ID
DoubleTaxation.status residen pajak bagi WNI di luar negeri

P3B Indonesia – Spanyol: status residen, 183 hari, tarif

Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Modal, dengan Protokol, ditandatangani di Jakarta pada 30 Mei 1995

Periksa status Anda: Indonesia dan Spanyol

Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen

  1. Orang pribadi yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri kedua Negara dianggap Wajib Pajak dalam negeri Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap Wajib Pajak dalam negeri Negara tempat ia mempunyai hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan vital). Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Spanyol (1995)
  2. Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap Wajib Pajak dalam negeri Negara tempat ia biasanya berdiam. Pasal 4 ayat 2 huruf b P3B Indonesia–Spanyol (1995)

Penghasilan: negara mana yang memajaki

PenghasilanKetentuan P3BPasal
Gaji (pekerjaan)Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut.Pasal 15(2)
Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasaNegara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun.Pasal 7, Pasal 14
PensiunHanya negara residen.Pasal 18(1)
Pensiun jaminan sosialHanya negara sumber (untuk pensiun, negara yang membayar).Pasal 18(1)
Dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 19(1)-(2)
Pensiun atas dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 19(1)-(2)
Sewa harta tak bergerakNegara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 6
DividenNegara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 10(2)(b)
Bunga (deposito, obligasi, pinjaman)Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya).Pasal 11(2)-(3); Protocol paras 5-6
Royalti (hak cipta, lisensi)Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 12(2)
Penjualan harta atau sahamHarta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen.Pasal 13
Penghasilan lainNegara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 22

Cara menghindarkan pajak berganda

Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.

Periksa status Anda

Lainnya