Residen pajak Ceko atau Indonesia?
Republik Ceko menganggap Anda residen jika Anda mempunyai tempat tinggal tetap di sana (bydliště) atau berada di sana paling sedikit 183 hari dalam tahun kalender; pusat kepentingan vital tidak diuji. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Ceko 1994 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Ceko dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Ceko menganggap Anda sebagai residen pajak
Hukum Ceko tidak menguji pusat kepentingan vital: tempat tinggal tetap di Republik Ceko (bydliště) atau 183 hari kehadiran sudah cukup.
- Anda mempunyai tempat tinggal tetap di Republik Ceko (bydliště), sehingga menurut hukum Ceko Anda residen pajak Ceko sejak hari tempat tinggal itu ada, di mana pun keluarga Anda tinggal.
- Anda berada di Republik Ceko 183 hari atau lebih dalam tahun kalender — Anda residen pajak Ceko untuk seluruh tahun, secara surut sejak 1 Januari.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda berada di Republik Ceko hanya untuk belajar atau berobat — menurut § 2 odst. 3 ZDP Anda nonresiden walaupun setelah 183 hari.
- Tidak ada tempat tinggal tetap di Republik Ceko dan kurang dari 183 hari — Anda bukan residen pajak Ceko. Penghasilan yang bersumber dari Ceko (termasuk gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Republik Ceko) tetap dikenai pajak di sana.
Di mana ketentuan Ceko berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: bagi Republik Ceko, tempat tinggal di Ceko sudah cukup. Hukum Ceko tidak menguji pusat kepentingan vital: tempat tinggal tetap di Republik Ceko (bydliště) menjadikan Anda residen walaupun keluarga dan kehidupan ekonomi Anda berada di Indonesia (NSS 10 Afs 195/2017). Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia — termasuk jika pusat kegiatan utama Anda di Indonesia — atau berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, status Anda ditentukan oleh Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Ceko (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): jika Anda mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara, yang menentukan adalah pusat kepentingan vital — hubungan pribadi dan ekonomi secara keseluruhan (keluarga, pekerjaan, harta, hubungan sosial). Kesimpulan masing-masing negara dan kesimpulan menurut P3B dapat berbeda; kumpulkan bukti untuk kedua sisi.
- Pertentangan: 183 hari di Republik Ceko sementara Anda tetap residen Indonesia. Dengan 183 hari dalam tahun kalender Republik Ceko menganggap Anda residen untuk seluruh tahun, secara surut sejak 1 Januari. Indonesia dapat tetap menganggap Anda residen pada tahun yang sama — jika Anda masih bertempat tinggal di Indonesia, jika periode 12 bulan dengan lebih dari 183 hari di Indonesia melintasi tahun pindah, atau, bagi WNI, selama DJP belum menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Menurut Pasal 4 ayat 2 P3B, jika Anda hanya mempunyai tempat tinggal tetap di Indonesia, Anda residen Indonesia bagi P3B. Namun menurut metodologi GFŘ apartemen sewaan di Republik Ceko pun dapat menjadi tempat tinggal tetap — maka yang menentukan adalah pusat kepentingan vital. Gaji untuk pekerjaan di Republik Ceko selama lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan tetap dikenai pajak di sana (Pasal 15 ayat 2), dan Indonesia mengkreditkan pajak Ceko itu (Pasal 22 ayat 1).
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Persetujuan Indonesia–Ceko 1994. Antara Indonesia dan Republik Ceko berlaku Persetujuan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Jakarta pada 04.10.1994 hanya dalam bahasa Inggris: berlaku sejak 26.01.1996 dan diterapkan sejak 01.01.1997. MLI baru mulai berlaku bagi Persetujuan ini — di Ceko untuk masa pajak yang dimulai 11.11.2026 atau sesudahnya, di Indonesia sejak 01.01.2027 — dan hanya mengubah pembukaan, Pasal 24 (jangka waktu tiga tahun untuk prosedur persetujuan bersama) serta menambahkan uji tujuan utama; untuk tahun 2026 Persetujuan berlaku dalam bentuk aslinya. Pasal 4 ayat 2 bagi orang pribadi (tanpa kriteria kewarganegaraan) dan Pasal 22 tidak diubah. Pasal-pasal penting: pekerjaan bebas — Pasal 14 (tempat tetap atau lebih dari 91 hari dalam tahun pajak); pekerjaan dalam hubungan kerja — Pasal 15 (183 hari dalam setiap periode 12 bulan); jabatan pemerintahan — Pasal 18; pensiun — Pasal 19; pelajar — Pasal 20; metode penghapusan pajak berganda — Pasal 22 (kredit di kedua negara); prosedur persetujuan bersama — Pasal 24.
- Tepat 183 hari: residen Ceko, tetapi ambang Indonesia lebih tinggi. Republik Ceko memerlukan paling sedikit 183 hari dalam tahun kalender, jadi 183 hari sudah menjadikan Anda residen Ceko; setiap hari yang dimulai dihitung. Ambang Indonesia berbeda: lebih dari 183 hari — 184 hari atau lebih — dalam jangka waktu 12 bulan yang tidak terikat tahun kalender. Dengan jumlah hari yang sama kedua negara dapat sampai pada kesimpulan yang berbeda, dan hari perjalanan dapat dihitung di kedua negara.
- Bekerja di Republik Ceko sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam setiap periode 12 bulan (Pasal 15 ayat 2). Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Republik Ceko adalah penghasilan dari sumber di Ceko, walaupun pemberi kerjanya dari Indonesia (§ 22 ZDP). Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Republik Ceko tidak dapat mengenakan pajak atas gaji itu jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Republik Ceko dalam setiap periode dua belas bulan (periode bergulir, bukan tahun kalender), pemberi kerja bukan penduduk Ceko, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Republik Ceko. Pekerjaan bebas dapat dikenai pajak di Republik Ceko jika Anda mempunyai tempat tetap di sana atau berada di sana lebih dari 91 hari dalam tahun pajak (Pasal 14). Di Indonesia gaji itu dilaporkan dalam SPT Tahunan, dan pajak Ceko dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 22 ayat 1 P3B; Pasal 24 UU PPh).
- Residen Ceko yang bekerja di Indonesia. Jika menurut P3B Anda residen Ceko dan bekerja secara fisik di Indonesia, pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto imbalan. Indonesia tidak mengenakan pajak atas gaji itu jika Anda berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setiap periode 12 bulan, pemberi kerja bukan penduduk Indonesia dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Indonesia (Pasal 15 ayat 2 P3B); untuk pekerjaan bebas batasnya adalah tempat tetap atau lebih dari 91 hari dalam tahun pajak (Pasal 14). Agar pembayar menerapkan P3B, serahkan Formulir DGT yang disahkan kantor pajak Ceko (finanční úřad) atau surat keterangan domisili berbahasa Inggris (PMK 112/2025). Jika Indonesia mengenakan pajak, Republik Ceko mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 22 ayat 2 P3B; § 38f ZDP) atau — jika pemberi kerja Anda penduduk Indonesia — membebaskan gaji itu dengan progresi (§ 38f odst. 4 ZDP); pajak Indonesia yang tidak dapat dikreditkan dapat dikurangkan sebagai biaya (§ 24 odst. 2 písm. ch) ZDP).
- Cara Indonesia dan Republik Ceko menghindari pajak berganda: kredit di kedua negara. P3B memakai metode kredit di kedua negara. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Anda melaporkan penghasilan dari Republik Ceko dalam SPT Tahunan, dan pajak Ceko atas penghasilan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di sana (misalnya gaji di luar batas Pasal 15 ayat 2 atau sewa properti di Republik Ceko) dikreditkan paling banyak sebesar bagian PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 22 ayat 1 P3B); batas kredit dihitung per negara sumber (Pasal 24 UU PPh). Jika Anda residen Ceko, Republik Ceko memasukkan penghasilan yang dapat dikenai pajak di Indonesia ke dalam dasar pengenaan pajak dan mengurangkan pajak Indonesia, paling banyak sebesar bagian pajak Ceko atas penghasilan itu (Pasal 22 ayat 2 P3B; § 38f ZDP). MLI tidak mengubah metode ini.
- Pensiun, jabatan pemerintahan dan pelajar. Pensiun atas pekerjaan di masa lalu yang dibayarkan dari sumber di negara lain untuk pekerjaan di negara itu, serta anuitas dari sumber itu, dapat dikenai pajak oleh negara sumber (Pasal 19 ayat 1); negara residen juga mengenakan pajak dan mengkreditkan pajak negara sumber (Pasal 22). Pensiun dari asuransi pensiun Ceko yang diterima residen Indonesia dibebaskan di Republik Ceko sampai 36 kali upah minimum setahun dan tidak dipotong pajak; pajak atas bagian di atas batas itu ditetapkan melalui SPT di Ceko. Atas pensiun dari Indonesia yang diterima residen Ceko, Indonesia dapat memotong PPh Pasal 26 sebesar 20%. Imbalan atas jasa kepada pemerintah dikenai pajak di negara pembayar, dan pensiun pemerintah hanya di negara pembayar, kecuali Anda penduduk dan warga negara negara yang lain (Pasal 18). Pelajar dan peserta magang tidak dikenai pajak di negara tempat belajar atas kiriman dari luar negeri untuk biaya hidup dan pendidikan (Pasal 20 ayat 1).
- Pelajar dan pengobatan di Republik Ceko. Orang yang berada di Republik Ceko hanya untuk belajar atau berobat bukan residen Ceko walaupun berada di sana 183 hari atau lebih (§ 2 odst. 3 ZDP). Kiriman dari Indonesia untuk biaya hidup, studi atau pelatihan tidak dikenai pajak di Republik Ceko (Pasal 20 ayat 1 P3B); imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan studi dan diperlukan untuk biaya hidup juga dibebaskan jika Anda berada di Republik Ceko tidak lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan (Pasal 20 ayat 2). Di Indonesia, WNI yang belajar di luar negeri tetap residen selama ia masih bertempat tinggal di Indonesia atau belum memperoleh surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri.
- Tahun pindah: Republik Ceko dan Indonesia menghitung secara berbeda. Menurut metodologi GFŘ, 183 hari di Republik Ceko menjadikan Anda residen secara surut sejak 1 Januari (dan pada tahun keberangkatan sampai akhir tahun), sedangkan bydliště menjadikan Anda residen sejak hari ia ada sampai hari ia berakhir; pembagian tahun (dělená rezidence) dimungkinkan menurut hukum domestik maupun P3B. Indonesia membagi tahun pajak: kewajiban pajak subjektif dimulai saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya (Pasal 2A UU PPh) — bagi WNI, dengan surat keterangan DJP. Untuk masa ketika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B yang menentukan. Simpan bukti tanggal pindah: kontrak sewa, kontrak kerja, cap paspor.
- Surat keterangan domisili: SKD Indonesia dan potvrzení o daňovém domicilu Ceko. Sebagai residen Indonesia, untuk menggunakan P3B di Republik Ceko mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pembayar jika Anda memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir. Sebagai residen Ceko, untuk menggunakan P3B di Indonesia serahkan kepada pembayar Formulir DGT yang disahkan finanční úřad, atau potvrzení o daňovém domicilu pada formulir MF No. 25 5232 yang juga berbahasa Inggris; permohonan diajukan dalam bahasa Ceko ke finanční úřad setempat, biayanya CZK 100. Pembayar menerapkan tarif P3B hanya jika Anda bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Surat keterangan berbahasa Inggris itu juga diperlukan WNI yang pindah ke Republik Ceko untuk mengajukan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri kepada DJP.
- Pindah dari Republik Ceko ke Indonesia: tidak ada pajak keluar di kedua negara. Indonesia tidak mengenakan pajak keluar, dan fiskal luar negeri tidak dipungut lagi sejak 01.01.2011; Undang-Undang Pajak Penghasilan Ceko juga tidak mengenal pajak keluar umum bagi orang pribadi yang mengubah residensinya. Setelah pindah, Republik Ceko tetap mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Ceko — sewa dan penjualan properti di Ceko atau pekerjaan yang dilakukan di Republik Ceko (§ 22 ZDP). Jika pada tahun keberangkatan Anda berada di Republik Ceko 183 hari atau lebih, menurut hukum Ceko Anda residen untuk seluruh tahun kalender, sementara Indonesia dapat menganggap Anda residen sejak hari kedatangan — pertentangan itu diselesaikan oleh Pasal 4 ayat 2 P3B. Akhir residensi Ceko harus Anda buktikan sendiri: berakhirnya sewa atau penjualan rumah, kepindahan keluarga, kontrak di Indonesia.
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian Indonesia–Ceko. P3B tidak mengatur iuran jaminan sosial. Republik Ceko tidak mempunyai perjanjian jaminan sosial dengan Indonesia — Indonesia tidak termasuk dalam daftar ČSSZ. Setiap negara menerapkan peraturannya sendiri: jika Anda bekerja di satu negara sementara masih menjadi peserta jaminan sosial di negara lainnya, iuran dapat terutang di kedua negara, dan masa kepesertaan tidak dijumlahkan untuk pensiun.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat 2 P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Jakarta pada 4 Oktober 1994 (teks otentik bahasa Inggris). Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Ceko
- daňový rezident
- residen pajak
- bydliště
- tempat tinggal tetap yang Anda niatkan untuk terus ditinggali
- obvykle se zdržuje
- biasanya berada — paling sedikit 183 hari dalam tahun kalender
- dělená rezidence
- residensi yang dibagi pada tahun kedatangan atau keberangkatan
- potvrzení o daňovém domicilu
- surat keterangan domisili Ceko (formulir MF No. 25 5232, juga berbahasa Inggris)
- finanční úřad
- kantor pajak Ceko
Pertanyaan
Saya menyewa apartemen di Praha, tetapi keluarga saya di Indonesia. Apakah saya residen Ceko?
Menurut hukum Ceko tempat tinggal tetap dengan niat untuk tinggal di sana sudah cukup, di mana pun keluarga Anda tinggal. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B yang menentukan: dengan tempat tinggal tetap di kedua negara, yang menentukan adalah pusat kepentingan vital — dan keluarga di Indonesia menariknya ke Indonesia.
Kapan Republik Ceko dapat mengenakan pajak atas gaji saya jika saya residen Indonesia?
Gaji untuk pekerjaan di Republik Ceko dikenai pajak di sana, kecuali Anda berada di Republik Ceko tidak lebih dari 183 hari dalam setiap periode 12 bulan, pemberi kerja bukan penduduk Ceko dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Republik Ceko (Pasal 15 ayat 2 P3B). Pajak Ceko dikreditkan di Indonesia paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 22 P3B).
Kapan residensi Ceko dimulai?
183 hari menjadikan Anda residen untuk seluruh tahun secara surut sejak 1 Januari; bydliště menjadikan Anda residen sejak hari ia ada. Indonesia membagi tahun pajak pada saat kedatangan atau keberangkatan untuk selama-lamanya (Pasal 2A UU PPh); untuk masa yang tumpang tindih P3B yang menentukan.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- § 2 odst. 2 Undang-Undang No. 586/1992 Sb. tentang Pajak Penghasilan (ZDP) — Residen pajak Ceko adalah orang yang mempunyai bydliště (domisili) di Republik Ceko atau biasanya berada di sana; residen dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia.
- § 2 odst. 4 ZDP — Seseorang biasanya berada di Republik Ceko jika ia berada di sana paling sedikit 183 hari dalam tahun kalender, berturut-turut atau dalam beberapa periode; setiap hari yang dimulai dihitung. Bydliště adalah tempat tinggal tetap yang dimiliki dalam keadaan yang menunjukkan niat untuk tinggal di sana secara tetap.
- GFŘ (Direktorat Jenderal Keuangan Ceko), «Informace k určování daňové rezidence fyzických osob», č. j. 39105/26/7100-20113-010370 (2026) — 183 hari menjadikan Anda residen secara surut sejak 1 Januari (pada tahun keberangkatan sampai akhir tahun); bydliště menjadikan Anda residen sejak hari ia ada sampai hari ia berakhir; pembagian tahun (dělená rezidence) dimungkinkan menurut hukum domestik maupun P3B; hari kedatangan dan keberangkatan dihitung untuk kedua negara; izin tinggal atau negara asuransi kesehatan tidak berpengaruh; beban pembuktian ada pada Wajib Pajak.
- § 2 odst. 3 ZDP — Orang yang berada di Republik Ceko hanya untuk belajar atau berobat adalah nonresiden, walaupun ia biasanya berada di sana.
- § 22 odst. 1 písm. b) ZDP — Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Republik Ceko adalah penghasilan dari sumber di Ceko, siapa pun pemberi kerjanya.
- Pasal 28 dan kalimat penutup P3B Indonesia–Ceko (1994); Sdělení MZV č. 67/1996 Sb. — Ditandatangani di Jakarta pada 04.10.1994 hanya dalam bahasa Inggris; berlaku pada 26.01.1996 (Pasal 28 ayat 2) dan diterapkan untuk pajak yang dipotong atas jumlah yang diperoleh sejak 01.01.1997 serta untuk pajak lainnya untuk tahun pajak yang dimulai sejak 01.01.1997.
- Sdělení MF č. j. MF-5860/2017/15-175 tentang P3B Ceko–Indonesia dan MLI (Finanční zpravodaj No. 3/2026, 04.02.2026) — MLI mengubah Persetujuan hanya pada pembukaan dan Pasal 24 (jangka waktu tiga tahun untuk mengajukan kasus; persetujuan dilaksanakan tanpa memandang batas waktu nasional) serta menambahkan uji tujuan utama; Pasal 4 dan Pasal 22 tidak diubah. Perubahan berlaku untuk pajak yang dipotong jika peristiwanya terjadi sejak 01.01.2027; untuk pajak lainnya di Ceko untuk masa pajak yang dimulai 11.11.2026 atau sesudahnya, di Indonesia untuk masa pajak yang dimulai 01.01.2027 atau sesudahnya.
- Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Ceko (1994) — Jika orang pribadi menjadi penduduk kedua Negara: (a) ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika tempat tinggal tetap tersedia di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital); (b) jika pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara — Negara tempat ia biasanya berdiam; (c) jika ia biasanya berdiam di kedua Negara atau tidak di salah satunya — pejabat yang berwenang menyelesaikannya berdasarkan persetujuan bersama. Tidak ada kriteria kewarganegaraan; MLI tidak mengubah ayat ini.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 15 P3B Indonesia–Ceko (1994) — Gaji, upah dan imbalan serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan di Negara lain dapat dikenai pajak di Negara lain itu; tetapi hanya dikenai pajak di Negara tempat tinggal jika: (a) penerima berada di Negara lain itu tidak lebih dari 183 hari dalam setiap periode dua belas bulan; (b) imbalan dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lain itu; dan (c) imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Negara lain itu.
- Pasal 22 P3B Indonesia–Ceko (1994) — Indonesia (ayat 1): pajak Ceko atas penghasilan dari Republik Ceko yang menurut Persetujuan dapat dikenai pajak di sana dikreditkan terhadap pajak Indonesia, paling banyak sebesar bagian pajak Indonesia atas penghasilan itu. Republik Ceko (ayat 2): dapat memasukkan penghasilan yang menurut Persetujuan dapat juga dikenai pajak di Indonesia ke dalam dasar pengenaan pajak, dan mengurangkan pajak yang dibayar di Indonesia, paling banyak sebesar bagian pajak Ceko atas penghasilan itu (kredit biasa).
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 14 P3B Indonesia–Ceko (1994) — Penghasilan dari jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya dikenai pajak di Negara tempat tinggal, kecuali orang itu mempunyai tempat tetap yang tersedia secara teratur di Negara lain atau berada di sana lebih dari 91 hari dalam suatu tahun pajak — maka Negara lain dapat mengenakan pajak atas bagian penghasilan yang berasal dari tempat tetap itu atau yang diperoleh di sana selama masa tersebut.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- § 38f odst. 4 ZDP — Gaji untuk pekerjaan di negara yang mempunyai P3B dengan Republik Ceko, yang dibayar kepada residen Ceko oleh pemberi kerja yang penduduk negara itu (atau dibebankan pada bentuk usaha tetap di sana), dibebaskan di Republik Ceko jika telah dikenai pajak di negara sumber; tarif atas penghasilan lainnya dihitung dari dasar yang tidak dikurangi penghasilan yang dibebaskan. Jika lebih menguntungkan, Wajib Pajak dapat memakai metode menurut P3B.
- § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP — Pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri merupakan biaya bagi residen hanya atas penghasilan yang dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak dan hanya sejauh tidak dapat dikreditkan menurut § 38f.
- § 38f ZDP — Pajak berganda atas penghasilan residen Ceko dari luar negeri dihapuskan menurut P3B yang berlaku — dengan kredit biasa (paling banyak sebesar bagian pajak Ceko atas penghasilan luar negeri) atau pembebasan dengan progresi; pajak yang dibayar di luar negeri dibuktikan dengan surat keterangan otoritas pajak asing (odst. 5).
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Ceko (1994) — Pasal 19 ayat 1: pensiun dan imbalan serupa yang dibayarkan kepada penduduk satu Negara dari sumber di Negara lain sehubungan dengan pekerjaan di masa lalu di Negara lain itu, serta anuitas dari sumber itu, dapat dikenai pajak di Negara lain itu. Pasal 18: imbalan (selain pensiun) atas jasa kepada Negara atau pemerintah daerah dikenai pajak di Negara itu, tetapi hanya di Negara lain jika jasa diberikan di sana oleh penduduknya yang warga negaranya atau yang tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu; pensiun atas jasa tersebut hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara Negara lain.
- Pasal 20 ayat 1–2 P3B Indonesia–Ceko (1994) — Pembayaran dari sumber di luar Negara tempat belajar yang diterima pelajar atau peserta magang usaha dari Negara lain untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan tidak dikenai pajak di Negara tempat ia belajar (ayat 1). Mahasiswa atau peserta magang yang berada di Negara lain tidak lebih dari 183 hari dalam periode dua belas bulan tidak dikenai pajak di sana atas imbalan jasa yang berkaitan dengan studi atau pelatihannya dan diperlukan untuk biaya hidup (ayat 2).
- § 4 odst. 1 písm. g), § 22 odst. 1 písm. g) bod 9 dan § 36 odst. 1 ZDP (versi 01.08.–31.12.2026) — Manfaat asuransi pensiun dibebaskan; untuk pensiun yang dibayar secara teratur paling banyak sebesar 36 kali upah minimum yang berlaku pada 1 Januari tahun pajak itu. Pensiun yang dibayar dari Republik Ceko kepada nonresiden adalah penghasilan dari sumber di Ceko; pemotongan pajak tarif khusus (§ 36 odst. 1) tidak berlaku, sehingga pajak atas bagian di atas batas pembebasan ditetapkan melalui SPT.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Informace GFŘ tentang penerbitan potvrzení o daňovém domicilu, č. j. 3324/20/7100-40112-803723, lampiran 1 (formulir MF No. 25 5232) — Untuk negara mitra P3B, finanční úřad setempat mengesahkan domisili pajak pada formulir MF No. 25 5232 — tiga bahasa (Ceko, Inggris, Jerman: «Potvrzení o daňovém domicilu / Certificate of the tax-payer’s residence») — atau pada formulir otoritas pajak asing yang diserahkan Wajib Pajak. Permohonan diajukan dalam bahasa Ceko, bentuknya bebas; biaya administrasi CZK 100.
- Pasal 25 ayat (8) dan (8a) UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Kewajiban membayar fiskal luar negeri bagi orang pribadi dalam negeri berumur 21 tahun ke atas yang tidak memiliki NPWP dan bertolak ke luar negeri hanya berlaku sampai 31 Desember 2010.
- ČSSZ — Přehled dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení sjednaných ČR — Daftar perjanjian jaminan sosial yang dibuat Republik Ceko (antara lain dengan Australia, Brasil, India, Jepang, Kanada, Korea, Amerika Serikat dan Ukraina); Indonesia tidak termasuk (dibaca 13.11.2026 oleh paket rules/cs/countries/ID.json).
- Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Ceko (1994) — «He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests).» — ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika di kedua Negara, Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c P3B Indonesia–Ceko (1994) — (b) «If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode.» (c) «If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.» — tempat biasa berdiam; jika di kedua Negara atau tidak di salah satunya, persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Kriteria kewarganegaraan tidak ada.
- Pasal 24 P3B Indonesia–Ceko (1994) — prosedur persetujuan bersama — Penduduk suatu Negara yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan dapat, terlepas dari upaya hukum nasional, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat ia menjadi penduduk. Teks asli tidak menetapkan jangka waktu; MLI menambahkan jangka waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan itu (di Ceko untuk masa pajak yang dimulai 11.11.2026 atau sesudahnya, di Indonesia sejak 01.01.2027).
Putusan pengadilan
- Nejvyšší správní soud (Mahkamah Agung Administrasi Republik Ceko), 10 Afs 195/2017-57, 16/07/2018 — Undang-Undang Pajak Penghasilan Ceko tidak memakai konsep pusat kepentingan vital: untuk bydliště yang menentukan adalah tempat tinggal tetap di Republik Ceko dengan niat untuk tinggal di sana secara tetap; keluarga di luar negeri tidak relevan menurut hukum domestik.
- Nejvyšší správní soud (Mahkamah Agung Administrasi Republik Ceko), 7 Afs 251/2014-40, 22/01/2015 — Bydliště tidak sama dengan alamat terdaftar atau kepemilikan properti — keduanya hanya petunjuk tidak langsung; kesimpulan yang hanya didasarkan pada pendaftaran, tanpa menimbang pekerjaan, studi dan keluarga di luar negeri, tidak dapat diuji.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab