Residen pajak Malaysia atau Indonesia?
Malaysia menganggap Anda residen jika Anda berada di sana 182 hari atau lebih dalam tahun kalender, atau dengan lebih sedikit hari jika hari-hari itu tersambung dengan 182 hari berturut-turut dalam tahun yang berdekatan, jika Anda datang 90 hari atau lebih dalam tiga dari empat tahun sebelumnya, atau jika Anda residen sebelum dan sesudah tahun itu (s. 7 Income Tax Act 1967). Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Malaysia 1991 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Malaysia dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Malaysia menganggap Anda sebagai residen pajak
Malaysia menghitung hari dalam tahun kalender (tahun dasar orang pribadi), dan ambangnya 182 hari (bukan 183): 182 hari atau lebih menjadikan Anda residen. Setiap bagian hari di Malaysia dihitung satu hari penuh, sehingga hari kedatangan dan hari keberangkatan juga dihitung. Kewarganegaraan, visa atau kepemilikan rumah tidak berpengaruh untuk kriteria ini.
Malaysia menyambungkan tahun-tahun: kurang dari 182 hari dalam tahun yang dipilih pun menjadikan Anda residen jika hari-hari itu tersambung dengan periode paling sedikit 182 hari berturut-turut di Malaysia yang seluruhnya berada dalam tahun kalender sebelumnya atau berikutnya (misalnya, Anda berada di Malaysia dari 1 Maret sampai 31 Desember tahun sebelumnya dan terus tinggal sampai tahun yang dipilih). Masa tinggal yang hanya melewati 31 Desember tidak cukup: dari September sampai April, tidak satu tahun pun memuat 182 hari berturut-turut. Perjalanan dinas untuk pekerjaan Anda di Malaysia, pengobatan (Anda atau kerabat dekat) dan kunjungan sosial yang seluruhnya tidak lebih dari 14 hari tidak memutus periode itu jika Anda berada di Malaysia sebelum dan sesudah perjalanan; liburan yang lebih lama di luar negeri — termasuk pulang ke Indonesia — memutusnya. Batas 14 hari kunjungan sosial berlaku untuk kedua periode bersama-sama.
Aturan kedua berlaku bagi orang yang datang ke Malaysia tahun demi tahun: 90 hari atau lebih dalam tahun yang dipilih menjadikan Anda residen jika dalam tiga dari empat tahun sebelumnya Anda residen Malaysia atau berada di sana paling sedikit 90 hari. Kriterianya boleh digabungkan — misalnya dua tahun sebagai residen dan satu tahun dengan 90 hari.
Aturan kedua berlaku bagi orang yang datang ke Malaysia tahun demi tahun: 90 hari atau lebih dalam tahun yang dipilih menjadikan Anda residen jika dalam tiga dari empat tahun sebelumnya Anda residen Malaysia atau berada di sana paling sedikit 90 hari. Kriterianya boleh digabungkan — misalnya dua tahun sebagai residen dan satu tahun dengan 90 hari.
Aturan ketiga mempertahankan status Anda untuk tahun ketika Anda hampir atau sama sekali tidak berada di Malaysia (misalnya belajar atau bekerja lama di luar negeri): Anda residen jika Anda residen dalam masing-masing tiga tahun sebelumnya dan akan menjadi residen dalam tahun berikutnya. Jadi status akhir untuk tahun itu baru diketahui setelah tahun berikutnya berakhir.
Bagi warga negara Malaysia dalam dinas pemerintah (atau pada badan statutori) yang menghabiskan tahun yang dipilih di luar negeri karena tugas itu atau karena pendidikan yang dibiayai penuh oleh pemberi kerja, berlaku aturan khusus: mereka dianggap residen.
Bagi warga negara Malaysia dalam dinas pemerintah (atau pada badan statutori) yang menghabiskan tahun yang dipilih di luar negeri karena tugas itu atau karena pendidikan yang dibiayai penuh oleh pemberi kerja, berlaku aturan khusus: mereka dianggap residen.
Aturan kedua berlaku bagi orang yang datang ke Malaysia tahun demi tahun: 90 hari atau lebih dalam tahun yang dipilih menjadikan Anda residen jika dalam tiga dari empat tahun sebelumnya Anda residen Malaysia atau berada di sana paling sedikit 90 hari. Kriterianya boleh digabungkan — misalnya dua tahun sebagai residen dan satu tahun dengan 90 hari.
Aturan kedua berlaku bagi orang yang datang ke Malaysia tahun demi tahun: 90 hari atau lebih dalam tahun yang dipilih menjadikan Anda residen jika dalam tiga dari empat tahun sebelumnya Anda residen Malaysia atau berada di sana paling sedikit 90 hari. Kriterianya boleh digabungkan — misalnya dua tahun sebagai residen dan satu tahun dengan 90 hari.
Aturan ketiga mempertahankan status Anda untuk tahun ketika Anda hampir atau sama sekali tidak berada di Malaysia (misalnya belajar atau bekerja lama di luar negeri): Anda residen jika Anda residen dalam masing-masing tiga tahun sebelumnya dan akan menjadi residen dalam tahun berikutnya. Jadi status akhir untuk tahun itu baru diketahui setelah tahun berikutnya berakhir.
Bagi warga negara Malaysia dalam dinas pemerintah (atau pada badan statutori) yang menghabiskan tahun yang dipilih di luar negeri karena tugas itu atau karena pendidikan yang dibiayai penuh oleh pemberi kerja, berlaku aturan khusus: mereka dianggap residen.
Bagi warga negara Malaysia dalam dinas pemerintah (atau pada badan statutori) yang menghabiskan tahun yang dipilih di luar negeri karena tugas itu atau karena pendidikan yang dibiayai penuh oleh pemberi kerja, berlaku aturan khusus: mereka dianggap residen.
Malaysia menyambungkan tahun-tahun: kurang dari 182 hari dalam tahun yang dipilih pun menjadikan Anda residen jika hari-hari itu tersambung dengan periode paling sedikit 182 hari berturut-turut di Malaysia yang seluruhnya berada dalam tahun kalender sebelumnya atau berikutnya (misalnya, Anda berada di Malaysia dari 1 Maret sampai 31 Desember tahun sebelumnya dan terus tinggal sampai tahun yang dipilih). Masa tinggal yang hanya melewati 31 Desember tidak cukup: dari September sampai April, tidak satu tahun pun memuat 182 hari berturut-turut. Perjalanan dinas untuk pekerjaan Anda di Malaysia, pengobatan (Anda atau kerabat dekat) dan kunjungan sosial yang seluruhnya tidak lebih dari 14 hari tidak memutus periode itu jika Anda berada di Malaysia sebelum dan sesudah perjalanan; liburan yang lebih lama di luar negeri — termasuk pulang ke Indonesia — memutusnya. Batas 14 hari kunjungan sosial berlaku untuk kedua periode bersama-sama.
Aturan ketiga mempertahankan status Anda untuk tahun ketika Anda hampir atau sama sekali tidak berada di Malaysia (misalnya belajar atau bekerja lama di luar negeri): Anda residen jika Anda residen dalam masing-masing tiga tahun sebelumnya dan akan menjadi residen dalam tahun berikutnya. Jadi status akhir untuk tahun itu baru diketahui setelah tahun berikutnya berakhir.
Bagi warga negara Malaysia dalam dinas pemerintah (atau pada badan statutori) yang menghabiskan tahun yang dipilih di luar negeri karena tugas itu atau karena pendidikan yang dibiayai penuh oleh pemberi kerja, berlaku aturan khusus: mereka dianggap residen.
Bagi warga negara Malaysia dalam dinas pemerintah (atau pada badan statutori) yang menghabiskan tahun yang dipilih di luar negeri karena tugas itu atau karena pendidikan yang dibiayai penuh oleh pemberi kerja, berlaku aturan khusus: mereka dianggap residen.
- Anda berada di Malaysia 182 hari atau lebih dalam tahun kalender (setiap bagian hari dihitung) — Anda residen pajak Malaysia untuk tahun itu (s. 7(1)(a) ITA 1967). Malaysia mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Malaysia dengan tarif progresif 0 sampai 30%; atas penghasilan luar negeri hanya jika diterima di Malaysia, dan bagi orang pribadi penghasilan itu dibebaskan sampai 31 Desember 2036 jika telah dikenai pajak di negara sumber.
- Kurang dari 182 hari dalam tahun yang dipilih, tetapi tersambung dengan periode paling sedikit 182 hari berturut-turut di Malaysia dalam tahun kalender sebelumnya atau berikutnya — Anda residen Malaysia untuk tahun ini (s. 7(1)(b) ITA 1967). Kesimpulan ini mungkin, bukan pasti: periksa bahwa 182 hari berturut-turut itu benar-benar berada dalam satu tahun yang berdekatan dan setiap perjalanan ke luar negeri adalah ketidakhadiran sementara yang diizinkan (kunjungan sosial — seluruhnya tidak lebih dari 14 hari untuk kedua periode).
- Anda berada di Malaysia 90 hari atau lebih, dan dalam tiga dari empat tahun sebelumnya Anda residen di sana atau berada di sana paling sedikit 90 hari — Anda residen Malaysia untuk tahun ini (s. 7(1)(c) ITA 1967). Dukung jawaban Anda tentang tahun-tahun sebelumnya dengan dokumen (cap paspor, surat dari LHDN).
- Anda residen Malaysia dalam masing-masing tiga tahun sebelumnya dan menjadi (atau akan menjadi) residen dalam tahun berikutnya — Anda juga residen untuk tahun yang dipilih, walaupun hampir tidak berada di Malaysia (s. 7(1)(d) ITA 1967). Kesimpulan ini bergantung pada status Anda dalam tahun berikutnya: jika Anda tidak menjadi residen saat itu, aturan ini tidak berlaku.
- Sebagai warga negara Malaysia dalam dinas pemerintah (atau pada badan statutori) yang berada di luar negeri karena tugas itu atau karena pendidikan yang dibiayai penuh oleh pemberi kerja, Anda dianggap residen Malaysia untuk tahun ini (s. 7(1B) ITA 1967).
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda tidak memenuhi satu pun kriteria s. 7 ITA 1967 — Anda bukan residen Malaysia untuk tahun ini. Malaysia hanya dapat mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari sumber di Malaysia, dengan tarif tetap 30% tanpa keringanan (sebagian jenis penghasilan melalui pemotongan di sumber).
- Menurut jawaban Anda, kemungkinan Anda bukan residen Malaysia, tetapi salah satu pertanyaan (periode berturut-turut, tahun-tahun sebelumnya atau tahun berikutnya) Anda jawab “Tidak yakin”. Hitung hari Anda di Malaysia untuk tahun yang dipilih, tahun-tahun sebelumnya dan tahun berikutnya — setiap kriteria s. 7(1)(b)–(d) dapat menjadikan Anda residen.
Di mana ketentuan Malaysia berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: 182 hari di Malaysia sementara Indonesia juga menganggap Anda residen. Malaysia menganggap Anda residen karena Anda berada di sana 182 hari atau lebih dalam tahun kalender. Indonesia dapat menganggap Anda residen untuk periode yang sama — karena Anda tetap bertempat tinggal di Indonesia (rumah dan keluarga tetap di sini), karena lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang melintasi dua tahun kalender, atau, bagi WNI, karena DJP belum menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Ini lazim pada tahun Anda pindah, dan bagi WNI yang bekerja di Malaysia sementara keluarganya tetap di Indonesia. Indonesia sendiri menyerahkan penentuannya kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Malaysia: tempat tinggal tetap di satu negara saja menjadikan Anda residen negara itu; rumah di kedua negara — pusat kepentingan vital; jika itu tidak dapat ditentukan atau tidak ada rumah di negara mana pun — tempat biasa berdiam; jika itu pun tidak menentukan, pejabat yang berwenang memutuskan berdasarkan persetujuan bersama. Kewarganegaraan tidak diperhitungkan.
- Pertentangan: Malaysia dapat menjadikan Anda residen dengan kurang dari 182 hari. Malaysia dapat menganggap Anda residen untuk tahun ketika Anda berada di sana kurang dari 182 hari: jika hari-hari itu tersambung dengan paling sedikit 182 hari berturut-turut di Malaysia dalam tahun sebelumnya atau berikutnya (s. 7(1)(b)), jika Anda datang 90 hari atau lebih pada tahun-tahun sebelumnya (s. 7(1)(c)), jika Anda residen sebelum dan sesudah tahun itu (s. 7(1)(d)), atau sebagai pegawai pemerintah Malaysia yang ditempatkan di luar negeri (s. 7(1B)). Indonesia menerapkan kriterianya sendiri untuk periode yang sama, sehingga kedua negara dapat menganggap Anda residen. Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Malaysia kemudian menentukan — pertama tempat tinggal tetap, lalu pusat kepentingan vital dan tempat biasa berdiam; jumlah hari dalam satu tahun saja tidak menentukan.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Persetujuan Indonesia–Malaysia 1991. Antara Indonesia dan Malaysia berlaku P3B yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 12 September 1991 beserta Protokolnya; P3B ini berlaku sejak 11 Agustus 1992 dan diterapkan sejak tahun pajak 1987. Protokol Bukittinggi 12 Januari 2006 (efektif 1 September 2010) menurunkan batas pajak atas dividen, bunga dan royalti dari 15% menjadi 10% dan meniadakan manfaat P3B bagi kegiatan usaha offshore Labuan; Protokol 2011 memperbarui pasal pertukaran informasi. MLI memodifikasinya (uji tujuan utama), tetapi tidak mengubah pasal tentang residen orang pribadi dan penghindaran pajak berganda. Jika Anda residen kedua negara, Pasal 4 ayat 2 menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → persetujuan bersama; P3B ini tidak memperhitungkan kewarganegaraan. Pekerjaan dalam hubungan kerja dan jasa profesional: Pasal 14 (183 hari dalam tahun kalender); imbalan direktur: Pasal 15; pensiun dan anuitas: Pasal 17 — hanya negara residen; jabatan pemerintahan: Pasal 18; penghindaran pajak berganda: Pasal 22 — kredit di kedua negara (dalam teks DJP ayat 1 untuk Indonesia, ayat 3 untuk Malaysia; teks LHDN memakai penomoran terbalik); prosedur persetujuan bersama: Pasal 24 (tiga tahun).
- Cara menghitung hari: tahun kalender di Malaysia, 12 bulan di Indonesia. Malaysia menentukan status residen untuk tahun kalender (tahun dasar): 182 hari atau lebih di Malaysia menjadikan Anda residen, dan periode yang lebih pendek pun dapat cukup jika tersambung dengan 182 hari berturut-turut dalam tahun yang berdekatan, atau menurut aturan 90 hari dan tahun-tahun sebelumnya (s. 7(1)); setiap bagian hari di Malaysia dihitung satu hari. Indonesia mensyaratkan lebih dari 183 hari — 184 hari atau lebih — dalam jangka waktu 12 bulan, berturut-turut atau tidak, dan bagian hari juga dihitung satu hari; jangka waktu 12 bulan itu tidak terikat tahun kalender, walaupun tahun pajak Indonesia adalah tahun kalender. Indonesia juga dapat menjadikan Anda residen tanpa memandang jumlah hari — jika Anda bertempat tinggal di Indonesia atau berada di sana dengan niat untuk bertempat tinggal. Batas 183 hari untuk gaji dan jasa dalam Pasal 14 ayat 2 P3B dihitung dalam tahun kalender yang bersangkutan. Perjalanan singkat juga dihitung — feri Batam–Johor atau lintas batas darat di Kalimantan (misalnya Entikong–Tebedu): simpan catatan hari untuk setiap negara.
- Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan dari seluruh dunia, Malaysia atas penghasilan luar negeri hanya jika diterima. Residen Indonesia dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia dan dari luar negeri dengan tarif 5% (sampai Rp60 juta) sampai 35% (di atas Rp5 miliar) dan menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya melalui Coretax; pajak luar negeri dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, per negara sumber. Malaysia mengenakan pajak atas residen hanya untuk penghasilan yang timbul di Malaysia dan penghasilan luar negeri yang diterima di Malaysia; penghasilan luar negeri orang pribadi residen yang diterima di Malaysia sampai 31.12.2036 dibebaskan jika telah dikenai pajak di negara sumber. Jadi tumpang tindih antara kedua negara terutama menyangkut penghasilan dari sumber di negara lain — gaji untuk pekerjaan di sana, sewa dan penjualan harta di sana, imbalan direktur dari perusahaannya — yang dikenai pajak oleh negara sumber dalam batas P3B. Residen Malaysia yang menerima penghasilan dari Indonesia biasanya hanya membayar pajak Indonesia (PPh Pasal 26 atau tarif P3B).
- Bekerja di Malaysia sebagai residen Indonesia: aturan 183 hari (Pasal 14 ayat 2). Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Malaysia adalah penghasilan bersumber Malaysia: sebagai nonresiden Malaysia Anda membayar 30% tanpa keringanan, tetapi gaji untuk pekerjaan yang dalam tahun dasar tidak lebih dari 60 hari dibebaskan (para 21 Sch. 6 ITA 1967). Jika Indonesia adalah negara residen Anda, Malaysia juga tidak mengenakan pajak atas imbalan itu apabila ketiga syarat Pasal 14 ayat 2 P3B terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Malaysia dalam tahun kalender yang bersangkutan, pekerjaan atau jasa dilakukan untuk atau atas nama orang yang merupakan residen Indonesia, dan imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap pembayar di Malaysia. Pekerjaan untuk pemberi kerja Malaysia tidak memenuhi syarat kedua — gaji itu dikenai pajak di Malaysia sejak hari pertama, biasanya melalui pemotongan bulanan (PCB). Aturan yang sama berlaku bagi jasa profesional bebas: jika klien Anda di Malaysia adalah residen Malaysia, Malaysia dapat mengenakan pajak atas imbalan untuk pekerjaan yang Anda lakukan di sana. Imbalan direktur perusahaan Malaysia dapat dikenai pajak di Malaysia (Pasal 15). Di Indonesia gaji itu termasuk penghasilan dari seluruh dunia Anda; pajak Malaysia dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 22 ayat 1 P3B menurut penomoran DJP; Pasal 24 UU PPh) — simpan bukti potong Malaysia (Borang EA) untuk SPT Tahunan.
- Penghasilan dari Malaysia bagi residen Indonesia: pemotongan pajak dan batas P3B. Sebagai nonresiden Malaysia Anda membayar pajak Malaysia hanya atas penghasilan bersumber Malaysia, sebagian melalui pemotongan oleh pembayar: bunga 15%, royalti 10%, imbalan jasa teknik dan konsultasi yang dilakukan di Malaysia 10%, penghasilan lain menurut s. 4(f) 10%, artis dan penghibur 15%. Sebagai residen Indonesia Anda dapat menggunakan batas P3B: bunga paling tinggi 10% (bunga atas approved loan dibebaskan, Pasal 11), royalti paling tinggi 10% (Pasal 12) — serahkan SKD Anda kepada pembayar di Malaysia. Malaysia tidak memotong pajak atas dividen; selain itu Pasal 10 ayat 3 P3B membebaskan dividen perusahaan Malaysia yang diterima residen Indonesia dari setiap pajak Malaysia atas dividen di samping pajak perusahaan — menurut teksnya, ini mencakup pajak 2% atas dividen orang pribadi di atas RM100.000 (LHDN belum menerbitkan penjelasan khusus). Penjualan harta tak gerak di Malaysia oleh orang asing tanpa status penduduk tetap dikenai RPGT 30% dalam 5 tahun kepemilikan dan 10% sejak tahun ke-6; P3B menyerahkan keuntungan ini kepada Malaysia (Pasal 13 ayat 1), sedangkan keuntungan atas saham biasa hanya dikenai pajak di Indonesia (Pasal 13 ayat 4). Pensiun swasta dan anuitas dari Malaysia hanya dikenai pajak di Indonesia (Pasal 17 ayat 1). Indonesia mengenakan pajak atas semua penghasilan ini dan mengkreditkan pajak Malaysia paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, per negara sumber (Pasal 22 ayat 1 P3B; Pasal 24 UU PPh).
- Residen Malaysia: apa yang tetap dikenai pajak di Indonesia. Jika Malaysia adalah negara residen Anda (menurut hukumnya sendiri, atau menurut P3B jika Indonesia juga menganggap Anda residen), Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri dan mengenakan pajak hanya atas penghasilan dari Indonesia, biasanya melalui PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto yang bersifat final, dan hanya sejauh diizinkan P3B: dividen, bunga dan royalti paling tinggi 10% (Pasal 10–12, sebagaimana diubah Protokol 2006); imbalan untuk pekerjaan atau jasa di Indonesia tidak dikenai pajak di Indonesia jika semua syarat Pasal 14 ayat 2 terpenuhi (tidak lebih dari 183 hari di Indonesia dalam tahun kalender, pekerjaan untuk atau atas nama residen Malaysia, imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Indonesia); pensiun swasta dan anuitas dari Indonesia hanya dikenai pajak di Malaysia (Pasal 17 ayat 1). Pengalihan dan sewa tanah atau bangunan di Indonesia tetap dikenai PPh final 2,5% dan 10% (Pasal 6 dan Pasal 13 ayat 1 P3B menyerahkannya kepada Indonesia). Agar pembayar di Indonesia menerapkan P3B, serahkan Formulir DGT yang dilampiri certificate of residence LHDN berbahasa Inggris sebagai pengganti pengesahan (atau Formulir DGT yang disahkan); P3B tidak diterapkan jika Anda masih subjek pajak dalam negeri Indonesia. Di Malaysia penghasilan dari Indonesia adalah penghasilan luar negeri: hanya dikenai pajak jika diterima di Malaysia, dan bagi orang pribadi residen dibebaskan sampai 31.12.2036 jika telah dikenai pajak di Indonesia; jika tetap dikenai pajak, Malaysia mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 22 ayat 3 menurut penomoran DJP).
- Pensiun dan gaji pemerintah antara Indonesia dan Malaysia. Pensiun dan imbalan serupa atas pekerjaan masa lalu, serta anuitas, yang timbul di satu negara dan dibayarkan kepada residen negara lain hanya dikenai pajak di negara residen (Pasal 17 ayat 1 P3B Indonesia–Malaysia); P3B tidak mempunyai aturan terpisah untuk pensiun jaminan sosial. Gaji untuk jasa kepada pemerintah (termasuk pemerintah daerah dan badan statutori) hanya dikenai pajak di negara pembayar, kecuali jasa diberikan di negara lain dan Anda residen negara itu yang merupakan warga negaranya atau tidak menjadi residennya semata-mata untuk memberikan jasa itu — maka hanya negara lain itu yang mengenakan pajak (Pasal 18 ayat 1). Pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di negara pembayar, tanpa pengecualian (Pasal 18 ayat 2).
- Residen menurut s. 7(1)(d) bergantung pada tahun berikutnya. Anda residen Malaysia menurut aturan yang melihat tahun berikutnya. Jika Anda tidak menjadi residen Malaysia dalam tahun berikutnya, status Anda untuk tahun yang dipilih berubah — periksa kembali setelah tahun itu berakhir. Status Anda di Indonesia tidak terpengaruh: Indonesia menilainya sendiri menurut tempat tinggal, jumlah hari dalam 12 bulan dan niat untuk bertempat tinggal.
- WNI yang menjadi residen Malaysia: surat keterangan DJP dan certificate of residence LHDN. Bagi Indonesia, WNI yang bekerja atau tinggal di Malaysia tetap residen Indonesia sampai DJP menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri. Syaratnya antara lain berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia, menjadi residen pajak negara lain dan telah menyelesaikan kewajiban pajak di Indonesia; DJP memutus dalam 30 hari. Status residen Malaysia dibuktikan dengan certificate of residence LHDN berbahasa Inggris (permohonan daring melalui e-Residence di MyTax, diterbitkan dalam 10 hari kerja), yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan Anda ke DJP. Sebelum berangkat Anda juga dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Tanpa surat keterangan DJP kedua negara dapat menganggap Anda residen, dan Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Malaysia yang menentukan negara residen Anda — misalnya jika keluarga dan rumah Anda tetap di Indonesia, Indonesia tetap negara residen, sedangkan Malaysia tetap mengenakan pajak atas gaji untuk pekerjaan di Malaysia dan Indonesia mengkreditkannya.
- Pegawai pemerintah Malaysia yang ditempatkan di Indonesia. Warga negara Malaysia dalam dinas pemerintah atau pada badan statutori yang bertugas di luar negeri tetap dianggap residen Malaysia (s. 7(1B)). Menurut Pasal 18 ayat 1 P3B, imbalan yang dibayar oleh Malaysia, bagian ketatanegaraan, pemerintah daerah atau badan statutorinya atas jasa kepadanya hanya dikenai pajak di Malaysia — kecuali jasa diberikan di Indonesia oleh residen Indonesia yang merupakan WNI atau yang tidak menjadi residen Indonesia semata-mata untuk memberikan jasa itu; pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Malaysia (Pasal 18 ayat 2). Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat Malaysia beserta orang yang diperbantukan kepada mereka dan tinggal bersama mereka bukan subjek pajak Indonesia jika mereka bukan WNI dan tidak menerima penghasilan lain dari Indonesia, dengan syarat timbal balik (Pasal 3 UU PPh); P3B tidak mengubah hak istimewa fiskal pejabat diplomatik dan konsuler (Pasal 26).
- Surat keterangan domisili: SKD Indonesia dan certificate of residence LHDN. Untuk menerapkan P3B di Malaysia sebagai residen Indonesia — misalnya batas pemotongan atas bunga atau aturan 183 hari untuk pekerjaan — mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) melalui Coretax: SKD diterbitkan otomatis jika Anda subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan; serahkan kepada pembayar di Malaysia. Untuk menerapkan P3B di Indonesia sebagai residen Malaysia, serahkan kepada pembayar di Indonesia certificate of residence LHDN berbahasa Inggris (dimohon secara daring melalui e-Residence, diterbitkan dalam 10 hari kerja) — PMK 112/2025 menerimanya sebagai pengganti pengesahan Formulir DGT; pembayar hanya menerapkan P3B jika Anda bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Simpan bukti pajak yang dibayar di negara lain untuk kredit (Pasal 22).
- Jaminan sosial: P3B tidak mengaturnya. P3B tidak mengatur iuran jaminan sosial, dan perjanjian jaminan sosial antara Indonesia dan Malaysia tidak kami temukan. Menurut hukum Indonesia setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan, wajib menjadi peserta BPJS, dan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya (Pasal 14 dan 15 UU 24/2011). Kewajiban iuran di Malaysia (KWSP dan PERKESO) ditentukan oleh hukum Malaysia secara terpisah, sehingga pekerja yang ditempatkan dari satu negara ke negara lain dapat menanggung iuran di kedua negara untuk pekerjaan yang sama. Tanyakan kepada pemberi kerja bagaimana penempatan itu diatur sebelum dimulai.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat 2 P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkaitan dengan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Kuala Lumpur pada 12 September 1991, beserta Protokolnya, sebagaimana diubah Protokol 2006 dan Protokol 2011 serta dimodifikasi MLI. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Malaysia
- pemastautin (resident)
- residen pajak Malaysia, ditentukan untuk setiap tahun kalender (s. 7 Income Tax Act 1967)
- tahun asas (basis year)
- tahun dasar — bagi orang pribadi sama dengan tahun kalender; status residen dan penghasilan dinilai untuk tahun ini
- LHDN
- Lembaga Hasil Dalam Negeri — otoritas pajak penghasilan Malaysia
- Sijil Taraf Mastautin (Certificate of Residence)
- surat keterangan domisili Malaysia dari LHDN, dimohon secara daring melalui e-Residence
- PCB (potongan cukai bulanan)
- pemotongan pajak bulanan atas gaji oleh pemberi kerja di Malaysia
- RPGT (Real Property Gains Tax)
- pajak atas keuntungan dari penjualan harta tak gerak di Malaysia; bagi orang asing 30% dalam 5 tahun kepemilikan, 10% sesudahnya
Pertanyaan
Saya WNI yang bekerja di Malaysia dan keluarga saya tetap di Indonesia. Di mana saya residen?
Malaysia menganggap Anda residen jika Anda berada di sana 182 hari atau lebih dalam tahun kalender; Indonesia tetap menganggap Anda residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika keduanya berlaku, Pasal 4 ayat 2 P3B menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → persetujuan bersama. Jika rumah dan keluarga Anda di Indonesia, biasanya Indonesia yang menjadi negara residen; Malaysia tetap mengenakan pajak atas gaji untuk pekerjaan di Malaysia, dan Indonesia mengkreditkan pajak itu.
Kapan Malaysia dapat mengenakan pajak atas gaji saya jika saya residen Indonesia?
Gaji untuk pekerjaan di Malaysia dikenai pajak di Malaysia, kecuali ketiga syarat Pasal 14 ayat 2 P3B terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Malaysia dalam tahun kalender, pekerjaan dilakukan untuk atau atas nama residen Indonesia, dan imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Malaysia. Pekerjaan untuk pemberi kerja Malaysia karena itu dikenai pajak di Malaysia; menurut hukum Malaysia sendiri pekerjaan paling lama 60 hari dalam setahun dibebaskan.
Bagaimana pajak berganda dihindari antara Indonesia dan Malaysia?
Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan residennya dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Malaysia paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 22 ayat 1 P3B menurut penomoran DJP; Pasal 24 UU PPh). Malaysia mengenakan pajak atas penghasilan luar negeri residennya hanya jika diterima di Malaysia, dan membebaskannya sampai 2036 jika telah dikenai pajak di Indonesia; jika tidak, Malaysia mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 22 ayat 3). P3B membatasi pajak di negara sumber atas dividen, bunga dan royalti sampai 10%.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- s. 7(1) Income Tax Act 1967 (Act 53) — Orang pribadi adalah residen Malaysia untuk suatu tahun dasar (basis year — bagi orang pribadi, tahun kalender) jika ia: (a) berada di Malaysia 182 hari atau lebih dalam tahun itu; (b) berada di sana kurang dari 182 hari, tetapi periode itu tersambung dengan periode lain paling sedikit 182 hari berturut-turut di Malaysia yang berada dalam tahun sebelumnya atau tahun berikutnya (ketidakhadiran sementara yang diizinkan dihitung dalam kedua periode, dan batas 14 hari kunjungan sosial berlaku untuk kedua periode bersama-sama); (c) berada di sana 90 hari atau lebih dalam tahun itu dan dalam masing-masing tiga dari empat tahun sebelumnya residen atau berada di Malaysia 90 hari atau lebih; (d) residen dalam tahun berikutnya dan residen dalam masing-masing tiga tahun sebelumnya.
- Public Ruling LHDN No. 11/2017 «Residence Status of Individuals» (22.12.2017), paras 5–6 — Status residen bergantung pada kehadiran fisik, bukan pada kewarganegaraan atau izin tinggal. Bagian hari dihitung sebagai satu hari kehadiran penuh (hari kedatangan dan hari keberangkatan dihitung). Ketetapan LHDN memberi contoh untuk setiap kriteria s. 7(1)(a)–(d) dan s. 7(1B).
- s. 7(1)(b) ITA 1967 (temporary absences) — Periode berturut-turut tidak terputus oleh ketidakhadiran sementara, asalkan orang itu berada di Malaysia tepat sebelum dan sesudahnya: (i) ketidakhadiran yang berkaitan dengan dinas di Malaysia (urusan resmi, konferensi, seminar, studi di luar negeri); (ii) ketidakhadiran karena sakit dirinya atau anggota keluarga dekat; (iii) kunjungan sosial yang seluruhnya tidak lebih dari 14 hari.
- s. 7(1B) ITA 1967; Public Ruling No. 11/2017, para 6.5 — Warga negara Malaysia yang bekerja dalam dinas pemerintah Malaysia atau pada badan statutori dianggap residen untuk tahun ketika ia tidak berada di Malaysia karena bertugas di luar negeri dalam jabatan itu atau belajar di luar negeri dengan biaya penuh dari pemberi kerja tersebut. Aturan ini tidak berlaku bagi pegawai perusahaan swasta atau staf lokal yang direkrut di luar negeri.
- Income Tax (Exemption) (No. 5) Order 2022, P.U.(A) 234/2022, as amended by P.U.(A) 451/2024; LHDN Guidelines on income received from abroad (20 June 2024), paras 5.2.2.1–5.2.2.2 — Penghasilan dari luar negeri orang pribadi residen yang diterima (dibawa masuk secara tunai atau elektronik) di Malaysia sejak 01.01.2022 dibebaskan, kecuali penghasilan yang berkaitan dengan persekutuan (partnership) di Malaysia — dengan syarat penghasilan itu telah dikenai pajak di negara sumber, atau tidak dikenai pajak di sana karena sistem pajaknya, batas tidak kena pajak atau insentif pajak. P.U.(A) 451/2024 (berlaku 01.01.2027) memperpanjang pembebasan dari 31.12.2026 sampai 31.12.2036.
- s. 3 ITA 1967; LHDN «Introduction Individual Income Tax» — Pajak dikenakan atas penghasilan yang timbul di atau berasal dari Malaysia serta atas penghasilan dari luar Malaysia yang diterima di Malaysia. Residen dikenai tarif progresif dan berhak atas keringanan pribadi (s. 45A–49); nonresiden dikenai tarif tetap 30% tanpa keringanan.
- P3B Indonesia–Malaysia (Kuala Lumpur, 12.09.1991) dengan Protokol, sebagaimana diubah Protokol 2006 dan 2011 serta dimodifikasi MLI — teks sintesis DJP — Dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia dan bahasa Inggris (ketiganya otentik; jika ada perbedaan penafsiran, teks Inggris yang berlaku); berlaku 11.08.1992, diterapkan sejak tahun pajak 1987. Protokol Bukittinggi 12.01.2006 (Perpres 30/2010; berlaku 15.07.2010 menurut DJP, 01.07.2010 menurut LHDN; efektif 01.09.2010): batas pajak atas dividen, bunga dan royalti turun dari 15% menjadi 10%, dan kegiatan usaha offshore Labuan tidak memperoleh manfaat P3B. Protokol Lombok 20.10.2011 (Perpres 77/2017; berlaku 01.08.2017) mengganti Pasal 25 (pertukaran informasi). MLI: pembukaan baru, uji tujuan utama (Pasal 7 MLI), ketentuan BUT; Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 22 tidak berubah.
- DJP — tabel «Tax Treaty dan Multilateral Instrument» — Daftar resmi P3B Indonesia dengan tanggal penandatanganan, tanggal berlaku, tanggal efektif dan status MLI untuk setiap P3B.
- LHDN — daftar P3B menyeluruh Malaysia (PPPDK menyeluruh) — Daftar resmi P3B menyeluruh Malaysia dengan tanggal penandatanganan, berlaku dan mulai diterapkan serta status MLI untuk setiap P3B; Indonesia tercantum dengan Protokol 2006 dan MLI.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 14 ayat 2 P3B Indonesia–Malaysia (1991) — Imbalan atau penghasilan residen satu Negara atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan dalam suatu tahun kalender di Negara lain hanya dikenai pajak di Negara pertama jika: (a) penerima berada di Negara lain tidak lebih dari 183 hari seluruhnya dalam tahun kalender yang bersangkutan; (b) jasa atau kegiatan dilakukan untuk atau atas nama orang yang merupakan residen Negara pertama; dan (c) imbalan atau penghasilan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap yang dimiliki pembayar di Negara lain. Pasal 14 («Personal Services») mencakup pekerjaan dalam hubungan kerja maupun jasa profesional bebas.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Malaysia (1991) — Orang pribadi yang menjadi residen kedua Negara: (a) dianggap residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital); (b) jika Negara itu tidak dapat ditentukan atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun — Negara tempat ia biasa berdiam; (c) jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya — pejabat yang berwenang menyelesaikannya berdasarkan persetujuan bersama. Kriteria kewarganegaraan tidak ada.
- Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Residen dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan tarif progresif (sejak tahun pajak 2022): 5% sampai Rp60 juta; 15% di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta; 25% di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta; 30% di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar; 35% di atas Rp5 miliar. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun paling sedikit Rp54 juta untuk diri Wajib Pajak, ditambah Rp4,5 juta untuk Wajib Pajak yang kawin dan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan (paling banyak 3 orang).
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- para 21 Sch. 6 ITA 1967 (LHDN, «Tax treatment of residents and non-residents», 2025) — Gaji nonresiden untuk pekerjaan di Malaysia dibebaskan jika pekerjaan dalam tahun dasar tidak lebih dari 60 hari (dengan pengecualian, misalnya artis yang dibayar dari dana publik). Selain itu nonresiden membayar 30% tanpa keringanan atau rabat.
- Pasal 22 P3B Indonesia–Malaysia (1991) — penomoran teks DJP — (1) Di Indonesia: dengan tunduk pada hukum Indonesia tentang kredit pajak luar negeri, pajak Malaysia yang terutang menurut hukum Malaysia dan P3B oleh residen Indonesia atas penghasilan dari Malaysia dikreditkan terhadap pajak Indonesia atas penghasilan itu, paling banyak sebesar bagian pajak Indonesia (dihitung sebelum kredit) yang sesuai dengan penghasilan itu; (2) pajak Malaysia yang dibebaskan atau dikurangi berdasarkan undang-undang insentif khusus Malaysia dianggap terutang (tax sparing). (3) Di Malaysia: pajak Indonesia yang terutang oleh residen Malaysia atas penghasilan dari Indonesia dikreditkan terhadap pajak Malaysia atas penghasilan itu dengan batas yang sama; (4) tax sparing untuk insentif Indonesia. Dalam teks LHDN (Malaysia) penomorannya terbalik: ayat 1 — kredit di Malaysia, ayat 3 — kredit di Indonesia.
- ss. 107A, 109, 109A, 109B, 109F ITA 1967 (LHDN, withholding tax) — Pemotongan oleh pembayar atas pembayaran kepada nonresiden: bunga — 15%, royalti — 10% (s. 109); artis dan penghibur — 15% (s. 109A); imbalan jasa yang berkaitan dengan harta, manajemen teknik atau konsultasi, serta sewa harta bergerak — 10% (s. 109B, hanya untuk jasa yang dilakukan di Malaysia); penghasilan lain menurut s. 4(f) — 10% (s. 109F); pembayaran kontrak jasa — 10% + 3% (s. 107A). P3B dapat menurunkan tarif ini.
- Pasal 6, 10–13 dan 21 P3B Indonesia–Malaysia (1991), sebagaimana diubah Protokol 2006 — Batas pajak di Negara sumber bagi pemilik manfaat yang residen Negara lain: dividen dari perusahaan Indonesia — 10% (Pasal 10 ayat 2); dividen dari perusahaan Malaysia yang diterima residen Indonesia dibebaskan dari setiap pajak Malaysia atas dividen di samping pajak atas penghasilan perusahaan (Pasal 10 ayat 3); bunga — 10% (Pasal 11 ayat 2), dengan bunga atas pinjaman yang disetujui (approved loan) yang diterima residen Indonesia dari Malaysia (Pasal 11 ayat 3) dan bunga yang diterima Pemerintah, termasuk Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia (Pasal 11 ayat 4–5), dibebaskan; royalti — 10% (Pasal 12 ayat 2). Tarif 10% ditetapkan Protokol 2006 (sebelumnya 15%). Penghasilan dari harta tak gerak dan keuntungan atas pengalihannya dapat dikenai pajak di Negara letak harta (Pasal 6, Pasal 13 ayat 1), demikian juga keuntungan atas saham perusahaan yang hartanya terutama berupa harta tak gerak (Pasal 13 ayat 3); keuntungan lainnya hanya di Negara residen (Pasal 13 ayat 4); penghasilan lain yang berasal dari sumber di suatu Negara dapat juga dikenai pajak di sana (Pasal 21).
- s. 6(1)(r) and (s), Parts XXII and XXIII of Sch. 1 ITA 1967 (dividends and LLP profits of individuals) — Pajak 2% dikenakan atas dividen yang dianggap berasal dari Malaysia (s. 14) yang diterima orang pribadi (pemegang saham), untuk jumlah di atas RM100.000 setahun (Bagian XXII); keuntungan bersumber Malaysia yang dibagikan oleh LLP kepada sekutu orang pribadi di atas RM100.000 — 2% (Bagian XXIII). Ketentuan ini berlaku bagi «individual» tanpa syarat residen.
- Real Property Gains Tax — Schedule 5 RPGTA, Parts I and III (LHDN) — Pajak atas keuntungan dari pengalihan harta tak gerak di Malaysia: warga negara dan penduduk tetap (permanent resident) — 30% (sampai 3 tahun kepemilikan), 20% (tahun ke-4), 15% (tahun ke-5), 0% (sejak tahun ke-6); orang yang bukan warga negara dan bukan penduduk tetap Malaysia — 30% (sampai 5 tahun), 10% (sejak tahun ke-6).
- Pasal 17 dan 18 P3B Indonesia–Malaysia (1991) — Pensiun atau imbalan serupa atas pekerjaan masa lalu dan anuitas yang timbul di satu Negara dan dibayarkan kepada residen Negara lain hanya dikenai pajak di Negara lain itu (Pasal 17 ayat 1). Imbalan, selain pensiun, yang dibayar oleh suatu Negara, bagian ketatanegaraan, pemerintah daerah atau badan statutorinya atas jasa kepadanya hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali jasa diberikan di Negara lain dan penerimanya residen Negara lain yang merupakan warga negaranya atau tidak menjadi residennya semata-mata untuk memberikan jasa itu (Pasal 18 ayat 1); pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar (Pasal 18 ayat 2); untuk jasa yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan Negara berlaku Pasal 14, 15 dan 17 (Pasal 18 ayat 3).
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- PP 34/2016 (pengalihan tanah dan/atau bangunan); PP 34/2017 (sewa tanah dan/atau bangunan); PP 131/2000 (bunga deposito dan tabungan) — PPh final dari jumlah bruto, baik untuk residen maupun nonresiden: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan — 2,5%; sewa tanah dan/atau bangunan — 10%; bunga deposito dan tabungan pada bank di Indonesia — 20% (bagi subjek pajak luar negeri 20% atau tarif P3B).
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- LHDN — Certificate of Residence (e-Residence) — Untuk negara yang mempunyai P3B dengan Malaysia, permohonan diajukan secara daring melalui e-Residence (MyTax) dengan salinan lengkap paspor; surat keterangan diterbitkan dalam 10 hari kerja, tanpa biaya, dan dicetak dari portal. Untuk negara tanpa P3B — formulir STM1 dikirim ke cor@hasil.gov.my.
- Pasal 3 ayat (1) UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Tidak termasuk subjek pajak: pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI, tidak menerima penghasilan lain di Indonesia di luar jabatannya, dan ada perlakuan timbal balik; serta pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- Pasal 26 P3B Indonesia–Malaysia (1991) — P3B tidak mempengaruhi hak istimewa fiskal pejabat diplomatik atau konsuler menurut aturan umum hukum internasional atau perjanjian khusus.
- Pasal 6 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 tentang BPJS — Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Pasal 14); pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS (Pasal 15 ayat (1)). BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (Pasal 6 ayat (2)).
- Sch. 1 Part I ITA 1967 — rates for residents, YA 2023–2025 (LHDN) — Tarif bagi residen: 0% sampai RM5.000; 1% — RM5.001–20.000; 3% — RM20.001–35.000; 6% — RM35.001–50.000; 11% — RM50.001–70.000; 19% — RM70.001–100.000; 25% — RM100.001–400.000; 26% — RM400.001–600.000; 28% — RM600.001–2.000.000; 30% — di atas RM2.000.000. Nonresiden — 30%.
- s. 77(1), (1B) ITA 1967; LHDN Return Form Filing Programme 2026 — Borang BE (tanpa penghasilan usaha) disampaikan paling lambat 30 April, Borang B (dengan penghasilan usaha) — 30 Juni, Borang M (nonresiden) — 30 April atau 30 Juni jika menjalankan usaha, pada tahun setelah year of assessment; orang pribadi menyampaikannya secara elektronik (e-Filing di MyTax).
- Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Malaysia (1991) — «he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests)» — ia dianggap residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 27 dan kalimat penutup P3B Indonesia–Malaysia (1991); Protokol 2006 dan 2011 (catatan DJP) — Persetujuan dibuat di Kuala Lumpur pada 12.09.1991 dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia dan bahasa Inggris, ketiganya sama-sama otentik; jika ada perbedaan penafsiran, teks Inggris yang berlaku. Berlaku pada pertukaran piagam pengesahan (Jakarta, 11.08.1992) dan diterapkan sejak tahun pajak 1987 (di Malaysia: year of assessment 1987). Protokol Bukittinggi 12.01.2006 (disahkan Perpres 30/2010; berlaku 15.07.2010 menurut DJP, 01.07.2010 menurut LHDN; efektif 01.09.2010) menurunkan batas pajak atas dividen, bunga dan royalti dari 15% menjadi 10%; Protokol Lombok 20.10.2011 (Perpres 77/2017; berlaku 01.08.2017) mengganti Pasal 25 (pertukaran informasi). Modifikasi MLI diberitahukan dengan surat edaran DJP tanggal 24.05.2022; Pasal 4 ayat 2 bagi orang pribadi tidak berubah.
- Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c P3B Indonesia–Malaysia (1991) — (b) «if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode»; (c) «if he has an habitual abode in both States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement». Kriteria kewarganegaraan tidak ada.
- Pasal 24 P3B Indonesia–Malaysia (1991) (dengan Pasal 16 ayat 2 MLI) — Residen yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat, terlepas dari upaya hukum domestik, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang Negara tempat ia menjadi residen dalam tiga tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan itu; pejabat yang berwenang berupaya menyelesaikannya berdasarkan persetujuan bersama, dan persetujuan dilaksanakan walaupun ada batas waktu dalam hukum domestik (kalimat kedua Pasal 16 ayat 2 MLI).
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab