Residen pajak Spanyol atau Indonesia?
Spanyol menganggap Anda residen jika Anda berada di sana lebih dari 183 hari dalam tahun kalender (ketidakhadiran sporadis ikut dihitung) atau jika inti utama kepentingan ekonomi Anda berada di Spanyol; suami atau istri dan anak di bawah umur yang tinggal di Spanyol menimbulkan praduga residensi. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Spanyol 1995 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Spanyol dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Spanyol menganggap Anda sebagai residen pajak
Spanyol menganggap Anda residen jika salah satu kriteria terpenuhi: lebih dari 183 hari di Spanyol, pusat kepentingan ekonomi Anda di Spanyol, atau (sebagai praduga yang dapat dibantah) keluarga Anda tinggal di Spanyol.
- Anda berada di Spanyol lebih dari 183 hari dalam tahun kalender — Anda residen pajak Spanyol. Satu-satunya pengecualian menurut undang-undang adalah masa tinggal berdasarkan perjanjian kerja sama budaya atau kemanusiaan dengan otoritas publik Spanyol.
- Inti utama kepentingan ekonomi Anda berada di Spanyol; menurut art. 9.1.b LIRPF hal ini saja menjadikan Anda residen pajak Spanyol, meskipun Anda berada di sana 183 hari atau kurang.
- Keluarga Anda tinggal di Spanyol — berlaku praduga yang dapat dibantah bahwa Anda residen pajak Spanyol (praduga ini berlaku jika suami atau istri Anda dan anak di bawah umur yang menjadi tanggungan Anda keduanya tinggal di sana).
Kapan Anda menjadi nonresiden
- 183 hari atau kurang, dan baik pusat kepentingan ekonomi maupun keluarga Anda tidak berada di Spanyol: Anda bukan residen pajak Spanyol. Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Spanyol tetap dapat dikenai pajak di sana.
Di mana ketentuan Spanyol berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: lebih dari 183 hari di Spanyol dan status residen Indonesia. Spanyol menganggap Anda residen karena Anda berada di sana lebih dari 183 hari dalam tahun kalender, sedangkan Indonesia tetap menganggap Anda subjek pajak dalam negeri — misalnya karena Anda masih bertempat tinggal di Indonesia, karena Anda berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan yang melintasi dua tahun, atau karena Anda WNI tanpa surat keterangan DJP. Dalam keadaan ini Indonesia sendiri menyerahkan penentuan status kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Spanyol: tempat tinggal tetap hanya di Indonesia — residen Indonesia; hanya di Spanyol — residen Spanyol; di kedua negara — pusat kepentingan vital; lalu tempat biasa tinggal; jika tidak terselesaikan — persetujuan bersama, tanpa langkah kewarganegaraan. Jika P3B menetapkan Spanyol, Indonesia hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia.
- Pertentangan: bagi Spanyol cukup pusat kepentingan ekonomi Anda. Kriteria Spanyol bersifat alternatif: jika inti utama kegiatan atau kepentingan ekonomi Anda berada di Spanyol, Anda residen di sana berapa pun jumlah hari Anda. Indonesia menilai tempat tinggal, pusat kegiatan utama dan jumlah hari di Indonesia (Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025), sehingga kedua negara dapat menganggap Anda residen dalam tahun yang sama — misalnya jika Anda tinggal di Jakarta, sementara usaha dan harta Anda tetap di Spanyol. Status residen menurut P3B ditentukan Pasal 4 ayat 2: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa tinggal → persetujuan bersama.
- Pertentangan: keluarga di Spanyol — praduga residensi Spanyol. Jika suami atau istri dan anak di bawah umur yang menjadi tanggungan Anda tinggal di Spanyol, Spanyol menganggap Anda residen sampai Anda membuktikan sebaliknya (misalnya dengan Surat Keterangan Domisili DJP dan bukti tempat Anda tinggal). Bagi DJP, keluarga di luar negeri merupakan petunjuk bahwa pusat kegiatan utama WNI berada di luar Indonesia (Pasal 7 PER-23/PJ/2025), tetapi tidak dengan sendirinya mengakhiri status residen Indonesia. Menurut P3B, keluarga di Spanyol memberatkan pusat kepentingan vital ke Spanyol jika Anda mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara; jika satu-satunya tempat tinggal tetap Anda di Indonesia, Pasal 4 ayat 2 menunjuk Indonesia.
- WNI di Spanyol tanpa surat keterangan DJP: P3B tanpa langkah kewarganegaraan. Tanpa Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri, DJP tetap menganggap Anda residen Indonesia, sedangkan Spanyol juga menganggap Anda residennya. P3B Indonesia–Spanyol yang menentukan (Pasal 11 PER-23/PJ/2025), tetapi P3B ini tidak memuat langkah kewarganegaraan: status WNI tidak membuat Anda residen Indonesia. Jika tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital dan tempat biasa tinggal menunjuk Spanyol, Anda residen Spanyol menurut P3B; jika tidak dapat diputuskan, hanya persetujuan bersama pejabat yang berwenang yang menyelesaikannya. Untuk mengakhiri status residen Indonesia, ajukan permohonan surat keterangan kepada DJP dengan surat keterangan residensi pajak dari Agencia Tributaria (dokumen untuk DJP harus berbahasa Inggris dan masa berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan); DJP memutus dalam 30 hari.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: P3B Indonesia–Spanyol 1995. Yang berlaku adalah P3B yang ditandatangani di Jakarta pada 30 Mei 1995, berlaku sejak 20 Desember 1999 dan efektif mulai 1 Januari 2000. MLI berlaku untuk P3B ini (halaman DJP: efektif 01.01.2023; teks sintesis Kementerian Keuangan Spanyol), tetapi tidak mengubah Pasal 4 bagi orang pribadi. Penentuan status residen ganda (Pasal 4 ayat 2): tempat tinggal tetap; jika di kedua negara — pusat kepentingan vital; lalu tempat biasa tinggal; jika tetap tidak terselesaikan — persetujuan bersama. Berbeda dengan Model OECD, tidak ada langkah kewarganegaraan, jadi menjadi WNI tidak membuat Anda residen Indonesia menurut P3B. Pekerjaan: Pasal 15 (183 hari); pekerjaan bebas: Pasal 14 (lebih dari 90 hari dalam 12 bulan atau tempat tetap); pensiun: Pasal 18; jabatan pemerintah: Pasal 19; guru dan siswa: Pasal 20–21; penghindaran pajak berganda: Pasal 24 (kredit di kedua negara); prosedur persetujuan bersama: Pasal 26.
- Tepat 183 hari: belum residen Spanyol. Spanyol mensyaratkan lebih dari 183 hari (mulai hari ke-184) dalam tahun kalender. Ketidakhadiran sporadis ditambahkan ke hari Anda di Spanyol, kecuali Anda membuktikan residensi di tempat lain, dan hari di antara dua kehadiran yang terbukti dianggap sebagai hari di Spanyol. Indonesia juga mensyaratkan lebih dari 183 hari, tetapi dalam jangka waktu 12 bulan, bukan tahun kalender, dan bagian dari hari dihitung satu hari — jadi kedua hitungan dapat berbeda.
- Ketidakhadiran sporadis ikut dihitung — simpan bukti residensi Indonesia. Spanyol menambahkan perjalanan singkat ke luar negeri ke hari Anda di Spanyol, kecuali Anda membuktikan residensi pajak di negara lain, dan menghitung hari yang dianggap di antara dua kehadiran yang terbukti. Surat Keterangan Domisili (SKD) dari DJP, yang diperoleh secara elektronik melalui Coretax untuk Spanyol, tahun pajak dan pihak pembayar tertentu, membantu membuktikan residensi Indonesia Anda kepada Agencia Tributaria, tetapi tidak menghapus hari yang benar-benar Anda habiskan di Spanyol.
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Spanyol. Jika Indonesia negara residen Anda, Spanyol hanya mengenakan pajak atas penghasilan Anda yang bersumber di Spanyol sebagai bukan residen (IRNR) — misalnya gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Spanyol atau sewa harta tak gerak di Spanyol — dalam batas P3B (dividen 10% atau 15%, bunga 10%, royalti 10%). Anda melaporkan penghasilan itu dalam SPT Tahunan Indonesia, dan pajak Spanyol dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, dihitung per negara sumber (Pasal 24 UU PPh; Pasal 24 ayat 1 P3B). Pajak Spanyol yang dipungut melebihi batas P3B tidak dikreditkan — mintalah pengembaliannya di Spanyol. Dividen dari Spanyol dikecualikan dari PPh jika paling sedikit 30% laba setelah pajak diinvestasikan di Indonesia. Jika pengenaan pajak tidak sesuai dengan P3B, ajukan prosedur persetujuan bersama kepada DJP dalam waktu tiga tahun (Pasal 26 P3B, diubah MLI).
- Bekerja di Spanyol sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam 12 bulan (Pasal 15 ayat 2). Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan secara fisik di Spanyol merupakan penghasilan bersumber di Spanyol. Spanyol tidak mengenakan pajak atasnya hanya jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 P3B terpenuhi: Anda berada di Spanyol tidak lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan mana pun (bukan hanya tahun kalender; teks bahasa Indonesia menyebut «tahun takwim», tetapi teks bahasa Inggris yang berlaku), pemberi kerja bukan residen Spanyol, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Spanyol. Jika satu syarat tidak terpenuhi, Spanyol memungut IRNR atas gaji itu dan Indonesia mengkreditkannya dalam SPT Anda (Pasal 24 UU PPh). Pekerja bebas dan konsultan dikenai pajak di Spanyol hanya jika mempunyai tempat tetap di sana atau berada di sana lebih dari 90 hari dalam 12 bulan (Pasal 14).
- Residen Spanyol menurut P3B: Indonesia hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia. Jika P3B menetapkan Spanyol sebagai negara residen Anda, Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): atas penghasilan dari Indonesia pemotong memungut PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, yang dibatasi P3B (dividen 10% atau 15%, bunga 10%, royalti 10%). Agar pemotong menerapkan tarif P3B, serahkan Formulir DGT yang disahkan Agencia Tributaria atau dilampiri surat keterangan residensi pajak Spanyol berbahasa Inggris; surat keterangan residensi diajukan secara daring di kantor elektronik Agencia Tributaria. Pemotong tidak menerapkan P3B jika Anda masih tercatat sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia (PMK 112/2025) — bagi WNI, ajukan juga surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri. Spanyol mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 24 ayat 2 P3B).
- Rezim Beckham (art. 93 LIRPF) bagi orang yang pindah ke Spanyol untuk bekerja. Jika Anda pindah ke Spanyol untuk bekerja (termasuk kerja jarak jauh untuk pemberi kerja asing yang dilakukan secara eksklusif dengan sarana telematika), untuk menjadi direktur perusahaan atau untuk kegiatan kewirausahaan atau berkualifikasi tinggi tertentu, dan Anda bukan residen Spanyol dalam lima tahun sebelumnya, Anda dapat memilih dikenai pajak menurut aturan bukan residen untuk tahun kepindahan dan lima tahun berikutnya: penghasilan dari pekerjaan dan penghasilan selain tabungan dikenai pajak 24% sampai EUR 600.000 dan 47% di atasnya, dan penghasilan selain dari pekerjaan dikenai pajak hanya jika bersumber di Spanyol. Selama rezim ini Anda tetap residen Spanyol menurut hukum Spanyol; Pasal 4 ayat 1 P3B Indonesia–Spanyol tidak memuat kalimat yang mengecualikan orang yang hanya dikenai pajak atas penghasilan dari sumber di negara itu, sehingga menurut analisis kami Anda tetap dapat menjadi residen Spanyol untuk keperluan P3B (tidak ada putusan atau penegasan DJP mengenai hal ini). Penghasilan dari Indonesia tetap dipotong PPh di Indonesia sesuai P3B.
- Modelo 720: laporkan rekening, sekuritas dan harta tak gerak di Indonesia. Residen Spanyol wajib melaporkan rekening bank, sekuritas/asuransi dan harta tak gerak di luar negeri apabila suatu blok melebihi EUR 50.000 (dan sekali lagi jika naik lebih dari EUR 20.000). Ini mencakup rekening, saham dan tanah atau bangunan Anda di Indonesia. Akibat berat yang dahulu (keuntungan yang tidak dapat dijelaskan tanpa batas waktu, denda 150%, denda tetap) dinyatakan bertentangan dengan hukum UE oleh CJEU dalam perkara C-788/19 dan dihapus oleh Ley 5/2022; kini berlaku sanksi umum art. 198–199 Undang-Undang Pajak Umum.
- Pensiun: swasta di negara residen; jaminan sosial dan dana yang disetujui Pemerintah hanya di negara pembayar. Pensiun atas pekerjaan masa lalu hanya dikenai pajak di negara residen penerima (Pasal 18 ayat 1). Pengecualian: pensiun dari dana pensiun yang disetujui Pemerintah — bagi Indonesia termasuk ASTEK (Protokol angka 9) — dan pembayaran dari sistem jaminan sosial publik hanya dikenai pajak di negara yang membayarnya (Pasal 18 ayat 2). Karena itu pensiun Seguridad Social Spanyol yang diterima residen Indonesia hanya dikenai pajak di Spanyol dan tidak dikenai PPh di Indonesia; pensiun dari pemberi kerja swasta Spanyol yang bukan dari dana yang disetujui pada prinsipnya hanya dikenai pajak di Indonesia. P3B tidak menegaskan apakah BPJS Ketenagakerjaan, penerus ASTEK, termasuk di dalamnya. Gaji dan pensiun pegawai pemerintah pada dasarnya dikenai pajak hanya di negara pembayar (Pasal 19). Menurut hukum Indonesia, pensiun dari Indonesia yang dibayarkan kepada bukan residen dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%, kecuali P3B menentukan lain.
- Guru, peneliti dan siswa (Pasal 20 dan 21). Jika Anda ke Spanyol sebagai siswa atau karyasiswa semata-mata untuk pendidikan atau latihan, kiriman uang dari luar Spanyol untuk biaya hidup, pendidikan atau latihan tidak dikenai pajak di Spanyol (Pasal 21). Guru besar, guru dan peneliti yang mengajar atau meneliti di lembaga pendidikan di negara lain dibebaskan dari pajak di sana paling lama dua tahun atas imbalan mengajar atau meneliti (Pasal 20). Apakah Anda residen Spanyol tetap ditentukan art. 9 LIRPF, dan bagi Indonesia — Pasal 2 UU PPh dan PER-23/PJ/2025.
- Meninggalkan Spanyol untuk tinggal di Indonesia: pajak keluar Spanyol. Jika Anda residen Spanyol paling sedikit 10 dari 15 periode pajak terakhir dan saham atau penyertaan Anda bernilai lebih dari EUR 4.000.000 (atau lebih dari EUR 1.000.000 dengan penyertaan di atas 25%), saat kehilangan residensi Spanyol Anda dikenai pajak atas keuntungan yang belum direalisasi (art. 95 bis LIRPF). Indonesia bukan negara UE/EEE, jadi rezim khusus untuk kepindahan di dalam UE/EEE tidak berlaku; undang-undang memungkinkan penangguhan, antara lain untuk kepindahan sementara karena pekerjaan atau ke negara yang memiliki P3B dengan pertukaran informasi. Indonesia sendiri tidak mengenal pajak keluar bagi orang pribadi.
- Surat keterangan residensi dan prosedur persetujuan bersama. Untuk menerapkan P3B di Spanyol sebagai residen Indonesia, peroleh Surat Keterangan Domisili (SKD) dari DJP secara elektronik melalui Coretax: SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar jika Anda subjek pajak dalam negeri, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Untuk menerapkan P3B di Indonesia sebagai residen Spanyol, serahkan kepada pemotong Formulir DGT yang disahkan Agencia Tributaria atau dilampiri surat keterangan residensi pajak Spanyol berbahasa Inggris. Jika pengenaan pajak tidak sesuai dengan P3B, Anda dapat mengajukan kasus Anda kepada pejabat yang berwenang negara residen Anda dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama (Pasal 26, diubah MLI).
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat 2 P3B: Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Modal, dengan Protokol, ditandatangani di Jakarta pada 30 Mei 1995. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Spanyol
- residencia fiscal
- residensi pajak Spanyol
- núcleo principal de intereses económicos
- inti utama kepentingan ekonomi — cukup untuk menjadi residen Spanyol tanpa 183 hari
- ausencias esporádicas
- ketidakhadiran sporadis yang tetap dihitung sebagai hari di Spanyol
- régimen de impatriados (Ley Beckham)
- rezim khusus bagi orang yang pindah ke Spanyol untuk bekerja: 24% sampai EUR 600.000 selama tahun kedatangan dan lima tahun berikutnya
- certificado de residencia fiscal
- surat keterangan residensi pajak dari Agencia Tributaria, diajukan secara daring
- Modelo 720
- laporan informasi harta di luar negeri (juga di Indonesia) di atas EUR 50.000 per blok
Pertanyaan
Berapa hari saya boleh bekerja di Spanyol untuk pemberi kerja Indonesia tanpa pajak Spanyol atas gaji?
Menurut Pasal 15 ayat 2 P3B, tidak lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan mana pun, dengan pemberi kerja yang bukan residen Spanyol dan gaji yang tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Spanyol. Jika tidak, Spanyol memajaki gaji itu dan Indonesia mengkreditkan pajak Spanyol dalam batas Pasal 24 UU PPh.
Saya WNI dan tinggal di Spanyol. Apakah kewarganegaraan saya membuat saya residen Indonesia menurut P3B?
Tidak. P3B Indonesia–Spanyol tidak memuat langkah kewarganegaraan: jika tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital dan tempat biasa tinggal tidak menentukan, kasusnya diselesaikan melalui persetujuan bersama. Untuk mengakhiri status residen Indonesia, ajukan kepada DJP Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dengan surat keterangan residensi pajak dari Agencia Tributaria.
Siapa yang memajaki pensiun Seguridad Social Spanyol jika saya residen Indonesia?
Hanya Spanyol: pembayaran dari sistem jaminan sosial publik hanya dikenai pajak di negara pembayar (Pasal 18 ayat 2 P3B). Pensiun swasta atas pekerjaan masa lalu pada prinsipnya hanya dikenai pajak di Indonesia (Pasal 18 ayat 1).
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- art. 9.1.a) Ley 35/2006 (LIRPF) — Anda residen Spanyol jika Anda berada di Spanyol lebih dari 183 hari dalam satu tahun kalender. Ketidakhadiran sporadis dihitung sebagai hari di Spanyol, kecuali Anda membuktikan residensi pajak di negara lain (dengan surat keterangan residensi).
- AEAT, Manual práctico IRPF 2025 — Residencia habitual en territorio español — Hari tinggal = hari yang terbukti + hari di antara dua kehadiran yang terbukti + ketidakhadiran sporadis; ambang tercapai mulai hari ke-184; niat tidak relevan.
- art. 9.1.b) LIRPF — Anda residen Spanyol jika inti utama atau basis kegiatan atau kepentingan ekonomi Anda berada di Spanyol, secara langsung atau tidak langsung. Satu kriteria saja sudah cukup.
- art. 9.1 paragraf terakhir LIRPF — Praduga yang dapat dibantah: Anda residen Spanyol jika suami atau istri Anda (yang tidak berpisah secara hukum) dan anak di bawah umur yang menjadi tanggungan Anda biasanya tinggal di Spanyol.
- art. 13.1.c) TRLIRNR (Real Decreto Legislativo 5/2004) — Penghasilan dari pekerjaan merupakan penghasilan yang bersumber di Spanyol apabila diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan di Spanyol.
- P3B Indonesia–Spanyol (Jakarta, 30.05.1995) dengan Protokol — teks DJP — Ditandatangani di Jakarta pada 30.05.1995 dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris (jika terjadi perbedaan penafsiran, teks bahasa Inggris yang berlaku); berlaku sejak 20.12.1999, efektif mulai 01.01.2000. Halaman DJP mencantumkan MLI dengan tanggal efektif 01.01.2023 tetapi tidak memuat teks sintesis; Pasal 4 tidak diubah MLI untuk orang pribadi. Pasal 15 ayat 2 (gaji): 183 hari; Pasal 14 (pekerjaan bebas): tempat tetap atau lebih dari 90 hari dalam 12 bulan; Pasal 18 (pensiun); Pasal 19 (jabatan pemerintah); Pasal 20–21 (guru, peneliti, siswa); Pasal 24 (kredit pajak di kedua Negara); Pasal 26 (prosedur persetujuan bersama).
- Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Spanyol (1995) — Jika orang pribadi menjadi Wajib Pajak dalam negeri kedua Negara: a) ia dianggap Wajib Pajak dalam negeri Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara — Negara tempat ia mempunyai hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan vital); b) jika Negara pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara — Negara tempat ia biasanya berdiam; c) jika ia biasanya berdiam di kedua Negara atau tidak di salah satunya, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikannya melalui persetujuan bersama. P3B ini tidak memuat langkah kewarganegaraan. Teks bahasa Indonesia huruf c) hanya menyebut «di kedua Negara»; teks bahasa Inggris dan Spanyol menambahkan «atau tidak di salah satunya», dan menurut Protokol teks bahasa Inggris yang berlaku jika terjadi perbedaan penafsiran.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2–3, Pasal 12 ayat 2 P3B Indonesia–Spanyol (1995) — Negara sumber dapat memungut paling tinggi: dividen — 10% jika pemilik manfaat adalah perseroan dengan kepemilikan langsung paling sedikit 25%, 15% dalam hal lainnya; bunga — 10% (bunga kepada Pemerintah, bank sentral dan lembaga keuangan yang disepakati dibebaskan; Protokol angka 6: bunga atas penjualan kredit peralatan dibebaskan di Negara sumber); royalti — 10%.
- Pasal 24 P3B Indonesia–Spanyol (1995) — Indonesia (ayat 1): pajak Spanyol atas penghasilan dari Spanyol yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Spanyol dikreditkan terhadap PPh Indonesia, paling banyak sebesar bagian PPh Indonesia atas penghasilan itu. Spanyol (ayat 2): pajak Indonesia dikurangkan dari pajak Spanyol atas penghasilan (dan modal) yang sama, paling banyak sebesar bagian pajak Spanyol atas penghasilan itu; untuk dividen dari perusahaan Indonesia kepada perusahaan Spanyol dengan kepemilikan paling sedikit 25% juga diberikan kredit tidak langsung.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c) UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Dividen dari dalam negeri yang diterima orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu; jika tidak, dikenai PPh final paling tinggi 10%. Dividen dari luar negeri dikecualikan sepanjang diinvestasikan di Indonesia paling sedikit 30% dari laba setelah pajak.
- Pasal 26 P3B Indonesia–Spanyol (1995), diubah Pasal 16 MLI — Prosedur persetujuan bersama: orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang Negara tempat ia menjadi Wajib Pajak dalam negeri. Teks asli memberi batas waktu dua tahun sejak pemberitahuan pertama; menurut teks sintesis Kementerian Keuangan Spanyol, Pasal 16 MLI menggantinya dengan tiga tahun. Pejabat yang berwenang berusaha menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama.
- Pasal 15 ayat 2 P3B Indonesia–Spanyol (1995); Protokol angka 7 — Gaji Wajib Pajak dalam negeri satu Negara untuk pekerjaan di Negara lainnya hanya dikenai pajak di Negara residen jika: a) penerima berada di Negara lain itu tidak lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan mana pun (teks Spanyol dan Inggris; teks bahasa Indonesia menyebut «dalam suatu tahun takwim», dan teks bahasa Inggris yang berlaku); b) dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan Wajib Pajak dalam negeri Negara lain itu; c) tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Negara lain itu. Protokol angka 7: gaji tidak dapat dikenai pajak di Negara tempat pekerjaan dilakukan semata-mata karena dibebankan pada bentuk usaha tetap yang berupa pemberian jasa menurut Pasal 5 ayat 3 huruf b.
- Pasal 14 P3B Indonesia–Spanyol (1995) — Penghasilan dari pekerjaan bebas hanya dikenai pajak di Negara residen, kecuali orang itu mempunyai tempat tetap yang secara teratur tersedia baginya di Negara lain atau berada di Negara lain itu lebih dari 90 hari dalam periode 12 bulan; dalam hal itu Negara lain hanya mengenakan pajak atas bagian penghasilan yang berasal dari tempat tetap itu atau diperoleh selama masa tersebut.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- AEAT: Certificados tributarios de residencia fiscal — ¿Dónde se obtiene? — Agencia Tributaria menerbitkan surat keterangan residensi pajak untuk keperluan P3B; permohonan diajukan secara daring di kantor elektroniknya (sede electrónica).
- art. 93 LIRPF (rezim khusus bagi pekerja, profesional, pengusaha dan investor yang pindah ke Spanyol — «rezim Beckham»), sebagaimana diubah sejak 1 Januari 2023 oleh ketentuan penutup 3.5 Ley 28/2022 — Orang pribadi yang menjadi residen pajak Spanyol karena pindah ke Spanyol dapat memilih untuk membayar pajak menurut aturan pajak penghasilan bukan residen (IRNR) untuk tahun kepindahan dan lima tahun berikutnya, jika ia bukan residen Spanyol dalam lima periode pajak sebelumnya dan kepindahan itu disebabkan, antara lain, oleh kontrak kerja (termasuk kerja jarak jauh yang dilakukan secara eksklusif dengan sarana telematika), pengangkatan sebagai direktur, atau kegiatan kewirausahaan atau profesional berkualifikasi tinggi. Semua penghasilan dari pekerjaan selama rezim dianggap bersumber di Spanyol; penghasilan lain dikenai pajak hanya jika bersumber di Spanyol; dasar selain penghasilan tabungan dikenai pajak 24% sampai EUR 600.000 dan 47% di atasnya.
- AEAT, Modelo 720 FAQ — «Sanciones y efectos» dan «Frecuencia en la presentación» — Sejak Ley 5/2022, rezim sanksi umum art. 198–199 Undang-Undang Pajak Umum berlaku untuk Modelo 720. Laporan wajib disampaikan apabila nilai gabungan suatu blok harta di luar negeri (rekening; sekuritas/asuransi; harta tak gerak) melebihi EUR 50.000, dan disampaikan lagi hanya jika nilai suatu blok naik lebih dari EUR 20.000 sejak laporan terakhir.
- CJEU, putusan 27 Januari 2022, Komisi v Spanyol, C-788/19, ECLI:EU:C:2022:55 — Spanyol melanggar kebebasan pergerakan modal dengan mengaitkan pada laporan informasi harta di luar negeri (Modelo 720) pengenaan pajak atas harta yang tidak dilaporkan sebagai keuntungan yang tidak dapat dijelaskan tanpa batas waktu praktis, denda proporsional 150% dan denda tetap yang tidak seimbang dibandingkan pelanggaran domestik yang setara.
- Ley 5/2022, de 9 de marzo (BOE-A-2022-3712), ketentuan penutup keempat (mengubah ketentuan tambahan 18 Undang-Undang Pajak Umum) — Menyesuaikan rezim Modelo 720 dengan putusan CJEU C-788/19: sanksi khusus dan pengenaan pajak atas keuntungan yang tidak dapat dijelaskan dihapus; kewajiban melapor tetap ada.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Spanyol (1995); Protokol angka 9 — Pensiun dan imbalan sejenis atas pekerjaan masa lalu hanya dikenai pajak di Negara residen penerima (Pasal 18 ayat 1). Namun pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang disetujui Pemerintah — bagi Indonesia termasuk ASTEK (Protokol angka 9) — serta pembayaran dalam sistem jaminan sosial publik suatu Negara hanya dikenai pajak di Negara itu (Pasal 18 ayat 2). Imbalan pegawai pemerintah pada dasarnya hanya dikenai pajak di Negara pembayar; di Negara lain jika jasa diberikan di sana oleh penduduknya yang menjadi warga negaranya atau yang tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu. Pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerima adalah penduduk dan warga negara Negara lain (Pasal 19).
- Pasal 20 dan 21 P3B Indonesia–Spanyol (1995) — Guru besar, guru atau peneliti yang berkunjung sementara untuk mengajar atau meneliti di universitas, akademi, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dan sesaat sebelumnya merupakan penduduk Negara lain dibebaskan dari pajak di Negara yang dikunjungi paling lama dua tahun atas imbalan mengajar atau meneliti (penelitian untuk kepentingan pribadi tertentu dikecualikan). Pembayaran yang diterima siswa atau karyasiswa dari sumber di luar Negara tempat ia belajar untuk biaya hidup, pendidikan atau latihannya tidak dikenai pajak di Negara itu.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- art. 95 bis LIRPF (keuntungan modal karena perubahan residensi) — Orang yang kehilangan residensi pajak Spanyol setelah menjadi residen paling sedikit 10 dari 15 periode pajak terakhir dikenai pajak atas selisih positif antara nilai pasar dan nilai perolehan saham atau penyertaannya, jika nilai seluruhnya melebihi EUR 4.000.000, atau jika penyertaannya lebih dari 25% dan nilainya melebihi EUR 1.000.000. Ada penangguhan untuk kepindahan sementara karena pekerjaan atau ke negara yang memiliki P3B dengan pertukaran informasi, dan rezim khusus untuk kepindahan di dalam UE/EEE.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- art. 80 LIRPF — Pajak penghasilan luar negeri yang sama atau serupa sifatnya dikreditkan, paling banyak sebesar pajak Spanyol dengan tarif efektif rata-rata atas penghasilan itu.
- Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Spanyol (1995) — Orang pribadi yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri kedua Negara dianggap Wajib Pajak dalam negeri Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap Wajib Pajak dalam negeri Negara tempat ia mempunyai hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 4 ayat 2 huruf b P3B Indonesia–Spanyol (1995) — Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap Wajib Pajak dalam negeri Negara tempat ia biasanya berdiam.
Putusan pengadilan
- Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), doktrin, RG 00/04045/2020 (diulang dalam RG 00/04812/2020 tanggal 25.04.2023), 28/03/2023 — Kehadiran menurut art. 9.1.a LIRPF terdiri atas hari yang terbukti, hari «yang dianggap» di antara dua kehadiran yang terbukti, dan ketidakhadiran sporadis; satu hari dihitung penuh tanpa jumlah jam minimum; ambangnya 184 hari.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab