P3B Indonesia – Bangladesh: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, beserta Protokol — ditandatangani di Dhaka pada 19 Juni 2003
- Ditandatangani: 19/06/2003
- Berlaku sejak: 11/07/2006
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- «For the purposes of this Agreement, the term ‹resident of a Contracting State› means any persons who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.» — penduduk suatu Negara adalah orang yang menurut hukum Negara itu dikenai pajak di sana berdasarkan domisili, tempat tinggal, tempat kedudukan manajemen atau kriteria lain yang serupa. Pasal 4 ayat (1) P3B Indonesia–Bangladesh (2003)
- «He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests)» — ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika di kedua Negara, Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital). Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Bangladesh (2003)
- Bangladesh tidak menandatangani dan bukan pihak Konvensi Multilateral (MLI); karena itu MLI tidak mengubah P3B Bangladesh mana pun. OECD — Signatories and Parties to the MLI (status 11.12.2025)
- Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait. Pasal 11 PER-23/PJ/2025
- «If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode» — jika pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun, ia dianggap penduduk Negara tempat ia biasa berdiam. Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Bangladesh (2003)
- «(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national; (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement» — jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya, ia dianggap penduduk Negara yang ia menjadi warga negaranya; jika ia warga negara kedua Negara atau bukan warga negara keduanya, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama (prosedur Pasal 25). Pasal 4 ayat (2) huruf c–d P3B Indonesia–Bangladesh (2003)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam tahun pajak; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 183 hari dalam tahun pajak. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Hanya negara residen. | Pasal 18 |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2)(b) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(3) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Saham perusahaan yang nilainya terutama (lebih dari 50%) berasal dari harta tak bergerak: sama. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen. | Pasal 13 |
| Penghasilan lain | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 22(1): 'shall be taxable in that Contracting State' (residence) without 'only'; lotteries and prizes are excluded from the article |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Bangladesh: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.