Residen pajak Kanada atau Indonesia?
Kanada menganggap Anda residen faktual sejak hari kedatangan jika Anda mempunyai ikatan tempat tinggal yang signifikan di sana — rumah, suami atau istri, atau tanggungan — dan tanpa ikatan itu menganggap Anda residen untuk seluruh tahun setelah 183 hari di Kanada. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Kanada 1979 yang menentukan — sampai dengan kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Kanada dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Kanada menganggap Anda sebagai residen pajak
Residensi Kanada ditentukan berdasarkan fakta: bergantung pada ikatan tempat tinggal yang signifikan (rumah, suami atau istri atau pasangan, tanggungan); tanpa ikatan itu, kehadiran 183 hari menjadikan Anda residen yang dianggap (deemed resident).
- Anda mempunyai ikatan tempat tinggal yang signifikan dengan Kanada (rumah, suami atau istri atau pasangan, atau tanggungan) — Anda residen faktual Kanada sejak tanggal kedatangan dan dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia.
- Anda berada di Kanada 183 hari atau lebih dalam tahun itu — menurut s. 250(1)(a) Anda dianggap residen Kanada untuk seluruh tahun.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Tidak ada ikatan tempat tinggal yang signifikan dengan Kanada dan kurang dari 183 hari — Anda bukan residen Kanada. Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Kanada tetap dikenai pajak di sana.
Di mana ketentuan Kanada berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: rumah di Kanada menjadikan Anda residen sejak hari kedatangan. Rumah di Kanada yang tersedia bagi Anda — milik sendiri atau sewaan — adalah ikatan tempat tinggal yang signifikan: Kanada dapat menganggap Anda residen faktual sejak tanggal kedatangan dan mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia, tanpa memandang jumlah hari. Indonesia menganggap Anda residen pada saat yang sama, sehingga status Anda ditentukan oleh Pasal 4 ayat 2 P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): jika tempat tinggal tetap hanya ada di Kanada, Anda residen Kanada menurut P3B; jika ada di kedua negara, yang menentukan pusat kepentingan vital; jika itu tidak dapat ditentukan — tempat biasa berdiam, kemudian kewarganegaraan. Rumah di Indonesia yang tetap tersedia bagi Anda (tidak disewakan kepada orang lain) membuat P3B beralih ke pusat kepentingan vital.
- Pertentangan: keluarga di Kanada menjadikan Anda residen Kanada. Suami atau istri, pasangan common-law atau tanggungan yang tinggal di Kanada adalah ikatan tempat tinggal yang signifikan: Kanada dapat menganggap Anda residen faktual walaupun Anda berada di Kanada kurang dari 183 hari. Indonesia juga dapat menganggap Anda residen — misalnya karena tempat tinggal atau pusat kegiatan utama Anda di Indonesia, atau karena, sebagai WNI, Anda belum memperoleh surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri. Menurut Pasal 4 ayat 2 P3B, keluarga saja bukan «tempat tinggal tetap», tetapi sangat berbobot dalam menentukan pusat kepentingan vital jika Anda mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara.
- Pertentangan: 183 hari di Kanada sementara Anda residen Indonesia. Dengan 183 hari atau lebih di Kanada dalam tahun kalender, Kanada menganggap Anda residen untuk seluruh tahun (s. 250(1)(a)), sementara Indonesia dapat tetap menganggap Anda residen: jika Anda masih bertempat tinggal di Indonesia, jika periode 12 bulan dengan lebih dari 183 hari di Indonesia melintasi tahun itu, atau — bagi WNI — selama DJP belum menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Pasal 4 ayat 2 P3B yang menentukan. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Kanada menganggap Anda nonresiden (s. 250(5)) dan hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Kanada sejauh diizinkan P3B — misalnya gaji untuk hari kerja di Kanada, karena dengan lebih dari 120 hari di Kanada pembebasan Pasal 15 ayat 2 tidak berlaku.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Persetujuan Indonesia–Kanada 1979 dengan Protokol 1998. Antara Indonesia dan Kanada berlaku Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang ditandatangani di Jakarta pada 16.01.1979, berlaku sejak 23.12.1980 dan diubah dengan Protokol 01.04.1998 (berlaku 31.12.1998, diterapkan sejak 01.01.1999). Sejak 2021 MLI menambahkan pembukaan baru, uji tujuan utama dan aturan baru tentang saham yang nilainya terutama berasal dari harta tak gerak, tetapi tidak mengubah Pasal 4 ayat 2. Jika Anda residen kedua negara menurut hukum masing-masing, Pasal 4 ayat 2 menentukan secara berurutan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → kewarganegaraan → persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Pasal penting lainnya: pekerjaan bebas — Pasal 14 dan gaji — Pasal 15 (keduanya 120 hari dalam periode 12 bulan); pensiun — Pasal 18; penghindaran pajak berganda — Pasal 22; prosedur persetujuan bersama — Pasal 24.
- Dua uji yang berbeda: hari dan tempat tinggal di Indonesia, ikatan dengan Kanada. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang tidak terikat tahun kalender, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Kanada pertama-tama melihat ikatan tempat tinggal yang signifikan — rumah, suami atau istri (atau pasangan common-law) dan tanggungan di Kanada: dengan ikatan itu Anda residen faktual sejak hari kedatangan, tanpa memandang jumlah hari. Tanpa ikatan itu, 183 hari atau lebih di Kanada dalam tahun kalender menjadikan Anda residen yang dianggap (deemed resident) untuk seluruh tahun. Kedua negara menghitung bagian hari sebagai satu hari, sehingga hari perjalanan dapat dihitung di kedua negara.
- P3B diutamakan — dan status dapat berubah dalam tahun itu. Menurut s. 250(5), orang yang menurut P3B menjadi residen negara lain dianggap nonresiden Kanada. Pengadilan Kanada menguji residensi menurut P3B pada tanggal tertentu, sehingga status dapat berubah dalam satu tahun (Davis, 2018 TCC 110, menerapkan langkah tie-breaker yang sama menurut P3B lain; Tanga, 2024 TCC 80). Pendapat CRA tentang status Anda dapat diminta dengan Formulir NR74 (saat masuk) atau NR73 (saat keluar). Indonesia juga dapat membagi tahun: bagian tahun sebagai residen menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh), dan jika Anda residen kedua negara, status Anda ditentukan oleh P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025).
- Kedatangan dan kepergian: residen sebagian tahun, nilai dasar baru dan departure tax. Pada tahun kedatangan Kanada mengenakan pajak atas penghasilan dari seluruh dunia hanya sejak tanggal Anda menjadi residen (s. 114), dan sebagian besar harta Anda dianggap diperoleh pada nilai pasar wajar pada tanggal itu (s. 128.1(1)) — keuntungan sebelum kedatangan tidak dikenai pajak Kanada. Saat meninggalkan Kanada, sebagian besar harta dianggap dialihkan pada nilai pasar wajar (s. 128.1(4)) — «departure tax». Indonesia tidak mengenal pajak keluar (exit tax), tetapi P3B mengizinkan masing-masing negara mengenakan pajak menurut hukum domestiknya atas keuntungan dari pengalihan harta oleh orang yang menjadi penduduknya pada suatu saat dalam enam tahun sebelum pengalihan (Pasal 13 ayat 5). Indonesia membagi tahun pindah: kewajiban pajak subjektif dimulai saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir saat Anda meninggalkannya untuk selama-lamanya (Pasal 2A UU PPh); bagi WNI status subjek pajak luar negeri baru berlaku dengan surat keterangan DJP.
- Bekerja di Kanada sebagai residen Indonesia: 120 hari dalam 12 bulan (Pasal 15 ayat 2). Gaji dikenai pajak di tempat pekerjaan dilakukan secara fisik: kerja jarak jauh dari Kanada untuk pemberi kerja Indonesia adalah pekerjaan yang dilakukan di Kanada. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Kanada tidak mengenakan pajak atas gaji itu hanya jika Anda berada di Kanada tidak lebih dari 120 hari secara keseluruhan dalam periode 12 bulan mana pun DAN salah satu syarat berikut terpenuhi: imbalan yang Anda peroleh di Kanada dalam periode itu tidak melebihi CAD 5.000, atau pemberi kerja bukan penduduk Kanada dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Kanada (Pasal 15 ayat 2). Batas 120 hari ini jauh lebih pendek daripada 183 hari dalam kebanyakan P3B Indonesia. Jika syarat itu tidak terpenuhi, Kanada mengenakan pajak atas gaji untuk hari-hari kerja di Kanada. Untuk pekerjaan bebas berlaku batas yang sama — 120 hari dalam 12 bulan atau tempat tetap (Pasal 14 ayat 1).
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Kanada. Jika Indonesia negara residen Anda, Kanada tetap dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Kanada sejauh diizinkan P3B — misalnya gaji untuk pekerjaan di Kanada di luar batas Pasal 15 ayat 2, pensiun dari Kanada (paling tinggi 15% untuk pembayaran berkala, tanpa batas untuk jaminan sosial) atau dividen (15%). Anda melaporkan penghasilan itu dalam SPT Tahunan. P3B ini memakai metode Indonesia yang berbeda dari kredit biasa: Indonesia memasukkan penghasilan yang dapat dikenai pajak di Kanada dalam dasar pengenaan pajak, lalu mengurangkan bagian PPh yang sebanding dengan porsi penghasilan itu terhadap seluruh penghasilan (Pasal 22 ayat 2 huruf a–b); hanya atas dividen, bunga dan royalti Indonesia mengkreditkan pajak yang dibayar di Kanada, paling banyak sebesar bagian PPh Indonesia atas penghasilan itu (huruf c). Ketentuan umum Pasal 24 UU PPh (kredit pajak luar negeri per negara sumber) memakai metode kredit; simpan bukti pembayaran pajak Kanada untuk SPT Anda.
- Bekerja di Indonesia sebagai residen Kanada. Jika menurut P3B Anda residen Kanada dan bekerja secara fisik di Indonesia, pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto imbalan. Indonesia tidak mengenakan pajak atas gaji itu jika Anda berada di Indonesia tidak lebih dari 120 hari dalam periode 12 bulan mana pun dan imbalan di Indonesia tidak melebihi CAD 5.000 atau pemberi kerja bukan penduduk Indonesia dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Indonesia (Pasal 15 ayat 2); agar pembayar menerapkan P3B, serahkan Formulir DGT yang disahkan CRA. Untuk jasa bebas batasnya 120 hari dalam 12 bulan atau tempat tetap (Pasal 14 ayat 1); menurut hukum Indonesia, pemberian jasa lebih dari 60 hari dalam 12 bulan sudah dapat menimbulkan bentuk usaha tetap. Kanada mengurangkan pajak Indonesia dari pajak Kanada atas penghasilan itu (Pasal 22 ayat 1 huruf a).
- Bukan residen Kanada: apa yang masih dikenai pajak oleh Kanada. Sebagai nonresiden Kanada Anda hanya dikenai pajak di Kanada atas penghasilan dari Kanada: gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Kanada (s. 115), usaha di Kanada dan keuntungan atas harta Kanada yang dikenai pajak. Dividen, sewa, royalti dan pensiun dari Kanada dipotong pajak Part XIII 25% dari jumlah bruto; bagi residen Indonesia P3B membatasinya: dividen 15% (10% bagi perusahaan dengan kepemilikan paling sedikit 25%), bunga 10%, royalti 10%, pensiun berkala dan anuitas 15% — tetapi tidak untuk pembayaran jaminan sosial (Canada Pension Plan, Old Age Security). Bunga dari pihak tanpa hubungan istimewa pada umumnya tidak dikenai pajak Kanada. Sebagai residen Indonesia Anda melaporkan penghasilan itu dalam SPT Tahunan dan memperoleh pengurangan atau kredit menurut Pasal 22 ayat 2 P3B.
- Pensiun: kedua negara dapat mengenakan pajak, negara sumber dibatasi 15%. Pensiun dan anuitas dari Kanada yang dibayarkan kepada residen Indonesia dapat dikenai pajak di Indonesia dan juga di Kanada: pajak Kanada atas pembayaran pensiun berkala paling tinggi 15% dari jumlah bruto, kecuali pembayaran berdasarkan undang-undang jaminan sosial (tanpa batas), dan atas anuitas paling tinggi 15% (Pasal 18 ayat 2–3). Sebaliknya, pensiun dari Indonesia yang dibayarkan kepada residen Kanada dapat dipotong PPh Pasal 26 di Indonesia dalam batas yang sama; pensiun yang dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia atau dari dananya hanya dikenai pajak di Indonesia (Pasal 18 ayat 4 huruf b). Tunjangan nafkah hanya dikenai pajak di negara penerima. Gaji pegawai pemerintah dikenai pajak oleh negara pembayar, kecuali penerima tidak menjadi penduduk negara lain semata-mata untuk melakukan pekerjaan itu (Pasal 19). Pelajar tidak dikenai pajak atas kiriman dari luar negeri untuk biaya hidup dan pendidikan (Pasal 20).
- Surat keterangan domisili: SKD Indonesia dan Formulir DGT. Sebagai residen Indonesia, untuk menggunakan P3B di Kanada (misalnya batas 15% atas pensiun atau dividen), mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pembayar jika Anda memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Sebagai residen Kanada, untuk menggunakan P3B di Indonesia serahkan kepada pembayar Formulir DGT yang disahkan otoritas pajak Kanada (CRA) atau surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari CRA; P3B tidak diterapkan jika Anda sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia.
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian Indonesia–Kanada. P3B tidak mengatur iuran jaminan sosial. Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang mempunyai perjanjian jaminan sosial dengan Kanada. Setiap negara menerapkan peraturannya sendiri: jika Anda bekerja di Kanada sementara masih menjadi peserta jaminan sosial di Indonesia (atau sebaliknya), iuran dapat terutang di kedua negara, dan masa kepesertaan tidak dijumlahkan untuk pensiun Kanada.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat 2 P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Jakarta pada 16 Januari 1979, sebagaimana diubah dengan Protokol yang ditandatangani di Jakarta pada 1 April 1998. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Kanada
- factual resident
- residen faktual — mempunyai ikatan tempat tinggal yang signifikan dengan Kanada
- significant residential ties
- rumah, suami atau istri atau pasangan common-law, dan tanggungan di Kanada
- deemed resident
- residen yang dianggap — 183 hari atau lebih di Kanada dalam tahun itu (s. 250(1)(a) Income Tax Act)
- departure tax
- pajak saat meninggalkan Kanada — sebagian besar harta dianggap dialihkan pada nilai pasar wajar (s. 128.1(4))
- Part XIII tax
- pajak 25% yang dipotong atas dividen, sewa, royalti dan pensiun yang dibayarkan kepada nonresiden; P3B menurunkannya
- CRA
- Canada Revenue Agency — otoritas pajak Kanada; formulir NR74 / NR73 untuk meminta pendapatnya tentang status residensi
Pertanyaan
Kapan saya menjadi residen pajak Kanada?
Sejak hari Anda membangun ikatan tempat tinggal yang signifikan — rumah, suami atau istri, atau tanggungan di Kanada — atau, tanpa ikatan itu, setelah 183 hari di Kanada dalam tahun itu, yang menjadikan Anda residen untuk seluruh tahun. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Kanada yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → kewarganegaraan → persetujuan bersama.
Apakah Kanada mengenakan pajak atas gaji saya untuk penugasan singkat?
Tidak, jika Anda berada di Kanada tidak lebih dari 120 hari dalam periode 12 bulan mana pun dan imbalan Anda di Kanada tidak melebihi CAD 5.000, atau pemberi kerja bukan penduduk Kanada dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Kanada (Pasal 15 ayat 2 P3B). Batas 120 hari ini lebih pendek daripada 183 hari dalam kebanyakan P3B Indonesia. Jika Kanada mengenakan pajak atas gaji itu, gaji dilaporkan dalam SPT Tahunan dan Indonesia mengurangkan bagian PPh yang sebanding dengan porsi penghasilan itu (Pasal 22 ayat 2 P3B).
Saya WNI dan pindah ke Kanada. Apakah saya otomatis berhenti menjadi residen Indonesia?
Tidak. WNI di luar negeri baru menjadi subjek pajak luar negeri setelah DJP menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri; untuk itu diperlukan antara lain surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari Kanada. Sampai saat itu, jika kedua negara menganggap Anda residen, P3B yang menentukan.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- Income Tax Act, s. 2(1), 2(3) — Pajak penghasilan atas penghasilan dari seluruh dunia dibayar oleh setiap orang yang menjadi residen Kanada pada suatu saat dalam tahun itu; nonresiden hanya membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh di Kanada.
- CRA Income Tax Folio S5-F1-C1, «Determining an Individual's Residence Status» — Residensi faktual bergantung pada ikatan tempat tinggal yang signifikan (significant residential ties) dengan Kanada: tempat tinggal (milik sendiri atau sewaan, tersedia untuk ditempati), suami atau istri atau pasangan common-law, dan tanggungan. Ikatan sekunder (mobil, asuransi kesehatan provinsi, rekening bank, izin kerja) dinilai bersama-sama. Setiap bagian dari hari dihitung sebagai satu hari.
- Income Tax Act, s. 250(1)(a) — Orang yang tinggal sementara (sojourned) di Kanada selama 183 hari atau lebih dalam tahun itu dianggap sebagai residen Kanada untuk seluruh tahun itu.
- Income Tax Act, s. 115(1)(a)(i) — Nonresiden dikenai pajak atas penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan di Kanada.
- P3B Indonesia–Kanada (Jakarta, 16.01.1979) dengan Protokol 01.04.1998, sebagaimana dimodifikasi MLI — teks sintetis DJP — Teks bahasa Inggris, Prancis dan Indonesia sama-sama otentik. Berlaku sejak pertukaran piagam ratifikasi pada 23.12.1980 (Canada Treaty Series 1980 No. 30) dan, menurut Pasal 28 ayat 2, diterapkan sejak 1 Januari tahun pertukaran itu (tabel DJP mencantumkan 01.01.1981); Protokol 1998 berlaku 31.12.1998 dan diterapkan sejak 01.01.1999. MLI diterapkan sejak 01.01.2021: pembukaan baru, uji tujuan utama (principal purpose test), Pasal 9 ayat 4 MLI untuk saham yang nilainya terutama berasal dari harta tak gerak, dan prosedur persetujuan bersama (Pasal 16 MLI); Pasal 4 ayat 2 bagi orang pribadi tidak berubah.
- Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Kanada (1979) — Orang pribadi yang menjadi penduduk kedua Negara dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara — penduduk Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya paling erat (pusat kepentingan vital); jika Negara itu tidak dapat ditentukan atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara — Negara tempat ia biasanya berdiam; jika ia biasanya berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya — Negara yang ia menjadi warga negaranya; jika ia warga negara kedua Negara atau bukan warga negara keduanya — pejabat yang berwenang menyelesaikannya berdasarkan persetujuan bersama (terjemahan dari teks bahasa Inggris).
- Protokol Indonesia–Kanada 01.04.1998 (SI/99-77) — Protokol berlaku 31.12.1998 dan diterapkan untuk masa pajak sejak 01.01.1999. Protokol mengganti antara lain Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 2 (120 hari dalam periode 12 bulan), Pasal 18 ayat 2 (pensiun berkala paling tinggi 15%, kecuali pembayaran jaminan sosial) dan metode penghindaran pajak berganda Indonesia; Pasal 23–30 dinomori ulang menjadi Pasal 22–29.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Income Tax Act, s. 250(5) — Seseorang dianggap nonresiden Kanada jika menurut P3B ia residen negara lain dan bukan residen Kanada.
- Pasal 15 ayat 2 P3B Indonesia–Kanada (1979) (Protokol 1998) — Imbalan penduduk suatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan di Negara lain hanya dikenai pajak di Negara pertama jika penerima berada di Negara lain tidak lebih dari 120 hari secara keseluruhan dalam periode 12 bulan mana pun, dan (a) imbalan yang diperoleh di Negara lain dalam periode 12 bulan itu tidak melebihi CAD 5.000 atau nilai setaranya dalam rupiah, atau (b) imbalan dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lain dan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Negara lain.
- CRA: Determining your residency status (NR74 / NR73) — Formulir NR74 dipakai untuk meminta pendapat CRA tentang status residensi saat masuk ke Kanada; NR73 — saat meninggalkan Kanada.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Income Tax Act, s. 114 — Residen sebagian tahun dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia hanya untuk bagian tahun ketika mereka menjadi residen Kanada.
- Income Tax Act, s. 128.1(1), (4) — Imigrasi (s. 128.1(1)): saat menjadi residen, Wajib Pajak dianggap telah mengalihkan dan memperoleh kembali sebagian besar hartanya pada nilai pasar wajar. Emigrasi (s. 128.1(4)): saat berhenti menjadi residen, Wajib Pajak dianggap telah mengalihkan sebagian besar hartanya pada nilai pasar wajar (departure tax).
- CRA: Newcomers to Canada and the CRA — Anda menjadi residen untuk tujuan pajak ketika Anda membangun ikatan tempat tinggal yang signifikan dengan Kanada — bagi sebagian besar pendatang baru, sejak hari pertama tinggal di Kanada.
- Pasal 10–13 P3B Indonesia–Kanada (1979) — Batas pajak di Negara sumber: dividen — 15% (10% bagi perusahaan yang memiliki langsung paling sedikit 25% modal; Pasal 10 ayat 2); bunga — 10% (Pasal 11 ayat 2; bunga kepada pemerintah dan lembaga pembiayaan tertentu dibebaskan); royalti — 10% (Pasal 12 ayat 2 menurut Protokol 1998). Keuntungan atas harta tak gerak dan saham yang dalam 365 hari sebelum pengalihan lebih dari 50% nilainya berasal dari harta tak gerak dapat dikenai pajak di Negara letak harta (Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 4 MLI); keuntungan lain hanya di Negara residen, tetapi masing-masing Negara tetap dapat mengenakan pajak menurut hukum domestiknya atas keuntungan orang pribadi yang menjadi penduduknya pada suatu saat dalam enam tahun sebelum pengalihan (Pasal 13 ayat 5).
- Pasal 14 ayat 1 P3B Indonesia–Kanada (1979) (Protokol 1998) — Penghasilan orang pribadi dari jasa profesional atau kegiatan bebas lainnya hanya dikenai pajak di Negara residennya, kecuali ia mempunyai tempat tetap yang secara teratur tersedia baginya di Negara lain atau berada di Negara lain lebih dari 120 hari secara keseluruhan dalam periode 12 bulan mana pun; dalam hal itu Negara lain dapat mengenakan pajak atas bagian penghasilan yang berkaitan dengan tempat tetap itu atau yang diperoleh selama periode itu.
- Pasal 22 P3B Indonesia–Kanada (1979) (Protokol 1998) — Kanada (ayat 1 huruf a, c): pajak Indonesia yang dibayar sesuai P3B atas penghasilan yang timbul di Indonesia dikurangkan dari pajak Kanada atas penghasilan itu, tunduk pada hukum Kanada; penghasilan yang dibebaskan di Kanada dapat diperhitungkan untuk tarif. Indonesia (ayat 2): (a) Indonesia dapat memasukkan dalam dasar pengenaan pajak penghasilan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Kanada; (b) Indonesia mengurangkan dari pajak itu bagian yang sebanding dengan perbandingan antara penghasilan yang dapat dikenai pajak di Kanada dan seluruh penghasilan yang menjadi dasar pajak Indonesia; (c) atas dividen, bunga dan royalti (Pasal 10–12) Indonesia mengurangkan pajak yang dibayar di Kanada, paling banyak sebesar bagian pajak Indonesia atas penghasilan dari Kanada itu.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 18–20 P3B Indonesia–Kanada (1979) — Pensiun dan anuitas dari suatu Negara yang dibayarkan kepada penduduk Negara lain dapat dikenai pajak di Negara residen (Pasal 18 ayat 1) dan juga di Negara sumber; pajak Negara sumber atas pembayaran pensiun berkala paling tinggi 15% dari jumlah bruto, kecuali pembayaran berdasarkan undang-undang jaminan sosial (ayat 2); anuitas — paling tinggi 15% (ayat 3). Pensiun dari Indonesia (pemerintah) hanya dikenai pajak di Indonesia; pensiun perang Kanada tidak dikenai pajak di Indonesia selama tidak dikenai pajak Kanada; tunjangan nafkah (alimony) hanya di Negara penerima (ayat 4). Gaji pegawai pemerintah hanya dikenai pajak oleh Negara pembayar, kecuali penerima tidak menjadi penduduk Negara lain semata-mata untuk melakukan pekerjaan itu (Pasal 19 ayat 1). Pelajar dan peserta pelatihan tidak dikenai pajak atas kiriman dari luar negeri untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan (Pasal 20).
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2 ayat (5) huruf m UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Bentuk usaha tetap (BUT) meliputi, antara lain, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, proyek konstruksi, serta pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Income Tax Act, s. 212(1)–(2) — Nonresiden membayar pajak 25% atas jumlah bruto dividen, sewa, royalti, pensiun dan pembayaran tertentu lainnya dari residen Kanada (Part XIII), yang dipotong oleh pembayar; bunga yang dibayarkan kepada nonresiden tanpa hubungan istimewa (arm's length) pada umumnya dibebaskan, kecuali bunga partisipasi.
- Government of Canada — «Social security agreements» (diubah 09.10.2026) — Daftar negara yang mempunyai perjanjian jaminan sosial dengan Kanada (Canada Pension Plan dan Old Age Security). Indonesia tidak tercantum dalam daftar (diperiksa 13.11.2026).
- Income Tax Act, s. 126 — Residen Kanada mengurangkan pajak penghasilan luar negeri dari pajak Kanada (dalam batas rumus undang-undang).
- Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Kanada (1979) — Ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya paling erat («pusat kepentingan vital») (terjemahan dari teks bahasa Inggris).
- Pasal 4 ayat 2 huruf b P3B Indonesia–Kanada (1979) — (b) Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat ia biasanya berdiam.
- Pasal 4 ayat 2 huruf c dan d P3B Indonesia–Kanada (1979) — (c) Jika ia biasanya berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya, ia dianggap penduduk Negara yang ia menjadi warga negaranya; (d) jika ia warga negara kedua Negara atau bukan warga negara keduanya, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikan masalah itu berdasarkan persetujuan bersama.
- Pasal 24 P3B Indonesia–Kanada (1979) sebagaimana dimodifikasi Pasal 16 MLI — prosedur persetujuan bersama — Orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat, terlepas dari upaya hukum nasional, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang; menurut teks sintetis DJP batas dua tahun dalam teks asli diganti dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 MLI (tiga tahun sejak pemberitahuan pertama).
Putusan pengadilan
- Tax Court of Canada (Pengadilan Pajak Kanada), Biya v. The Queen, 2020 TCC 113, 13/10/2020 — Wajib Pajak bekerja di Etiopia, tetapi keluarga dan ikatannya tetap berada di Kanada — ia diputuskan sebagai residen Kanada («settled existence in Canada»).
- Tax Court of Canada (Pengadilan Pajak Kanada), Corkum v. The Queen, 2015 TCC 38, 23/02/2015 — Keluarga itu telah bertahun-tahun tinggal di Mesir — tempat tinggal biasa mereka berada di sana, dan residensi Kanada mereka telah hilang.
- Tax Court of Canada (Pengadilan Pajak Kanada), Nonis v. The Queen, 2021 TCC 31, 14/04/2021 — Nonresiden dikenai pajak di Kanada hanya atas bagian gaji yang berkaitan dengan hari-hari ia benar-benar bekerja di Kanada.
- Tax Court of Canada (Pengadilan Pajak Kanada), Tanga v. The King, 2024 TCC 80, 31/05/2024 — Residen Kanada sekaligus Kamerun: alamat di Kanada bukan rumah yang tersedia setiap saat; menurut Pasal 4 P3B itu dan s. 250(5) Wajib Pajak dianggap nonresiden Kanada untuk periode yang disengketakan.
- Tax Court of Canada (Pengadilan Pajak Kanada), Davis v. The Queen, 2018 TCC 110, 14/06/2018 — Menurut Pasal IV ayat 2 Konvensi Kanada–AS, dengan tempat tinggal tetap di kedua negara dan pusat kepentingan vital yang tidak dapat ditentukan, tempat biasa berdiam yang menentukan: Wajib Pajak adalah residen negara lain pada tanggal ia menerima hasil program pensiunnya, sehingga hasil itu tidak dikenai pajak di Kanada. Residensi menurut P3B diuji pada tanggal tertentu.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab