Residen pajak Türkiye atau Indonesia?
Türkiye menganggap Anda menetap (wajib pajak penuh) jika domisili Anda di Türkiye atau Anda tinggal di sana secara terus-menerus lebih dari enam bulan dalam satu tahun kalender; orang asing yang datang untuk tugas sementara, belajar atau berobat dikecualikan. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Türkiye 1997 yang menentukan — termasuk kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Türkiye dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Türkiye menganggap Anda sebagai residen pajak
Türkiye mengenal dua dasar kewajiban pajak penuh: menetap di Türkiye, atau menjadi warga negara Türkiye yang berada di luar negeri dalam dinas badan publik Türkiye atau perusahaan yang berkantor pusat di Türkiye. Tahun pajak Türkiye adalah tahun kalender.
Administrasi Pendapatan Türkiye (GİB) menerima bahwa warga negara Türkiye yang telah tinggal di luar negeri lebih dari enam bulan dengan izin kerja atau izin tinggal berdomisili di negara tempat mereka tinggal. Karena itu, hanya aturan enam bulan yang masih dapat menjadikan mereka wajib pajak penuh di Türkiye.
Orang yang tinggal di Türkiye secara terus-menerus lebih dari enam bulan dalam satu tahun kalender dianggap menetap di Türkiye; kepergian sementara tidak memutus masa tinggal itu. Kehadiran fisik lebih dari 183 hari memenuhi kriteria ini; dengan hari yang lebih sedikit, masa tinggal lebih dari enam bulan yang mencakup kepergian sementara juga dapat mencukupi.
Pengecualian Pasal 5 GVK hanya berlaku bagi orang asing dan mengesampingkan aturan enam bulan.
- Sebagai warga negara Türkiye, Anda berada di luar negeri dalam dinas dan untuk urusan badan publik Türkiye atau perusahaan yang berkantor pusat di Türkiye — menurut Pasal 3 angka 2 GVK Anda wajib pajak penuh di Türkiye. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan atau pajak serupa di negara tempat Anda berada tidak dikenai pajak lagi di Türkiye.
- Domisili Anda (tempat Anda tinggal dengan niat untuk menetap secara permanen) berada di Türkiye — menurut Pasal 4 angka 1 GVK Anda menetap di Türkiye dan wajib pajak penuh atas penghasilan dari seluruh dunia.
- Anda tinggal di Türkiye secara terus-menerus lebih dari enam bulan dalam tahun kalender ini — menurut Pasal 4 angka 2 GVK Anda menetap di Türkiye dan wajib pajak penuh atas penghasilan dari seluruh dunia.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Domisili Anda tidak di Türkiye dan Anda tidak tinggal di sana lebih dari enam bulan dalam tahun kalender ini — Anda wajib pajak terbatas: Türkiye hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di Türkiye (Pasal 6–7 GVK).
- Walaupun Anda berada di Türkiye lebih dari enam bulan, Anda orang asing yang berada di sana untuk tugas atau pekerjaan sementara, belajar, berobat, beristirahat atau berwisata, atau karena alasan di luar kehendak Anda — menurut Pasal 5 GVK Anda tidak menetap di Türkiye dan merupakan wajib pajak terbatas.
Di mana ketentuan Türkiye berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: domisili membuat Anda tetap menetap di Türkiye, padahal Anda residen Indonesia. Türkiye menganggap Anda wajib pajak penuh selama domisili Anda — tempat Anda tinggal dengan niat untuk menetap secara permanen — berada di Türkiye, berapa pun jumlah hari Anda di sana. Indonesia pada saat yang sama menganggap Anda residen (karena lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, bertempat tinggal atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, atau — bagi WNI — karena belum memiliki surat keterangan DJP). Indonesia sendiri menyerahkan penyelesaian kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Türkiye menguji tempat tinggal tetap; jika di kedua negara, pusat kepentingan vital; jika tidak dapat ditentukan, atau tidak ada tempat tinggal tetap di kedua negara, tempat biasa berdiam; kemudian kewarganegaraan; kemudian persetujuan bersama (Pasal 24).
- Pertentangan: lebih dari enam bulan di Türkiye, padahal Anda residen Indonesia. Masa tinggal terus-menerus lebih dari enam bulan dalam satu tahun kalender menjadikan Anda menetap di Türkiye. Pada tahun yang sama Anda dapat tetap residen Indonesia — misalnya karena lebih dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan yang melewati pergantian tahun, karena tempat tinggal atau pusat kegiatan Anda tetap di Indonesia, atau sebagai WNI yang belum memiliki surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri. Pasal 4 ayat (2) P3B kemudian menentukan negara mana yang menjadi negara residen Anda menurut P3B; jika Indonesia, mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) melalui Coretax, dan jika Türkiye, mintalah surat keterangan residen (mukimlik belgesi) dari kantor pajak Türkiye.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: P3B Indonesia–Türkiye 1997. Yang berlaku adalah P3B yang ditandatangani di Jakarta pada 25 Februari 1997 beserta Protokolnya (berlaku sejak 6 Maret 2000, efektif mulai 1 Januari 2001). MLI tidak berlaku bagi P3B ini, karena Türkiye belum meratifikasi MLI. Jika Anda residen kedua negara menurut hukum masing-masing, Pasal 4 ayat (2) yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → kewarganegaraan → persetujuan bersama. Naskah bahasa Indonesia di laman DJP tidak memuat langkah kewarganegaraan, tetapi P3B menetapkan bahwa jika terdapat perbedaan, naskah bahasa Inggris yang berlaku — dan naskah itu (seperti naskah Turki) memuatnya. Gaji: Pasal 15 (183 hari dalam jangka waktu 12 bulan); pekerjaan bebas: Pasal 14 (tempat tetap atau lebih dari 183 hari dalam 12 bulan); pensiun: Pasal 18; jasa pemerintah: Pasal 19; penghindaran pajak berganda: Pasal 22; prosedur persetujuan bersama: Pasal 24.
- Jangka waktu penghitungan: 12 bulan di Indonesia, tahun kalender di Türkiye. Indonesia menghitung lebih dari 183 hari — yaitu 184 hari atau lebih — dalam jangka waktu 12 bulan yang tidak terikat pada tahun kalender, dan setiap bagian dari hari dihitung sebagai satu hari; selain itu, bertempat tinggal di Indonesia atau niat untuk bertempat tinggal di sana menjadikan Anda residen tanpa menghitung hari (Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh). Türkiye melihat masa tinggal terus-menerus lebih dari enam bulan dalam satu tahun kalender, dan kepergian sementara tidak memutusnya; jika domisili Anda di Türkiye, jumlah hari tidak penting sama sekali (Pasal 4 GVK). Pada tahun pindah, Indonesia membagi tahun pajak (Pasal 2A UU PPh), sedangkan GVK tidak memuat aturan tegas tentang pembagian tahun. Batas 183 hari untuk gaji (Pasal 15 ayat (2) P3B) dan pekerjaan bebas (Pasal 14) juga dihitung dalam jangka waktu 12 bulan. Catat hari Anda di kedua negara untuk setiap jangka waktu itu.
- Warga negara Türkiye yang tinggal di Indonesia dengan izin tinggal: wajib pajak terbatas di Türkiye. Administrasi Pendapatan Türkiye menerima bahwa warga negara Türkiye yang telah tinggal di luar negeri lebih dari enam bulan dengan izin kerja atau izin tinggal (di Indonesia: ITAS/KITAS atau KITAP) berdomisili di luar negeri dan hanya dikenai pajak di Türkiye atas penghasilan bersumber Türkiye. Türkiye akan kembali menganggap Anda wajib pajak penuh jika Anda kembali secara permanen atau berada di Türkiye lebih dari enam bulan dalam satu tahun kalender. Di Indonesia, izin tinggal yang berlaku lebih dari 183 hari adalah bukti niat untuk bertempat tinggal, sehingga Anda biasanya residen Indonesia sejak kedatangan dan dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia.
- Bekerja di Türkiye sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam 12 bulan (Pasal 15 ayat (2)). Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan secara fisik di Türkiye adalah penghasilan bersumber Türkiye. Jika Indonesia adalah negara residen Anda menurut P3B, Türkiye tidak mengenakan pajak atas gaji itu hanya jika ketiga syarat Pasal 15 ayat (2) dipenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Türkiye dalam jangka waktu 12 bulan, pemberi kerja bukan penduduk Türkiye, dan gaji tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Türkiye. Jika tidak, Türkiye mengenakan pajak atas gaji untuk hari kerja di Türkiye. Indonesia tetap mengenakan pajak atas gaji itu sebagai bagian dari penghasilan Anda dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Türkiye, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas gaji itu (Pasal 22 P3B; Pasal 24 UU PPh) — Indonesia tidak membebaskan gaji dari luar negeri (kecuali bagi tenaga ahli WNA yang memperoleh fasilitas 4 tahun).
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Türkiye. Jika Indonesia adalah negara residen Anda, Türkiye tetap dapat mengenakan pajak atas penghasilan bersumber Türkiye sejauh diizinkan P3B: gaji untuk pekerjaan di Türkiye (Pasal 15), penghasilan dari harta tak gerak di Türkiye, dividen paling tinggi 15% (10% bagi perseroan dengan kepemilikan paling sedikit 25%), bunga dan royalti paling tinggi 10%, serta keuntungan dari pengalihan harta yang dimiliki tidak lebih dari satu tahun (Pasal 13 ayat (4)). Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia dengan tarif progresif 5–35% dan mengkreditkan pajak Türkiye dalam tahun pajak yang sama, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 22 P3B; Pasal 24 UU PPh). Agar pembayar di Türkiye menerapkan tarif P3B, serahkan SKD dari Coretax beserta terjemahan bahasa Turki yang dilegalisasi; simpan bukti potong pajak Türkiye untuk SPT Tahunan Anda.
- Jika P3B menjadikan Anda penduduk Türkiye: Indonesia hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia. Jika Pasal 4 ayat (2) P3B menetapkan Türkiye sebagai negara residen Anda, Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri (Pasal 11 PER-23/PJ/2025) dan hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia sejauh diizinkan P3B — biasanya melalui pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, yang diturunkan menjadi tarif P3B (dividen 15% atau 10%, bunga dan royalti 10%) jika Anda menyerahkan kepada pembayar Formulir DGT yang disahkan kantor pajak Türkiye. Türkiye membebaskan penghasilan yang dapat dikenai pajak di Indonesia dan memperhitungkannya dalam tarif; atas dividen, bunga, royalti dan keuntungan menurut Pasal 13 ayat (4), Türkiye mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 22 P3B). Untuk kredit di Türkiye, bukti pembayaran pajak Indonesia harus disahkan oleh kedutaan besar atau konsulat Türkiye (Pasal 123 GVK).
- Bekerja di Indonesia sebagai penduduk Türkiye. Jika Türkiye adalah negara residen Anda menurut P3B dan Anda bekerja secara fisik di Indonesia, Indonesia mengenakan pajak atas gaji untuk pekerjaan itu dengan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto (final). Indonesia tidak mengenakan pajak jika semua syarat Pasal 15 ayat (2) P3B dipenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, pemberi kerja bukan penduduk Indonesia, dan gaji tidak menjadi beban bentuk usaha tetap di Indonesia — serahkan Formulir DGT kepada pemberi kerja. Perhatikan: lebih dari 183 hari di Indonesia dalam 12 bulan juga menjadikan Anda residen Indonesia menurut hukum Indonesia. Gaji yang dapat dikenai pajak di Indonesia dibebaskan di Türkiye dengan memperhitungkannya dalam tarif (Pasal 22 P3B).
- Pindah ke Türkiye: pembebasan penghasilan luar negeri selama 20 tahun. Jika Anda menetap di Türkiye mulai 1 Januari 2026 dan dalam tiga tahun kalender sebelumnya tidak memiliki domisili maupun kewajiban pajak di sana, penghasilan yang Anda peroleh di luar Türkiye — termasuk penghasilan dari Indonesia — dikecualikan di Türkiye selama dua puluh tahun (Pasal 20/D mükerrer GVK). Penghasilan itu tidak dilaporkan di Türkiye, dan pajak luar negeri atasnya tidak dapat dikreditkan. Indonesia tetap mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri (PPh Pasal 26 atau tarif P3B); bagi WNI, status itu baru berlaku setelah DJP menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri.
- WNI yang pindah ke Türkiye: surat keterangan dari kantor pajak Türkiye untuk DJP. Untuk memperoleh dari DJP Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri, Anda harus berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, bertempat tinggal secara permanen di Türkiye dan membuktikan bahwa Anda residen pajak Türkiye dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris. Di Türkiye surat itu adalah mukimlik belgesi dari kantor pajak (vergi dairesi), yang diterbitkan untuk tahun kalender saat Anda menetap di Türkiye — mintalah versi berbahasa Inggris. Selesaikan juga kewajiban pajak Anda di Indonesia untuk masa sebagai residen. Sampai surat DJP terbit, DJP tetap memperlakukan Anda sebagai residen Indonesia; jika Türkiye juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
- Pensiun dan jasa pemerintah (Pasal 18 dan 19). Dalam P3B ini pensiun tidak hanya diserahkan kepada negara residen: pensiun dan imbalan serupa yang dibayarkan dari sumber di negara lain atas pekerjaan di masa lampau di negara itu dapat juga dikenai pajak di negara itu (Pasal 18 ayat (1)). Naskah bahasa Indonesia di laman DJP berbunyi «hanya akan dikenakan pajak» di negara sumber, tetapi naskah bahasa Inggris yang berlaku jika terdapat perbedaan berbunyi «may be taxed» — negara residen tetap mengenakan pajak dan menghindari pajak berganda menurut Pasal 22. Sebagai residen Indonesia Anda melaporkan pensiun dari Türkiye dan mengkreditkan pajak Türkiye; sebagai residen Türkiye, pensiun dari lembaga jaminan sosial asing (termasuk BPJS) dikecualikan di Türkiye (Pasal 23/13 GVK). Imbalan dinas pemerintah hanya dikenai pajak oleh negara pembayar, kecuali jasa diberikan di negara lain oleh penduduknya yang menjadi warga negaranya atau yang tidak menjadi penduduk semata-mata karena jasa itu; pensiun pemerintah hanya dikenai pajak oleh negara pembayar, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara negara lain (Pasal 19).
- Siswa, peserta latihan dan guru: pembebasan bergantung pada kewarganegaraan (Pasal 20). Pasal 20 berbeda dari Model OECD: pembebasan bergantung pada kewarganegaraan, bukan pada status penduduk sebelum kedatangan. Siswa atau peserta latihan usaha berkewarganegaraan Indonesia yang berada di Türkiye semata-mata untuk pendidikan atau pelatihan tidak dikenai pajak di Türkiye atas pembayaran dari luar Türkiye untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan; guru atau instruktur WNI yang mengajar atau meneliti di Türkiye paling lama dua tahun berturut-turut dibebaskan di Türkiye atas imbalan dari luar Türkiye; pekerjaan praktik siswa paling lama 183 hari dalam satu tahun takwim juga dibebaskan. Hal yang sama berlaku bagi warga negara Türkiye di Indonesia. Residen salah satu negara yang bukan warga negaranya tidak dapat memanfaatkan pasal ini.
- Warga negara Türkiye di Indonesia dalam dinas badan publik atau perusahaan Türkiye. Warga negara Türkiye yang berada di luar negeri dalam dinas dan untuk urusan badan publik Türkiye atau perusahaan yang berkantor pusat di Türkiye adalah wajib pajak penuh di Türkiye (Pasal 3 angka 2 GVK), tetapi penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan atau pajak serupa di negara tempat mereka berada tidak dikenai pajak lagi di Türkiye. Di Indonesia, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat Türkiye beserta orang yang diperbantukan kepada mereka bukan subjek pajak, asalkan bukan WNI, tidak menerima penghasilan lain dari Indonesia dan ada perlakuan timbal balik (Pasal 3 ayat (1) UU PPh); gaji dari Negara Türkiye untuk jasa kepadanya pada umumnya hanya dikenai pajak di Türkiye (Pasal 19 P3B). Pegawai perusahaan Türkiye di Indonesia tunduk pada aturan residen Indonesia yang biasa dan Pasal 15 P3B; jika kedua negara menganggap Anda residen, periksa Pasal 4 ayat (2).
- Surat keterangan residen untuk menerapkan P3B. Sebagai residen Indonesia, mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) melalui Coretax — diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pembayar jika Anda memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Pembayar di Türkiye menerapkan tarif P3B jika Anda menyerahkan surat keterangan residen asli beserta terjemahan bahasa Turki yang dilegalisasi notaris atau konsulat Türkiye; tanpa itu berlaku tarif domestik Türkiye. Sebagai penduduk Türkiye yang menerima penghasilan dari Indonesia, serahkan kepada pembayar Formulir DGT yang disahkan kantor pajak Türkiye (atau dilampiri surat keterangan residen berbahasa Inggris dengan nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan), yang berlaku paling lama 12 bulan; pembayar di Indonesia tidak menerapkan P3B jika Anda subjek pajak dalam negeri Indonesia.
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian Indonesia–Türkiye. Indonesia tidak tercantum dalam daftar perjanjian jaminan sosial Türkiye; kedua negara hanya memiliki perjanjian kerja sama (22.11.2023). Tanpa perjanjian, setiap negara menerapkan peraturannya sendiri dan masa kepesertaan tidak dapat digabungkan. Menurut hukum Indonesia, setiap orang — termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia — wajib menjadi peserta BPJS, dan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya (UU 24/2011). Karena itu pekerja yang ditugaskan ke Indonesia selama 6 bulan atau lebih dapat wajib membayar iuran di kedua negara untuk pekerjaan yang sama. Warga negara Türkiye dapat memperhitungkan masa kerja di luar negeri dalam jaminan sosial Türkiye dengan membayar iuran (borçlanma, UU No. 3201). P3B tidak mengatur iuran jaminan sosial — bicarakan dengan pemberi kerja, BPJS dan SGK sebelum penugasan.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, beserta Protokol (Jakarta, 25 Februari 1997). Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Türkiye
- Türkiye'de yerleşmiş
- menetap di Türkiye — domisili di sana atau tinggal terus-menerus lebih dari enam bulan dalam satu tahun kalender
- ikametgâh
- domisili — tempat Anda tinggal dengan niat untuk menetap secara permanen
- tam mükellefiyet
- kewajiban pajak penuh atas penghasilan di dalam dan di luar Türkiye
- dar mükellefiyet
- kewajiban pajak terbatas hanya atas penghasilan yang diperoleh di Türkiye
- mukimlik belgesi
- surat keterangan residen pajak yang diterbitkan kantor pajak Türkiye
- yıllık beyanname
- SPT tahunan pajak penghasilan, disampaikan pada bulan Maret tahun berikutnya
Pertanyaan
Saya warga negara Türkiye yang tinggal di Indonesia dengan KITAS. Apakah saya masih wajib pajak penuh di Türkiye?
Administrasi Pendapatan Türkiye menerima bahwa warga negara yang tinggal di luar negeri lebih dari enam bulan dengan izin kerja atau izin tinggal berdomisili di luar negeri dan hanya dikenai pajak di Türkiye atas penghasilan bersumber Türkiye — kecuali mereka berada di luar negeri dalam dinas badan publik atau perusahaan Türkiye. Di Indonesia, KITAS yang berlaku lebih dari 183 hari adalah bukti niat untuk bertempat tinggal, sehingga Anda biasanya residen Indonesia sejak kedatangan.
Kapan Türkiye dapat mengenakan pajak atas gaji saya jika saya residen Indonesia?
Gaji untuk pekerjaan di Türkiye dikenai pajak di sana, kecuali Anda berada di Türkiye tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, pemberi kerja bukan penduduk Türkiye dan gaji tidak menjadi beban bentuk usaha tetap di Türkiye (Pasal 15 ayat (2) P3B). Indonesia tetap mengenakan pajak atas gaji itu dan mengkreditkan pajak Türkiye, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas gaji itu.
Saya WNI dan pindah ke Türkiye. Apakah saya masih membayar pajak di Indonesia?
Sampai DJP menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri, DJP tetap memperlakukan Anda sebagai residen. Untuk surat itu Anda memerlukan, antara lain, surat keterangan residen berbahasa Inggris dari kantor pajak Türkiye. Jika Anda menetap di Türkiye mulai 2026 setelah tiga tahun tanpa domisili atau kewajiban pajak di sana, penghasilan dari luar Türkiye dibebaskan di Türkiye selama 20 tahun; Indonesia tetap mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari Indonesia.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- Pasal 3 GVK (Undang-Undang Pajak Penghasilan Türkiye No. 193) — Orang yang menetap di Türkiye, serta warga negara Türkiye yang tinggal di luar negeri karena terikat pada kantor atau lembaga publik Türkiye atau pada organisasi atau perusahaan yang berkantor pusat di Türkiye dan berada di luar negeri untuk urusannya, dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh di dalam dan di luar Türkiye (kewajiban pajak penuh). Golongan kedua tidak dikenai pajak lagi atas penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan atau pajak serupa di negara tempat mereka berada.
- Komunike Umum Pajak Penghasilan No. 210 (Resmî Gazete 06.03.1998, No. 23278) — Panduan GİB tentang Penghasilan Sewa bagi Wajib Pajak Terbatas (Februari 2025, Publikasi No. 553) — Warga negara Türkiye yang telah tinggal di luar negeri lebih dari enam bulan dengan izin kerja atau izin tinggal dikenai pajak sebagai wajib pajak terbatas (nonresiden) atas penghasilan mereka dari Türkiye; mereka yang berada di luar negeri dalam dinas badan publik Türkiye atau perusahaan yang berkantor pusat di Türkiye dikecualikan dari aturan ini.
- Ketetapan (özelge) GİB — Direktorat Kantor Pajak Balıkesir, 19.09.2013, B.07.1.GİB.4.10.15.01-125[10-2013/849]-88 — Dengan merujuk Komunike No. 210: domisili warga negara Türkiye yang telah tinggal di luar negeri lebih dari enam bulan dengan izin kerja atau izin tinggal diterima berada di negara tempat mereka tinggal, dan mereka dikenai pajak sebagai wajib pajak terbatas; mereka yang kembali secara permanen atau berada di Türkiye lebih dari enam bulan dalam satu tahun kalender menjadi wajib pajak penuh.
- Pasal 4 GVK — Yang dianggap menetap di Türkiye adalah: 1) orang yang domisilinya di Türkiye (domisili menurut Pasal 19 dan seterusnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Türkiye); 2) orang yang tinggal di Türkiye secara terus-menerus lebih dari enam bulan dalam satu tahun kalender — kepergian sementara tidak memutus masa tinggal itu.
- Pasal 19–20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Türkiye (Türk Medeni Kanunu, UU No. 4721) — Domisili adalah tempat seseorang tinggal dengan niat untuk menetap secara permanen; tidak seorang pun dapat memiliki lebih dari satu domisili pada saat yang sama. Domisili hanya berubah setelah domisili baru diperoleh; orang yang telah meninggalkan domisilinya di luar negeri dan belum memperoleh domisili di Türkiye dianggap berdomisili di tempat ia tinggal saat ini.
- Pasal 5 GVK — Pengusaha, ilmuwan, tenaga ahli, pejabat, wartawan dan orang serupa yang datang untuk tugas atau pekerjaan tertentu yang bersifat sementara, orang asing yang datang untuk belajar, berobat, beristirahat atau berwisata, serta orang yang berada di Türkiye karena alasan di luar kehendaknya seperti penahanan, pemenjaraan atau sakit tidak dianggap menetap di Türkiye walaupun mereka tinggal lebih dari enam bulan.
- Pasal 6 GVK — Orang pribadi yang tidak menetap di Türkiye hanya dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh di Türkiye (kewajiban pajak terbatas).
- Pasal 7/3-a dan paragraf terakhir GVK — Bagi wajib pajak terbatas, gaji dianggap diperoleh di Türkiye jika pekerjaan dilakukan di Türkiye atau «dinilai» di Türkiye — yaitu dibayar di Türkiye atau, jika dibayar di luar negeri, dicatat dalam pembukuan pembayar di Türkiye (atau orang yang atas namanya pembayaran dilakukan) atau dikurangkan dari labanya.
- P3B Indonesia–Türkiye (Jakarta, 25.02.1997) beserta Protokol — Ditandatangani di Jakarta pada 25.02.1997 dalam bahasa Indonesia, Turki dan Inggris, ketiganya sama otentik; jika terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku. Berlaku 06.03.2000 (tanggal pemberitahuan terakhir, Pasal 27 ayat (1)), efektif mulai 01.01.2001. MLI tidak berlaku: Türkiye menandatangani MLI tetapi belum meratifikasinya.
- Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Türkiye (1997) — Orang pribadi yang menjadi penduduk kedua Negara: (a) dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika di kedua Negara — Negara tempat hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital); (b) jika pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara — Negara tempat ia biasa berdiam; (c) jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya — Negara yang ia menjadi warga negaranya; (d) jika ia warga negara kedua Negara atau bukan warga negara keduanya — pejabat yang berwenang menyelesaikannya dengan persetujuan bersama (prosedur Pasal 24). Huruf (c)–(d) terdapat dalam naskah bahasa Inggris dan Turki; naskah bahasa Indonesia di laman DJP langsung beralih ke persetujuan bersama, tetapi jika terdapat perbedaan, naskah bahasa Inggris yang berlaku. MLI tidak berlaku bagi P3B ini.
- DJP — tabel «Tax Treaty dan Multilateral Instrument» — Daftar resmi P3B Indonesia dengan tanggal penandatanganan, tanggal berlaku, tanggal efektif dan status MLI untuk setiap P3B.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 15 ayat (2) P3B Indonesia–Türkiye (1997) — Imbalan yang diterima penduduk suatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan di Negara lainnya hanya dikenai pajak di Negara pertama apabila: (a) penerima berada di Negara lainnya itu tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan; (b) imbalan dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lainnya itu; dan (c) imbalan tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Negara lainnya itu.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 22 P3B Indonesia–Türkiye (1997) (penghindaran pajak berganda) — Bagi penduduk Indonesia: pajak yang dibayar di Türkiye menurut P3B atas penghasilan dari Türkiye dapat dikreditkan terhadap pajak Indonesia, paling banyak sebesar pajak Indonesia atas penghasilan itu. Bagi penduduk Türkiye: penghasilan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Indonesia dibebaskan dari pajak Türkiye, tetapi diperhitungkan dalam menentukan tarif atas penghasilan lainnya; atas dividen, bunga, royalti (Pasal 10–12) dan keuntungan menurut Pasal 13 ayat (4), Türkiye mengurangkan pajak yang dibayar di Indonesia, paling banyak sebesar pajak Türkiye atas penghasilan itu. Urutan ayat Pasal 22 berbeda antara naskah bahasa Indonesia dan naskah bahasa Inggris.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 6, 10–13 P3B Indonesia–Türkiye (1997) — Pajak di Negara sumber paling tinggi: dividen 10% (perseroan yang memiliki langsung paling sedikit 25% modal) atau 15%; bunga 10% (bunga kepada pemerintah, bank sentral dan Eximbank Türkiye dibebaskan); royalti 10%. Penghasilan dan keuntungan dari harta tak gerak dapat dikenai pajak di Negara letak harta (Pasal 6, 13 ayat (1)); keuntungan dari pengalihan harta lainnya hanya dikenai pajak di Negara tempat pengalih menjadi penduduk, tetapi jika jangka waktu antara perolehan dan pengalihan tidak lebih dari satu tahun, Negara sumber juga dapat mengenakan pajak (Pasal 13 ayat (4)).
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 123 GVK — Pajak serupa yang dibayar di luar negeri oleh wajib pajak penuh atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri dikurangkan dari pajak penghasilan Türkiye yang jatuh pada penghasilan itu; kelebihannya tidak diperhitungkan. Syaratnya: pajak itu adalah pajak pribadi atas penghasilan, dan pembayarannya dibuktikan dengan dokumen dari otoritas yang berwenang yang disahkan oleh kedutaan besar atau konsulat Türkiye di negara itu. Jika dokumen terlambat diterima, pajak atas penghasilan luar negeri itu ditangguhkan selama satu tahun.
- Pasal 20/D mükerrer GVK (UU No. 7582, Pasal 4, Resmî Gazete 04.06.2026) — Penghasilan yang diperoleh di luar Türkiye oleh orang pribadi yang dalam tiga tahun kalender terakhir sebelum menetap tidak memiliki domisili maupun kewajiban pajak di Türkiye dikecualikan selama dua puluh tahun; penghasilan itu tidak dilaporkan, biaya yang terkait tidak dapat dikurangkan dan pajak luar negeri atasnya tidak dapat dikreditkan.
- GİB — surat keterangan residen (mukimlik belgesi) dan daftar P3B Türkiye — Daftar P3B yang dibuat Türkiye beserta naskah bahasa Turki; surat keterangan residen (mukimlik belgesi) diterbitkan oleh kantor pajak (vergi dairesi) untuk tahun kalender saat Anda menetap di Türkiye.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Türkiye (1997) — Pensiun dan imbalan serupa yang dibayarkan kepada penduduk suatu Negara dari sumber di Negara lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa di masa lampau di Negara lainnya itu, serta anuitas dari sumber itu, dapat dikenai pajak di Negara lainnya itu (Pasal 18 ayat (1); naskah bahasa Inggris yang berlaku berbunyi «may be taxed», naskah bahasa Indonesia «hanya akan dikenakan pajak»); pensiun dan pembayaran yang dilakukan suatu Negara berkenaan dengan asuransi kecelakaan perseorangan dapat dikenai pajak di Negara itu (ayat (2)). Imbalan selain pensiun yang dibayarkan oleh suatu Negara atas jasa kepada Negara itu hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali jasa diberikan di Negara lainnya oleh penduduknya yang menjadi warga negaranya atau yang tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu (Pasal 19 ayat (1)); pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara Negara lainnya (Pasal 19 ayat (2)).
- Pasal 23/13 dan 23/19 GVK — Pensiun hari tua, cacat, janda/duda dan anak yatim yang dibayarkan oleh lembaga jaminan sosial asing dikecualikan dari pajak; demikian pula upah yang dibayarkan dari laba luar negeri kepada orang yang bekerja di luar negeri dalam jasa konstruksi, perbaikan, instalasi dan teknik.
- Pasal 20 P3B Indonesia–Türkiye (1997) — Pembayaran untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan yang diterima siswa atau peserta latihan usaha yang menjadi warga negara suatu Negara dan berada di Negara lainnya semata-mata untuk pendidikan atau pelatihan tidak dikenai pajak di Negara lainnya itu, sepanjang berasal dari luar Negara itu (ayat 1). Imbalan guru atau instruktur yang menjadi warga negara suatu Negara dan berada di Negara lainnya terutama untuk mengajar atau melakukan penelitian ilmiah paling lama dua tahun berturut-turut dibebaskan di Negara lainnya itu, asalkan berasal dari luar Negara itu (ayat 2). Imbalan siswa atau peserta latihan yang menjadi warga negara suatu Negara dari pekerjaan di Negara lainnya paling lama 183 hari dalam satu tahun takwim untuk memperoleh pengalaman praktis tidak dikenai pajak di sana (ayat 3).
- Pasal 3 ayat (1) UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Tidak termasuk subjek pajak: pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI, tidak menerima penghasilan lain di Indonesia di luar jabatannya, dan ada perlakuan timbal balik; serta pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Türkiye (ÇSGB) — daftar perjanjian bilateral (jaminan sosial, ketenagakerjaan dan kerja sama) — Indonesia tidak tercantum dalam tabel perjanjian jaminan sosial Türkiye; Indonesia hanya tercantum dalam daftar perjanjian kerja sama (ditandatangani dan berlaku 22.11.2023). Dibaca 13.11.2026.
- Pasal 6 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 tentang BPJS — Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Pasal 14); pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS (Pasal 15 ayat (1)). BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (Pasal 6 ayat (2)).
- Pasal 1 UU No. 3201 Türkiye — Masa kepesertaan jaminan sosial warga negara Türkiye di luar negeri setelah usia 18 tahun yang dibuktikan dengan dokumen dapat, atas permintaan, diperhitungkan dalam jaminan sosial Türkiye dengan cara membayar iuran (borçlanma).
- Pasal 103 GVK; Komunike Umum Pajak Penghasilan (Gelir Vergisi Genel Tebliği) No. 332 (Resmî Gazete 31.12.2025, No. 33124, mükerrer ke-5) — Tarif 2026: sampai TRY 190.000 — 15%; sampai TRY 400.000 — 20%; sampai TRY 1.000.000 (untuk gaji: TRY 1.500.000) — 27%; sampai TRY 5.300.000 — 35%; di atasnya — 40%.
- Pasal 86 GVK — Wajib pajak penuh tidak perlu menyampaikan SPT tahunan atas gaji dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak sampai jumlah lapisan keempat. Wajib pajak terbatas tidak perlu menyampaikan SPT atas gaji, imbalan profesional, penghasilan dari harta gerak dan tak gerak serta penghasilan lain yang seluruhnya telah dikenai pemotongan pajak di Türkiye.
- Pasal 92 GVK — SPT tahunan disampaikan pada bulan Maret tahun berikutnya (diperpanjang sampai hari terakhir bulan Maret oleh Surat Edaran VUK No. 115) kepada kantor pajak yang berwenang; orang yang meninggalkan negara dalam tahun berjalan menyampaikannya dalam 15 hari sebelum keberangkatan.
- Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Türkiye (1997) — Ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Türkiye (1997) — Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat ia biasa berdiam.
- Pasal 4 ayat (2) huruf c–d P3B Indonesia–Türkiye (1997) — Jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya, ia dianggap penduduk Negara yang ia menjadi warga negaranya (c); jika ia warga negara kedua Negara atau bukan warga negara keduanya, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama (d; prosedur Pasal 24). Huruf (c)–(d) diambil dari naskah bahasa Inggris, yang berlaku jika terdapat perbedaan antara naskah-naskah P3B; naskah bahasa Indonesia di laman DJP tidak memuat kriteria kewarganegaraan.
Putusan pengadilan
- Danıştay (Dewan Negara Türkiye), Kamar ke-4, E. 2021/8176, K. 2022/8419, 19/12/2022 — Dalam perkara PPN (Pasal 13/i UU PPN Türkiye — penjualan tempat tinggal kepada orang asing), Kamar menilai syarat «tidak menetap di Türkiye» menurut Pasal 4 dan 5 GVK: syarat itu harus dipenuhi pada tanggal penjualan; surat keterangan kantor pajak bahwa pembeli tidak menetap hanyalah alat bukti, dan memperolehnya setelah penjualan tidak menghalangi pembebasan bagi pembeli yang membuktikan syarat-syaratnya. Putusan ini mengenai PPN, tetapi menerapkan kriteria menetap dalam pajak penghasilan.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab