratur tersedia baginya di Negara lainnya atau berada di sana lebih dari 120 hari dalam tahun fiskal yang bersangkutan; dalam hal itu Negara lainnya dapat mengenakan pajak atas bagian penghasilan yang berasal dari tempat tetap itu atau yang diperoleh di sana selama jangka waktu tersebut.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- § 50d(8) EStG — Jika gaji wajib pajak tidak terbatas dibebaskan dari pajak Jerman berdasarkan P3B, pembebasan itu hanya diberikan jika wajib pajak membuktikan bahwa negara yang berhak mengenakan pajak telah melepaskan haknya atau bahwa pajak yang ditetapkan atas gaji itu di negara tersebut telah dibayar.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- § 2(7), § 32b EStG — Pajak penghasilan ditetapkan per tahun. Pada tahun kedatangan atau keberangkatan, penghasilan dari seluruh dunia selama masa kewajiban pajak tidak terbatas dan penghasilan bersumber Jerman untuk sisa tahun itu digabungkan; penghasilan luar negeri dan penghasilan yang dibebaskan berdasarkan P3B menaikkan tarif pajak (Progressionsvorbehalt).
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- § 6 AStG; § 17(1) kalimat 1 EStG — Jika kewajiban pajak tidak terbatas berakhir karena tempat tinggal atau tempat biasa tinggal dilepaskan, orang yang dalam dua belas tahun terakhir paling sedikit tujuh tahun menjadi wajib pajak tidak terbatas dan dalam lima tahun terakhir memiliki paling sedikit 1% modal suatu perseroan dikenai pajak atas kenaikan nilai saham itu seolah-olah saham itu dijual (pajak keluar); atas permohonan, pajak dapat dibayar dalam tujuh angsuran tahunan, biasanya dengan jaminan.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Jerman (1990) — Pensiun dan imbalan serupa yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya atas pekerjaan di masa lampau dapat dikenai pajak di Negara pertama (Negara sumber); hak Negara residen tetap ada (Pasal 18). Imbalan, termasuk pensiun, yang dibayarkan oleh suatu Negara, Land, bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya atas jasa kepadanya hanya dikenai pajak di Negara itu; tetapi hanya dikenai pajak di Negara lainnya jika jasa diberikan di sana dan orang itu penduduk Negara lainnya dan bukan warga negara Negara pertama (Pasal 19 ayat (1)); hal yang sama berlaku bagi tenaga ahli dan relawan program bantuan pembangunan yang dibiayai dana publik (ayat (3)).
- Finanzamt Neubrandenburg (RiA) — «Warum ist der Wohnsitzstaat entscheidend?» — Kantor pajak pusat Jerman bagi penerima pensiun Jerman yang bertempat tinggal di luar negeri mencantumkan negara yang P3B-nya memberikan hak pemajakan atas pensiun Jerman hanya kepada negara residen (antara lain India, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Amerika Serikat); Indonesia tidak termasuk, sehingga Jerman memajaki pensiun Jerman residen Indonesia (diperiksa 13.11.2026).
- Haufe, «Internationales Steuerrecht: grenzüberschreitende Renten — 2.6 Quellensteuerrecht» (sumber tidak resmi) — Untuk pembayaran dari asuransi pensiun wajib Jerman, beberapa P3B memberikan hak pemajakan kepada negara sumber — sebagai contoh disebut P3B dengan Mesir, Argentina, Indonesia dan Ukraina.
- § 49 ayat 1 angka 7 EStG — Penghasilan dalam negeri wajib pajak terbatas mencakup pensiun yang dibayarkan oleh lembaga asuransi pensiun wajib Jerman dan lembaga pensiun Jerman lainnya (§ 22 angka 1 kalimat 3 huruf a EStG) — pensiun DRV tetap dikenai pajak di Jerman setelah pindah ke luar negeri, kecuali P3B menentukan lain.
- Pasal 20 P3B Indonesia–Jerman (1990) — Orang yang mengunjungi suatu Negara atas undangan Negara itu, universitas, sekolah, museum atau lembaga kebudayaan lainnya, atau dalam program resmi pertukaran budaya, paling lama dua tahun semata-mata untuk mengajar, memberi kuliah atau meneliti, dan yang menjadi atau sesaat sebelumnya menjadi penduduk Negara lainnya, dibebaskan di Negara pertama atas imbalan dari luar Negara itu (ayat 1). Pembayaran untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan yang diterima siswa, peserta magang atau peserta pelatihan usaha yang menjadi atau sesaat sebelumnya menjadi penduduk Negara lainnya tidak dikenai pajak, sepanjang berasal dari luar Negara itu (ayat 2).
- Ansässigkeitsbescheinigung nach DBA (Finanzamt) — Kantor pajak setempat (Finanzamt) menerbitkan surat keterangan residen: isi formulir otoritas asing atau formulir Jerman «Ansässigkeitsbescheinigung nach DBA» (formulare-bfinv.de), tanda tangani dan serahkan dalam dua rangkap; satu rangkap dikembalikan dengan tanda tangan dan cap. Tanpa biaya.
- Deutsche Rentenversicherung — perjanjian jaminan sosial Jerman — Jerman memiliki perjanjian jaminan sosial bilateral dengan 21 negara (antara lain Jepang, Kanada/Quebec, Filipina, Korea Selatan, Türkiye, Amerika Serikat, India, Brasil) serta perjanjian penempatan dengan Tiongkok; Indonesia tidak tercantum (diperiksa 13.11.2026).
- Pasal 6 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 tentang BPJS — Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Pasal 14); pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS (Pasal 15 ayat (1)). BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (Pasal 6 ayat (2)).
- EStG
- Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Jerman (1990) — Ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Jerman (1990) — Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat ia biasa berdiam.
- Pasal 4 ayat (2) huruf c P3B Indonesia–Jerman (1990) — Jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama.
- Pasal 25 P3B Indonesia–Jerman (1990) — Permohonan diajukan kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat orang itu menjadi penduduk dalam waktu dua tahun sejak diterbitkannya ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan P3B; persetujuan yang dicapai dilaksanakan tanpa memperhatikan batas waktu dalam undang-undang domestik.
Putusan pengadilan
- Bundesfinanzhof (BFH), Senat I, I R 58/16, 24/07/2018 — Wohnsitz menurut § 8 AO tidak mensyaratkan jumlah minimum hari yang benar-benar dihabiskan di tempat kediaman itu setiap tahun; kunjungan yang tidak teratur pun dapat mempertahankan tempat tinggal. Seseorang dapat memiliki beberapa tempat tinggal sekaligus.
- Bundesfinanzhof (BFH), Senat I, I R 38/13, 13/11/2013 — Tempat kediaman adalah setiap ruangan yang layak dihuni, walaupun sederhana; yang penting orang itu dapat menggunakannya kapan saja ia mau dan menyediakannya untuk keperluan tinggalnya sendiri.
- Bundesfinanzhof (BFH), Senat III, III R 6/20, 12/11/2020 — Apakah keadaan menunjukkan niat untuk mempertahankan dan menggunakan tempat kediaman itu terutama merupakan persoalan fakta dalam setiap perkara.
- Bundesfinanzhof (BFH), Senat I, I R 26/10, 22/06/2011 — Gangguan singkat ikut dihitung dalam masa kehadiran enam bulan; tidak ada batas tetap untuk hari ketidakhadiran — penilaiannya bergantung pada lamanya masa tinggal secara keseluruhan.
- Bundesfinanzhof (BFH), Senat I, I R 74/16, 23/10/2018 — Memiliki rumah di luar negeri tidak meniadakan kewajiban pajak tidak terbatas di Jerman, walaupun rumah di luar negeri itu adalah pusat kepentingan vital. Pusat kepentingan vital baru penting ketika P3B diterapkan.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab