Residen pajak Rumania atau Indonesia?
Rumania menganggap Anda residen jika Anda berdomisili di Rumania (alamat dalam kartu identitas Rumania), pusat kepentingan vital Anda berada di sana, atau Anda berada di Rumania lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan berturut-turut yang berakhir dalam tahun itu — satu syarat sudah cukup (art. 7 pct. 28 Kode Fiskal). Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai memperoleh surat keterangan DJP. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Rumania 1996 menentukan: tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam, lalu persetujuan bersama — tanpa kriteria kewarganegaraan. Kedua negara menghindari pajak berganda dengan kredit (Pasal 24).
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Rumania dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Rumania menganggap Anda sebagai residen pajak
Kriteria pertama Kode Fiskal adalah domisili di Rumania — alamat yang dinyatakan sebagai tempat tinggal utama dan tercatat dalam kartu identitas Rumania. Kriteria ini bersifat formal: domisili tetap ada selama Anda tinggal di luar negeri sampai Anda secara resmi menetapkan domisili di luar negeri.
Walaupun tidak berdomisili di Rumania, Anda residen jika pusat kepentingan vital Anda — keluarga, pekerjaan, usaha, harta — berada di Rumania.
Ambang ini diperiksa dalam setiap periode 12 bulan berturut-turut yang berakhir dalam tahun yang dipilih, bukan hanya dalam tahun kalender; Anda harus melebihi 183 hari (184 hari atau lebih).
Warga negara Rumania yang bekerja di luar negeri sebagai pejabat atau pegawai Negara Rumania adalah residen tanpa memandang jumlah hari di luar negeri.
- Anda berdomisili di Rumania — Anda residen pajak Rumania (art. 7 pct. 28 huruf a Kode Fiskal) dan terutang pajak atas penghasilan dari semua sumber, di Rumania maupun di luar negeri. Jika Anda pindah ke negara yang memiliki perjanjian dengan Rumania, seperti Indonesia, Anda tetap residen sampai tanggal perubahan residensi, yang Anda buktikan dengan kuesioner keberangkatan dan sertifikat residensi dari negara lain itu (art. 59 ayat (5)).
- Pusat kepentingan vital Anda berada di Rumania — Anda residen pajak Rumania (art. 7 pct. 28 huruf b Kode Fiskal) dan terutang pajak atas penghasilan dari semua sumber. Kesimpulan ini bergantung pada penilaian ANAF atas keseluruhan hubungan pribadi dan ekonomi Anda.
- Anda berada di Rumania lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan yang berakhir dalam tahun ini — Anda residen pajak Rumania (art. 7 pct. 28 huruf c Kode Fiskal) dan dikenai pajak atas penghasilan dari semua sumber sejak hari pertama kedatangan (art. 59 ayat (2^1)). Jika negara yang memiliki perjanjian dengan Rumania juga menganggap Anda residennya, residensi ganda diselesaikan menurut perjanjian (art. 1 ayat (3)), dan residensi di negara lain itu dibuktikan dengan sertifikat residensi pajak (art. 59 ayat (6)).
- Anda warga negara Rumania yang bekerja di luar negeri sebagai pejabat atau pegawai Negara Rumania — Anda residen pajak Rumania (art. 7 pct. 28 huruf d Kode Fiskal), berapa pun jumlah hari Anda di luar negeri.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda tidak berdomisili di Rumania, pusat kepentingan vital Anda tidak berada di sana dan Anda tidak melebihi 183 hari dalam 12 bulan — Anda nonresiden Rumania. Rumania hanya mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari Rumania (misalnya gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Rumania atau sewa harta di Rumania).
- Secara formal Anda tidak memenuhi satu pun kriteria residensi Rumania, tetapi tidak jelas di mana pusat kepentingan vital Anda. ANAF dapat menganggapnya berada di Rumania — dan Anda menjadi residen. Simpan bukti tentang keluarga, tempat tinggal, pekerjaan dan harta Anda di negara lain.
Di mana ketentuan Rumania berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Residen di kedua negara: Pasal 4 ayat (2) P3B, tanpa kriteria kewarganegaraan. Indonesia dan Rumania sama-sama menganggap Anda residen menurut hukum masing-masing. Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Rumania menentukan secara berurutan: tempat tinggal tetap yang tersedia bagi Anda; jika ada di kedua negara — pusat kepentingan vital (hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat); jika pusat itu tidak dapat ditentukan, atau tidak ada tempat tinggal tetap di kedua negara — negara tempat Anda biasanya berdiam. Berbeda dengan Model OECD, P3B ini tidak menguji kewarganegaraan: jika Anda biasanya berdiam di kedua negara atau tidak di keduanya, pejabat yang berwenang menyelesaikannya melalui persetujuan bersama (Pasal 26). Indonesia sendiri menyerahkan penentuan status dalam keadaan ini kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025).
- Pertentangan: domisili di Rumania mempertahankan status residen Rumania. Rumania menganggap Anda residen selama domisili Anda — alamat dalam kartu identitas Rumania — berada di Rumania, walaupun Anda tinggal dan bekerja di Indonesia; status itu baru berakhir jika Anda secara resmi menetapkan domisili di luar negeri (paspor Rumania dengan domisili di luar negeri) atau membuktikan perubahan residensi dengan kuesioner keberangkatan dan sertifikat residensi Indonesia (art. 59 ayat (5) Kode Fiskal). Indonesia tidak mengenal kriteria domisili formal seperti itu: yang dinilai adalah tempat tinggal, pusat kegiatan utama, niat dan jumlah hari. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B menentukan: tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam, kemudian persetujuan bersama. Sertifikat residensi Indonesia adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diminta melalui Coretax.
- Pertentangan: pusat kepentingan vital di Rumania. Tanpa domisili di Rumania dan dengan kurang dari 184 hari, hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat dengan Rumania (keluarga, pemberi kerja Rumania, usaha, harta tak gerak, rekening bank) tetap menjadikan Anda residen Rumania (art. 7 pct. 6 dan pct. 28 huruf b Kode Fiskal); ANAF menilainya secara keseluruhan dengan mengutamakan hubungan pribadi. Indonesia mengenal kriteria serupa — pusat kegiatan utama di Indonesia (Pasal 4 PER-23/PJ/2025) — sehingga kedua negara dapat mengklaim pusat kepentingan Anda. Jika keduanya menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan; pusat kepentingan vital menjadi kriteria P3B jika Anda mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara, jadi bukti yang sama penting di kedua tingkat.
- Pertentangan: lebih dari 183 hari di Rumania dalam 12 bulan. Lebih dari 183 hari di Rumania dalam periode 12 bulan berturut-turut yang berakhir dalam tahun itu menjadikan Anda residen Rumania sejak hari pertama kedatangan (art. 7 pct. 28 huruf c, art. 59 ayat (2^1) Kode Fiskal). Indonesia juga menghitung lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, tetapi hari di Indonesia; pada tahun pindah Anda dapat menjadi residen kedua negara sekaligus. Tempat tinggal tetap yang hanya tersedia di Indonesia tetap menjadikan Anda penduduk Indonesia menurut Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B; Rumania kemudian hanya dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari Rumania, misalnya gaji untuk pekerjaan di Rumania di luar batas Pasal 16 ayat (2). Dalam 30 hari setelah mencapai 183 hari kehadiran, sampaikan kuesioner kedatangan kepada ANAF (OMFP 1099/2016).
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Indonesia–Rumania 1996, dengan MLI sejak 2024. Antara Indonesia dan Rumania berlaku Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang ditandatangani di Jakarta pada 03.07.1996, berlaku sejak 13.01.1999 dan diterapkan atas penghasilan sejak 01.01.2000. Sejak 01.01.2024 P3B ini dilengkapi Konvensi Multilateral (MLI): uji tujuan utama (PPT) dan batas waktu tiga tahun untuk prosedur persetujuan bersama; aturan penentuan residensi orang pribadi (Pasal 4 ayat (2)) tidak berubah. Gaji: Pasal 16 (183 hari dalam masa 12 bulan sejak hari pertama kedatangan); pekerjaan bebas: Pasal 15 (tempat tetap atau lebih dari 120 hari dalam 12 bulan); dividen paling tinggi 15% (12,5% bagi perseroan dengan paling sedikit 25% modal), bunga 12,5%, royalti 12,5% atau 15%; pensiun: Pasal 19; penghindaran pajak berganda: Pasal 24 (kredit di kedua negara); prosedur persetujuan bersama: Pasal 26. Teks bahasa Rumania, Indonesia dan Inggris sama-sama otentik; jika ada perbedaan penafsiran, teks bahasa Inggris yang berlaku.
- Cara menghitung hari: tiga periode 12 bulan yang berbeda. Indonesia menghitung lebih dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, dan setiap bagian dari hari dihitung satu hari. Rumania menganggap Anda residen dengan lebih dari 183 hari di Rumania dalam periode 12 bulan berturut-turut mana pun yang berakhir dalam tahun kalender, dengan menghitung hari kedatangan dan keberangkatan — atau karena domisili atau pusat kepentingan vital tanpa memandang jumlah hari. Aturan gaji dalam Pasal 16 ayat (2) P3B menghitung 183 hari dalam masa 12 bulan sejak hari pertama kedatangan. Periksa setiap periode 12 bulan, bukan hanya tahun kalender, dan simpan cap paspor atau tiket.
- Bekerja di Rumania sebagai penduduk Indonesia: 183 hari dalam 12 bulan (Pasal 16 ayat (2)). Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan secara fisik di Rumania adalah penghasilan bersumber Rumania. Jika menurut P3B Anda penduduk Indonesia, Rumania tidak mengenakan pajak atas gaji itu hanya jika ketiga syarat Pasal 16 ayat (2) terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Rumania dalam masa 12 bulan yang dihitung sejak hari pertama kedatangan, pemberi kerja bukan penduduk Rumania, dan gaji tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Rumania. Jika tidak, Rumania memotong pajak penghasilan 10% (serta iuran sosial menurut aturan Rumania) atas gaji untuk hari kerja di Rumania. Di Indonesia gaji itu tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan dari luar negeri, dan pajak Rumania dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas gaji itu (Pasal 24 UU PPh; Pasal 24 ayat (2) P3B); jika PPh Indonesia atas gaji itu lebih tinggi, selisihnya dibayar di Indonesia.
- Bekerja di Indonesia sebagai penduduk Rumania. Jika menurut P3B Anda penduduk Rumania dan bekerja secara fisik di Indonesia, Indonesia mengenakan pajak atas gaji untuk pekerjaan itu sebagai subjek pajak luar negeri: pemberi kerja atau pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Pasal 16 ayat (2) P3B membebaskan penugasan singkat: Indonesia tidak mengenakan pajak jika Anda berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan sejak kedatangan, pemberi kerja bukan penduduk Indonesia dan gaji tidak menjadi beban bentuk usaha tetap di Indonesia — untuk itu serahkan Formulir DGT kepada pembayar. Pajak Indonesia dikurangkan dari pajak Rumania (Pasal 24 ayat (3) P3B; art. 131 Kode Fiskal), tetapi paling banyak sebesar pajak Rumania 10% atas penghasilan itu, sehingga sebagian PPh Pasal 26 sebesar 20% dapat tidak terkreditkan.
- Cara Indonesia dan Rumania menghindari pajak berganda. Jika Indonesia negara residen Anda menurut P3B, Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Rumania paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, dihitung per negara sumber (Pasal 24 UU PPh; Pasal 24 ayat (2) P3B). Jika Rumania negara residen Anda, Rumania mengurangkan pajak yang dibayar di Indonesia paling banyak sebesar pajak Rumania atas penghasilan itu, dihitung per negara dan per jenis penghasilan (Pasal 24 ayat (3) P3B; art. 131 Kode Fiskal). P3B membatasi pajak di negara sumber: dividen 15% (12,5% bagi perseroan dengan paling sedikit 25% modal), bunga 12,5%, royalti 12,5% atau 15%. Karena tarif umum Rumania 10%, pengurangan di Rumania atas PPh Indonesia yang dipotong dengan tarif P3B sering terbatas. Dalam teks P3B berbahasa Rumania urutan ayat 2 dan 3 Pasal 24 terbalik.
- Pensiun dan jabatan pemerintah. Pensiun dan pembayaran tahunan dari sumber di satu negara untuk pekerjaan atau jasa di masa lalu di negara itu dapat dikenai pajak di negara sumber (Pasal 19 ayat (1) P3B); negara residen penerima juga dapat mengenakan pajak dan memberikan kredit menurut Pasal 24. Pensiun yang dibayarkan oleh Negara atau dari dana yang dibentuknya atas jasa kepada Negara itu hanya dikenai pajak di Negara yang membayar, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara negara lainnya (Pasal 20 ayat (2)). Gaji pegawai pemerintah hanya dikenai pajak di Negara yang membayar, kecuali jasa diberikan di negara lain oleh penduduknya yang merupakan warga negaranya atau tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu (Pasal 20 ayat (1)).
- Pejabat Negara Rumania yang ditempatkan di luar negeri. Warga negara Rumania yang bekerja di luar negeri sebagai pejabat atau pegawai Negara Rumania adalah residen Rumania tanpa memandang jumlah hari di luar negeri (art. 7 pct. 28 huruf d Kode Fiskal). Imbalan yang dibayarkan Negara Rumania atas jasa kepadanya pada umumnya hanya dikenai pajak di Rumania; imbalan itu hanya dikenai pajak di Indonesia jika jasa diberikan di Indonesia oleh penduduk Indonesia yang merupakan WNI atau tidak menjadi penduduk Indonesia semata-mata untuk memberikan jasa itu (Pasal 20 ayat (1) P3B). Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat asing yang bukan WNI tidak termasuk subjek pajak Indonesia (Pasal 3 UU PPh).
- Tahun pindah: Rumania dan Indonesia sama-sama membagi tahun. Orang tanpa domisili di Rumania menjadi residen Rumania sejak hari kedatangan (kriteria 183 hari) atau sejak tanggal yang dinyatakan sebagai saat pusat kepentingan vital berpindah, dan tetap residen sampai keberangkatan (art. 59 ayat (2), (2^1) dan (4) Kode Fiskal); orang yang berdomisili di Rumania tetap residen sampai tanggal perubahan residensi dibuktikan (art. 59 ayat (5)). Indonesia juga membagi tahun: kewajiban pajak subjektif residen dimulai pada saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan bagian tahun itu menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh). Tanggal yang dipakai kedua negara dapat berbeda; untuk periode yang tumpang tindih, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
- WNI yang pindah ke Rumania: kuesioner ANAF dan sertifikat residensi untuk DJP. Di Rumania, dalam 30 hari setelah mencapai 183 hari kehadiran, sampaikan kuesioner kedatangan kepada ANAF (OMFP 1099/2016); atas permintaan, ANAF menerbitkan sertifikat residensi pajak (certificat de rezidență fiscală). Sertifikat itu, dalam bahasa Inggris, adalah surat keterangan domisili dari negara lain yang Anda lampirkan pada permohonan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri kepada DJP; periode berlakunya harus berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan (PER-23/PJ/2025). Sampai surat DJP terbit, Indonesia tetap memperlakukan Anda sebagai residen, dan jika Rumania juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan negara residen Anda (Pasal 11 PER-23/PJ/2025).
- Sertifikat residensi dan tarif P3B. Untuk memperoleh manfaat P3B di Rumania — misalnya tarif pemotongan yang lebih rendah atas dividen, bunga atau royalti dari Rumania — serahkan kepada pembayar di Rumania sertifikat residensi Indonesia: Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan secara elektronik melalui Coretax (PMK 112/2025). Sertifikat berlaku untuk tahun penerbitannya, dan tarif Rumania tidak boleh melebihi tarif P3B (art. 59 ayat (6) dan art. 230 ayat (1) Kode Fiskal). Sebaliknya, jika Anda penduduk Rumania yang menerima penghasilan dari Indonesia, serahkan kepada pembayar di Indonesia Formulir DGT yang disahkan ANAF atau dilampiri sertifikat residensi Rumania berbahasa Inggris; ANAF menerbitkan sertifikat residensi atas permintaan (OMFP 1099/2016, art. 13 ayat (3)).
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Jakarta, 3 Juli 1996), sebagaimana diubah oleh Konvensi Multilateral (MLI). Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Rumania
- rezident fiscal
- residen pajak Rumania — memenuhi paling sedikit satu syarat art. 7 pct. 28 Kode Fiskal dan dikenai pajak 10% atas penghasilan dari seluruh dunia
- domiciliu
- domisili — alamat tempat tinggal utama yang tercatat dalam kartu identitas Rumania; cukup untuk menjadi residen
- centrul intereselor vitale
- pusat kepentingan vital — keluarga, pemberi kerja Rumania, usaha, harta tak gerak dan rekening bank; ANAF mengutamakan hubungan pribadi
- chestionarul la sosire
- kuesioner kedatangan yang disampaikan kepada ANAF dalam 30 hari setelah mencapai 183 hari kehadiran
- certificat de rezidență fiscală
- sertifikat residensi pajak Rumania dari ANAF; dalam bahasa Inggris dipakai sebagai surat keterangan domisili untuk DJP
- Declarația unică
- SPT tunggal tahunan untuk pajak penghasilan dan iuran sosial, paling lambat 25 Mei tahun berikutnya
Pertanyaan
Saya tinggal di Indonesia, tetapi alamat dalam kartu identitas Rumania saya masih di Rumania. Apakah saya residen Rumania?
Ya — Rumania menganggap Anda residen sampai Anda secara resmi menetapkan domisili di luar negeri atau membuktikan perubahan residensi dengan kuesioner keberangkatan dan Surat Keterangan Domisili (SKD) Indonesia. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan; dengan tempat tinggal tetap hanya di Indonesia, Anda penduduk Indonesia menurut P3B.
Kapan Rumania mengenakan pajak atas gaji saya jika saya penduduk Indonesia?
Gaji untuk pekerjaan di Rumania dikenai pajak di sana (10%), kecuali Anda berada di Rumania tidak lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan sejak hari pertama kedatangan, pemberi kerja bukan penduduk Rumania dan gaji tidak menjadi beban bentuk usaha tetap di Rumania (Pasal 16 ayat (2) P3B). Di Indonesia gaji itu dilaporkan dalam SPT Tahunan dan pajak Rumania dikreditkan menurut Pasal 24 UU PPh.
Bagaimana pajak berganda dihindari antara Indonesia dan Rumania?
Kedua negara memakai kredit: residen Indonesia mengkreditkan pajak Rumania paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 24 ayat (2) P3B), dan residen Rumania mengurangkan pajak Indonesia paling banyak sebesar pajak Rumania atas penghasilan itu (Pasal 24 ayat (3)). Pajak di negara sumber dibatasi: dividen 15% (12,5%), bunga 12,5%, royalti 12,5% atau 15%.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- art. 7 pct. 28 Kode Fiskal Rumania (Codul fiscal, Legea nr. 227/2015) — Orang pribadi residen adalah setiap orang yang memenuhi paling sedikit satu dari syarat berikut: (a) berdomisili di Rumania; (b) pusat kepentingan vitalnya berada di Rumania; (c) berada di Rumania selama satu atau beberapa periode yang seluruhnya melebihi 183 hari dalam periode 12 bulan berturut-turut mana pun yang berakhir dalam tahun kalender yang bersangkutan; (d) warga negara Rumania yang bekerja di luar negeri sebagai pejabat atau pegawai Rumania di negara asing.
- Guvernul României, Punct de vedere privind propunerea legislativă Bp. 89/2021 (Senat, L123/2021) — redă art. 87 și art. 91 alin. (1) din Codul civil (Legea nr. 287/2009, republicată) — Pandangan Pemerintah Rumania yang mengutip Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rumania: domisili orang pribadi adalah tempat yang ia nyatakan sebagai tempat tinggal utamanya (art. 87); domisili dan tempat kediaman dibuktikan dengan catatan dalam kartu identitas (art. 91 ayat (1)).
- art. 34 Undang-Undang Rumania No. 248/2005 tentang kebebasan bergerak warga negara Rumania di luar negeri — Warga negara Rumania yang telah menetapkan domisili di luar negeri dapat meminta paspor biasa yang mencantumkan negara domisilinya; saat kembali ke Rumania, catatan domisili di luar negeri dibatalkan (art. 36).
- art. 7 pct. 6 Kode Fiskal Rumania — Pusat kepentingan vital adalah tempat yang dengannya hubungan pribadi dan ekonomi seseorang lebih erat. Hubungan pribadi: keluarga (suami atau istri, anak, tanggungan), keanggotaan organisasi amal atau keagamaan, kegiatan budaya. Hubungan ekonomi: pekerjaan pada pemberi kerja Rumania, kegiatan usaha di Rumania, harta tak gerak dan rekening bank di Rumania, dan sebagainya.
- ANAF — Direktorat Regional Cluj, catatan informasi tentang residensi pajak orang pribadi (18.06.2026) — Status residen timbul jika paling sedikit satu dari empat syarat dipenuhi; pusat kepentingan vital dinilai secara keseluruhan dengan mengutamakan hubungan pribadi; ambang 183 hari diperiksa dalam setiap periode 12 bulan bergulir yang berakhir dalam tahun yang bersangkutan, dan hari kedatangan serta keberangkatan biasanya dihitung.
- art. 59 ayat (2), (2^1) dan (3) Kode Fiskal Rumania — Nonresiden yang menjadi residen karena pusat kepentingan vital (art. 7 pct. 28 huruf b) terutang pajak atas penghasilan dari semua sumber sejak hari pertama ia menyatakan bahwa pusat itu berada di Rumania (ayat 2); yang menjadi residen karena melebihi 183 hari (huruf c) — sejak hari pertama kedatangan di Rumania (ayat 2^1). Ayat 3: orang yang membuktikan bahwa ia residen negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku dengan Rumania dikecualikan dari ayat 2.
- art. 59 ayat (1) Kode Fiskal Rumania — Pajak penghasilan dikenakan kepada: residen Rumania yang berdomisili di Rumania — atas penghasilan dari sumber mana pun, di dalam dan di luar Rumania; residen lainnya — atas penghasilan dari sumber mana pun sejak tanggal menjadi residen; nonresiden — hanya atas penghasilan dari Rumania (bentuk usaha tetap, pekerjaan dalam hubungan kerja di Rumania, penghasilan lain dari Rumania).
- art. 59 ayat (5) Kode Fiskal Rumania — Residen Rumania yang berdomisili di Rumania dan membuktikan perubahan residensi ke negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Rumania tetap terutang pajak atas penghasilan dari semua sumber sampai tanggal perubahan itu; ia menyampaikan kuesioner keberangkatan 30 hari sebelumnya dan membuktikan residensi pajaknya di negara lain.
- art. 1 ayat (3) Kode Fiskal Rumania — Jika suatu ketentuan Kode Fiskal bertentangan dengan ketentuan perjanjian yang Rumania menjadi pihak di dalamnya, yang berlaku adalah ketentuan perjanjian.
- art. 59 ayat (6) Kode Fiskal Rumania — Residen negara yang memiliki perjanjian dengan Rumania membuktikan residensi pajaknya dengan sertifikat residensi yang diterbitkan otoritas pajak yang berwenang di negara asing itu (atau otoritas lain yang berwenang mengesahkan residensi); sertifikat berlaku untuk tahun penerbitannya.
- Perintah Menteri Keuangan Publik Rumania No. 1099/2016 (Monitorul Oficial No. 577, 29.07.2016) — Menetapkan kuesioner kedatangan (lampiran 1), kuesioner keberangkatan (lampiran 2) dan pemberitahuan ANAF (lampiran 3 dan 4). Kuesioner kedatangan disampaikan dalam 30 hari setelah 183 hari kehadiran tercapai (art. 14); kuesioner keberangkatan — 30 hari sebelum berangkat (art. 19); ANAF menjawab masing-masing dalam 30 dan 15 hari. Urutan kriteria untuk residensi ganda: domisili atau tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa tinggal, kewarganegaraan, prosedur persetujuan bersama (art. 9), dengan Komentar OECD atas Pasal 4 (art. 10). Sertifikat residensi diterbitkan atas permintaan (art. 13 ayat (3)).
- art. 7 pct. 27 Kode Fiskal Rumania — Orang pribadi nonresiden adalah orang yang tidak memenuhi syarat pct. 28, serta warga negara asing yang berstatus diplomatik atau konsuler di Rumania, pejabat atau pegawai asing organisasi internasional yang terdaftar di Rumania atau pegawai negara asing di Rumania, dan anggota keluarga mereka.
- P3B Indonesia–Rumania (Jakarta, 03.07.1996) — teks bahasa Indonesia dan Inggris di laman DJP — Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Jakarta pada 03.07.1996 dalam bahasa Rumania, Indonesia dan Inggris, ketiganya sama-sama otentik; jika ada perbedaan penafsiran, teks bahasa Inggris yang berlaku. Berlaku pada pertukaran piagam ratifikasi (13.01.1999) dan diterapkan atas penghasilan yang diperoleh sejak 01.01.2000 (Pasal 30).
- Konvensi Multilateral (MLI) — P3B Indonesia–Rumania — Menurut laman DJP, MLI berlaku untuk P3B ini sejak 01.01.2024 (pemberitahuan Indonesia 10.11.2022, pemberitahuan Rumania 06.03.2023): pembukaan baru (Pasal 6 MLI), uji tujuan utama (PPT, Pasal 7 MLI) dan batas waktu tiga tahun untuk prosedur persetujuan bersama (Pasal 16 MLI). Pasal 4 ayat (2) bagi orang pribadi tidak berubah (Pasal 4 MLI hanya mengatur selain orang pribadi).
- Pasal 10, 11, 12 dan 13 P3B Indonesia–Rumania (1996) — Negara sumber dapat mengenakan pajak paling tinggi: dividen — 15% dari jumlah bruto (12,5% jika penerimanya perseroan yang memiliki langsung paling sedikit 25% modal); bunga — 12,5% (bunga yang dibayar oleh atau kepada Negara, pemerintah daerah, bank sentral dan lembaga keuangan pemerintah tertentu dibebaskan); komisi kepada makelar — 10%; royalti — 12,5% untuk paten, merek dagang, pola, rumus rahasia, informasi pengalaman dan peralatan industri, komersial atau ilmiah, 15% untuk hak cipta karya sastra, seni atau ilmiah.
- Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Rumania (1996) — Jika seorang berdasarkan ayat 1 merupakan penduduk kedua Negara: (a) ia dianggap penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara yang dengannya hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital, dalam teks Indonesia: «pusat kepentingan-kepentingan pokok»); (b) jika Negara pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara di mana ia menurut kebiasaannya berdiam; (c) jika ia biasanya berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya, pejabat yang berwenang menyelesaikan persoalan itu melalui persetujuan bersama. P3B ini tidak mengenal kriteria kewarganegaraan; MLI tidak mengubah Pasal 4 ayat (2) bagi orang pribadi.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 26 P3B Indonesia–Rumania (1996), dengan Pasal 16 MLI — Penduduk yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat ia menjadi penduduk (atau, untuk diskriminasi karena kewarganegaraan, di Negara tempat ia menjadi warga negara). Batas waktu dua tahun dalam teks 1996 diganti oleh Pasal 16 MLI menjadi tiga tahun sejak pemberitahuan pertama tindakan itu; pejabat yang berwenang berusaha menyelesaikan kasus melalui persetujuan bersama.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 16 ayat (2) P3B Indonesia–Rumania (1996) — Balas jasa yang diperoleh penduduk suatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan di Negara lainnya hanya dikenai pajak di Negara yang disebut pertama jika (a) penerima berada di Negara lainnya tidak lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan, dihitung sejak hari pertama kedatangannya di salah satu Negara; (b) balas jasa dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lainnya; dan (c) balas jasa tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki pemberi kerja di Negara lainnya.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 24 P3B Indonesia–Rumania (1996) — Indonesia (ayat 2): jika penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari Rumania yang boleh dikenai pajak di Rumania menurut P3B, pajak Rumania atas penghasilan itu dikreditkan terhadap pajak Indonesia penduduk tersebut, paling banyak sebesar bagian pajak Indonesia yang sepadan dengan penghasilan itu. Rumania (ayat 3): pajak yang dibayar penduduk Rumania atas penghasilan yang boleh dikenai pajak di Indonesia dikurangkan dari pajak Rumania, paling banyak sebesar bagian pajak Rumania yang dihitung sebelum pengurangan dan berasal dari penghasilan itu. Dalam teks bahasa Rumania urutan ayat 2 dan 3 terbalik (ayat 2 untuk Rumania).
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- art. 131 Kode Fiskal Rumania — Kredit pajak luar negeri atau pembebasan diberikan jika perjanjian yang dibuat Rumania dengan negara tempat pajak dibayar berlaku, pajak itu benar-benar dibayar (bukti: dokumen otoritas asing atau pembayar) dan penghasilan itu termasuk kategori art. 61. Kredit tidak boleh melebihi pajak Rumania atas penghasilan luar negeri itu dan dihitung per negara dan per jenis penghasilan; mata uang asing dikonversi dengan kurs rata-rata tahunan Bank Nasional Rumania. Penghasilan yang dibebaskan berdasarkan perjanjian tetap dilaporkan dalam SPT tunggal.
- Pasal 19 dan 20 P3B Indonesia–Rumania (1996) — Pasal 19 ayat (1): pensiun dan pembayaran tahunan yang dibayarkan kepada penduduk suatu Negara dari sumber di Negara lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa di masa lalu di Negara lainnya itu dapat dikenai pajak di Negara lainnya itu. Pasal 20 ayat (1): imbalan selain pensiun yang dibayarkan oleh suatu Negara, unit administrasi teritorial atau pemerintah daerahnya atas jasa kepadanya hanya dikenai pajak di Negara itu, tetapi hanya dikenai pajak di Negara lainnya jika jasa dilakukan di sana oleh penduduknya yang merupakan warga negaranya atau tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu. Pasal 20 ayat (2): pensiun yang dibayarkan oleh Negara atau dari dana yang dibentuknya atas jasa kepada Negara itu hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara Negara lainnya.
- Pasal 3 ayat (1) UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Tidak termasuk subjek pajak: pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI, tidak menerima penghasilan lain di Indonesia di luar jabatannya, dan ada perlakuan timbal balik; serta pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- art. 230 ayat (1) dan (7) Kode Fiskal Rumania — Bagi residen negara yang memiliki perjanjian dengan Rumania, tarif pajak atas penghasilan yang diperoleh dari Rumania tidak boleh melebihi tarif dalam perjanjian; yang berlaku adalah tarif yang lebih menguntungkan. Kuesioner untuk menentukan residensi pajak saat kedatangan di dan keberangkatan dari Rumania ditetapkan dalam norma pelaksanaan (Perintah Menteri Keuangan Publik No. 583/2016 dan 1099/2016).
- art. 64 ayat (1) Kode Fiskal Rumania — Tarif pajak penghasilan adalah 10% untuk penghasilan dari kegiatan bebas, gaji, sewa harta, investasi, pensiun, kegiatan pertanian, hadiah dan sumber lain, kecuali tarif yang secara tegas ditetapkan lain dalam Judul IV.
- art. 97 ayat (7) Kode Fiskal Rumania — Penghasilan berupa dividen dikenai pajak 16% dari jumlahnya, dan pajak itu bersifat final.
- art. 138 huruf a dan art. 156 Kode Fiskal Rumania — Iuran pensiun (CAS) — 25%; iuran kesehatan (CASS) — 10%, bagi pegawai dan orang lain yang diwajibkan undang-undang.
- art. 130 Kode Fiskal Rumania — Residen terutang pajak atas penghasilan dari luar negeri yang ditentukan menurut aturan setiap kategori penghasilan; pensiun dari luar negeri memiliki rezim khusus (ayat 2^1); penghasilan dari luar negeri yang jenisnya tidak dikenai pajak atau dibebaskan di Rumania diperlakukan sama (ayat 3); penghasilan dilaporkan dalam SPT tunggal (declarația unică) paling lambat pada batas waktu art. 122 ayat (3), dan pajak dihitung serta dibayar paling lambat pada tanggal yang sama, dengan memperhatikan metode dalam perjanjian (ayat 4).
- art. 122 ayat (3) Kode Fiskal Rumania — SPT tunggal tentang pajak penghasilan dan iuran sosial disampaikan untuk setiap tahun pajak paling lambat 25 Mei tahun berikutnya setelah tahun penghasilan diperoleh.
- Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Rumania (1996) — Orang pribadi yang menjadi penduduk kedua Negara dianggap penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara yang dengannya hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c P3B Indonesia–Rumania (1996) — Jika Negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara di mana ia menurut kebiasaannya berdiam (huruf b); jika ia biasanya berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya, pejabat yang berwenang menyelesaikan persoalan itu melalui persetujuan bersama (huruf c). Tidak ada kriteria kewarganegaraan.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab