Residen pajak Bangladesh atau Indonesia?
Bangladesh menentukan status residen hanya berdasarkan hari dalam tahun penghasilannya (1 Juli – 30 Juni) menurut s. 2(45) Income Tax Act, 2023: paling sedikit 183 hari, atau 90 hari ditambah 365 hari dalam empat tahun sebelumnya; kewarganegaraan dan tempat tinggal tidak diuji. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Bangladesh 2003 yang menentukan — sampai kriteria kewarganegaraan dan persetujuan bersama.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Bangladesh dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Bangladesh menganggap Anda sebagai residen pajak
Status residen di Bangladesh hanya bergantung pada jumlah hari, yang dihitung dalam tahun penghasilan Bangladesh (1 Juli – 30 Juni): paling sedikit 183 hari, atau paling sedikit 90 hari ditambah seluruhnya 365 hari dalam 4 tahun sebelumnya. Kewarganegaraan, tempat tinggal atau keluarga tidak diuji. Income Tax Ordinance 1984 yang lama memakai 182 hari; Income Tax Act, 2023 memakai 183 hari.
Dengan 90 sampai 182 hari di Bangladesh dalam tahun penghasilan ini, yang menentukan adalah jumlah hari dalam 4 tahun penghasilan sebelumnya: 365 hari atau lebih menjadikan Anda residen.
Sebagai bukan residen, kewarganegaraan tidak mengubah status Anda, tetapi mengubah tarifnya: warga Bangladesh bukan residen membayar dengan tarif progresif biasa, orang pribadi bukan residen lainnya dengan tarif 30%.
- Anda berada di Bangladesh paling sedikit 183 hari dalam tahun penghasilan — menurut s. 2(45)(a)(1) Income Tax Act, 2023 Anda residen. Bangladesh mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Anda yang timbul atau diterima di dalam maupun di luar Bangladesh, termasuk penghasilan dari Indonesia (s. 26).
- Anda berada di Bangladesh paling sedikit 90 hari dalam tahun penghasilan dan seluruhnya paling sedikit 365 hari dalam 4 tahun sebelumnya — menurut s. 2(45)(a)(2) Income Tax Act, 2023 Anda residen. Bangladesh mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Anda yang timbul atau diterima di dalam maupun di luar Bangladesh, termasuk penghasilan dari Indonesia (s. 26).
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda tidak memenuhi satu pun uji hari, sehingga Anda warga Bangladesh bukan residen (non-resident Bangladeshi). Bangladesh hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang timbul atau diterima di Bangladesh, dengan tarif progresif biasa (s. 2(4) dan 26). Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Indonesia tidak dikenai pajak di Bangladesh — kecuali dibayarkan oleh Pemerintah Bangladesh atau pemerintah daerah kepada Anda sebagai warga negara Bangladesh yang bekerja padanya (s. 27(a)).
- Anda tidak memenuhi satu pun uji hari, sehingga Anda bukan residen Bangladesh. Bangladesh hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang timbul atau diterima di Bangladesh; karena Anda bukan warga Bangladesh, tarifnya biasanya 30% (s. 2(4) dan 26).
Di mana ketentuan Bangladesh berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: residen Indonesia dan residen Bangladesh sekaligus. Bangladesh menganggap Anda residen hanya karena jumlah hari dalam tahun penghasilannya (1 Juli – 30 Juni); Indonesia menganggap Anda residen karena tempat tinggal, lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau niat untuk bertempat tinggal. Karena kriteria dan jangka waktunya berbeda, kedua negara dapat menganggap Anda residen untuk masa yang sama — misalnya pada tahun Anda pindah, atau jika Anda tinggal di Indonesia tetapi juga berada di Bangladesh 90 hari atau lebih dengan 365 hari dalam empat tahun sebelumnya. Indonesia sendiri menerima bahwa dalam keadaan ini P3B yang menentukan (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Menurut Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Bangladesh: tempat tinggal tetap hanya di satu negara menjadikan Anda penduduk negara itu; tempat tinggal di kedua negara — pusat kepentingan vital; tanpa tempat tinggal tetap di negara mana pun — tempat biasa berdiam; kemudian kewarganegaraan dan, akhirnya, persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Jika Anda WNI tanpa surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri, Indonesia tetap menganggap Anda residen menurut hukum domestik, tetapi selama Bangladesh juga menganggap Anda residen, P3B yang menentukan negara residen Anda.
- Pertentangan: aturan 90 hari Bangladesh bagi pengunjung berulang. Dengan kurang dari 183 hari dalam tahun penghasilan Bangladesh, Anda tetap residen Bangladesh jika Anda berada di sana 90 hari atau lebih dalam tahun itu dan seluruhnya 365 hari atau lebih dalam empat tahun penghasilan sebelumnya (s. 2(45)(a)(2)). Aturan ini tidak memperhitungkan kewarganegaraan atau tempat tinggal, sehingga residen Indonesia yang secara teratur menghabiskan beberapa bulan setahun di Bangladesh — misalnya untuk proyek atau keluarga — dapat menjadi residen Bangladesh walaupun sebagian besar tahun berada di Indonesia. Pasal 4 ayat (2) P3B kemudian menentukan: jika tempat tinggal tetap dan pusat kepentingan vital Anda di Indonesia, Anda penduduk Indonesia menurut P3B, dan Bangladesh hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Bangladesh sejauh diizinkan P3B.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: P3B Indonesia–Bangladesh 2003. Yang berlaku adalah P3B yang ditandatangani di Dhaka pada 19 Juni 2003 beserta Protokolnya, dibuat hanya dalam bahasa Inggris; Indonesia mengesahkannya dengan Perpres 68/2006. P3B ini berlaku sejak 11 Juli 2006 dan efektif di Indonesia mulai 1 Januari 2007 (di Bangladesh mulai tahun penetapan 1 Juli 2007). MLI tidak berlaku, karena Bangladesh bukan pihak MLI. Jika Anda residen kedua negara menurut hukum masing-masing, Pasal 4 ayat (2) yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam (juga jika Anda tidak mempunyai tempat tinggal tetap di negara mana pun) → kewarganegaraan → persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Indonesia sendiri menyerahkan penentuan status residen ganda kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Gaji: Pasal 15 (183 hari dalam tahun pajak yang bersangkutan); pekerjaan bebas: Pasal 14 (tempat tetap atau 183 hari dalam tahun fiskal yang bersangkutan); pensiun: Pasal 18; jasa pemerintah: Pasal 19; penghindaran pajak berganda: Pasal 23 (kredit di kedua negara, tanpa tax sparing); prosedur persetujuan bersama: Pasal 25.
- Jangka waktu penghitungan: 12 bulan di Indonesia, tahun penghasilan Juli–Juni di Bangladesh. Tahun penghasilan Bangladesh berlangsung dari 1 Juli sampai 30 Juni, dan status residen di sana hanya bergantung pada hari: paling sedikit 183 hari, atau paling sedikit 90 hari ditambah 365 hari dalam empat tahun penghasilan sebelumnya. Indonesia menghitung lebih dari 183 hari — 184 hari atau lebih — dalam 12 bulan sejak kedatangan, berturut-turut atau terputus-putus, dan setiap bagian dari hari dihitung penuh; selain itu Indonesia menjadikan Anda residen tanpa menghitung hari jika Anda bertempat tinggal di Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di sana. Tahun pajak Indonesia adalah tahun kalender. Batas 183 hari untuk gaji dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a P3B dihitung «dalam tahun pajak yang bersangkutan», tetapi P3B tidak menyebut tahun negara mana — hitung hari Anda baik dalam tahun kalender maupun dalam tahun Juli–Juni.
- Bekerja di Bangladesh sebagai residen Indonesia: aturan 183 hari (Pasal 15 ayat 2). Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Bangladesh adalah penghasilan dari Bangladesh (s. 27(a)). Jika Indonesia adalah negara residen Anda menurut P3B, Bangladesh tidak mengenakan pajak atas gaji itu hanya jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Bangladesh dalam tahun pajak yang bersangkutan; pemberi kerja bukan penduduk Bangladesh; dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Bangladesh. Jika tidak terpenuhi, Bangladesh mengenakan pajak atas gaji itu — bagi orang pribadi bukan residen yang bukan warga Bangladesh dengan tarif 30% — dan Indonesia mengkreditkan pajak Bangladesh terhadap PPh Anda, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 23 P3B; Pasal 24 UU PPh). Pekerja bebas: Bangladesh dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari tempat tetap atau dari kegiatan selama tinggal 183 hari atau lebih dalam tahun fiskal yang bersangkutan (Pasal 14).
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Bangladesh. Sebagai residen Indonesia Anda melaporkan penghasilan dari Bangladesh dalam SPT Tahunan bersama penghasilan lainnya. Pajak yang dibayar di Bangladesh sesuai P3B dikreditkan terhadap PPh Indonesia dalam tahun pajak yang sama, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu; batasnya dihitung per negara sumber (Pasal 24 UU PPh; Pasal 23 P3B). P3B tidak memuat tax sparing. Pajak Bangladesh atas dividen paling tinggi 15%, atas bunga dan royalti 10%; pensiun swasta untuk pekerjaan terdahulu hanya dikenai pajak di Indonesia (Pasal 18). Jika menurut Anda Bangladesh mengenakan pajak yang tidak sesuai dengan P3B, ajukan permohonan prosedur persetujuan bersama kepada DJP dalam tiga tahun sejak pemberitahuan pertama (Pasal 25).
- Jika P3B menjadikan Anda penduduk Bangladesh: Indonesia hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia. Jika menurut Pasal 4 ayat (2) Anda penduduk Bangladesh, Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri (Pasal 11 PER-23/PJ/2025) dan hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia, sejauh diizinkan P3B. Pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto; dengan P3B tarif atas dividen paling tinggi 15% (10% hanya bagi perusahaan dengan kepemilikan paling sedikit 10%), atas bunga dan royalti 10%, dan pensiun swasta untuk pekerjaan terdahulu hanya dikenai pajak di Bangladesh (Pasal 18). Agar pembayar menerapkan tarif P3B, serahkan Formulir DGT yang disahkan otoritas pajak Bangladesh. Pengalihan dan sewa tanah atau bangunan di Indonesia tetap dikenai PPh final 2,5% dan 10%. Bangladesh mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia (s. 26) dan mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 23).
- Bekerja di Indonesia sebagai penduduk Bangladesh. Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Indonesia adalah penghasilan dari Indonesia: bagi bukan residen pembayar memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Jika Bangladesh adalah negara residen Anda, Indonesia tidak mengenakan pajak atas gaji itu jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 P3B terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Indonesia dalam tahun pajak yang bersangkutan, pemberi kerja bukan penduduk Indonesia, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Indonesia. Pekerja bebas: Pasal 14 — Indonesia dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari tempat tetap atau dari kegiatan selama tinggal 183 hari atau lebih dalam tahun fiskal yang bersangkutan; pemberian jasa melalui pegawai lebih dari 91 hari dalam 12 bulan merupakan bentuk usaha tetap menurut P3B (menurut hukum domestik sudah lebih dari 60 hari). Untuk menerapkan P3B, serahkan kepada pembayar di Indonesia Formulir DGT yang disahkan otoritas pajak Bangladesh. Perhatikan juga: lebih dari 183 hari di Indonesia dalam 12 bulan dapat menjadikan Anda residen Indonesia.
- Warga negara Bangladesh yang residen di Bangladesh: penghasilan dari Indonesia yang dikirim pulang dibebaskan di Bangladesh. Jika Anda warga negara Bangladesh dan residen Bangladesh, penghasilan yang Anda peroleh dengan bekerja secara fisik di luar negeri — misalnya di Indonesia — dan dibawa masuk ke Bangladesh melalui saluran perbankan sesuai ketentuan pengiriman uang dari luar negeri tidak dimasukkan dalam jumlah penghasilan Anda (Sixth Schedule, Part 1, para 17); cantumkan dalam SPT sebagai penghasilan yang dibebaskan. Gaji untuk pekerjaan jarak jauh yang dilakukan dari Bangladesh tidak termasuk. Indonesia tetap dapat mengenakan pajak atas gaji untuk pekerjaan di Indonesia sebagai penghasilan dari Indonesia (PPh Pasal 26, kecuali syarat Pasal 15 ayat 2 P3B terpenuhi).
- Bukan residen Bangladesh yang bukan warga Bangladesh: 30% atas penghasilan dari Bangladesh. Sebagai bukan residen yang bukan warga Bangladesh, Anda membayar 30% atas penghasilan dari Bangladesh, biasanya melalui pemotongan di sumber (s. 119). Jika P3B Indonesia–Bangladesh memberikan tarif lebih rendah — dividen 15%, bunga dan royalti 10% — dan Indonesia adalah negara residen Anda, mintalah surat keterangan pemotongan dengan tarif lebih rendah atau tanpa pemotongan dari National Board of Revenue sebelum pembayaran; NBR memutus dalam 30 hari setelah permohonan lengkap. Bukti residen Indonesia adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Coretax. Tanpa bentuk usaha tetap di Bangladesh, pajak yang dipotong bersifat final dan Anda tidak wajib menyampaikan SPT di Bangladesh.
- WNI yang pindah ke Bangladesh: surat keterangan residen Bangladesh untuk DJP. Bagi WNI, keberangkatan ke Bangladesh saja tidak mengakhiri status residen Indonesia. Setelah berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, ajukan kepada DJP permohonan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri, dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari otoritas pajak Bangladesh yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan. Bangladesh menjadikan Anda residen hanya berdasarkan hari dalam tahun penghasilan Juli–Juni (183 hari, atau 90 hari ditambah 365 hari dalam empat tahun sebelumnya), jadi surat itu biasanya baru dapat diperoleh setelah Anda memenuhi uji hari tersebut. Sampai surat keterangan DJP terbit, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan negara residen Anda.
- Tahun kedatangan atau keberangkatan: Indonesia membagi tahun, Bangladesh tidak. Bangladesh menentukan status residen untuk seluruh tahun penghasilan (1 Juli – 30 Juni) dan tidak membaginya. Jika Anda meninggalkan Bangladesh setelah 183 hari dalam tahun penghasilan, Anda tetap residen di sana untuk tahun itu; sebelum Anda pergi untuk selamanya, petugas pajak dapat meminta SPT atas penghasilan sampai tanggal keberangkatan (s. 193). Indonesia memperlakukan Anda sebagai residen hanya untuk bagian tahun sejak kedatangan atau sampai keberangkatan untuk selama-lamanya (Pasal 2A UU PPh). Untuk masa ketika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
- Pensiun, jasa pemerintah, guru dan pelajar. Pensiun dan imbalan serupa untuk pekerjaan terdahulu hanya dikenai pajak di negara residen Anda (Pasal 18). Imbalan dari suatu negara untuk jasa pemerintah pada dasarnya hanya dikenai pajak di negara pembayar; negara lainnya mengenakan pajak jika jasa diberikan di sana dan Anda warga negaranya atau tidak menjadi residennya semata-mata untuk memberikan jasa itu; pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di negara pembayar, kecuali Anda residen dan warga negara negara lainnya (Pasal 19). Guru dan peneliti yang diundang lembaga pendidikan dibebaskan di negara tempat mengajar paling lama dua tahun berturut-turut (Pasal 20); pelajar dan peserta magang dibebaskan atas kiriman dari luar negeri dan imbalan tambahan untuk jasa pribadi paling lama lima tahun (Pasal 21).
- Jaminan sosial: iuran BPJS bagi pekerja asing di Indonesia. P3B tidak mengatur iuran jaminan sosial. Menurut hukum Indonesia, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial BPJS, dan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya (Pasal 14 dan 15 UU 24/2011). Kami tidak menemukan persetujuan jaminan sosial antara Indonesia dan Bangladesh; tanyakan kepada pemberi kerja Anda bagaimana penugasan ditangani sebelum dimulai.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, beserta Protokol — ditandatangani di Dhaka pada 19 Juni 2003. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Bangladesh
- income year
- tahun penghasilan Bangladesh, 1 Juli – 30 Juni
- resident
- residen — paling sedikit 183 hari, atau 90 hari ditambah 365 hari dalam 4 tahun sebelumnya (s. 2(45))
- non-resident Bangladeshi
- warga Bangladesh bukan residen — membayar dengan tarif progresif biasa
- NBR
- National Board of Revenue — otoritas pajak Bangladesh; menerbitkan surat keterangan tarif P3B (s. 119)
- withholding (s. 119)
- pemotongan pajak atas pembayaran kepada bukan residen, paling tinggi 30%
- return of income
- SPT Bangladesh; dengan potongan 5% jika disampaikan paling lambat 30 September
Pertanyaan
Apakah kewarganegaraan atau keluarga memengaruhi status residen di Bangladesh?
Tidak. Bangladesh hanya menghitung hari dalam tahun penghasilannya: paling sedikit 183 hari, atau 90 hari ditambah 365 hari dalam empat tahun sebelumnya. Kewarganegaraan hanya memengaruhi tarif bagi bukan residen: warga Bangladesh membayar tarif progresif, orang asing 30%. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
Apakah Bangladesh mengenakan pajak atas gaji saya untuk penugasan singkat di Bangladesh?
Tidak, jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 P3B terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Bangladesh dalam tahun pajak yang bersangkutan, pemberi kerja bukan penduduk Bangladesh, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Bangladesh. P3B tidak menyebut tahun negara mana, jadi hitung hari baik dalam tahun kalender maupun dalam tahun Juli–Juni.
Bagaimana Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Bangladesh?
Residen Indonesia melaporkan penghasilan dari Bangladesh dalam SPT Tahunan, dan pajak Bangladesh dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 23 P3B; Pasal 24 UU PPh). P3B membatasi pajak Bangladesh atas dividen 15%, bunga dan royalti 10%.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- Income Tax Act, 2023 (Act No. 12 of 2023), s. 2(45)(a) — authentic English text published by NBR (S.R.O. No. 404-Law/2025) — Orang pribadi adalah residen dalam suatu tahun penghasilan jika ia (1) berada di Bangladesh selama satu atau beberapa periode yang seluruhnya berjumlah paling sedikit 183 hari dalam tahun itu, atau (2) berada di Bangladesh 90 hari atau lebih dalam tahun itu dan seluruhnya 365 hari atau lebih dalam 4 tahun sebelumnya. Definisi ini tidak memuat syarat kewarganegaraan atau tempat tinggal.
- NBR Income Tax Circular 2023-2024 (12.10.2023), paras 1.1–1.2 — Tarif progresif bagi orang pribadi berlaku bagi semua orang pribadi kecuali bukan residen selain warga Bangladesh bukan residen (non-resident Bangladeshi); orang pribadi bukan residen selain warga Bangladesh bukan residen (bukan perusahaan atau perkumpulan) dikenai pajak dengan tarif 30%.
- Income Tax Act, 2023, s. 26 — Jumlah penghasilan residen meliputi seluruh penghasilan dari sumber apa pun yang timbul atau diterima di dalam atau di luar Bangladesh; jumlah penghasilan bukan residen hanya meliputi penghasilan yang timbul atau dianggap timbul di Bangladesh dan penghasilan yang diterima di Bangladesh.
- Income Tax Act, 2023, s. 2(4) — «Bukan residen» berarti orang yang bukan residen.
- Income Tax Act, 2023, s. 27(a) — Penghasilan dari pekerjaan, di mana pun dibayarkan, dianggap timbul di Bangladesh jika diperoleh di Bangladesh, atau jika dibayarkan oleh Pemerintah Bangladesh atau pemerintah daerah di Bangladesh kepada warga negara Bangladesh yang bekerja padanya.
- Finance Act, 2026 (Act No. 96 of 2026, Bangladesh Gazette Extraordinary, 30 June 2026), Schedule 2, Part 1, Para A — rates for tax years 2026-27 and 2027-28 (p. 20424–20425) and Para D(2) — 30% for non-residents other than non-resident Bangladeshis (p. 20429); s. 157(b) — Sixth Schedule Part 1 para 21(q) 'freelancing and content creation' (p. 20404); s. 97 — new s. 170 (filing windows, incentive / additional tax, p. 20375–20377); s. 87 — s. 154(1) Tk 6 lakh → Tk 10 lakh (p. 20371) — Tahun penghasilan 2026-27: batas bebas pajak umum Tk 400.000 (perempuan dan orang berusia 65 tahun atau lebih Tk 450.000; penyandang disabilitas dan gender ketiga Tk 525.000); selanjutnya 10% untuk Tk 300.000 berikutnya, 15% untuk Tk 400.000 berikutnya, 20% untuk Tk 500.000 berikutnya, 25% untuk Tk 2.000.000 berikutnya dan 30% untuk sisanya. Orang pribadi bukan residen selain warga Bangladesh bukan residen: 30%.
- Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, beserta Protokol (Dhaka, 19.06.2003) — naskah di laman DJP — Ditandatangani di Dhaka pada 19.06.2003 hanya dalam bahasa Inggris. Disahkan Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2006 (23.06.2006 — tanggal yang dicantumkan DJP sebagai «Entry into Effect»); berlaku 11.07.2006 (tanggal pemberitahuan terakhir, Pasal 28 ayat 2); efektif di Indonesia mulai 01.01.2007, di Bangladesh untuk tahun penetapan yang dimulai pada atau setelah 01.07.2007. MLI tidak berlaku: Bangladesh bukan pihak MLI.
- Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Bangladesh (2003) — «Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode; (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national; (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.» — orang pribadi yang menjadi penduduk kedua Negara dianggap penduduk: (a) Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital); (b) jika pusat itu tidak dapat ditentukan atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun — Negara tempat ia biasa berdiam; (c) jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya — Negara yang ia menjadi warga negaranya; (d) jika ia warga negara kedua Negara atau bukan warga negara keduanya — pejabat yang berwenang menyelesaikannya dengan persetujuan bersama.
- OECD — Signatories and Parties to the MLI (status 11.12.2025) — Bangladesh tidak menandatangani dan bukan pihak Konvensi Multilateral (MLI); karena itu MLI tidak mengubah P3B Bangladesh mana pun.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- Pasal 15 ayat 2 P3B Indonesia–Bangladesh (2003) — Imbalan penduduk suatu Negara untuk pekerjaan yang dilakukan di Negara lainnya hanya dikenai pajak di Negara yang disebut pertama jika (a) penerima berada di Negara lainnya tidak lebih dari 183 hari seluruhnya «in the taxable year concerned»; (b) imbalan dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lainnya; dan (c) imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Negara lainnya. P3B tidak menyebut tahun pajak Negara mana yang dimaksud.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 3 P3B Indonesia–Bangladesh (2003) — Penghasilan penduduk suatu Negara dari jasa profesional atau kegiatan bebas lainnya hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali (a) ia mempunyai tempat tetap yang tersedia secara teratur di Negara lainnya — hanya atas penghasilan dari tempat tetap itu; atau (b) ia tinggal di Negara lainnya selama satu atau beberapa masa yang seluruhnya berjumlah 183 hari atau lebih «in the fiscal year concerned» — hanya atas penghasilan dari kegiatan di Negara itu. Pemberian jasa melalui pegawai atau personel lain merupakan bentuk usaha tetap jika berlangsung lebih dari 91 hari dalam masa dua belas bulan (Pasal 5 ayat 3).
- Pasal 23 P3B Indonesia–Bangladesh (2003) — «Where a resident of a Contracting State derives income from the other Contracting State, the amount of tax on that income payable in that other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement, may be credited against the tax levied in the first-mentioned Contracting State imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the tax in the first-mentioned Contracting State on that income computed in accordance with its taxation laws and regulations.» — pajak yang dibayar di Negara lainnya sesuai P3B dikreditkan terhadap pajak Negara residen, paling banyak sebesar pajak Negara residen atas penghasilan itu; aturan yang sama di Indonesia dan Bangladesh, tanpa tax sparing.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 6, 10–13 P3B Indonesia–Bangladesh (2003) — Pajak di Negara sumber atas pembayaran kepada pemilik manfaat yang merupakan penduduk Negara lainnya paling tinggi: dividen 10% jika pemilik manfaat adalah perusahaan yang memiliki langsung paling sedikit 10% modal, 15% dalam hal lainnya (Pasal 10 ayat 2) — bagi orang pribadi 15%; bunga 10% (Pasal 11 ayat 2; bunga yang diterima pemerintah, bank sentral dan lembaga keuangan milik pemerintah Negara lainnya dibebaskan — ayat 3); royalti 10% (Pasal 12 ayat 2). Penghasilan dari harta tak gerak dan keuntungan dari pengalihannya, termasuk saham perusahaan yang hartanya terutama terdiri dari harta tak gerak, dapat dikenai pajak di Negara tempat harta itu berada (Pasal 6, Pasal 13 ayat 1).
- Pasal 18–21 P3B Indonesia–Bangladesh (2003) — Pasal 18: pensiun dan imbalan serupa yang dibayarkan kepada penduduk suatu Negara sehubungan dengan pekerjaan terdahulu hanya dikenai pajak di Negara itu (dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 2). Pasal 19: imbalan dari Negara atau pemerintah daerahnya untuk jasa kepada Negara itu hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali jasa diberikan di Negara lainnya oleh penduduknya yang merupakan warga negaranya atau tidak menjadi penduduknya semata-mata untuk memberikan jasa itu; pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara Negara lainnya. Pasal 20: guru dan peneliti yang diundang lembaga pendidikan dibebaskan di Negara tempat mengajar paling lama dua tahun berturut-turut. Pasal 21: pelajar dan peserta magang dibebaskan atas kiriman dari luar negeri untuk biaya hidup dan pendidikan serta imbalan tambahan untuk jasa pribadi, paling lama lima tahun sejak kedatangan pertama.
- Pasal 25 ayat 1–2 P3B Indonesia–Bangladesh (2003) — Orang yang menganggap bahwa tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat, terlepas dari upaya hukum nasional, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat ia menjadi penduduk dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan itu; pejabat yang berwenang berusaha menyelesaikannya dengan persetujuan bersama, dan persetujuan yang dicapai diterapkan terlepas dari batas waktu dalam hukum nasional.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- PP 34/2016 (pengalihan tanah dan/atau bangunan); PP 34/2017 (sewa tanah dan/atau bangunan); PP 131/2000 (bunga deposito dan tabungan) — PPh final dari jumlah bruto, baik untuk residen maupun nonresiden: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan — 2,5%; sewa tanah dan/atau bangunan — 10%; bunga deposito dan tabungan pada bank di Indonesia — 20% (bagi subjek pajak luar negeri 20% atau tarif P3B).
- Pasal 2 ayat (5) huruf m UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Bentuk usaha tetap (BUT) meliputi, antara lain, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, proyek konstruksi, serta pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Income Tax Act, 2023 (Authentic English Text, S.R.O. No. 404-Law/2025, Bangladesh Gazette Extraordinary 16.10.2025), Sixth Schedule, Part 1, para (17) — NBR — Penghasilan yang diperoleh di luar negeri oleh orang pribadi warga negara Bangladesh dan dibawa masuk ke Bangladesh sesuai dengan ketentuan hukum tentang pengiriman uang dari luar negeri tidak dimasukkan dalam jumlah penghasilan.
- Income Tax Act, 2023, s. 119 — Orang yang membayar jumlah kena pajak kepada bukan residen memotong pajak dengan tarif yang ditetapkan, paling tinggi 30%; Dewan (NBR) dapat menerbitkan surat keterangan tanpa pemotongan atau dengan tarif lebih rendah karena persetujuan atau alasan lain (keputusan dalam 30 hari setelah permohonan lengkap); bagi bukan residen tanpa bentuk usaha tetap di Bangladesh, pajak yang dipotong merupakan utang pajak final.
- Income Tax Act, 2023, s. 166 — SPT wajib disampaikan jika penghasilan melebihi batas bebas pajak, jika orang itu pernah ditetapkan pajaknya dalam salah satu dari 3 tahun sebelumnya, dan dalam hal lain (subs. 1); SPT tidak wajib bagi orang pribadi bukan residen tanpa bentuk usaha tetap di Bangladesh (subs. 2).
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- Income Tax Act, 2023 (Authentic English Text, S.R.O. No. 404-Law/2025), s. 193(1)–(4) — NBR — Penetapan pajak atas orang yang diizinkan bekerja di Bangladesh dan mungkin meninggalkan Bangladesh dalam tahun keuangan berjalan atau segera setelah tahun itu berakhir tanpa niat untuk kembali dapat dilakukan sebelum akhir tahun penghasilan; dengan pemberitahuan paling singkat 7 hari, Deputy Commissioner of Taxes dapat meminta SPT dan informasi tentang penghasilan sampai tanggal perkiraan keberangkatan.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 6 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 tentang BPJS — Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Pasal 14); pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS (Pasal 15 ayat (1)). BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (Pasal 6 ayat (2)).
- Income Tax Act, 2023, s. 86 — Pembayar gaji memotong pajak di sumber dengan tarif rata-rata yang berlaku atas taksiran jumlah penghasilan tahunan penerima.
- Income Tax Act, 2023, s. 170(1) (substituted by s. 97 of the Finance Act, 2026 [Act No. 96 of 2026], effective 1 July 2026) — SPT orang pribadi: disampaikan 1 Juli – 30 September — potongan 5% dari pajak terutang atau Tk 25.000, mana yang lebih rendah; 1 Oktober – 31 Desember — tanpa potongan atau pajak tambahan; 1 Januari – 31 Maret — pajak tambahan 2% atau Tk 3.000, mana yang lebih tinggi; 1 April – 30 Juni — 5% atau Tk 5.000, mana yang lebih tinggi. Orang yang berada di luar negeri karena cuti studi lanjut, penugasan atau lien, atau untuk mencari nafkah dengan visa dan izin yang sah, menyampaikan SPT dalam 90 hari sejak kembali ke Bangladesh.
- Income Tax Act, 2023, ss. 167 and 169(4) — Orang pribadi warga Bangladesh yang residen menyampaikan daftar harta dan kewajiban bersama SPT; warga Bangladesh bukan residen hanya mencantumkan harta yang terletak di Bangladesh (s. 167(3)); warga Bangladesh bukan residen dapat menyampaikan SPT melalui perwakilan Bangladesh terdekat (s. 169(4)).
- Pasal 4 ayat (1) P3B Indonesia–Bangladesh (2003) — «For the purposes of this Agreement, the term ‹resident of a Contracting State› means any persons who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.» — penduduk suatu Negara adalah orang yang menurut hukum Negara itu dikenai pajak di sana berdasarkan domisili, tempat tinggal, tempat kedudukan manajemen atau kriteria lain yang serupa.
- Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Bangladesh (2003) — «He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests)» — ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika di kedua Negara, Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Bangladesh (2003) — «If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode» — jika pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun, ia dianggap penduduk Negara tempat ia biasa berdiam.
- Pasal 4 ayat (2) huruf c–d P3B Indonesia–Bangladesh (2003) — «(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national; (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement» — jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya, ia dianggap penduduk Negara yang ia menjadi warga negaranya; jika ia warga negara kedua Negara atau bukan warga negara keduanya, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama (prosedur Pasal 25).
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab