Residen pajak Austria atau Indonesia?
Austria menganggap Anda residen pajak jika Anda memiliki tempat tinggal di sana yang tersedia bagi Anda (Wohnsitz) — jumlah hari tidak penting — atau jika Anda tinggal di Austria lebih dari enam bulan. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Austria 1986 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan; Indonesia mengkreditkan pajak Austria, Austria pada umumnya membebaskan penghasilan dari Indonesia dengan progresi.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Austria dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Austria menganggap Anda sebagai residen pajak
Di Austria, seperti di Jerman, yang menentukan adalah tempat tinggal: Wohnsitz menjadikan Anda residen tanpa memandang jumlah hari. Tanpa tempat tinggal, keberadaan lebih dari enam bulan — walaupun melewati akhir tahun — menjadikan Anda residen.
Enam bulan itu dihitung secara berkelanjutan, bukan dalam tahun kalender; perjalanan singkat ke luar Austria (cuti, perjalanan dinas, pulang kampung) hanya menunda perhitungan.
- Anda memiliki tempat tinggal di Austria — itulah Wohnsitz, dan menurut § 1 EStG 1988 Anda residen Austria dan dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia, walaupun Anda jarang berada di sana.
- Anda berada di Austria lebih dari enam bulan — itulah kediaman biasa, dan Anda residen Austria secara surut sejak hari pertama.
- Kontrak kerja atau izin kerja untuk jangka waktu lebih dari enam bulan — menurut praktik BMF Anda residen Austria sejak awal masa tinggal, walaupun pekerjaan berakhir lebih awal.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda tidak memiliki tempat tinggal di Austria dan masa tinggal Anda tidak lebih dari enam bulan — Anda bukan residen Austria. Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Austria tetap dikenai pajak di sana.
Di mana ketentuan Austria berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: tempat tinggal di Austria cukup bagi Austria, Indonesia menghitung hari dan menilai ikatan. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam tahun pajak berada di Indonesia dengan niat untuk bertempat tinggal; Austria menganggap Anda residen selama Anda memiliki tempat tinggal di sana yang akan Anda pertahankan dan gunakan (§ 26 BAO) — jumlah hari tidak penting. Indonesia sendiri menegaskan bahwa dalam keadaan ini status Anda ditentukan oleh P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Menurut Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Austria: jika tempat tinggal tetap Anda hanya ada di Austria, Anda residen Austria; jika di kedua negara, yang menentukan adalah pusat kepentingan vital (menurut Verwaltungsgerichtshof biasanya tempat Anda tinggal bersama keluarga, dinilai selama beberapa tahun), lalu tempat biasa tinggal; jika masih belum jelas, pejabat yang berwenang berusaha mencapai persetujuan bersama — kewarganegaraan tidak berperan. Jika pusat kepentingan vital Anda sudah lebih dari lima tahun berada di luar Austria, tempat tinggal yang dipertahankan di Austria hanya merupakan Wohnsitz pada tahun Anda menggunakannya lebih dari 70 hari (Zweitwohnsitzverordnung).
- Pertentangan: enam bulan di Austria dan 183 hari Indonesia dalam 12 bulan. Austria menghitung keberadaan lebih dari enam bulan tanpa memandang batas tahun, dan status residen kemudian berlaku sejak hari pertama; perjalanan singkat ke luar negeri hanya menunda perhitungan. Indonesia juga tidak terikat pada tahun kalender: ambangnya lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan setiap bagian dari hari dihitung penuh — tetapi tempat tinggal, pusat kegiatan utama atau niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dapat membuat Anda tetap residen Indonesia walaupun Anda lama berada di Austria. Bagi WNI, keberangkatan saja tidak mengakhiri status residen Indonesia tanpa surat keterangan DJP. Untuk bagian masa tinggal saat Anda residen kedua negara, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
- Pertentangan: kontrak lebih dari enam bulan menjadikan Anda residen Austria sejak hari pertama. Dengan kontrak kerja atau izin kerja untuk jangka waktu lebih dari enam bulan, Austria menganggap Anda residen sejak awal masa tinggal, sedangkan pada bulan-bulan pertama Anda biasanya masih residen Indonesia — karena tempat tinggal atau keluarga Anda masih di Indonesia, atau, bagi WNI, karena belum memperoleh surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri. Untuk keperluan P3B, Pasal 4 ayat (2) yang menentukan. Jika Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, Indonesia mengenakan pajak sebagai residen hanya untuk bagian tahun sebelum keberangkatan (Pasal 2A UU PPh).
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Persetujuan Indonesia–Austria 1986. Yang berlaku adalah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Austria yang ditandatangani di Wina pada 24 Juli 1986 beserta Protokolnya, berlaku sejak 1 Oktober 1988 dan diterapkan sejak tahun pajak 1989. Satu-satunya teks autentik adalah bahasa Inggris; teks bahasa Indonesia di situs DJP adalah terjemahan. MLI tidak berlaku untuk P3B ini. Jika menurut hukum masing-masing Anda residen kedua negara, Pasal 4 ayat (2) yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa tinggal; jika masih belum terselesaikan, pejabat yang berwenang hanya «berusaha» menyelesaikannya melalui persetujuan bersama — P3B ini tidak memakai kriteria kewarganegaraan. Pekerjaan bebas: Pasal 14 (tempat tetap atau lebih dari 90 hari dalam 12 bulan); pekerjaan dalam hubungan kerja: Pasal 15 (183 hari dalam 12 bulan); pensiun: Pasal 18; jabatan pemerintahan: Pasal 19; penghindaran pajak berganda: Pasal 24 (Indonesia mengkreditkan, Austria pada umumnya membebaskan); prosedur persetujuan bersama: Pasal 26 (dalam 2 tahun sejak pemberitahuan pertama).
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Austria. Jika Indonesia adalah negara residen Anda menurut P3B, Austria hanya boleh mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Austria sejauh diizinkan P3B — misalnya gaji untuk pekerjaan di Austria di luar batas Pasal 15 ayat (2) (§ 98 ayat (1) angka 4 EStG 1988), sewa atau penjualan tanah dan bangunan di Austria, pensiun dari asuransi sosial wajib Austria (Pasal 18 ayat (2)), atau dividen Austria paling tinggi 15%, bunga dan royalti paling tinggi 10%. Indonesia memasukkan penghasilan itu ke dalam dasar pengenaan pajak dan mengkreditkan pajak Austria, tetapi paling banyak sebesar bagian PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 24 ayat (2) P3B; Pasal 24 UU PPh — batasnya dihitung per negara sumber). Laporkan penghasilan dan kredit itu dalam SPT Tahunan dan simpan bukti pembayaran pajak Austria. Jika pembayar di Austria memotong lebih dari tarif P3B (misalnya pajak atas hasil modal 27,5% atas dividen), Anda dapat memohon keringanan di sumber dengan formulir ZS-QU1 atau pengembalian menurut § 240a BAO. Sengketa: prosedur persetujuan bersama menurut Pasal 26 — kasus harus diajukan dalam 2 tahun sejak pemberitahuan pertama tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B, lebih singkat daripada 3 tahun yang lazim dalam Model OECD.
- Bekerja di Austria tanpa menjadi residen Austria: 183 hari dalam 12 bulan, pekerjaan bebas 90 hari. Bukan residen dikenai pajak di Austria atas gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Austria (§ 98 ayat (1) angka 4 EStG 1988), kecuali semua syarat Pasal 15 ayat (2) P3B Indonesia–Austria terpenuhi: Anda berada di Austria tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun (bukan dalam tahun kalender — hari di kedua sisi pergantian tahun dijumlahkan), gaji dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan residen Austria, dan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Austria. Untuk pekerjaan bebas, Austria boleh mengenakan pajak hanya jika Anda mempunyai tempat tetap yang secara teratur tersedia di Austria atau berada di sana lebih dari 90 hari dalam 12 bulan — dan hanya atas penghasilan yang berasal dari tempat tetap itu atau diperoleh selama masa itu (Pasal 14 ayat (1)). Sebagai residen Indonesia Anda tetap melaporkan penghasilan itu dalam SPT Indonesia, dan pajak Austria dikreditkan (Pasal 24 ayat (2)).
- Pindah dari Austria ke Indonesia: pajak keluar atas aset modal. Jika Anda pindah dari Austria ke Indonesia dan Austria karenanya kehilangan hak untuk mengenakan pajak atas aset modal Anda (saham dan bagian penyertaan lain, unit dana, obligasi, derivatif, mata uang kripto), kenaikan nilai sampai saat pindah dianggap direalisasi dan dikenai pajak 27,5% — tanpa batas kepemilikan minimum. Karena Indonesia bukan negara Uni Eropa/EEA, pajak itu langsung terutang. Keuntungan dari penjualan saham tersebut kemudian hanya boleh dikenai pajak oleh negara residen penjual (Pasal 13 ayat (4) P3B); keuntungan dari tanah dan bangunan di Austria tetap boleh dikenai pajak oleh Austria (Pasal 13 ayat (1)). Laporkan kenaikan nilai itu dalam SPT Austria yang terakhir. Indonesia tidak mengenakan pajak keluar atas orang pribadi. Perhatikan: kredit pajak luar negeri menurut Pasal 24 UU PPh hanya berlaku untuk pajak dalam tahun pajak yang sama, sehingga pajak keluar Austria tidak dapat dikreditkan saat Anda kemudian menjual aset itu sebagai residen Indonesia (tafsiran kami; tidak ada penegasan DJP).
- Pensiun: pada dasarnya negara residen, pensiun jaminan sosial juga negara pembayar. Pensiun dan imbalan serupa untuk pekerjaan pada masa lalu pada dasarnya hanya dikenai pajak oleh negara residen penerima (Pasal 18 ayat (1)). Pengecualian (Pasal 18 ayat (2)): pensiun dari dana pensiun yang disetujui Pemerintah dan pensiun jaminan sosial suatu negara boleh juga dikenai pajak oleh negara yang membayarnya. Pensiunan yang tinggal di Indonesia dengan pensiun dari asuransi sosial wajib Austria (ASVG) dikenai pajak oleh Austria, dan Indonesia — yang mengenakan pajak atas penghasilan residennya dari seluruh dunia — mengkreditkan pajak Austria (Pasal 24 ayat (2)). Sebaliknya, pensiun dari dana pensiun Indonesia yang dibayarkan kepada residen Austria boleh dipotong PPh Pasal 26 di Indonesia. P3B tidak mendefinisikan «dana pensiun yang disetujui Pemerintah»; kami memperlakukan Pensionskassen Austria (yang memerlukan izin otoritas pengawas pasar keuangan FMA) dan Dana Pensiun Indonesia sebagai dana tersebut, sedangkan pensiun langsung dari bekas pemberi kerja mengikuti Pasal 18 ayat (1) — tidak ada penegasan otoritas pajak tentang hal ini. Pensiun pegawai pemerintah hanya dikenai pajak oleh negara yang membayar, kecuali penerimanya residen dan warga negara negara yang lain (Pasal 19 ayat (2)); gaji pegawai pemerintah yang masih aktif pada dasarnya hanya dikenai pajak oleh negara pembayar (Pasal 19 ayat (1)).
- Keringanan bagi peneliti yang pindah ke Austria (Zuzugsbegünstigung). Ilmuwan dan peneliti yang pindah ke Austria demi ilmu pengetahuan dan penelitian dapat memohon pengurangan rata 30% atas penghasilan dari pekerjaan ilmiah selama lima tahun; ilmuwan, peneliti, seniman dan olahragawan dapat memohon penghapusan beban pajak tambahan akibat kepindahan. Permohonan harus diterima Finanzamt Österreich dalam enam bulan setelah pindah dan mensyaratkan pengalihan pusat kepentingan vital Anda ke Austria. BMF tidak menetapkan syarat kewarganegaraan.
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian Austria–Indonesia. Austria tidak mempunyai perjanjian jaminan sosial dengan Indonesia; Indonesia tidak tercantum dalam daftar Sozialministerium. Masa asuransi tidak dijumlahkan, dan selama penugasan Anda mungkin wajib membayar iuran di kedua negara. P3B tidak mencakup iuran jaminan sosial — pastikan kedudukan asuransi Anda dengan pemberi kerja dan lembaga asuransi Austria sebelum penugasan.
- Residen Austria menurut P3B: Formulir DGT untuk pembayar di Indonesia. Jika P3B menetapkan Austria sebagai negara residen Anda, Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Atas penghasilan dari Indonesia pembayar memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto; agar ia menerapkan tarif P3B — dividen paling tinggi 15% (10% bagi perseroan dengan penyertaan paling sedikit 25%), bunga dan royalti paling tinggi 10% — serahkan kepadanya Formulir DGT yang disahkan oleh Finanzamt Anda (PMK 112/2025). Pengesahan residen standar Austria (formulir ZS-AD) berbahasa Jerman. Simpan bukti potong Indonesia untuk pembebasan atau pengurangan di Austria.
- WNI di Austria: surat keterangan DJP memerlukan surat keterangan domisili berbahasa Inggris. Agar tidak lagi menjadi residen Indonesia, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan harus memperoleh dari DJP Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri. Permohonan memerlukan surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari otoritas pajak negara tempat Anda tinggal, yang masa berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan. Pengesahan residen standar Austria (formulir ZS-AD) berbahasa Jerman — sebelum mengajukan permohonan, tanyakan kepada Finanzamt bentuk konfirmasi residen yang memenuhi syarat bahasa Inggris itu. DJP memutus dalam 30 hari; tanpa keputusan, permohonan dianggap disetujui. Selama Anda belum memperoleh surat itu, Indonesia tetap menganggap Anda residen; jika Austria juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
- Tanpa kriteria kewarganegaraan: pejabat yang berwenang berusaha mencapai persetujuan (Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 26). Jika tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital dan tempat biasa tinggal tidak memberikan jawaban, P3B Indonesia–Austria tidak melihat kewarganegaraan: pejabat yang berwenang kedua negara hanya «berusaha» menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama — kesepakatan tidak dijamin. Ajukan kasus Anda kepada pejabat yang berwenang negara tempat Anda residen (di Indonesia: DJP) dalam 2 tahun sejak pemberitahuan pertama tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B (Pasal 26 ayat (1)). Sampai ada kesepakatan, kedua negara dapat memperlakukan Anda sebagai residen: simpan bukti tempat tinggal, keluarga, pekerjaan, harta dan hari Anda di setiap negara.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Austria tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Modal, beserta Protokol (Wina, 24 Juli 1986). Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Austria
- Wohnsitz
- tempat tinggal yang tersedia bagi Anda dan akan Anda pertahankan, berapa pun seringnya digunakan; cukup untuk menjadi residen Austria
- gewöhnlicher Aufenthalt
- kediaman biasa — tinggal di Austria lebih dari enam bulan, berlaku surut sejak hari pertama
- unbeschränkte Steuerpflicht
- kewajiban pajak tidak terbatas atas penghasilan dari seluruh dunia (residen)
- Zweitwohnsitzverordnung
- peraturan rumah kedua: rumah yang digunakan tidak lebih dari 70 hari setahun dapat diabaikan jika pusat kepentingan vital sudah lebih dari lima tahun di luar negeri
- Ansässigkeitsbestätigung (ZS-AD)
- pengesahan residen pajak Austria dari Finanzamt (formulir berbahasa Jerman)
- Finanzamt
- kantor pajak Austria
Pertanyaan
P3B mana yang berlaku antara Indonesia dan Austria?
Persetujuan yang ditandatangani di Wina pada 24 Juli 1986, berlaku sejak 1 Oktober 1988 dan efektif sejak 1 Januari 1989; MLI tidak berlaku untuknya. Status residen ganda ditentukan menurut Pasal 4 ayat 2: tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa tinggal; jika masih belum jelas, pejabat yang berwenang berusaha mencapai persetujuan bersama — kewarganegaraan tidak diuji.
Berapa hari saya boleh bekerja di Austria tanpa pajak Austria atas gaji?
Menurut Pasal 15 ayat 2 P3B, tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun, dengan pemberi kerja yang bukan residen Austria dan gaji yang tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Austria. Untuk pekerjaan bebas batasnya 90 hari dalam 12 bulan atau tempat tetap di Austria (Pasal 14). Di Indonesia penghasilan itu dilaporkan dalam SPT Tahunan dan pajak Austria dikreditkan.
Apakah Austria mengenakan pajak jika saya pindah ke Indonesia?
Ya, jika Austria kehilangan hak untuk mengenakan pajak atas aset modal Anda: kenaikan nilai saham, unit dana, obligasi, derivatif dan mata uang kripto sampai saat pindah dianggap direalisasi dan dikenai pajak 27,5%. Karena Indonesia bukan negara Uni Eropa/EEA, pajak itu langsung terutang. Indonesia sendiri tidak mengenakan pajak keluar.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- § 1 ayat (2)–(3) EStG 1988 — Orang yang memiliki tempat tinggal (Wohnsitz) atau kediaman biasa (gewöhnlicher Aufenthalt) di Austria mempunyai kewajiban pajak tidak terbatas (atas penghasilan dari seluruh dunia); orang lain hanya dikenai pajak atas penghasilan dari sumber di Austria (§ 98).
- § 26 BAO — Wohnsitz adalah tempat tinggal yang dipertahankan dalam keadaan yang menunjukkan bahwa orang itu akan mempertahankan dan menggunakannya. Kediaman biasa berarti keberadaan yang tidak hanya sementara; keberadaan di Austria lebih dari enam bulan selalu menimbulkannya, juga untuk enam bulan pertama.
- BMF: Persönliche Steuerpflicht (2026) — Untuk Wohnsitz, tempat tinggal itu harus digunakan setidaknya secara berulang; setelah enam bulan keberadaan, kewajiban pajak tidak terbatas berlaku surut sejak hari pertama.
- LStR 2002 Rz. 3 (versi 04.12.2024) — Wohnsitz berarti kemampuan untuk menggunakan tempat tinggal bagi diri sendiri setiap saat; pendaftaran penduduk hanya merupakan petunjuk; tempat tidur yang disediakan pemberi kerja dan dipakai bersama orang lain tidak menimbulkan Wohnsitz.
- LStR 2002 Rz. 4 — Dengan izin kerja atau kontrak kerja untuk jangka waktu lebih dari enam bulan, kediaman biasa dan kewajiban pajak tidak terbatas timbul sejak hari pertama; hal ini tetap berlaku walaupun pekerjaan berakhir lebih awal.
- LStR 2002 Rz. 5 (versi 15.12.2023) — Keberadaan lebih dari enam bulan menimbulkan kewajiban pajak tidak terbatas sejak hari pertama, juga jika melewati akhir tahun; perjalanan singkat ke luar negeri (cuti, perjalanan dinas, pulang kampung) menunda perhitungan dan tidak ikut dihitung, tetapi tidak memulai perhitungan dari awal.
- § 98 ayat (1) angka 4 EStG 1988 — Bukan residen dikenai pajak atas penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan atau dimanfaatkan (verwertet) di Austria.
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Austria tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Modal, beserta Protokol (Wina, 24.07.1986) — teks DJP — Ditandatangani di Wina pada 24.07.1986 dalam bahasa Inggris saja (teks bahasa Indonesia di situs DJP adalah terjemahan); berlaku 01.10.1988, diterapkan untuk tahun pajak sejak 01.01.1989 (Pasal 29 ayat (2)). MLI tidak berlaku untuk P3B ini. Tidak ada protokol perubahan.
- DJP — Tax Treaty and Multilateral Instrument (daftar P3B dan MLI) — Daftar resmi DJP berisi tanggal penandatanganan, tanggal berlaku, tanggal efektif dan status MLI setiap P3B Indonesia; untuk Austria: ditandatangani 24.07.1986, berlaku 01.10.1988, efektif 01.01.1989, tanpa efek MLI.
- BGBl. Nr. 454/1988 (Austria) — pengumuman resmi P3B — Pengumuman resmi Austria (12.08.1988): pertukaran piagam ratifikasi pada 12.07.1988 di Jakarta, P3B berlaku 01.10.1988 dan diterapkan sejak 1989.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Austria (1986) — Teks bahasa Indonesia DJP: «Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) orang pribadi menjadi penduduk pada kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut: (a) ia akan dianggap sebagai Penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap, jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (tempat yang menjadi pusat perhatiannya). (b) jika Negara Pihak pada Persetujuan yang menjadi pusat perhatiannya tidak dapat ditentukan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai tempat yang biasa ia gunakan untuk berdiam. (c) jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara Pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan bersama.» Teks autentik hanya bahasa Inggris; huruf (b) di sana juga mencakup orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara («or if he has not a permanent home available to him in either State»). Tidak ada kriteria kewarganegaraan.
- Zweitwohnsitzverordnung (BGBl. II Nr. 528/2003) — Jika pusat kepentingan vital sudah lebih dari lima tahun kalender berada di luar negeri, tempat tinggal di Austria hanya merupakan Wohnsitz pada tahun tempat itu digunakan lebih dari 70 hari; catatan hari harus disimpan.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 24 P3B Indonesia–Austria (1986) — Indonesia (ayat (2)): dapat memasukkan ke dalam dasar pengenaan pajak penghasilan yang boleh dikenai pajak di Austria menurut P3B (huruf a) dan mengkreditkan pajak Austria atas penghasilan itu, paling banyak sebesar bagian pajak Indonesia yang terutang atas penghasilan itu (huruf b). Austria (ayat (3)): membebaskan penghasilan yang boleh dikenai pajak di Indonesia (huruf a), tetapi dapat memperhitungkannya untuk tarif atas penghasilan lainnya (huruf c); untuk penghasilan menurut Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10, 11 atau 12 ayat (2) memberikan pengurangan sebesar pajak yang dibayar di Indonesia, paling banyak sebesar pajak Austria atas penghasilan itu (huruf b); untuk keperluan huruf b, pajak Indonesia dianggap 15% dari jumlah bruto dividen, bunga atau royalti (huruf d).
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 10–12 P3B Indonesia–Austria (1986) — Negara sumber boleh mengenakan pajak atas dividen paling tinggi 15% dari jumlah bruto (10% jika penerimanya perseroan, bukan persekutuan, yang memiliki langsung paling sedikit 25% modal), atas bunga paling tinggi 10% (bunga yang diterima Pemerintah, bank sentral atau lembaga keuangan milik Pemerintah negara lainnya dibebaskan) dan atas royalti paling tinggi 10% dari jumlah bruto — dengan syarat penerima adalah pemilik manfaat.
- Erlass des BMF vom 10.07.2026, GZ 2026-0.590.709 (BMF-AV Nr. 124/2026); Formular ZS-QU1 — Keringanan di sumber atas pajak potong Austria berdasarkan P3B: penerima nonresiden menyerahkan kepada pembayar di Austria formulir ZS-QU1 dengan pengesahan residen dari otoritas pajak negara residennya.
- § 240a BAO; BMF: Rückerstattung österreichischer Abzugsteuer — Jika pajak potong Austria dipotong melebihi tarif P3B, nonresiden dapat memohon pengembalian kepada administrasi pajak Austria (permohonan pendahuluan elektronik menurut § 240a BAO).
- Pasal 26 ayat (1)–(2) P3B Indonesia–Austria (1986) — Jika seseorang menganggap tindakan salah satu atau kedua negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B, ia dapat, tanpa mengurangi upaya hukum menurut hukum domestik, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang negara tempat ia menjadi penduduk — dalam 2 tahun sejak pemberitahuan pertama tindakan itu; jika keberatan itu beralasan, pejabat yang berwenang akan berusaha menyelesaikannya melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang negara lainnya.
- Pasal 15 ayat (2) P3B Indonesia–Austria (1986) — Imbalan yang diterima penduduk suatu negara dari pekerjaan yang dilakukan di negara lainnya hanya dikenai pajak di negara pertama jika: (a) penerima berada di negara lainnya tidak lebih dari 183 hari seluruhnya dalam jangka waktu dua belas bulan mana pun; (b) imbalan dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk negara lainnya; dan (c) imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki pemberi kerja di negara lainnya.
- Pasal 14 ayat (1) P3B Indonesia–Austria (1986) — Penghasilan penduduk suatu negara dari jasa profesional atau kegiatan bebas lainnya hanya dikenai pajak di negara itu, kecuali ia mempunyai tempat tetap yang secara teratur tersedia baginya di negara lainnya atau berada di negara lainnya lebih dari 90 hari seluruhnya dalam jangka waktu dua belas bulan mana pun; dalam hal itu negara lainnya boleh mengenakan pajak hanya atas bagian penghasilan yang berasal dari tempat tetap itu atau yang diperoleh di negara itu selama jangka waktu tersebut.
- § 27 Abs. 6 Z 1 EStG 1988; § 27a Abs. 1 Z 2 EStG 1988; § 6 Z 6 EStG 1988 — Jika kepindahan membatasi hak pemajakan Austria, kenaikan nilai aset modal (saham, unit dana, obligasi, derivatif, mata uang kripto) sampai saat pindah dianggap direalisasi dan dikenai pajak 27,5% — tanpa batas kepemilikan minimum dan tanpa masa residen minimum. Untuk kepindahan ke negara Uni Eropa/EEA, pajak atas saham, unit dana, obligasi dan derivatif atas permohonan baru ditetapkan saat aset benar-benar dijual (huruf a); untuk mata uang kripto hanya dapat dimohonkan pembayaran angsuran (huruf d bersama § 6 Z 6 huruf c dan d); untuk negara lain pajak langsung terutang.
- Pasal 13 ayat (1) dan (4) P3B Indonesia–Austria (1986) — Keuntungan dari pengalihan harta tak gerak boleh dikenai pajak di negara tempat harta itu terletak (ayat (1)); keuntungan dari pengalihan harta lainnya — termasuk saham — hanya dikenai pajak di negara tempat pihak yang mengalihkan menjadi penduduk (ayat (4)). Tidak ada aturan khusus bagi bekas penduduk.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Austria (1986) — Pensiun dan imbalan serupa untuk pekerjaan pada masa lalu hanya dikenai pajak di negara residen penerima (Pasal 18 ayat (1)); namun pensiun dari dana pensiun yang disetujui Pemerintah dan pensiun jaminan sosial suatu negara yang dibayarkan kepada penduduk negara lainnya boleh juga dikenai pajak di negara pertama (Pasal 18 ayat (2)). Imbalan pemerintah selain pensiun hanya dikenai pajak di negara pembayar, kecuali jasa diberikan di negara lainnya dan penerima adalah penduduk negara itu yang menjadi warga negaranya atau tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu (Pasal 19 ayat (1)); pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di negara pembayar, kecuali penerima adalah penduduk dan warga negara negara lainnya (Pasal 19 ayat (2)).
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- § 103 EStG 1988; BMF: Zuzugsbegünstigung — Ilmuwan dan peneliti yang pindah ke Austria untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian dapat memohon pengurangan rata 30% atas penghasilan dari pekerjaan ilmiah selama lima tahun (§ 103 ayat (1a)); ilmuwan, peneliti, seniman dan olahragawan dapat memohon penghapusan beban pajak tambahan akibat kepindahan. Permohonan kepada Finanzamt Österreich dalam enam bulan setelah pindah (dapat diajukan lebih awal). Kepindahan mensyaratkan pengalihan pusat kepentingan vital ke tempat tinggal di Austria. Halaman BMF tidak menetapkan syarat kewarganegaraan.
- Sozialministerium — Übersicht der Abkommen über soziale Sicherheit (Stand 03.08.2026) — Perjanjian jaminan sosial bilateral Austria berlaku dengan 21 negara di luar Uni Eropa dan EEA (Albania, Australia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Chili, India, Israel, Jepang, Kanada/Québec, Korea, Kosovo, Moldova, Mongolia, Montenegro, Makedonia Utara, Filipina, Serbia, Tunisia, Türkiye, Amerika Serikat, Uruguay); Indonesia tidak tercantum.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- BMF: Formular ZS-AD (Ansässigkeitsbestätigung) — Pengesahan residen untuk keperluan P3B (formulir berbahasa Jerman): sebutkan negara mitra dan penghasilan yang memerlukan keringanan, lalu serahkan formulir dalam tiga rangkap asli kepada Finanzamt (untuk Anda, untuk otoritas asing atau pembayar, untuk administrasi pajak Austria); Finanzamt mengesahkan status residen pada bagian III.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c P3B Indonesia–Austria (1986) — Jika negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara, ia dianggap penduduk negara tempat ia biasa tinggal (huruf b); jika ia biasa tinggal di kedua negara atau tidak di salah satu pun, pejabat yang berwenang kedua negara akan berusaha menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama (huruf c). Teks autentik bahasa Inggris: «shall endeavour to settle the question by mutual agreement».
- Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Austria (1986) — Teks bahasa Indonesia DJP: «ia akan dianggap sebagai Penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap, jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (tempat yang menjadi pusat perhatiannya).» Teks autentik bahasa Inggris: «centre of vital interests».
Putusan pengadilan
- Verwaltungsgerichtshof (Austria), Ra 2019/15/0145, 05/03/2020 — Wohnsitz adalah kemampuan secara hukum dan faktual untuk menggunakan tempat tinggal yang layak huni setiap saat; seberapa sering tempat itu benar-benar digunakan tidak penting dan tidak disyaratkan jumlah malam minimum (putusan BFG yang mensyaratkannya dibatalkan).
- Verwaltungsgerichtshof (Austria), Ra 2015/15/0066, 27/11/2017 — Untuk Wohnsitz menurut § 26 BAO yang menentukan adalah penguasaan nyata atas tempat tinggal; pendaftaran penduduk (ZMR) dan dibayar atau tidaknya sewa tidak menentukan. Perkara PPN (pembebasan ekspor bagi pembeli asing), tetapi uji Wohnsitz-nya sama.
- Bundesfinanzgericht (Austria), RV/3100198/2020, 09/06/2022 — Kamar dengan kamar mandi sendiri dalam rumah yang dihuni bersama adalah tempat tinggal: kewajiban pajak tidak terbatas di Austria, walaupun pusat kepentingan vital berada di Amerika Serikat.
- Verwaltungsgerichtshof (VwGH, Austria), Ra 2019/15/0160, 23/01/2020 — Permohonan revisi ditolak: jika ada tempat tinggal di kedua negara, hubungan pribadi yang paling erat biasanya terdapat di tempat orang itu secara teratur tinggal bersama keluarganya; surat keterangan residen dari negara asing (Swiss) hanya menegaskan status residen dari sudut pandang negara itu dan tidak menentukan pusat kepentingan vital — keadaan di kedua negara harus ditimbang.
- Verwaltungsgerichtshof (VwGH, Austria), Ra 2023/13/0186, 03/09/2024 — Pusat kepentingan vital dinilai selama beberapa tahun, bukan untuk satu tahun saja; kegiatan sementara di luar negeri (di sini: di Amerika Serikat) membiarkannya tetap di Austria, walaupun keluarga ikut pindah, selama tempat tinggal di Austria dipertahankan; hubungan biasa dengan rekan kerja dan tetangga bukan hubungan pribadi dengan suatu negara.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab