ID
DoubleTaxation.status residen pajak bagi WNI di luar negeri

Residen pajak Bangladesh atau Indonesia?

Bangladesh menentukan status residen hanya berdasarkan hari dalam tahun penghasilannya (1 Juli – 30 Juni) menurut s. 2(45) Income Tax Act, 2023: paling sedikit 183 hari, atau 90 hari ditambah 365 hari dalam empat tahun sebelumnya; kewarganegaraan dan tempat tinggal tidak diuji. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Bangladesh 2003 yang menentukan — sampai kriteria kewarganegaraan dan persetujuan bersama.

Periksa status Anda: Indonesia dan Bangladesh

Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Bangladesh dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).

Kapan Bangladesh menganggap Anda sebagai residen pajak

Status residen di Bangladesh hanya bergantung pada jumlah hari, yang dihitung dalam tahun penghasilan Bangladesh (1 Juli – 30 Juni): paling sedikit 183 hari, atau paling sedikit 90 hari ditambah seluruhnya 365 hari dalam 4 tahun sebelumnya. Kewarganegaraan, tempat tinggal atau keluarga tidak diuji. Income Tax Ordinance 1984 yang lama memakai 182 hari; Income Tax Act, 2023 memakai 183 hari.

Dengan 90 sampai 182 hari di Bangladesh dalam tahun penghasilan ini, yang menentukan adalah jumlah hari dalam 4 tahun penghasilan sebelumnya: 365 hari atau lebih menjadikan Anda residen.

Sebagai bukan residen, kewarganegaraan tidak mengubah status Anda, tetapi mengubah tarifnya: warga Bangladesh bukan residen membayar dengan tarif progresif biasa, orang pribadi bukan residen lainnya dengan tarif 30%.

Kapan Anda menjadi nonresiden

Di mana ketentuan Bangladesh berbeda dari ketentuan pajak Indonesia

Hal lain yang perlu diketahui

Cara penyelesaian status residen ganda

Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, beserta Protokol — ditandatangani di Dhaka pada 19 Juni 2003. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.

P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →

Istilah yang akan Anda temui di Bangladesh

income year
tahun penghasilan Bangladesh, 1 Juli – 30 Juni
resident
residen — paling sedikit 183 hari, atau 90 hari ditambah 365 hari dalam 4 tahun sebelumnya (s. 2(45))
non-resident Bangladeshi
warga Bangladesh bukan residen — membayar dengan tarif progresif biasa
NBR
National Board of Revenue — otoritas pajak Bangladesh; menerbitkan surat keterangan tarif P3B (s. 119)
withholding (s. 119)
pemotongan pajak atas pembayaran kepada bukan residen, paling tinggi 30%
return of income
SPT Bangladesh; dengan potongan 5% jika disampaikan paling lambat 30 September

Pertanyaan

Apakah kewarganegaraan atau keluarga memengaruhi status residen di Bangladesh?

Tidak. Bangladesh hanya menghitung hari dalam tahun penghasilannya: paling sedikit 183 hari, atau 90 hari ditambah 365 hari dalam empat tahun sebelumnya. Kewarganegaraan hanya memengaruhi tarif bagi bukan residen: warga Bangladesh membayar tarif progresif, orang asing 30%. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.

Apakah Bangladesh mengenakan pajak atas gaji saya untuk penugasan singkat di Bangladesh?

Tidak, jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 P3B terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Bangladesh dalam tahun pajak yang bersangkutan, pemberi kerja bukan penduduk Bangladesh, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Bangladesh. P3B tidak menyebut tahun negara mana, jadi hitung hari baik dalam tahun kalender maupun dalam tahun Juli–Juni.

Bagaimana Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Bangladesh?

Residen Indonesia melaporkan penghasilan dari Bangladesh dalam SPT Tahunan, dan pajak Bangladesh dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 23 P3B; Pasal 24 UU PPh). P3B membatasi pajak Bangladesh atas dividen 15%, bunga dan royalti 10%.

Sumber

Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi

Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.

Periksa status Anda

Negara lain