Residen pajak Meksiko atau Indonesia?
Meksiko tidak menghitung hari: Anda residen Meksiko jika menetapkan tempat tinggal (casa habitación) di sana, dan jika Anda juga mempunyai tempat tinggal di Indonesia — jika pusat kepentingan vital Anda di Meksiko, misalnya lebih dari 50% penghasilan Anda bersumber di Meksiko. Mantan residen tetap residen sampai memberi tahu SAT dan membuktikan residensi barunya. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Meksiko 2002 yang menentukan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Meksiko dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Meksiko menganggap Anda sebagai residen pajak
Meksiko menentukan residensi pertama-tama berdasarkan tempat tinggal Anda (casa habitación): jika Anda telah menetapkan tempat tinggal di Meksiko, Anda residen Meksiko; jika Anda juga mempunyai tempat tinggal di negara lain, yang menentukan adalah pusat kepentingan vital Anda. Tempat yang Anda tinggali hanya untuk sementara dengan tujuan wisata tidak dihitung. Undang-undang tidak menghitung hari.
Jika satu-satunya tempat tinggal Anda berada di Meksiko, Anda residen Meksiko tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Jika Anda juga mempunyai tempat tinggal di Indonesia (atau di negara ketiga), Meksiko melihat di mana pusat kepentingan vital Anda.
Tanda pertama menurut undang-undang bahwa pusat kepentingan vital Anda berada di Meksiko: lebih dari 50% jumlah penghasilan Anda dalam tahun kalender bersumber di Meksiko. Gaji dan honorarium bersumber di tempat pekerjaan secara fisik dilakukan (art. 154, 156 LISR), sehingga kerja jarak jauh dari Meksiko untuk pemberi kerja atau klien Indonesia juga penghasilan dari sumber Meksiko.
Tanda kedua menurut undang-undang: pusat utama kegiatan profesional Anda berada di Meksiko. Daftar dalam undang-undang bersifat terbuka («entre otros casos»), sehingga tanpa tanda-tanda ini pusat itu dinilai berdasarkan seluruh hubungan pribadi dan ekonomi Anda.
Tanpa tempat tinggal di Meksiko, Anda hanya dapat menjadi residen menurut art. 9o CFF sebagai warga negara Meksiko yang menjadi pejabat negara, sebagai warga negara Meksiko yang belum membantah anggapan residensi, atau sebagai mantan residen yang pergi tanpa memberi tahu SAT.
Warga negara Meksiko dianggap residen Meksiko kecuali ia membuktikan sebaliknya. Orang yang pernah tinggal di Meksiko dan telah pergi baru berhenti menjadi residen setelah memberi tahu SAT dan membuktikan residensi pajaknya yang baru.
Orang asing tanpa tempat tinggal di Meksiko adalah nonresiden kecuali ia sebelumnya pernah menjadi residen Meksiko. Orang yang pernah tinggal di Meksiko dan telah pergi baru berhenti menjadi residen setelah memberi tahu SAT dan membuktikan residensi pajaknya yang baru.
Tempat yang Anda tinggali untuk sementara dengan tujuan wisata bukan casa habitación (art. 5 Reglamento CFF). Jika Anda mempunyai tempat tinggal di negara lain (misalnya di negara ketiga), Meksiko melihat pusat kepentingan vital Anda.
Gaji dan honorarium bersumber di negara tempat pekerjaan secara fisik dilakukan (art. 154, 156 LISR): kerja jarak jauh dari Meksiko untuk pemberi kerja atau klien Indonesia adalah penghasilan dari sumber Meksiko.
Undang-undang tidak mendefinisikan «pusat utama kegiatan profesional»; otoritas pajak melihat di mana Anda terutama bekerja, menjalankan profesi atau usaha Anda.
Tanpa tanda menurut undang-undang (lebih dari 50% penghasilan dari Meksiko, atau kegiatan profesional utama di sana), otoritas pajak Meksiko harus menunjukkan bahwa pusat kepentingan Anda berada di Meksiko — hubungan keluarga, harta dan sosial dinilai bersama-sama.
Daftar tanda pusat kepentingan vital dalam undang-undang bersifat terbuka; simpan bukti hubungan Anda dengan Indonesia (keluarga, pekerjaan, harta, rekening). Jika Meksiko tidak sependapat dan Indonesia menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
Beban pembuktian ada pada Anda: simpan Surat Keterangan Domisili (SKD) dari DJP — diterbitkan melalui Coretax untuk setiap negara mitra P3B, termasuk Meksiko — serta bukti tempat tinggal dan hubungan Anda di luar Meksiko.
Meksiko tidak menghitung hari kehadiran: yang menentukan adalah tempat tinggal (casa habitación), pusat kepentingan vital dan kewarganegaraan Anda. Tinggal lama di rumah sewa yang sama untuk tujuan selain wisata dapat dianggap otoritas pajak sebagai menetapkan casa habitación.
Aturan rezim pajak preferensial (residensi tetap selama tahun pemberitahuan dan lima tahun berikutnya) tidak berlaku bagi kepindahan ke Indonesia: SAT mengakui pertukaran informasi dengan Indonesia (regla 2.1.2, fr. II, inciso cc) dan fr. III, inciso d) RMF 2026), dan sejak 30.07.2024 Konvensi tentang Bantuan Administratif Timbal Balik mencakup penagihan dan penyampaian dokumen untuk pajak penghasilan di kedua negara. Simpan SKD dari DJP untuk setiap tahun.
Mintalah SKD dari DJP melalui Coretax (syarat: NPWP dan SPT Tahunan terakhir telah disampaikan). Surat itu membuktikan residensi baru Anda; pengadilan Meksiko hanya menerima surat keterangan dari otoritas pajak asing.
Pemberitahuan disampaikan paling lambat 15 hari sebelum perubahan residensi; sampaikan secepat mungkin agar Anda tidak tetap menjadi residen Meksiko.
- Anda telah menetapkan tempat tinggal (casa habitación) di Meksiko dan tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia — Anda residen pajak Meksiko (art. 9o, fr. I, inc. a) CFF) tanpa memperhitungkan jumlah hari Anda di sana. Meksiko mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia (art. 1 LISR) dengan tarif 1,92–35% dan mengkreditkan pajak Indonesia atas penghasilan dari Indonesia paling banyak sebesar pajak Meksiko atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat 1 P3B; art. 5 LISR). Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, menurut Pasal 4 ayat (2) P3B tempat tinggal tetap yang hanya ada di Meksiko menjadikan Anda residen Meksiko bagi P3B.
- Anda mempunyai tempat tinggal di Meksiko dan di Indonesia, dan lebih dari 50% jumlah penghasilan Anda dalam tahun kalender bersumber di Meksiko — menurut undang-undang pusat kepentingan vital Anda berada di Meksiko dan Anda residen pajak Meksiko (art. 9o, fr. I, inc. a), angka 1 CFF). Meksiko mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia (art. 1 LISR). Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, status Anda ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Meksiko (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan selebihnya persetujuan bersama.
- Anda mempunyai tempat tinggal di Meksiko dan di Indonesia, dan pusat utama kegiatan profesional Anda berada di Meksiko — menurut undang-undang pusat kepentingan vital Anda berada di Meksiko dan Anda residen pajak Meksiko (art. 9o, fr. I, inc. a), angka 2 CFF). Meksiko mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia (art. 1 LISR). Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, status Anda ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Meksiko (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan selebihnya persetujuan bersama.
- Anda mempunyai tempat tinggal di Meksiko dan di Indonesia, dan menurut penilaian Anda sendiri pusat kepentingan vital Anda berada di Meksiko. Daftar tanda dalam art. 9o CFF bersifat terbuka, sehingga kemungkinan Anda residen pajak Meksiko dan Meksiko mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia (art. 1 LISR). Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, status Anda ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Meksiko (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan selebihnya persetujuan bersama.
- Anda warga negara Meksiko dan pejabat atau pegawai Negara Meksiko — Anda residen pajak Meksiko walaupun tanpa tempat tinggal di Meksiko dan dengan pusat kepentingan vital di luar negeri (art. 9o, fr. I, inc. b) CFF). Meksiko mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia. Menurut Pasal 19 P3B Indonesia–Meksiko, gaji Anda sebagai pegawai pemerintah pada umumnya hanya dikenai pajak di Meksiko, kecuali jasa diberikan di Indonesia dan Anda penduduk Indonesia yang warga negara Indonesia atau tidak menjadi penduduk Indonesia semata-mata untuk memberikan jasa itu.
- Anda telah menyampaikan kepada SAT pemberitahuan perubahan residensi pajak, tetapi tidak dapat membuktikan residensi baru Anda di negara lain. Menurut art. 9o CFF Anda tetap residen Meksiko untuk tahun pemberitahuan dan lima tahun berikutnya — Meksiko mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan, dan SKD dari DJP sekaligus menjadi bukti yang diperlukan Meksiko.
- Anda pernah menjadi residen pajak Meksiko dan pergi tanpa menyampaikan kepada SAT pemberitahuan perubahan residensi pajak — menurut art. 9o CFF Anda tidak kehilangan status residen Meksiko walaupun tidak lagi mempunyai tempat tinggal di sana. Meksiko mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan: jika tempat tinggal tetap Anda hanya di Indonesia, Anda residen Indonesia bagi P3B.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda mempunyai tempat tinggal di Meksiko dan di Indonesia, tetapi kurang dari 50% penghasilan Anda bersumber di Meksiko, kegiatan profesional Anda tidak terpusat di Meksiko, dan pusat kepentingan vital Anda berada di Indonesia. Kemungkinan Anda bukan residen Meksiko (art. 9o, fr. I, inc. a) CFF) dan hanya membayar pajak Meksiko atas penghasilan dari sumber Meksiko (art. 1 LISR, Título V), dengan batas P3B.
- Anda warga negara Meksiko, tetapi tidak mempunyai tempat tinggal di Meksiko dan tidak pernah menjadi residen pajak Meksiko. Undang-undang menganggap warga negara Meksiko sebagai residen Meksiko kecuali ia membuktikan sebaliknya (art. 9o CFF); jika Anda dapat membuktikannya, Anda bukan residen Meksiko dan hanya membayar pajak Meksiko atas penghasilan dari sumber Meksiko.
- Anda bukan warga negara Meksiko, tidak mempunyai tempat tinggal (casa habitación) di Meksiko dan tidak pernah menjadi residen pajak Meksiko — Anda bukan residen Meksiko. Jumlah hari Anda di Meksiko tidak menentukan dengan sendirinya. Meksiko hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber Meksiko dengan pajak final (Título V LISR), dalam batas P3B: gaji untuk pekerjaan di Meksiko — 15% di atas MXN 125.900 setahun dan 30% di atas MXN 1.000.000 (tidak dikenai pajak jika menurut Pasal 15 ayat (2) P3B Anda berada di Meksiko tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan pemberi kerjanya bukan residen Meksiko), honorarium — 25% (menurut Pasal 14 P3B hanya jika lebih dari 91 hari atau ada tempat usaha tetap), dividen — 10%.
- Anda pernah tinggal di Meksiko, telah pergi, menyampaikan kepada SAT pemberitahuan perubahan residensi pajak dan dapat membuktikan residensi baru Anda dengan surat keterangan otoritas pajak asing. Anda tidak mempunyai tempat tinggal di Meksiko — Anda bukan residen Meksiko sejak tanggal perubahan residensi (art. 9o CFF) dan hanya membayar pajak Meksiko atas penghasilan dari sumber Meksiko. Jika residensi baru Anda di Indonesia, aturan lima tahun untuk rezim pajak preferensial tidak berlaku.
Di mana ketentuan Meksiko berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: residen Meksiko dan Indonesia sekaligus. Meksiko menganggap Anda residen karena tempat tinggal (casa habitación) dan pusat kepentingan vital Anda di Meksiko, kewarganegaraan Meksiko, atau karena Anda pergi tanpa memberi tahu SAT — Meksiko tidak menghitung hari. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, status Anda ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): tempat tinggal tetap; jika di kedua negara — pusat kepentingan vital, yaitu hubungan pribadi dan ekonomi secara keseluruhan (bukan hanya uji 50% penghasilan menurut hukum Meksiko); jika tidak dapat ditentukan, atau tidak ada tempat tinggal tetap di negara mana pun — tempat biasa berdiam; kemudian kewarganegaraan; selebihnya persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Negara yang «kalah» menurut P3B hanya dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari sumbernya dalam batas P3B. Simpan bukti setiap langkah: kontrak sewa, tempat tinggal keluarga, pekerjaan, jumlah hari di setiap negara.
- Pusat kepentingan vital: Meksiko melihat sumber penghasilan. Jika Anda mempunyai tempat tinggal di Meksiko dan di Indonesia, Meksiko menganggap pusat kepentingan vital Anda berada di Meksiko apabila lebih dari 50% penghasilan Anda dalam tahun kalender bersumber di Meksiko — termasuk kerja jarak jauh dari Meksiko untuk pemberi kerja Indonesia — atau apabila pusat utama kegiatan profesional Anda di sana, walaupun keluarga Anda tinggal di Indonesia. Indonesia menilai sendiri apakah Anda bertempat tinggal di Indonesia (termasuk pusat kegiatan utama: keluarga, sumber penghasilan, keanggotaan organisasi). Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B, pusat kepentingan vital dinilai dari hubungan pribadi dan ekonomi secara keseluruhan; keluarga yang tinggal di Indonesia dapat menarik pusat itu ke Indonesia walaupun sebagian besar penghasilan berasal dari Meksiko. Jika tidak dapat ditentukan, yang menentukan adalah tempat biasa berdiam, lalu kewarganegaraan.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Persetujuan Indonesia–Meksiko 2002. Antara Indonesia dan Meksiko berlaku Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Los Cabos pada 06.09.2002: berlaku sejak 28.10.2004 dan diterapkan sejak 01.01.2005; Protokol 2013 hanya mengubah pertukaran informasi. Teks Spanyol, Indonesia dan Inggris sama-sama otentik; jika teks Spanyol dan Indonesia berbeda, teks Inggris yang berlaku. MLI diterapkan pada Persetujuan ini sejak 2024 (pembukaan baru dan uji tujuan utama), tetapi tidak mengubah Pasal 4 ayat (2) bagi orang pribadi maupun Pasal 23. Pasal-pasal penting: residensi — Pasal 4 ayat (2) (tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, persetujuan bersama); dividen, bunga, royalti — paling tinggi 10% di negara sumber (Pasal 10–12); pekerjaan bebas — Pasal 14 (lebih dari 91 hari dalam 12 bulan atau tempat usaha tetap); pekerjaan dalam hubungan kerja — Pasal 15 (183 hari dalam 12 bulan); pensiun — Pasal 18; jabatan pemerintahan — Pasal 19; guru dan pelajar — Pasal 20–21; metode penghindaran pajak berganda — Pasal 23 (kredit di kedua negara); prosedur persetujuan bersama — Pasal 25.
- Meksiko tidak menghitung hari: lebih dari 183 hari di sana tidak menjadikan Anda residen. Hukum Meksiko tidak mengenal uji jumlah hari: tanpa tempat tinggal (casa habitación) di Meksiko, masa tinggal yang panjang — misalnya di hotel atau sewa liburan — tidak menjadikan Anda residen Meksiko. Namun jumlah hari tetap penting untuk P3B: gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Meksiko dapat dikenai pajak di sana jika Anda berada di Meksiko lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun fiskal (Pasal 15 ayat 2), dan honorarium pekerjaan bebas jika lebih dari 91 hari (Pasal 14). Bagi WNI, lebih dari 183 hari di luar Indonesia dalam 12 bulan adalah salah satu syarat untuk menjadi subjek pajak luar negeri — tetapi tanpa residensi di Meksiko surat keterangan DJP tidak dapat diperoleh, karena syaratnya adalah menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain.
- Meninggalkan Meksiko ke Indonesia: pemberitahuan kepada SAT paling lambat 15 hari sebelumnya. Untuk berhenti menjadi residen Meksiko, sampaikan kepada SAT pemberitahuan perubahan residensi pajak paling lambat 15 hari (dan tidak lebih awal dari dua bulan) sebelum tanggal perubahan — sebagai pemberitahuan penghentian kegiatan (ficha 30/CFF) atau, jika Anda tetap mempunyai penghasilan di Meksiko, perubahan kewajiban (ficha 28/CFF) — dan buktikan residensi baru Anda. Tanpa pemberitahuan atau tanpa bukti, Anda tetap residen Meksiko. Aturan bahwa residensi tetap selama tahun pemberitahuan dan lima tahun berikutnya jika penghasilan Anda di negara baru dikenai pajak kurang dari 75% pajak Meksiko tidak berlaku bagi Indonesia: SAT mengakui pertukaran informasi dengan Indonesia (regla 2.1.2 RMF 2026), dan sejak 30.07.2024 kedua negara memberikan bantuan penagihan dan penyampaian dokumen untuk pajak penghasilan menurut Konvensi Multilateral tentang Bantuan Administratif. Sebagai bukti residensi Indonesia, mintalah SKD dari DJP melalui Coretax. Dalam tahun kepindahan, angsuran yang telah dibayar di Meksiko menjadi pajak final (art. 90 LISR).
- Bekerja di Meksiko sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam 12 bulan (Pasal 15 ayat 2). Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Meksiko — termasuk kerja jarak jauh dari Meksiko untuk pemberi kerja Indonesia — adalah penghasilan dari sumber Meksiko. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Meksiko tidak dapat mengenakan pajak atas gaji itu jika ketiga syarat Pasal 15 ayat (2) terpenuhi: Anda berada di Meksiko tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun fiskal, pemberi kerja bukan residen Meksiko, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap pemberi kerja di Meksiko. Hukum Meksiko sendiri juga membebaskan gaji dari pemberi kerja asing tanpa tempat usaha di Meksiko untuk masa tinggal kurang dari 183 hari dalam 12 bulan (art. 154 LISR). Pekerjaan bebas dapat dikenai pajak di Meksiko jika Anda berada di sana lebih dari 91 hari dalam 12 bulan atau mempunyai tempat usaha tetap (Pasal 14); tarif domestik Meksiko 25% dari jumlah bruto. Di Indonesia gaji itu dilaporkan dalam SPT Tahunan; pajak Meksiko yang dipungut sesuai P3B dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh).
- Residen Meksiko yang bekerja di Indonesia. Jika menurut P3B Anda residen Meksiko dan bekerja secara fisik di Indonesia, pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto imbalan. Indonesia tidak mengenakan pajak atas gaji itu jika Anda berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun fiskal, pemberi kerja bukan penduduk Indonesia dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Indonesia (Pasal 15 ayat 2 P3B); untuk pekerjaan bebas batasnya lebih dari 91 hari dalam 12 bulan atau tempat usaha tetap (Pasal 14). Agar pembayar menerapkan P3B, serahkan Formulir DGT yang disahkan SAT atau dilampiri surat keterangan residensi berbahasa Inggris (PMK 112/2025). Meksiko mengkreditkan pajak Indonesia paling banyak sebesar pajak Meksiko atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat 1 P3B; art. 5 LISR); PPh Pasal 26 dan PPh final Indonesia adalah pajak penghasilan dan dapat dikreditkan.
- Cara Indonesia dan Meksiko menghindari pajak berganda: kredit di kedua negara. P3B memakai metode kredit di kedua negara. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Anda melaporkan penghasilan dari Meksiko dalam SPT Tahunan, dan pajak Meksiko yang dipungut sesuai Persetujuan dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat 2 P3B); batas kredit dihitung per negara sumber (Pasal 24 UU PPh). Jika Anda residen Meksiko, Meksiko mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Indonesia atas penghasilan dari Indonesia, paling banyak sebesar pajak Meksiko atas penghasilan itu, per negara, dengan sisa yang dapat dibawa ke depan sepuluh tahun (Pasal 23 ayat 1 P3B; art. 5 LISR). P3B membatasi pajak di negara sumber atas dividen, bunga dan royalti sampai 10% (bukan 20% PPh Pasal 26 atau 25–35% di Meksiko), dan MLI tidak mengubah metode ini — Indonesia mereservasi seluruh Pasal 5 MLI.
- Pemotongan pajak Meksiko atas pembayaran kepada residen Indonesia. Sebagai nonresiden Meksiko Anda membayar pajak Meksiko hanya atas penghasilan dari sumber Meksiko, umumnya dipotong pembayar. P3B membatasi tarifnya: dividen paling tinggi 10% (tarif domestik juga 10%), bunga paling tinggi 10% (domestik 4,9–35%), royalti paling tinggi 10% (domestik 25–35%). Sewa harta tak gerak di Meksiko dan keuntungan dari penjualannya dapat dikenai pajak di Meksiko tanpa batas tarif (Pasal 6 dan 13 ayat 1; domestik 25% dari jumlah bruto atau 35% dari keuntungan), demikian juga keuntungan dari saham perusahaan Meksiko (Pasal 13 ayat 3, tanpa batas kepemilikan). Honorarium untuk jasa yang Anda lakukan di Meksiko hanya dikenai pajak di sana jika Anda berada di Meksiko lebih dari 91 hari dalam 12 bulan atau mempunyai tempat usaha tetap (Pasal 14). Untuk tarif P3B buktikan residensi Indonesia Anda dengan SKD dari DJP. Di Indonesia penghasilan ini dilaporkan dalam SPT Tahunan, dan pajak Meksiko dikreditkan menurut Pasal 23 ayat 2 P3B dan Pasal 24 UU PPh.
- RESICO: 1–2,5% dari penerimaan, dan artinya bagi Indonesia. Residen Meksiko yang menjalankan usaha atau profesi dengan penerimaan sampai MXN 3.500.000 setahun dapat memilih RESICO — ISR 1–2,5% dari penerimaan tanpa pengurangan biaya. Jika menurut P3B Anda residen Meksiko, Indonesia hanya mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari Indonesia. Jika Indonesia tetap menganggap Anda residen (misalnya WNI tanpa surat keterangan DJP dan P3B tidak menyelesaikan residensi ganda untuk keuntungan Meksiko), penghasilan usaha dari Meksiko termasuk penghasilan Anda dari seluruh dunia; ISR RESICO adalah pajak penghasilan yang dicakup Pasal 2 P3B, sehingga dapat dikreditkan di Indonesia paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh) — tetapi karena tarifnya rendah, sebagian besar PPh Indonesia tetap terutang.
- Pensiun dan jabatan pemerintahan. Pensiun atas pekerjaan di masa lalu yang dibayarkan dari sumber di negara lain untuk pekerjaan di negara itu, serta pembayaran berkala dari sumber itu, dapat dikenai pajak oleh negara sumber (Pasal 18); negara residen juga mengenakan pajak dan mengkreditkan pajak negara sumber (Pasal 23). Atas pensiun dari Indonesia yang diterima residen Meksiko, Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (Pasal 18 tidak membatasi tarifnya), dan Meksiko mengkreditkannya. Atas pensiun dari Meksiko yang diterima residen Indonesia, Meksiko memotong pajak menurut Título V LISR (MXN 125.900 pertama setahun dibebaskan, kemudian 15% atau 30%), dan Indonesia mengkreditkannya. Gaji pegawai pemerintah hanya dikenai pajak di negara pembayar, dan pensiun pemerintah hanya di negara pembayar, kecuali Anda penduduk dan warga negara negara yang lain (Pasal 19).
- Guru, peneliti dan pelajar (Pasal 20–21). Pelajar atau peserta pelatihan yang sesaat sebelum datang merupakan penduduk negara yang lain dan berada di Meksiko atau Indonesia semata-mata untuk pendidikan tidak dikenai pajak di negara yang dikunjungi atas kiriman dari luar negeri untuk biaya hidup, pendidikan atau latihan; atas beasiswa dan imbalan kerja lainnya ia berhak atas pengecualian yang sama dengan penduduk negara itu (Pasal 21). Guru dan peneliti yang diundang pemerintah, universitas atau lembaga kebudayaan, atau dalam program resmi pertukaran kebudayaan, dibebaskan di negara yang dikunjungi atas imbalan dari luar negara itu selama paling lama 2 tahun berturut-turut (Pasal 20). Bagi WNI yang belajar di Meksiko, status residen Indonesia tidak berubah karena studi itu sendiri: ia tetap residen selama masih bertempat tinggal di Indonesia atau belum memperoleh surat keterangan DJP.
- Kewarganegaraan Meksiko: anggapan residensi. Warga negara Meksiko dianggap residen Meksiko kecuali ia membuktikan sebaliknya (art. 9o CFF); warga negara Meksiko yang menjadi pejabat atau pegawai Negara Meksiko adalah residen walaupun pusat kepentingan vitalnya di luar negeri. Bukti terbaik residensi di Indonesia adalah SKD dari DJP. Dalam P3B kewarganegaraan menjadi kriteria ketiga (Pasal 4 ayat (2) huruf c) — hanya jika tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital dan tempat biasa berdiam tidak menentukan.
- Warga negara kedua negara: persetujuan bersama. Jika Anda warga negara Indonesia dan Meksiko dan tempat biasa berdiam tidak menentukan, P3B tidak memberikan jawaban dengan kriteria kewarganegaraan: menurut Pasal 4 ayat (2) huruf d, «dalam hal lain» pejabat yang berwenang kedua negara menyelesaikannya melalui persetujuan bersama (prosedur Pasal 25; di Meksiko — ficha 102/CFF). Situasi ini jarang bagi WNI dewasa, karena WNI yang atas kemauannya sendiri memperoleh kewarganegaraan lain kehilangan kewarganegaraan Indonesia (Pasal 23 huruf a UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan). Sampai tercapai persetujuan, kedua negara dapat menganggap Anda residennya; pajak berganda dihindari dengan kredit menurut Pasal 23 P3B.
- Tahun pindah: kedua negara membagi tahun. Meksiko mengakhiri residensi pada tanggal perubahan yang diberitahukan kepada SAT; dalam tahun kepindahan angsuran yang telah dibayar menjadi pajak final dan SPT tahunan tidak disampaikan (art. 90 LISR). Indonesia juga membagi tahun: kewajiban pajak subjektif dimulai saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya — bagian tahun itu menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh). Bagi WNI keberangkatan saja tidak cukup: status subjek pajak luar negeri baru berlaku dengan surat keterangan DJP, tetapi kemudian berlaku sejak tanggal keberangkatan. Untuk masa ketika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan. Simpan bukti tanggal pindah: kontrak sewa, kontrak kerja, cap paspor.
- WNI yang pindah ke Meksiko: surat keterangan residensi Meksiko dan surat keterangan DJP. Indonesia tidak mengenakan pajak keluar, dan fiskal luar negeri tidak dipungut lagi sejak 01.01.2011. WNI yang pindah ke Meksiko tetap subjek pajak dalam negeri Indonesia sampai DJP menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri; salah satu syaratnya adalah surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang membuktikan bahwa Anda subjek pajak dalam negeri negara lain. Di Meksiko surat itu adalah constancia de residencia para efectos fiscales dari SAT (ficha 24/CFF: melalui «Mi portal», dengan RFC aktif dan opini kepatuhan yang positif); jika diterbitkan dalam bahasa Spanyol, siapkan terjemahan bahasa Inggris. Sebelum berangkat, Anda dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Meksiko tidak mengenakan pajak masuk; setelah menjadi residen Meksiko, penghasilan Anda dari seluruh dunia dikenai pajak di Meksiko.
- Jika P3B menjadikan Anda residen Meksiko, Indonesia hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia. Jika menurut Pasal 4 ayat (2) P3B Anda residen Meksiko, Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri (Pasal 11 PER-23/PJ/2025) dan hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia, dalam batas P3B: dividen, bunga dan royalti paling tinggi 10% (bukan 20% PPh Pasal 26) jika Anda menyerahkan Formulir DGT kepada pembayar; gaji untuk pekerjaan di Indonesia — hanya jika syarat Pasal 15 ayat (2) tidak dipenuhi; PPh final atas pengalihan dan sewa tanah dan bangunan di Indonesia tetap berlaku (Pasal 6, 13 ayat 1). Penghasilan Anda dari Meksiko dan negara ketiga tidak dikenai pajak di Indonesia.
- Surat keterangan domisili: SKD Indonesia dan constancia de residencia Meksiko. Sebagai residen Indonesia, untuk menggunakan P3B di Meksiko mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pembayar jika Anda memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Pengadilan Meksiko (TFJA) hanya menerima surat keterangan otoritas pajak asing sebagai bukti residensi, tanpa legalisasi. Sebagai residen Meksiko, untuk menggunakan P3B di Indonesia serahkan kepada pembayar Formulir DGT yang disahkan SAT atau dilampiri surat keterangan residensi berbahasa Inggris; constancia de residencia diminta melalui «Mi portal» SAT (ficha 24/CFF) dan diselesaikan dalam 8 hari. Pembayar di Indonesia menerapkan tarif P3B hanya jika Anda bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia.
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian Indonesia–Meksiko. P3B tidak mengatur iuran jaminan sosial. IMSS Meksiko hanya mempunyai perjanjian penjumlahan masa iuran dengan Spanyol dan Kanada, dan perjanjian jaminan sosial Indonesia–Meksiko tidak ditemukan. Setiap negara menerapkan peraturannya sendiri: di Indonesia orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan wajib menjadi peserta BPJS, dan di Meksiko pekerja dalam hubungan kerja didaftarkan pada IMSS; iuran dapat terutang di kedua negara, dan masa kepesertaan tidak dijumlahkan untuk pensiun.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, beserta Protokol (Los Cabos, 6 September 2002), sebagaimana diubah dengan Protokol 6 Oktober 2013. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Meksiko
- casa habitación
- tempat tinggal di Meksiko; tempat tinggal sementara untuk wisata tidak dihitung (art. 5 Reglamento del CFF)
- centro de intereses vitales
- pusat kepentingan vital — menurut hukum Meksiko, antara lain lebih dari 50% penghasilan dari Meksiko atau pusat utama kegiatan profesional di sana
- aviso de cambio de residencia fiscal
- pemberitahuan kepada SAT tentang perubahan residensi pajak, paling lambat 15 hari sebelum pindah
- SAT (Servicio de Administración Tributaria)
- otoritas pajak Meksiko
- ISR (impuesto sobre la renta)
- pajak penghasilan Meksiko; tarif orang pribadi 1,92–35%
- constancia de residencia para efectos fiscales
- surat keterangan residensi pajak Meksiko, diminta melalui «Mi portal» SAT
Pertanyaan
Saya tinggal di Meksiko lebih dari 183 hari, tetapi di hotel. Apakah saya residen Meksiko?
Tidak dengan sendirinya. Meksiko tidak menghitung hari; tempat yang Anda tinggali untuk sementara dengan tujuan wisata bukan casa habitación. Namun gaji untuk pekerjaan yang Anda lakukan di Meksiko lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dapat dikenai pajak di Meksiko menurut Pasal 15 ayat (2) P3B.
Saya mempunyai rumah di Jakarta dan apartemen di Kota Meksiko. Di mana saya residen?
Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan: dengan tempat tinggal tetap di kedua negara, yang menentukan adalah pusat kepentingan vital (hubungan pribadi dan ekonomi secara keseluruhan); jika tidak dapat ditentukan — tempat biasa berdiam, lalu kewarganegaraan, dan selebihnya persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Jika Anda pindah dari Meksiko ke Indonesia, sampaikan kepada SAT pemberitahuan perubahan residensi pajak paling lambat 15 hari sebelum pindah dengan SKD dari DJP; tanpa itu Anda tetap residen Meksiko.
Bagaimana pajak berganda atas penghasilan dari Meksiko dihindari?
Residen Indonesia melaporkan penghasilan dari Meksiko dalam SPT Tahunan, dan pajak Meksiko yang dipungut sesuai P3B dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh). Atas dividen, bunga dan royalti Meksiko hanya boleh memungut paling tinggi 10%, jika Anda menyerahkan SKD dari DJP.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- art. 9o, fr. I Código Fiscal de la Federación (CFF), sebagaimana diubah dengan DOF 05.01.2004 dan 12.11.2021 (teks di diputados.gob.mx, perubahan terakhir CFF DOF 09.04.2026) — Residen Meksiko (orang pribadi): (a) orang yang telah menetapkan tempat tinggalnya (casa habitación) di Meksiko; jika ia juga mempunyai tempat tinggal di negara lain, ia residen Meksiko apabila pusat kepentingan vitalnya berada di Meksiko — dianggap demikian, antara lain (entre otros casos), apabila lebih dari 50% jumlah penghasilannya dalam tahun kalender bersumber di Meksiko atau apabila pusat utama kegiatan profesionalnya berada di Meksiko; (b) warga negara Meksiko yang menjadi pejabat atau pegawai Negara Meksiko, walaupun pusat kepentingan vitalnya di luar negeri. Warga negara Meksiko dianggap residen Meksiko kecuali ia membuktikan sebaliknya. Undang-undang tidak mengenal ujian jumlah hari.
- art. 5 Reglamento del CFF (DOF 02.04.2014) — Seseorang tidak menetapkan casa habitación di Meksiko jika ia tinggal di suatu tempat untuk sementara dengan tujuan wisata dan pusat kepentingan vitalnya tidak berada di Meksiko.
- art. 9o CFF, tiga paragraf terakhir (sebagaimana diubah dengan DOF 12.11.2021, berlaku sejak 01.01.2022) — Orang yang berhenti menjadi residen Meksiko wajib menyampaikan pemberitahuan (aviso) kepada otoritas pajak paling lambat 15 hari sebelum perubahan residensi pajaknya; tanpa pemberitahuan itu ia tidak kehilangan status residen. Ia juga tidak kehilangan status itu jika tidak membuktikan residensi pajak barunya, atau membuktikannya di negara tempat penghasilannya tunduk pada rezim pajak preferensial (régimen fiscal preferente, Título VI, Bab I LISR) — untuk tahun pajak pemberitahuan dan lima tahun berikutnya. Aturan rezim preferensial tidak berlaku jika negara baru mempunyai dengan Meksiko perjanjian pertukaran informasi perpajakan yang luas dan, di samping itu, perjanjian internasional yang memungkinkan bantuan administratif timbal balik dalam penyampaian dokumen, penagihan dan pemungutan pajak.
- art. 29 fr. XVII, art. 30 fr. XIV Reglamento del CFF; regla 2.5.1 Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) untuk 2026 (kompilasi SAT per 02.10.2026) — Pemberitahuan perubahan residensi pajak disampaikan paling lambat 15 hari sebelum tanggal perubahan dan tidak lebih awal dari dua bulan sebelumnya. Orang pribadi yang menghentikan semua kegiatan di Meksiko menyampaikannya sebagai pemberitahuan penghentian kegiatan (ficha 30/CFF «Aviso de suspensión de actividades»); orang pribadi yang tetap menerima penghasilan kena pajak di Meksiko menyampaikannya sebagai pemberitahuan perubahan kegiatan dan kewajiban (ficha 28/CFF).
- art. 1 Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) — Residen Meksiko membayar pajak penghasilan (ISR) atas seluruh penghasilannya di mana pun timbulnya; nonresiden hanya atas penghasilan yang bersumber di Meksiko atau yang dapat dikaitkan dengan bentuk usaha tetapnya di Meksiko.
- art. 150, 152 LISR; Anexo 8 RMF untuk 2026 (DOF 28.12.2025), tabel tarif tahunan 2026 — ISR tahunan orang pribadi residen: tarif progresif 1,92% sampai 35%; untuk 2026 lapisan tarif disesuaikan dengan inflasi (faktor 1,13213, November 2025 / November 2022): 35% atas penghasilan kena pajak di atas MXN 5.107.703,93. SPT tahunan disampaikan pada bulan April tahun berikutnya (art. 150); orang pribadi yang hanya mempunyai gaji sampai MXN 400.000 yang pajaknya telah dipotong tidak wajib menyampaikannya.
- art. 5 LISR (kredit pajak luar negeri) — Residen Meksiko mengkreditkan terhadap ISR pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri atas penghasilan dari sumber luar negeri yang dikenai pajak di Meksiko, paling banyak sebesar pajak Meksiko atas penghasilan itu (batas dihitung per negara atau wilayah); sisanya dikreditkan dalam sepuluh tahun berikutnya dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Dokumen bukti pembayaran diperlukan dalam semua hal; hanya jika pajak dipotong di negara yang mempunyai perjanjian pertukaran informasi yang luas dengan Meksiko, bukti potong (constancia de retención) sudah cukup. Kredit ini tidak memerlukan P3B.
- Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Meksiko (2002) — Jika orang pribadi menjadi penduduk kedua Negara: (a) ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika di kedua Negara — Negara tempat hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital); (b) jika pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara — Negara tempat ia biasa berdiam; (c) jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya — Negara yang ia menjadi warga negaranya; (d) dalam hal lain — persetujuan bersama pejabat yang berwenang. MLI tidak mengubah ayat ini.
- art. 153–167 LISR (Título V — nonresiden tanpa bentuk usaha tetap) — Nonresiden membayar pajak final yang dipotong pembayar jika pembayarnya residen Meksiko (jika tidak, nonresiden menyampaikan SPT dalam 15 hari): gaji dan pensiun — MXN 125.900 pertama setahun dibebaskan, kemudian 15% sampai MXN 1.000.000 dan 30% di atasnya (art. 154–155); gaji dan honorarium yang dibayar orang asing tanpa bentuk usaha tetap atau tempat usaha lain di Meksiko dibebaskan jika masa tinggal di Meksiko kurang dari 183 hari (berturut-turut atau tidak) dalam periode 12 bulan (art. 154, 156); honorarium untuk jasa bebas yang dilakukan di Meksiko — 25% dari jumlah bruto (art. 156); sewa harta tak gerak di Meksiko, penjualan harta tak gerak atau saham perusahaan Meksiko — 25% dari jumlah bruto (menurut art. 160–161 dapat dipilih 35% dari keuntungan); dividen — 10% (art. 164); royalti dan bantuan teknik — 25%, untuk paten dan merek — 35% (art. 167); bunga — 4,9% sampai 35% bergantung pada peminjam (art. 166).
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Meksiko (2002) — Pasal 18: pensiun dan imbalan sejenis yang dibayarkan kepada penduduk satu Negara dari sumber di Negara lain sehubungan dengan pekerjaan di masa lalu di Negara lain itu, serta pembayaran berkala dari sumber itu, dapat dikenai pajak di Negara lain itu (Negara tempat tinggal tetap berhak mengenakan pajak dan mengkreditkan). Pasal 19: gaji pegawai pemerintah (selain pensiun) hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali jasa diberikan di Negara lain oleh penduduknya yang warga negaranya atau yang tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu; pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara Negara lain.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- art. 176, paragraf ketiga LISR (sebagaimana diubah dengan DOF 12.11.2021) — Penghasilan tunduk pada rezim pajak preferensial jika tidak dikenai pajak di luar negeri, atau dikenai pajak penghasilan di luar negeri yang lebih rendah dari 75% pajak penghasilan yang akan terutang di Meksiko menurut Título II atau IV LISR.
- regla 2.1.2, fr. II, inciso cc), dan fr. III, inciso d), RMF 2026 (Republik Indonesia, sejak 01.01.2020 dan sejak 01.01.2016) — Untuk keperluan art. 9o CFF dan art. 5 LISR, SAT menganggap Indonesia sebagai negara yang mempunyai perjanjian pertukaran informasi perpajakan yang luas dengan Meksiko: melalui P3B Meksiko–Indonesia (fr. II, inciso cc), sejak 01.01.2020) dan melalui Konvensi tentang Bantuan Administratif Timbal Balik di Bidang Perpajakan (fr. III, inciso d), sejak 01.01.2016).
- Konvensi tentang Bantuan Administratif Timbal Balik di Bidang Perpajakan (Dewan Eropa/OECD, 1988, diubah dengan Protokol 2010), Pasal 11–17 dan 30; reservasi Indonesia dan Meksiko (basis data resmi perjanjian Kerajaan Belanda, Verdragenbank) — Konvensi mengatur pertukaran informasi, bantuan penagihan tagihan pajak (Pasal 11–16) dan penyampaian dokumen (Pasal 17); setiap Pihak dapat mereservasi bantuan penagihan atau penyampaian dokumen (Pasal 30 ayat 1 huruf b dan d). Meksiko (23.05.2012) membuat reservasi itu hanya untuk pajak Pasal 2 ayat 1 huruf b selain ISR dan PPN, sehingga ISR tercakup. Indonesia (21.01.2015) mereservasi bantuan penagihan untuk semua pajak dan penyampaian dokumen untuk pajak Pasal 2 ayat 1 huruf b; pada 30.07.2024 Indonesia menarik sebagian reservasi penagihan, yang sejak itu hanya mencakup pajak Pasal 2 ayat 1 huruf b — pajak penghasilan (Pasal 2 ayat 1 huruf a) tercakup dalam kedua bentuk bantuan.
- Pasal 28 dan kalimat penutup P3B Indonesia–Meksiko (2002); tabel DJP — Ditandatangani di Los Cabos pada 06.09.2002 dalam bahasa Spanyol, Indonesia dan Inggris, ketiganya otentik; jika terdapat perbedaan penafsiran antara teks Spanyol dan Indonesia, teks Inggris yang berlaku. Berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir diterima — 28.10.2004 (tabel DJP; dekrit DOF 08.12.2004) — dan diterapkan untuk pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh sejak 01.01.2005 serta untuk pajak lainnya untuk tahun pajak sejak 01.01.2005. Protokol 06.10.2013 (berlaku 18.09.2019) hanya mengubah Pasal 2 ayat 3 huruf a dan Pasal 26 (pertukaran informasi).
- Konvensi Multilateral (MLI) — posisi Indonesia (Persetujuan yang dicakup No. 40: Meksiko) dan tabel DJP — Indonesia dan Meksiko sama-sama mencantumkan P3B ini (beserta Protokol 2013) sebagai Persetujuan yang dicakup MLI; karena MLI berlaku bagi Meksiko sejak 01.07.2023, ketentuannya diterapkan pada P3B ini untuk pajak yang dipotong sejak 01.01.2024 dan untuk pajak lainnya untuk masa pajak sejak 01.01.2024 (tabel DJP mencantumkan penandatanganan MLI 07.06.2017 tanpa tanggal efektif). MLI menambahkan pembukaan baru dan uji tujuan utama, tetapi tidak mengubah Pasal 4 ayat (2) bagi orang pribadi; Indonesia mereservasi seluruh Pasal 5 MLI, sehingga Pasal 23 P3B tidak berubah.
- DJP — tabel «Tax Treaty dan Multilateral Instrument» — Daftar resmi P3B Indonesia dengan tanggal penandatanganan, tanggal berlaku, tanggal efektif dan status MLI untuk setiap P3B.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 15 P3B Indonesia–Meksiko (2002) — Gaji, upah dan imbalan serupa untuk pekerjaan yang dilakukan di Negara lain dapat dikenai pajak di Negara lain itu; tetapi hanya dikenai pajak di Negara tempat tinggal jika: (a) penerima berada di Negara lain tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun fiskal yang bersangkutan; (b) imbalan dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lain itu; dan (c) imbalan tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap pemberi kerja di Negara lain itu.
- Pasal 14 P3B Indonesia–Meksiko (2002) — Penghasilan dari jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya dikenai pajak di Negara tempat tinggal, tetapi dapat juga dikenai pajak di Negara lain jika orang pribadi itu berada di sana lebih dari 91 hari dalam jangka dua belas bulan yang dimulai atau diakhiri dalam tahun fiskal yang bersangkutan, atau mempunyai tempat usaha tetap yang tersedia baginya secara teratur di sana — hanya atas penghasilan dari jasa yang dilakukan di Negara lain itu.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Meksiko (2002) — Jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, yang menentukan adalah Negara tempat hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat («tempat yang menjadi pusat perhatiannya»; teks Inggris: «centre of vital interests»): keluarga dan hubungan sosial, pekerjaan, tempat usaha, tempat hartanya dikelola.
- art. 90 LISR (paragraf tentang perubahan residensi dalam tahun kalender) — Orang pribadi residen yang mengubah residensinya ke negara lain dalam tahun kalender menganggap angsuran yang telah dibayar sebagai pajak final dan tidak dapat menyampaikan SPT tahunan.
- Pasal 23 P3B Indonesia–Meksiko (2002) (metode penghindaran pajak berganda) — Meksiko (ayat 1): residennya mengkreditkan terhadap pajak Meksiko pajak Indonesia yang dibayar atas penghasilan yang timbul di Indonesia, paling banyak sebesar pajak Meksiko atas penghasilan itu, sesuai dengan undang-undang Meksiko. Indonesia (ayat 2): jumlah pajak yang terutang di Meksiko menurut Persetujuan atas penghasilan dari Meksiko dapat dikreditkan terhadap pajak Indonesia, paling banyak sebesar pajak Indonesia atas penghasilan itu yang dihitung menurut undang-undang perpajakan Indonesia.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- regla 3.1.6 RMF untuk 2026 (kompilasi SAT per 02.10.2026); art. 5, paragraf kedua terakhir LISR — Pajak yang dibayar di luar negeri bersifat ISR (dan dapat dikreditkan) jika disebut secara tegas dalam P3B yang berlaku (art. 5 LISR) atau jika memenuhi regla 3.1.6: dibayar berdasarkan ketentuan undang-undang yang umum dan wajib, bukan imbalan atas barang atau jasa dan bukan iuran jaminan sosial, dan objeknya penghasilan yang diperoleh. Nama pajak atau cara negara pemungutnya mengklasifikasikannya tidak penting.
- art. 5, paragraf keenam sampai kesembilan LISR (kredit pajak luar negeri — orang pribadi) — Bagi orang pribadi, kredit pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri atas penghasilan dari sumber luar negeri tidak boleh melebihi pajak Meksiko atas penghasilan itu setelah pengurangan yang terkait, dihitung terpisah untuk setiap negara. Residen Meksiko yang dikenai pajak di luar negeri karena kewarganegaraannya hanya dapat mengkreditkan pajak luar negeri sebesar yang akan dibayarnya di luar negeri tanpa syarat itu. Kredit yang tidak dapat dipakai dalam batasnya dapat dibawa ke depan sepuluh tahun; pajak luar negeri yang tidak dapat dikreditkan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- Pasal 6, 10, 11, 12, 13 dan 22 P3B Indonesia–Meksiko (2002) — Penghasilan dari harta tak gerak dapat dikenai pajak di Negara letak harta (Pasal 6). Dividen, bunga dan royalti dapat dikenai pajak di Negara sumber paling tinggi 10% dari jumlah bruto (Pasal 10 ayat 2, 11 ayat 2, 12 ayat 2). Keuntungan dari pengalihan saham, penyertaan atau hak lain dalam modal perusahaan yang merupakan penduduk Negara lain dapat dikenai pajak di Negara lain itu, tanpa batas kepemilikan (Pasal 13 ayat 3); harta lainnya — hanya di Negara tempat tinggal penjual (Pasal 13 ayat 6). Penghasilan lain dari Negara lain dapat dikenai pajak di sana (Pasal 22).
- art. 113-E – 113-J LISR (Régimen Simplificado de Confianza, RESICO) — Orang pribadi residen yang hanya memperoleh penghasilan usaha, profesi atau sewa (dapat ditambah gaji atau bunga) dan mempunyai penghasilan seperti itu tidak lebih dari MXN 3.500.000 dalam tahun sebelumnya dapat membayar ISR setiap bulan dengan tarif 1–2,5% dari penerimaan yang benar-benar diterima, tanpa pengurangan, dan menyampaikan SPT tahunan.
- Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Residen dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan tarif progresif (sejak tahun pajak 2022): 5% sampai Rp60 juta; 15% di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta; 25% di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta; 30% di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar; 35% di atas Rp5 miliar. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun paling sedikit Rp54 juta untuk diri Wajib Pajak, ditambah Rp4,5 juta untuk Wajib Pajak yang kawin dan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan (paling banyak 3 orang).
- Pasal 20 dan 21 P3B Indonesia–Meksiko (2002) — Pasal 20: guru atau peneliti yang sesaat sebelum berkunjung merupakan penduduk Negara lain dan atas undangan pemerintah, universitas atau lembaga kebudayaan, atau dalam program resmi pertukaran kebudayaan, berada di Negara yang dikunjungi tidak lebih dari 2 tahun berturut-turut semata-mata untuk mengajar, memberi kuliah atau meneliti, dibebaskan di sana atas imbalannya, asalkan imbalan itu berasal dari luar Negara tersebut. Pasal 21: pembayaran dari luar Negara yang dikunjungi untuk biaya hidup, pendidikan atau latihan pelajar dan peserta pelatihan tidak dikenai pajak di Negara itu; atas hibah, beasiswa dan imbalan kerja lainnya ia berhak atas pengecualian dan keringanan yang sama dengan penduduk Negara itu.
- Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d P3B Indonesia–Meksiko (2002) — (c) «jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia menjadi warganegaranya»; (d) «dalam hal lain, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan bersama». Antara dua Negara, «hal lain» hanya terjadi jika ia warga negara kedua Negara atau bukan warga negara keduanya.
- Pasal 25 P3B Indonesia–Meksiko (2002) (prosedur persetujuan bersama) — Orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan dapat, terlepas dari upaya hukum nasional, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat ia menjadi penduduk; pejabat itu berusaha menyelesaikannya dengan pejabat Negara lain, sepanjang pejabat Negara lain itu diberi tahu dalam waktu 3 tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan tersebut (ayat 2). Arbitrase dimungkinkan jika pejabat yang berwenang dan Wajib Pajak setuju (ayat 5). Pejabat yang berwenang di Indonesia: Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah.
- regla 2.1.29 RMF untuk 2026; ficha de trámite 102/CFF «Solicitud de inicio de procedimiento amistoso contenido en un Tratado para Evitar la Doble Tributación» — Permohonan untuk memulai prosedur persetujuan bersama menurut P3B diajukan kepada SAT sesuai ficha de trámite 102/CFF dalam Anexo 2; regla ini menyebut hal-hal yang tidak dapat diajukan.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 25 ayat (8) dan (8a) UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Kewajiban membayar fiskal luar negeri bagi orang pribadi dalam negeri berumur 21 tahun ke atas yang tidak memiliki NPWP dan bertolak ke luar negeri hanya berlaku sampai 31 Desember 2010.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- regla 2.1.3 RMF untuk 2026; ficha de trámite 24/CFF «Solicitud de constancia de residencia para efectos fiscales» (Anexo 2 RMF 2026, sebagaimana diubah dengan DOF 17.07.2026) — SAT menerbitkan surat keterangan residensi pajak Meksiko secara cuma-cuma melalui «Mi portal» dengan RFC dan kata sandi: permohonan memuat pernyataan di bawah sumpah bahwa Anda bukan residen pajak negara lain dan menyebut periodenya (tahun berjalan atau sampai empat tahun sebelumnya). Syarat: status aktif dalam daftar Wajib Pajak (RFC) selama periode itu, opini kepatuhan yang positif (opinión de cumplimiento) dan kewajiban yang terdaftar. Jangka waktu penyelesaian: 8 hari; untuk apostil diperlukan salinan yang dilegalisasi.
- PP 34/2016 (pengalihan tanah dan/atau bangunan); PP 34/2017 (sewa tanah dan/atau bangunan); PP 131/2000 (bunga deposito dan tabungan) — PPh final dari jumlah bruto, baik untuk residen maupun nonresiden: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan — 2,5%; sewa tanah dan/atau bangunan — 10%; bunga deposito dan tabungan pada bank di Indonesia — 20% (bagi subjek pajak luar negeri 20% atau tarif P3B).
- IMSS — Preguntas frecuentes de pensiones: «¿Requiero sumar mis cotizaciones de España o Canadá?» (perjanjian penjumlahan masa iuran) — Institut Jaminan Sosial Meksiko (IMSS) mempunyai perjanjian penjumlahan masa iuran hanya dengan dua negara: Spanyol dan Kanada.
- Pasal 6 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 tentang BPJS — Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Pasal 14); pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS (Pasal 15 ayat (1)). BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (Pasal 6 ayat (2)).
- art. 140 LISR (dividen yang diterima orang pribadi) — Residen memasukkan dividen dari perusahaan Meksiko ke dalam penghasilannya beserta pajak perusahaan yang terkait (faktor 1,4286) dan mengkreditkan pajak itu; di samping itu perusahaan memotong 10% final dari dividen.
- Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Meksiko (2002) — «jika Negara pihak pada Persetujuan yang menjadi pusat perhatiannya tidak dapat ditentukan atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat yang biasa digunakan untuk berdiam».
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab