Residen pajak Pakistan atau Indonesia?
Pakistan menganggap Anda residen jika Anda berada di sana 183 hari atau lebih dalam tahun pajaknya (1 Juli – 30 Juni), jika Anda pegawai pemerintah Pakistan yang ditempatkan di luar negeri, atau — bagi warga negara Pakistan — jika Anda tidak berada di negara lain mana pun lebih dari 182 hari atau bukan residen pajak negara lain (s. 82 Income Tax Ordinance, 2001). Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Pakistan 1990 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Pakistan dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Pakistan menganggap Anda sebagai residen pajak
Tahun pajak Pakistan dimulai 1 Juli dan berakhir 30 Juni. Berada di Pakistan 183 hari atau lebih dalam periode itu — semua masa tinggal dijumlahkan — menjadikan Anda residen (resident individual), tanpa memandang kewarganegaraan Anda.
Pegawai dan pejabat Pemerintah Federal dan pemerintah provinsi Pakistan yang ditempatkan di luar negeri — misalnya di Indonesia — tetap residen Pakistan tanpa memandang jumlah hari.
Sejak tahun pajak 2023 warga negara Pakistan dapat menjadi residen Pakistan walaupun berada di sana kurang dari 183 hari.
- Anda berada di Pakistan 183 hari atau lebih dalam tahun pajak (1 Juli – 30 Juni) — menurut s. 82(a) Income Tax Ordinance, 2001 Anda residen dan Pakistan mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia, termasuk penghasilan dari Indonesia.
- Anda pegawai atau pejabat Pemerintah Federal atau pemerintah provinsi Pakistan yang ditempatkan di luar negeri — menurut s. 82(c) Anda residen untuk seluruh tahun pajak, berapa pun jumlah hari Anda di Pakistan.
- Anda warga negara Pakistan dan dalam tahun pajak Pakistan tidak berada di negara lain mana pun, termasuk Indonesia, lebih dari 182 hari — menurut s. 82(d) Anda residen Pakistan walaupun berada di sana kurang dari 183 hari.
- Anda warga negara Pakistan dan tidak ada negara lain yang memperlakukan Anda sebagai residen pajaknya — menurut s. 82(d) Anda tetap residen Pakistan walaupun berada di sana kurang dari 183 hari.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda bukan warga negara Pakistan dan berada di Pakistan kurang dari 183 hari dalam tahun pajak — Anda bukan residen: Pakistan hanya mengenakan pajak atas penghasilan Anda yang bersumber dari Pakistan.
- Anda berada di Pakistan kurang dari 183 hari, berada di negara lain lebih dari 182 hari, dan negara selain Pakistan memperlakukan Anda sebagai residen pajaknya — menurut s. 82 Anda bukan residen: Pakistan hanya mengenakan pajak atas penghasilan Anda yang bersumber dari Pakistan.
Di mana ketentuan Pakistan berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: 183 hari dalam tahun pajak Pakistan sementara Anda residen Indonesia. 183 hari di Pakistan antara 1 Juli dan 30 Juni menjadikan Anda residen Pakistan. Indonesia menilai status Anda sendiri — menurut tempat tinggal, lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau niat untuk bertempat tinggal, dan bagi WNI sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Karena itu kedua negara dapat menganggap Anda residen, biasanya pada tahun Anda pindah, atau jika Anda bekerja lama di Pakistan sementara keluarga dan rumah Anda tetap di Indonesia. Indonesia sendiri menyerahkan penentuannya kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Pakistan menentukan: tempat tinggal tetap di satu negara saja — negara itu; rumah di kedua negara — pusat kepentingan vital; jika itu tidak dapat ditentukan atau Anda tidak mempunyai tempat tinggal tetap di negara mana pun — tempat biasa berdiam; jika itu pun tidak menentukan — persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Kewarganegaraan tidak diperhitungkan.
- Pertentangan: warga negara Pakistan di Indonesia tetap residen Pakistan walaupun kurang dari 183 hari. Sejak tahun pajak 2023 warga negara Pakistan adalah residen Pakistan kecuali ia berada di negara lain lebih dari 182 hari dalam tahun pajak Pakistan (1 Juli – 30 Juni) dan merupakan residen pajak negara lain (s. 82(d)). Indonesia menjadikan Anda residen sejak kedatangan jika Anda bertempat tinggal atau berniat bertempat tinggal di Indonesia (misalnya dengan ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari atau kontrak kerja lebih dari 183 hari), walaupun jumlah hari Anda masih sedikit — karena itu pada tahun kedatangan atau keberangkatan hari Anda di Indonesia dalam satu tahun pajak Pakistan sering tetap 182 atau kurang, dan kedua negara menganggap Anda residen. Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Pakistan kemudian menentukan: tempat tinggal tetap; jika di kedua negara — pusat kepentingan vital; jika itu tidak dapat ditentukan atau Anda tidak mempunyai tempat tinggal tetap di mana pun — tempat biasa berdiam; kemudian persetujuan bersama. Kewarganegaraan Pakistan Anda tidak menentukan. Bukti status residen Indonesia adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) dari DJP melalui Coretax; simpan juga catatan perjalanan hari demi hari.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Persetujuan Indonesia–Pakistan 1990. Antara Indonesia dan Pakistan berlaku P3B yang ditandatangani di Islamabad pada 7 Oktober 1990 (hanya dalam bahasa Inggris); P3B ini berlaku sejak 28 Februari 1991 dan diterapkan di Indonesia sejak 1 Januari 1991, di Pakistan sejak 1 Juli 1991. MLI memodifikasinya (uji tujuan utama, jangka waktu prosedur persetujuan bersama tiga tahun), tetapi tidak mengubah pasal tentang residen orang pribadi dan penghindaran pajak berganda. Jika Anda residen kedua negara menurut hukum masing-masing, Pasal 4 ayat 2 menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → persetujuan bersama pejabat yang berwenang; P3B ini tidak memperhitungkan kewarganegaraan. Pekerjaan bebas: Pasal 15; pekerjaan dalam hubungan kerja: Pasal 16 (90 hari dalam jangka waktu dua belas bulan); direktur dan manajer puncak: Pasal 17; pensiun: Pasal 19; jabatan pemerintahan: Pasal 20; penghindaran pajak berganda: Pasal 24 — kredit di kedua negara, ditambah tax sparing; prosedur persetujuan bersama: Pasal 26. Indonesia sendiri menyerahkan penentuan status residen ganda kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025); di Pakistan P3B mengesampingkan Ordinance sepanjang memberikan keringanan (s. 107).
- Cara menghitung hari: 1 Juli – 30 Juni di Pakistan, 12 bulan di Indonesia. Pakistan menghitung hari dalam tahun pajaknya (1 Juli – 30 Juni) dan mensyaratkan 183 hari atau lebih. Indonesia mensyaratkan lebih dari 183 hari — 184 hari atau lebih — dalam jangka waktu 12 bulan yang tidak terikat tahun kalender, dan setiap bagian dari hari dihitung satu hari; tempat tinggal, pusat kegiatan utama atau niat untuk bertempat tinggal di Indonesia juga menjadikan Anda residen tanpa memandang jumlah hari. Tahun pajak Indonesia adalah tahun kalender, sehingga satu tahun pajak Pakistan jatuh dalam dua tahun pajak Indonesia. Batas untuk gaji dalam P3B (Pasal 16 ayat 2) dan untuk pekerjaan bebas (Pasal 15 ayat 1) adalah 90 hari dalam jangka waktu dua belas bulan — jauh lebih pendek dari 183 hari. Simpan catatan hari untuk setiap periode ini.
- WNI yang menjadi residen Pakistan: surat keterangan DJP dan certificate of residence FBR. Bagi Indonesia, WNI yang bekerja atau tinggal di Pakistan tetap residen Indonesia sampai DJP menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri. Syaratnya antara lain berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia, menjadi residen pajak negara lain dan telah menyelesaikan kewajiban pajak di Indonesia. Status residen Pakistan dibuktikan dengan certificate of residence dari FBR: diajukan kepada Competent Authority di Islamabad untuk setiap tahun pajak Pakistan, dengan NTN dan SPT terakhir, dan diputus dalam 45 hari (rule 19A); surat keterangan itu harus berbahasa Inggris dan periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan Anda ke DJP. Sampai surat keterangan DJP terbit, kedua negara dapat menganggap Anda residen dan Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Pakistan yang menentukan.
- Bekerja di Pakistan sebagai residen Indonesia: 90 hari dalam dua belas bulan (Pasal 16 ayat 2). Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Pakistan adalah penghasilan bersumber Pakistan di mana pun dibayar (s. 101). Jika Indonesia adalah negara residen Anda, Pakistan tidak mengenakan pajak atasnya hanya jika ketiga syarat Pasal 16 ayat 2 P3B terpenuhi: Anda berada di Pakistan tidak lebih dari 90 hari dalam jangka waktu dua belas bulan yang bersangkutan, pemberi kerja bukan residen Pakistan, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap pemberi kerja di Pakistan. Batas 90 hari ini jauh lebih pendek dari 183 hari dalam kebanyakan P3B: penugasan yang lebih lama, atau pekerjaan untuk pemberi kerja Pakistan, dikenai pajak di Pakistan sejak hari pertama, biasanya melalui pemotongan. Imbalan direktur dan gaji manajer puncak perusahaan Pakistan dapat dikenai pajak di Pakistan tanpa batas hari (Pasal 17). Di Indonesia gaji itu termasuk penghasilan dari seluruh dunia Anda; pajak Pakistan dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 24 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh).
- Pekerjaan bebas untuk klien Pakistan (Pasal 15). Penghasilan dari jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya dikenai pajak di negara residen Anda, kecuali satu dari tiga keadaan Pasal 15 ayat 1 P3B: Anda mempunyai tempat usaha tetap (fixed base) yang secara teratur tersedia di Pakistan; Anda berada di Pakistan 90 hari atau lebih dalam jangka waktu dua belas bulan; atau imbalan atas kegiatan Anda di Pakistan dibayar oleh residen Pakistan atau dibebankan pada bentuk usaha tetap di sana. Dalam tiga keadaan itu Pakistan dapat mengenakan pajak hanya atas bagian penghasilan yang bersangkutan dengan kegiatan di Pakistan. Pekerjaan yang secara fisik Anda lakukan dari Indonesia untuk klien Pakistan tidak termasuk keadaan itu, sehingga menurut P3B hanya Indonesia yang mengenakan pajak. Jika pembayar di Pakistan tetap memotong pajak menurut hukum domestiknya, serahkan SKD Anda kepadanya; pajak yang dipotong tidak sesuai dengan P3B tidak dikreditkan di Indonesia (Pasal 24 ayat 2 hanya mengkreditkan pajak yang menurut P3B dapat dikenakan di Pakistan) — mintalah pengembaliannya di Pakistan atau ajukan prosedur persetujuan bersama dalam tiga tahun (Pasal 26). Imbalan jasa teknik, manajerial atau konsultasi yang tidak termasuk Pasal 15 (misalnya yang diberikan melalui perusahaan) dapat dikenai pajak di Pakistan paling tinggi 15% (Pasal 13).
- Cara Indonesia dan Pakistan menghindari pajak berganda. Jika Anda residen Indonesia menurut P3B, pajak Pakistan atas penghasilan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Pakistan dikreditkan terhadap PPh Indonesia, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 24 ayat 2 P3B); menurut Pasal 24 UU PPh batas kredit dihitung per negara sumber, dalam tahun pajak yang sama. Pasal 24 ayat 3 P3B juga memuat tax sparing: jika Pakistan membebaskan atau mengurangi pajaknya berdasarkan pembebasan atau keringanan dalam undang-undangnya atau P3B, Indonesia memberikan kredit atas pajak yang seharusnya terutang. Jika Pakistan juga menganggap Anda residen dan Pasal 4 ayat 2 menetapkan Pakistan sebagai negara residen Anda, Pakistan yang mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 24 ayat 1; s. 103 — dihitung per jenis penghasilan, tanpa pengalihan ke tahun lain). Untuk membuktikan pajak yang dibayar di Pakistan, mintalah certificate of tax paid kepada Competent Authority Pakistan (rule 19B). Pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat diajukan kepada pejabat yang berwenang dalam tiga tahun (Pasal 26).
- Bukan residen Pakistan: apa yang tetap dikenai pajak di Pakistan. Sebagai nonresiden Anda membayar pajak Pakistan hanya atas penghasilan bersumber Pakistan: gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Pakistan atau yang dibayar oleh pemerintah Pakistan; sewa dan keuntungan atas harta di Pakistan; dividen perusahaan Pakistan; keuntungan atas utang, royalti dan imbalan yang dibayar oleh residen Pakistan; keuntungan atas saham Pakistan. Pajak sebagian besar dipotong oleh pembayar, sering bersifat final. Sebagai residen Indonesia menurut P3B, pajak Pakistan atas dividen yang Anda terima sebagai orang pribadi, bunga, royalti dan imbalan jasa teknik paling tinggi 15% (Pasal 10–13) — serahkan SKD Anda kepada pembayar; pensiun dan anuitas dari sumber di Pakistan hanya dikenai pajak di Indonesia, kecuali pensiun dari dana pensiun yang disetujui Pemerintah Pakistan (Pasal 19 ayat 2) dan pensiun pemerintah (Pasal 20 ayat 2). Untuk bukti pajak yang dibayar di Pakistan, mintalah surat keterangan dari Competent Authority (rule 19B) — Anda memerlukannya untuk kredit pajak luar negeri dalam SPT Tahunan di Indonesia.
- Warga negara Pakistan yang pindah ke Indonesia: tahun pindah. Pakistan tidak membagi tahun: status residen ditentukan untuk seluruh tahun pajak (1 Juli – 30 Juni). Warga negara yang meninggalkan Pakistan dalam suatu tahun pajak dan tetap di luar negeri selama sisa tahun itu dibebaskan dari pajak atas gaji yang diperoleh di luar negeri dalam tahun itu (s. 51 ayat 2). Jika Anda pergi tanpa niat untuk kembali, beri tahu Commissioner paling lambat 15 hari sebelum keberangkatan dan sampaikan SPT sampai tanggal itu (s. 145). Warga negara yang kembali setelah empat tahun sebagai nonresiden dibebaskan dari pajak atas penghasilan luar negeri pada tahun kembali dan tahun berikutnya (s. 51 ayat 1). Indonesia sebaliknya membagi tahun pajak: kewajiban pajak subjektif Anda sebagai residen dimulai pada saat Anda berada di Indonesia dengan niat untuk bertempat tinggal, dan bagian tahun itu menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh) — sehingga tahun pajak Pakistan dan tahun pajak Indonesia hanya tumpang tindih sebagian.
- Pekerja asing di Pakistan sampai tiga tahun (s. 50). Jika Anda residen Pakistan hanya karena pekerjaan Anda dan berada di sana tidak lebih dari tiga tahun, penghasilan Anda dari luar negeri — misalnya sewa atau bunga dari Indonesia — dibebaskan di Pakistan, kecuali penghasilan dari usaha yang didirikan di Pakistan dan penghasilan luar negeri yang dibawa masuk ke atau diterima di Pakistan. Gaji Anda untuk pekerjaan di Pakistan tetap dikenai pajak di sana. Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari Indonesia apa pun status Anda; jika Anda tetap residen Indonesia (misalnya WNI tanpa surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri), Indonesia juga mengenakan pajak atas gaji Pakistan Anda dan mengkreditkan pajak Pakistan (Pasal 24 UU PPh).
- Pegawai pemerintah Pakistan yang ditempatkan di Indonesia. Pegawai dan pejabat Pemerintah Federal dan pemerintah provinsi yang ditempatkan di luar negeri tetap residen Pakistan (s. 82(c)). Menurut Pasal 20 ayat 1 P3B, imbalan yang dibayar oleh Pakistan, bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya atas jasa kepadanya hanya dikenai pajak di Pakistan — kecuali jasa diberikan di Indonesia oleh residen Indonesia yang merupakan WNI atau yang tidak menjadi residen Indonesia semata-mata untuk memberikan jasa itu. Pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Pakistan, kecuali penerimanya residen sekaligus warga negara Indonesia (Pasal 20 ayat 2). Selain itu, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat Pakistan beserta orang yang diperbantukan kepada mereka dan tinggal bersama mereka bukan subjek pajak Indonesia jika mereka bukan WNI dan tidak menerima penghasilan lain dari Indonesia, dengan syarat timbal balik (Pasal 3 UU PPh). Periksa aturan bagi diplomat dan pejabat konsuler dengan perwakilan Anda.
- Pensiun setelah pindah ke Indonesia. Pensiun dan anuitas yang diterima residen Indonesia dari sumber di Pakistan hanya dikenai pajak di Indonesia (Pasal 19 ayat 1 P3B). Ada dua pengecualian: pensiun yang dibayar dari dana pensiun yang disetujui Pemerintah Pakistan atas pekerjaan masa lalu dapat juga dikenai pajak di Pakistan (Pasal 19 ayat 2), dan pensiun yang dibayar oleh Pemerintah Pakistan atau pemerintah daerahnya atas jasa kepadanya hanya dikenai pajak di Pakistan, kecuali Anda residen sekaligus warga negara Indonesia (Pasal 20 ayat 2). Di Indonesia pensiun dari luar negeri termasuk penghasilan dari seluruh dunia Anda; jika Pakistan juga mengenakan pajak menurut P3B, pajak itu dikreditkan (Pasal 24 ayat 2).
- Surat keterangan domisili: SKD Indonesia dan certificate of residence Pakistan. Untuk menerapkan P3B di Pakistan sebagai residen Indonesia, mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) melalui Coretax: SKD diterbitkan otomatis jika Anda subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan; serahkan kepada pembayar di Pakistan. Untuk menerapkan P3B di Indonesia sebagai residen Pakistan, serahkan kepada pembayar di Indonesia Formulir DGT yang disahkan otoritas pajak Pakistan atau dilampiri certificate of residence FBR berbahasa Inggris (rule 19A; permohonan terpisah untuk setiap tahun pajak Pakistan); tanpa itu pembayar memotong PPh Pasal 26 sebesar 20%. Nonresiden yang membayar pajak di Pakistan dapat meminta surat keterangan pajak yang telah dibayar untuk diserahkan kepada DJP (rule 19B).
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian Indonesia–Pakistan. P3B tidak mengatur iuran jaminan sosial, dan perjanjian jaminan sosial antara Indonesia dan Pakistan tidak kami temukan. Menurut hukum Indonesia setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan, wajib menjadi peserta BPJS, dan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya (Pasal 14 dan 15 UU 24/2011). Pekerja yang ditempatkan dari Pakistan selama 6 bulan atau lebih dapat menanggung iuran di kedua negara untuk pekerjaan yang sama, karena kewajiban iuran di Pakistan ditentukan oleh hukum Pakistan secara terpisah. Tanyakan kepada pemberi kerja bagaimana penempatan itu diatur sebelum dimulai.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat 2 P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Islamabad pada 7 Oktober 1990, sebagaimana dimodifikasi MLI. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Pakistan
- resident individual
- orang pribadi residen — dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia (s. 82)
- tax year
- tahun pajak Pakistan, 1 Juli – 30 Juni (tahun pajak 2027 = 1 Juli 2026 – 30 Juni 2027)
- Pakistan-source income
- penghasilan bersumber Pakistan — satu-satunya penghasilan nonresiden yang dikenai pajak di Pakistan (s. 101)
- certificate of residence
- surat keterangan domisili Pakistan dari FBR, dimohon untuk setiap tahun pajak (rule 19A)
- certificate of tax paid
- surat keterangan pajak yang telah dibayar di Pakistan dari Competent Authority FBR (rule 19B) — bukti untuk kredit pajak di Indonesia
- Income Tax Ordinance, 2001
- undang-undang pajak penghasilan Pakistan; status residen — s. 81–82
Pertanyaan
Saya warga negara Pakistan yang tinggal di Indonesia — apakah Pakistan masih menganggap saya residen?
Mungkin. Sejak tahun pajak 2023 warga negara Pakistan adalah residen kecuali ia berada di negara lain lebih dari 182 hari dalam tahun pajak Pakistan (1 Juli – 30 Juni) dan merupakan residen pajak negara lain (s. 82(d)). Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Pakistan menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Kewarganegaraan tidak diperhitungkan. Bukti status residen Indonesia adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) dari DJP melalui Coretax.
Kapan Pakistan dapat mengenakan pajak atas gaji saya jika saya residen Indonesia?
Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Pakistan dikenai pajak di Pakistan, kecuali ketiga syarat Pasal 16 ayat 2 P3B terpenuhi: tidak lebih dari 90 hari di Pakistan dalam jangka waktu dua belas bulan, pemberi kerja bukan residen Pakistan, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetapnya di Pakistan. Batas 90 hari ini jauh lebih pendek dari 183 hari dalam kebanyakan P3B.
Bagaimana pajak berganda dihindari antara Indonesia dan Pakistan?
Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan residennya dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Pakistan atas penghasilan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Pakistan, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 24 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh). Pakistan mengkreditkan pajak Indonesia kepada residennya (Pasal 24 ayat 1; s. 103). P3B juga memuat tax sparing (Pasal 24 ayat 3).
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 82(a) — Orang pribadi adalah residen (resident individual) untuk suatu tahun pajak jika ia berada di Pakistan selama satu periode atau beberapa periode yang seluruhnya berjumlah 183 hari atau lebih dalam tahun pajak itu (1 Juli – 30 Juni).
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 81 — Seseorang adalah residen untuk suatu tahun pajak jika ia orang pribadi residen, perusahaan residen atau AOP residen untuk tahun itu (atau Pemerintah Federal); seseorang yang tidak residen untuk tahun itu adalah nonresiden.
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 82(c) — Orang pribadi adalah residen untuk suatu tahun pajak jika ia pegawai atau pejabat Pemerintah Federal atau pemerintah provinsi yang ditempatkan di luar negeri dalam tahun pajak itu — tanpa memandang jumlah hari di Pakistan.
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 82(d) (inserted by the Finance Act, 2022; FBR consolidated text amended up to 30.06.2026) — Warga negara Pakistan juga residen jika dalam tahun pajak ia tidak berada di negara lain mana pun lebih dari 182 hari, atau jika ia bukan residen pajak (resident taxpayer) negara lain mana pun. Berlaku sejak tahun pajak 2023.
- P3B Indonesia–Pakistan (Islamabad, 07.10.1990), sebagaimana dimodifikasi MLI — teks sintesis DJP — Ditandatangani di Islamabad pada 07.10.1990 hanya dalam bahasa Inggris; berlaku 28.02.1991; diterapkan di Indonesia sejak 01.01.1991 dan di Pakistan sejak 01.07.1991 (Pasal 29). P3B ini tercakup MLI (efektif bagi Indonesia sejak 01.01.2022 menurut DJP): pembukaan baru, uji tujuan utama (Pasal 7 MLI), Pasal 9 ayat 4 MLI tentang saham perusahaan properti dan jangka waktu prosedur persetujuan bersama tiga tahun (Pasal 16 MLI); Pasal 4 ayat 2 bagi orang pribadi dan Pasal 24 tidak berubah.
- Agreement between Pakistan and Indonesia (1990) — salinan FBR — Salinan teks Persetujuan dari daftar resmi FBR (Pakistan); isi Pasal 4, 15–20, 24 dan 26 sama dengan teks DJP.
- DJP — tabel «Tax Treaty dan Multilateral Instrument» — Daftar resmi P3B Indonesia dengan tanggal penandatanganan, tanggal berlaku, tanggal efektif dan status MLI untuk setiap P3B.
- FBR — Bilateral full scope treaties (daftar P3B menyeluruh Pakistan) — Daftar negara yang mempunyai P3B menyeluruh (full scope) dengan Pakistan, dengan salinan teks perjanjian; P3B dengan Indonesia termasuk di dalamnya.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 107(2) — Dengan tunduk pada s. 109, P3B dan notifikasi pelaksanaannya berlaku walaupun ada ketentuan lain dalam undang-undang mana pun, sepanjang memberikan keringanan pajak menurut Ordinance, menentukan penghasilan nonresiden yang bersumber dari Pakistan atau mengatur pertukaran informasi.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 15–17 P3B Indonesia–Pakistan (1990) — Pasal 16 ayat 2: imbalan residen satu Negara atas pekerjaan yang dilakukan di Negara lain hanya dikenai pajak di Negara residen jika (a) penerima berada di Negara lain tidak lebih dari 90 hari dalam jangka waktu dua belas bulan yang bersangkutan, (b) imbalan dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan residen Negara lain, dan (c) imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap (fixed base) pemberi kerja di Negara lain. Pasal 15 ayat 1 (pekerjaan bebas): penghasilan dari jasa profesional hanya dikenai pajak di Negara residen, kecuali (a) ia mempunyai tempat usaha tetap yang secara teratur tersedia di Negara lain, (b) ia berada di Negara lain 90 hari atau lebih dalam jangka waktu dua belas bulan, atau (c) imbalan atas kegiatannya di Negara lain dibayar oleh residen Negara itu atau dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di sana — dalam hal itu Negara lain dapat mengenakan pajak atas bagian penghasilan yang bersangkutan. Pasal 17: imbalan direktur dan gaji pejabat manajerial tingkat atas perusahaan residen Negara lain dapat dikenai pajak di Negara itu.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Pakistan (1990) — Orang pribadi yang menjadi residen kedua Negara: (a) dianggap residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital); (b) jika Negara itu tidak dapat ditentukan atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun — Negara tempat ia biasa berdiam; (c) jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya — pejabat yang berwenang menyelesaikannya berdasarkan persetujuan bersama. Kriteria kewarganegaraan tidak ada.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- Income Tax Rules, 2002, rule 19A — Residen yang memerlukan surat keterangan domisili (certificate of residence) untuk negara mitra P3B mengajukan permohonan kepada Competent Authority Pakistan (FBR, Islamabad) dengan formulir yang ditetapkan, bukti penghasilan luar negeri, CNIC, NTN dan SPT terakhir; permohonan dan surat keterangan terpisah untuk setiap tahun pajak; keputusan dalam 45 hari.
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 101 — Gaji bersumber dari Pakistan sepanjang diterima dari pekerjaan yang dilakukan di Pakistan (di mana pun dibayar) atau dibayar oleh atau atas nama Pemerintah Federal, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah di Pakistan (di mana pun pekerjaan dilakukan). Dividen perusahaan residen, keuntungan atas utang (profit on debt) dan royalti yang dibayar oleh residen, sewa dan keuntungan atas harta tak gerak di Pakistan, keuntungan atas saham perusahaan residen dan pensiun yang dibayar oleh residen juga bersumber dari Pakistan; selebihnya bersumber dari luar negeri.
- Pasal 24 P3B Indonesia–Pakistan (1990) — (1) Di Pakistan: dengan tunduk pada hukum Pakistan tentang kredit pajak, pajak Indonesia yang terutang menurut P3B oleh residen Pakistan atas penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenai pajak di kedua Negara dikreditkan terhadap pajak Pakistan atas penghasilan itu, paling banyak sebesar bagian pajak Pakistan yang sebanding dengan penghasilan itu. (2) Di Indonesia: jika residen Indonesia memperoleh penghasilan dari Pakistan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Pakistan, pajak Pakistan yang terutang atas penghasilan itu dikreditkan terhadap pajak Indonesia, paling banyak sebesar bagian pajak Indonesia yang sesuai dengan penghasilan itu. (3) Jika penghasilan dibebaskan atau dikenai tarif yang lebih rendah di satu Negara berdasarkan pembebasan atau keringanan menurut undang-undangnya atau P3B, Negara yang lain memberikan kredit atas seluruh pajak yang seharusnya terutang tanpa pembebasan atau keringanan itu (tax sparing).
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 10–14 P3B Indonesia–Pakistan (1990) — Batas pajak di Negara sumber bagi pemilik manfaat yang residen Negara lain: dividen — 10% jika penerimanya perusahaan yang memiliki langsung paling sedikit 25% modal, 15% dalam hal lainnya, termasuk bagi orang pribadi (Pasal 10 ayat 2); bunga — 15%, bunga yang diterima Pemerintah dan bank sentral Negara lain dibebaskan (Pasal 11 ayat 2–3); royalti — 15% (Pasal 12 ayat 2); imbalan jasa teknik, yaitu jasa manajerial, teknik atau konsultasi — 15% (Pasal 13 ayat 2), tidak termasuk penghasilan yang masuk Pasal 15. Keuntungan dari pengalihan harta tak gerak dan saham perusahaan yang hartanya terutama berupa harta tak gerak dapat dikenai pajak di Negara letak harta itu (Pasal 14 ayat 1; Pasal 9 ayat 4 MLI: lebih dari 50% nilai saham berasal dari harta tak gerak pada suatu saat dalam 365 hari sebelum pengalihan).
- Pasal 26 ayat 1–2 P3B Indonesia–Pakistan (1990) (sebagaimana diubah Pasal 16 MLI) — Orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat, terlepas dari upaya hukum domestik, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang Negara tempat ia menjadi residen, paling lama tiga tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan itu (Pasal 16 MLI menggantikan jangka waktu dua tahun). Pejabat yang berwenang berupaya menyelesaikannya berdasarkan persetujuan bersama, dan persetujuan dilaksanakan walaupun ada batas waktu dalam hukum domestik.
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 103 — Wajib pajak residen memperoleh kredit atas pajak penghasilan luar negeri atas penghasilan dari luar negeri sebesar jumlah yang lebih rendah antara pajak luar negeri yang dibayar dan pajak Pakistan atas penghasilan itu (tarif rata-rata Pakistan × penghasilan neto dari luar negeri), dihitung terpisah untuk setiap jenis penghasilan (head of income); kredit yang tidak terpakai tidak dikembalikan dan tidak dapat dibawa ke tahun sebelumnya atau sesudahnya; pajak luar negeri harus dibayar dalam 2 tahun setelah tahun pajak berakhir.
- Income Tax Rules, 2002, rule 19B — Nonresiden dapat meminta kepada Competent Authority Pakistan surat keterangan atas pajak yang telah dibayar di Pakistan (melalui pemotongan, pemungutan atau cara lain) untuk diserahkan kepada otoritas pajak negara residennya; bukti status residen di negara itu diperlukan.
- Pasal 19 dan 20 P3B Indonesia–Pakistan (1990) — Pensiun (selain pensiun pemerintah) dan anuitas yang diterima residen satu Negara dari sumber di Negara lain hanya dikenai pajak di Negara residen (Pasal 19 ayat 1); namun pensiun yang dibayar dari dana pensiun yang disetujui Pemerintah suatu Negara kepada residen Negara lain atas pekerjaan masa lalu dapat dikenai pajak di Negara pertama (Pasal 19 ayat 2). Imbalan, selain pensiun, yang dibayar oleh suatu Negara, bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya atas jasa kepadanya hanya dikenai pajak di Negara itu, tetapi hanya di Negara lain jika jasa diberikan di sana dan penerimanya residen Negara itu yang merupakan warga negaranya atau tidak menjadi residennya semata-mata untuk memberikan jasa itu (Pasal 20 ayat 1); pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerimanya residen sekaligus warga negara Negara lain (Pasal 20 ayat 2).
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 51 — (1) Warga negara yang menjadi residen dalam suatu tahun pajak setelah nonresiden selama empat tahun pajak sebelumnya: penghasilan dari luar negeri dibebaskan dalam tahun pajak itu dan tahun berikutnya. (2) Warga negara yang meninggalkan Pakistan dalam suatu tahun pajak dan tetap berada di luar negeri selama sisa tahun itu: gaji yang diperoleh di luar Pakistan dalam tahun itu dibebaskan.
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 145 — Orang yang kemungkinan meninggalkan Pakistan selama atau segera setelah suatu tahun pajak tanpa niat untuk kembali wajib memberi tahu Commissioner paling lambat 15 hari sebelum keberangkatan dan menyampaikan SPT untuk periode sampai keberangkatan; Commissioner juga dapat mewajibkan SPT tersebut dengan pemberitahuan.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 50 — Penghasilan dari luar negeri orang pribadi yang menjadi residen semata-mata karena pekerjaannya dan berada di Pakistan tidak lebih dari tiga tahun dibebaskan — kecuali penghasilan dari usaha yang didirikan di Pakistan dan penghasilan dari luar negeri yang dibawa masuk ke atau diterima di Pakistan.
- Pasal 3 ayat (1) UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Tidak termasuk subjek pajak: pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI, tidak menerima penghasilan lain di Indonesia di luar jabatannya, dan ada perlakuan timbal balik; serta pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 6 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 tentang BPJS — Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Pasal 14); pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS (Pasal 15 ayat (1)). BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (Pasal 6 ayat (2)).
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 102 — Gaji dari luar negeri yang diterima orang pribadi residen dibebaskan jika ia telah membayar pajak penghasilan luar negeri atasnya; pajak dianggap telah dibayar jika dipotong oleh pemberi kerja dan disetorkan kepada otoritas pajak negara tempat pekerjaan dilakukan.
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 116A — Orang pribadi residen dengan penghasilan luar negeri paling sedikit USD10.000 atau harta luar negeri paling sedikit USD100.000 wajib menyampaikan laporan penghasilan dan harta luar negeri (harta dan kewajiban luar negeri pada akhir tahun, pengiriman uang, penghasilan luar negeri dan biaya terkait).
- Income Tax Ordinance, 2001, First Schedule, Part I, Division I (FBR consolidated text amended up to 30.06.2026) — Tarif bagi orang pribadi penerima gaji (tabel diganti Finance Act, 2026): 0% sampai Rs600.000; kemudian 1%, 11%, 20%, 25%, 29%, 32%; 35% di atas Rs7.000.000. Bagi orang pribadi lainnya (bukan penerima gaji) tarif tertinggi 45%.
- Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Pakistan (1990) — «he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests)» — ia dianggap residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 29 P3B Indonesia–Pakistan (1990); tabel DJP «Tax Treaty dan Multilateral Instrument» — Persetujuan dibuat di Islamabad pada 07.10.1990 hanya dalam bahasa Inggris dan berlaku 28.02.1991; diterapkan di Indonesia untuk pajak yang dipotong dan pajak lainnya sejak 01.01.1991, di Pakistan sejak 01.07.1991. MLI (Indonesia meratifikasi 28.04.2020, Pakistan 18.12.2020) efektif bagi P3B ini di Indonesia sejak 01.01.2022 menurut DJP; MLI tidak mengubah Pasal 4 ayat 2 bagi orang pribadi (Pasal 4 MLI hanya mengenai selain orang pribadi).
- Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c P3B Indonesia–Pakistan (1990) — (b) «if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode»; (c) «if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement». Kriteria kewarganegaraan tidak ada.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab