ID
DoubleTaxation.status residen pajak bagi WNI di luar negeri

Residen pajak Pakistan atau Indonesia?

Pakistan menganggap Anda residen jika Anda berada di sana 183 hari atau lebih dalam tahun pajaknya (1 Juli – 30 Juni), jika Anda pegawai pemerintah Pakistan yang ditempatkan di luar negeri, atau — bagi warga negara Pakistan — jika Anda tidak berada di negara lain mana pun lebih dari 182 hari atau bukan residen pajak negara lain (s. 82 Income Tax Ordinance, 2001). Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Pakistan 1990 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan.

Periksa status Anda: Indonesia dan Pakistan

Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Pakistan dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).

Kapan Pakistan menganggap Anda sebagai residen pajak

Tahun pajak Pakistan dimulai 1 Juli dan berakhir 30 Juni. Berada di Pakistan 183 hari atau lebih dalam periode itu — semua masa tinggal dijumlahkan — menjadikan Anda residen (resident individual), tanpa memandang kewarganegaraan Anda.

Pegawai dan pejabat Pemerintah Federal dan pemerintah provinsi Pakistan yang ditempatkan di luar negeri — misalnya di Indonesia — tetap residen Pakistan tanpa memandang jumlah hari.

Sejak tahun pajak 2023 warga negara Pakistan dapat menjadi residen Pakistan walaupun berada di sana kurang dari 183 hari.

Kapan Anda menjadi nonresiden

Di mana ketentuan Pakistan berbeda dari ketentuan pajak Indonesia

Hal lain yang perlu diketahui

Cara penyelesaian status residen ganda

Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat 2 P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Islamabad pada 7 Oktober 1990, sebagaimana dimodifikasi MLI. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.

P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →

Istilah yang akan Anda temui di Pakistan

resident individual
orang pribadi residen — dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia (s. 82)
tax year
tahun pajak Pakistan, 1 Juli – 30 Juni (tahun pajak 2027 = 1 Juli 2026 – 30 Juni 2027)
Pakistan-source income
penghasilan bersumber Pakistan — satu-satunya penghasilan nonresiden yang dikenai pajak di Pakistan (s. 101)
certificate of residence
surat keterangan domisili Pakistan dari FBR, dimohon untuk setiap tahun pajak (rule 19A)
certificate of tax paid
surat keterangan pajak yang telah dibayar di Pakistan dari Competent Authority FBR (rule 19B) — bukti untuk kredit pajak di Indonesia
Income Tax Ordinance, 2001
undang-undang pajak penghasilan Pakistan; status residen — s. 81–82

Pertanyaan

Saya warga negara Pakistan yang tinggal di Indonesia — apakah Pakistan masih menganggap saya residen?

Mungkin. Sejak tahun pajak 2023 warga negara Pakistan adalah residen kecuali ia berada di negara lain lebih dari 182 hari dalam tahun pajak Pakistan (1 Juli – 30 Juni) dan merupakan residen pajak negara lain (s. 82(d)). Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Pakistan menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Kewarganegaraan tidak diperhitungkan. Bukti status residen Indonesia adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) dari DJP melalui Coretax.

Kapan Pakistan dapat mengenakan pajak atas gaji saya jika saya residen Indonesia?

Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Pakistan dikenai pajak di Pakistan, kecuali ketiga syarat Pasal 16 ayat 2 P3B terpenuhi: tidak lebih dari 90 hari di Pakistan dalam jangka waktu dua belas bulan, pemberi kerja bukan residen Pakistan, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetapnya di Pakistan. Batas 90 hari ini jauh lebih pendek dari 183 hari dalam kebanyakan P3B.

Bagaimana pajak berganda dihindari antara Indonesia dan Pakistan?

Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan residennya dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Pakistan atas penghasilan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Pakistan, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 24 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh). Pakistan mengkreditkan pajak Indonesia kepada residennya (Pasal 24 ayat 1; s. 103). P3B juga memuat tax sparing (Pasal 24 ayat 3).

Sumber

Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi

Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.

Periksa status Anda

Negara lain