Residen pajak Portugal atau Indonesia?
Portugal menganggap Anda residen jika Anda berada di sana lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan mana pun yang dimulai atau berakhir dalam tahun itu, atau jika Anda memiliki rumah di Portugal yang Anda pertahankan sebagai tempat tinggal biasa. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Portugal 2003 yang menentukan: tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa tinggal, kewarganegaraan, lalu persetujuan bersama.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Portugal dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Portugal menganggap Anda sebagai residen pajak
Portugal menghitung hari dalam periode 12 bulan mana pun yang dimulai atau berakhir dalam tahun yang bersangkutan — bukan hanya tahun kalender — dan Anda harus melebihi 183 hari (184 hari atau lebih). Suatu hari dihitung jika mencakup bermalam di Portugal, walaupun Anda berada di sana hanya sebagian hari itu.
Dengan 183 hari atau kurang Anda tetap residen jika, pada hari mana pun dalam periode 12 bulan itu, Anda memiliki rumah di Portugal dalam keadaan yang menunjukkan niat saat itu untuk mempertahankan dan menempatinya sebagai tempat tinggal biasa. Rumah liburan atau rumah kedua, atau rumah yang baru akan Anda gunakan setelah kembali nanti, tidak cukup; pengadilan melihat di mana Anda sebenarnya tinggal serta di mana keluarga, pekerjaan dan hubungan ekonomi Anda.
- Anda berada di Portugal lebih dari 183 hari (setiap hari dengan bermalam dihitung) dalam periode 12 bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun ini — Anda residen pajak Portugal (art. 16(1)(a) CIRS) dan terutang IRS atas penghasilan Anda dari seluruh dunia. Pada tahun kedatangan Anda residen sejak hari pertama Anda berada di sana (sejak 1 Januari jika Anda residen pada hari mana pun dalam tahun sebelumnya); pada tahun keberangkatan, sampai hari terakhir Anda di Portugal, kecuali art. 16(14) mempertahankan status residen Anda untuk seluruh tahun.
- Anda memiliki rumah di Portugal dalam keadaan yang menunjukkan niat saat itu untuk mempertahankan dan menempatinya sebagai tempat tinggal biasa — Anda residen pajak Portugal (art. 16(1)(b) CIRS) meskipun dengan 183 hari atau kurang, sejak hari pertama Anda berada di sana. Kesimpulan ini bergantung pada fakta: memiliki atau menyewa rumah saja tidak cukup tanpa niat saat itu untuk tinggal di sana.
- Anda menjalankan fungsi atau misi publik di luar negeri dalam dinas Negara Portugal — Anda residen pajak Portugal (art. 16(1)(d) CIRS) berapa pun jumlah hari Anda di Portugal.
- Pada 31 Desember Anda merupakan awak kapal laut atau pesawat udara yang bekerja untuk entitas yang berkedudukan, berkantor pusat atau memiliki manajemen efektif di Portugal — Anda residen pajak Portugal untuk tahun itu (art. 16(1)(c) CIRS).
Kapan Anda menjadi nonresiden
- 183 hari atau kurang dalam setiap periode 12 bulan, tidak ada rumah di Portugal yang dipertahankan sebagai tempat tinggal biasa, serta tidak ada dinas publik Portugal atau jabatan sebagai awak kapal — Anda bukan residen pajak Portugal. Portugal hanya mengenakan pajak atas penghasilan Anda yang bersumber di Portugal, misalnya gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Portugal (pemotongan final 25%, kecuali dibebaskan Pasal 15 ayat 2 P3B Indonesia–Portugal) atau sewa dari properti di Portugal.
- Anda tidak melebihi 183 hari, tetapi tidak jelas apakah rumah Anda di Portugal menunjukkan niat untuk mempertahankannya sebagai tempat tinggal biasa. Otoritas pajak dan pengadilan memutuskan hal ini berdasarkan fakta (di mana Anda sebenarnya tinggal, keluarga, pekerjaan dan harta Anda); jika mereka menemukan niat semacam itu, Anda residen. Simpan bukti di mana Anda tinggal, dan perbarui alamat Anda di otoritas pajak ketika Anda pergi.
Di mana ketentuan Portugal berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: lebih dari 183 hari di Portugal dan status residen Indonesia. Portugal menganggap Anda residen karena Anda berada di sana lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, sedangkan Indonesia tetap menganggap Anda subjek pajak dalam negeri — misalnya karena Anda masih bertempat tinggal di Indonesia, atau karena Anda WNI tanpa surat keterangan DJP. Indonesia menyerahkan penentuan status kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Portugal: tempat tinggal tetap hanya di salah satu negara menentukan; di kedua negara — pusat kepentingan vital; lalu tempat biasa tinggal; jika tetap tidak terselesaikan — kewarganegaraan: WNI yang bukan warga negara Portugal menjadi residen Indonesia, warga negara Portugal menjadi residen Portugal; warganegara kedua negara atau bukan warganegara salah satunya — persetujuan bersama.
- Pertentangan: rumah yang dipertahankan di Portugal dapat menjadikan Anda residen tanpa 183 hari. Portugal menganggap Anda residen jika Anda memiliki rumah di Portugal dalam keadaan yang menunjukkan niat saat itu untuk mempertahankannya sebagai tempat tinggal biasa, bahkan setelah masa tinggal yang singkat. Indonesia juga dapat menganggap Anda residen karena tempat tinggal Anda di Indonesia. P3B menyelesaikannya: jika Anda mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara, yang menentukan adalah pusat kepentingan vital (keluarga, pekerjaan, harta); jika tidak dapat ditentukan — tempat biasa tinggal, lalu kewarganegaraan. Jika Anda hidup di Indonesia, kumpulkan bukti bahwa rumah di Portugal bukan tempat tinggal biasa Anda dan mintalah Surat Keterangan Domisili dari DJP.
- WNI di Portugal tanpa surat keterangan DJP: P3B yang menentukan, kewarganegaraan dapat menunjuk Indonesia. Tanpa Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri, DJP tetap menganggap Anda residen Indonesia, sedangkan Portugal juga menganggap Anda residennya. P3B Indonesia–Portugal yang menentukan (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital dan tempat biasa tinggal diuji lebih dahulu; jika semuanya tidak menentukan, P3B ini — berbeda dengan sebagian besar P3B Indonesia dengan negara Eropa — beralih ke kewarganegaraan, sehingga WNI yang bukan warga negara Portugal menjadi residen Indonesia. Jika P3B menunjuk Portugal, ajukan permohonan surat keterangan kepada DJP dengan surat keterangan residensi pajak dari Portal das Finanças (dwibahasa Portugis–Inggris; masa berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan); DJP memutus dalam 30 hari.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: P3B Indonesia–Portugal 2003. Yang berlaku adalah P3B yang ditandatangani di Lisabon pada 9 Juli 2003, berlaku sejak 11 Mei 2007 dan efektif mulai 1 Januari 2008, sebagaimana diubah MLI sejak 1 Januari 2021 (mukadimah, uji tujuan utama, Pasal 9 ayat 4 MLI untuk saham perusahaan properti, prosedur persetujuan bersama tiga tahun; Pasal 4 tidak berubah bagi orang pribadi). Penentuan status residen ganda (Pasal 4 ayat 2) mengikuti urutan lengkap Model OECD: tempat tinggal tetap; jika di kedua negara — pusat kepentingan vital; lalu tempat biasa tinggal; lalu kewarganegaraan; jika Anda warganegara kedua negara atau bukan warganegara salah satunya — persetujuan bersama. Pekerjaan: Pasal 15 (183 hari dalam 12 bulan); pekerjaan bebas: Pasal 14 (tempat tetap atau lebih dari 183 hari); pensiun: Pasal 18; jabatan pemerintah: Pasal 19; guru dan siswa: Pasal 20–21; penghindaran pajak berganda: Pasal 23 (kredit di kedua negara); prosedur persetujuan bersama: Pasal 25.
- Kedua negara menghitung 183 hari dalam 12 bulan, tetapi dengan cara berbeda. Ambang Portugal adalah lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan mana pun yang dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, dan setiap hari yang mencakup bermalam di Portugal dihitung — masa tinggal dari Juli sampai Juni dapat menjadikan Anda residen pada kedua tahun kalender. Indonesia juga menghitung lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi menghitung setiap bagian dari hari sebagai satu hari. Karena itu hari kedatangan dan keberangkatan dapat dihitung oleh kedua negara, dan hasil kedua hitungan jarang persis sama.
- Tahun pindah: Portugal dan Indonesia sama-sama membagi tahun. Pada tahun Anda tiba, Portugal menganggap Anda residen sejak hari pertama Anda berada di sana; pada tahun Anda pergi, sampai hari terakhir kehadiran Anda (art. 16(3)–(4) CIRS), dan Anda menyampaikan SPT Portugal terpisah untuk setiap periode. Indonesia juga membagi tahun: kewajiban pajak subjektif sebagai residen dimulai saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir saat Anda meninggalkannya untuk selama-lamanya (Pasal 2A UU PPh). Dua pengecualian Portugal: jika Anda berada di Portugal lebih dari 183 hari dalam tahun keberangkatan dan penghasilan Anda sesudahnya dikenai pajak di luar UE/EEE — misalnya di Indonesia — dengan tarif kurang dari 60% tarif Portugal, Anda tetap residen untuk seluruh tahun (art. 16(14)–(15)); dan jika Anda kembali pada tahun berikutnya, Anda dianggap residen untuk seluruh tahun (art. 16(16)).
- Bekerja di Portugal sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam 12 bulan (Pasal 15 ayat 2). Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan secara fisik di Portugal merupakan penghasilan bersumber di Portugal dan dipotong pajak final 25% bagi bukan residen. Portugal tidak mengenakan pajak atasnya hanya jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 P3B terpenuhi: Anda berada di Portugal tidak lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun yang bersangkutan, pemberi kerja bukan penduduk Portugal, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Portugal. Jika Portugal mengenakan pajak, Indonesia mengkreditkannya dalam SPT Tahunan Anda, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas gaji itu (Pasal 23 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh). Pekerja bebas dan konsultan dikenai pajak di Portugal hanya jika mempunyai tempat tetap di sana atau berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan (Pasal 14).
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Portugal. Jika Indonesia negara residen Anda, Portugal hanya mengenakan pajak atas penghasilan Anda yang bersumber di Portugal dalam batas P3B — misalnya gaji yang tidak memenuhi Pasal 15 ayat 2, sewa dan keuntungan dari harta tak gerak di Portugal, serta dividen, bunga dan royalti paling tinggi 10% (tarif domestik Portugal 25–35% harus diturunkan; jika Portugal memotong lebih, mintalah pengembaliannya di Portugal). Anda melaporkan penghasilan itu dalam SPT Tahunan Indonesia, dan pajak Portugal dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, dihitung per negara sumber (Pasal 24 UU PPh; Pasal 23 ayat 2 P3B). Pensiun swasta dari Portugal hanya dikenai pajak di Indonesia (Pasal 18). Dividen dari Portugal dikecualikan dari PPh jika paling sedikit 30% laba setelah pajak diinvestasikan di Indonesia.
- Residen Portugal menurut P3B: Indonesia hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia. Jika P3B menetapkan Portugal sebagai negara residen Anda, Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): atas penghasilan dari Indonesia pemotong memungut PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, yang dibatasi P3B menjadi 10% untuk dividen, bunga dan royalti. Agar pemotong menerapkan P3B, serahkan Formulir DGT yang disahkan Autoridade Tributária atau dilampiri surat keterangan residensi pajak Portugal (dapat diunduh seketika di Portal das Finanças) berbahasa Inggris. Pemotong tidak menerapkan P3B jika Anda masih tercatat sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia (PMK 112/2025) — bagi WNI, ajukan juga surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri. Portugal mengenakan IRS atas penghasilan Anda dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 23 ayat 1 P3B; art. 81 CIRS).
- IFICI («NHR 2.0»): 20% bagi pendatang baru yang memenuhi syarat. Jika Anda bukan residen Portugal dalam lima tahun sebelumnya dan bekerja dalam kegiatan yang memenuhi syarat (penelitian dan pendidikan tinggi, pekerjaan berkualifikasi di perusahaan dengan kontrak insentif investasi, profesi berkeahlian tinggi di perusahaan yang memenuhi syarat atau eksportir, tenaga litbang, perusahaan rintisan bersertifikat, dan lain-lain), Anda dapat membayar 20% atas penghasilan neto dari pekerjaan dan usaha dari kegiatan itu selama 10 tahun; sebagian besar penghasilan luar negeri — termasuk dari Indonesia — dibebaskan dengan progresi (art. 81(4) CIRS). Daftarkan diri paling lambat 15 Januari tahun setelah Anda menjadi residen — pendaftaran terlambat hanya berlaku sejak tahun pendaftaran. Bagi Indonesia rezim ini tidak mengubah apa pun: jika Anda tetap residen Indonesia, penghasilan Anda dari seluruh dunia dikenai PPh.
- Rezim residen tidak tetap (NHR): tertutup bagi peserta baru. Rezim NHR dihapus sejak 2024. Rezim ini masih berlaku untuk sisa jangka waktu 10 tahun bagi orang yang sudah terdaftar dan, berdasarkan aturan peralihan, bagi yang menjadi residen paling lambat akhir 2024 dengan dokumen yang memenuhi syarat sebelum 2024. Pendaftaran menentukan: Mahkamah Administrasi Agung Portugal memutuskan bahwa permohonan pendaftaran NHR merupakan syarat untuk masuk rezim, dan permohonan terlambat hanya berlaku sejak tahun pendaftaran.
- Bekas residen Portugal yang kembali dari luar negeri (art. 12-A CIRS). Jika Anda pernah menjadi residen Portugal, bukan residen dalam lima tahun sebelumnya dan kembali menjadi residen paling lambat 2026, 50% penghasilan Anda dari pekerjaan dan usaha dibebaskan dari IRS selama 5 tahun (dibatasi dengan acuan EUR 250.000 bagi yang menjadi residen sejak 2024). «Residen» di sini berarti residen menurut art. 16 CIRS: berada di Portugal sebagian dari salah satu tahun itu tanpa memenuhi kriteria art. 16 tidak menghalangi rezim ini (STA, penyeragaman yurisprudensi, 29 April 2026). Wajib pajak sampai usia 35 tahun dapat memilih IRS Jovem (art. 12-B), yang tidak dapat digabungkan dengan art. 12-A, NHR atau IFICI.
- Meninggalkan Portugal untuk tinggal di Indonesia: tidak ada pajak keluar umum, kecuali atas aset kripto. Kode IRS Portugal tidak mengenal pajak keluar umum atas saham atau harta lain orang pribadi yang pindah ke luar negeri; pengecualiannya adalah aset kripto yang bukan sekuritas, yang dianggap dialihkan saat residensi hilang (art. 10(1)(k) dan (25) CIRS; aset kripto yang dimiliki 365 hari atau lebih dibebaskan). Laporkan perubahan residensi dalam 60 hari dan tunjuk wakil pajak atau bergabunglah dengan pemberitahuan elektronik (art. 19 LGT). Indonesia juga tidak mengenal pajak keluar; sebagai residen Indonesia, penghasilan Anda dari seluruh dunia dikenai PPh sejak kedatangan (Pasal 2A UU PPh).
- Pensiun dan jabatan pemerintah. Pensiun dan imbalan sejenis atas pekerjaan masa lalu hanya dikenai pajak di negara residen penerima (Pasal 18); P3B tidak memuat aturan khusus bagi pensiun jaminan sosial, sehingga pensiun Segurança Social Portugal yang diterima residen Indonesia pada prinsipnya hanya dikenai pajak di Indonesia (tunjukkan SKD kepada pembayar Portugal agar tidak dipotong 25%). Gaji pegawai pemerintah dikenai pajak di negara pembayar; di negara lain hanya jika jasa diberikan di sana oleh penduduknya yang menjadi warganegaranya atau tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu. Pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di negara pembayar, kecuali penerima adalah penduduk dan warganegara negara lain (Pasal 19). Menurut hukum Indonesia, pensiun dari Indonesia yang dibayarkan kepada bukan residen dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%, kecuali P3B menentukan lain.
- Guru, peneliti dan siswa (Pasal 20 dan 21). Jika Anda ke Portugal sebagai siswa atau pemagang semata-mata untuk pendidikan atau latihan, kiriman uang dari luar Portugal untuk biaya hidup, pendidikan atau latihan tidak dikenai pajak di Portugal (Pasal 21). Guru dan peneliti yang mengajar atau meneliti di lembaga nirlaba atau dalam program pertukaran kebudayaan resmi dibebaskan dari pajak di negara yang dikunjungi selama 2 tahun sejak kedatangan pertama atas imbalan mengajar dan meneliti (Pasal 20). Apakah Anda residen Portugal tetap ditentukan art. 16 CIRS, dan bagi Indonesia — Pasal 2 UU PPh dan PER-23/PJ/2025.
- Surat keterangan residensi, NIF dan prosedur persetujuan bersama. Jika Anda residen Portugal, ajukan surat keterangan residensi pajak di Portal das Finanças (diterbitkan seketika). Untuk membuktikan residensi Indonesia kepada otoritas atau pembayar di Portugal, peroleh Surat Keterangan Domisili (SKD) dari DJP melalui Coretax — diterbitkan otomatis untuk Portugal, tahun pajak dan pihak pembayar jika Anda memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir. Anda memerlukan nomor pajak Portugal (NIF) untuk berurusan dengan otoritas pajak; perbarui alamat Anda — perubahan baru berlaku setelah dilaporkan, dan perubahan status residensi wajib dilaporkan dalam 60 hari. Jika pengenaan pajak tidak sesuai dengan P3B, ajukan kasus Anda kepada pejabat yang berwenang negara residen Anda dalam waktu tiga tahun (Pasal 25, diubah MLI).
- Jaminan sosial: tidak ada persetujuan Portugal–Indonesia. Indonesia tidak tercantum dalam daftar negara yang memiliki persetujuan jaminan sosial dengan Portugal. Tidak ada surat keterangan penugasan yang membebaskan dari iuran negara lain, sehingga iuran dapat terutang di kedua negara (di Indonesia — BPJS); pekerja yang ditugaskan dari Indonesia ke Portugal hanya berada di luar sistem Portugal paling lama 12 bulan, lebih lama hanya dengan izin Unidade de Coordenação Internacional. Iuran jaminan sosial tidak dicakup P3B.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat 2 P3B: Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, dengan Protokol, ditandatangani di Lisabon pada 9 Juli 2003, diubah oleh Konvensi Multilateral (MLI). Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Portugal
- residência fiscal
- residensi pajak Portugal
- residência habitual
- tempat tinggal biasa — rumah yang dipertahankan dengan niat saat itu untuk menempatinya menjadikan Anda residen meskipun kurang dari 184 hari (art. 16(1)(b) CIRS)
- IRS / CIRS
- pajak penghasilan orang pribadi Portugal / Kode Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- IFICI («NHR 2.0»)
- tarif 20% atas penghasilan pekerjaan dan usaha yang memenuhi syarat bagi pendatang baru selama 10 tahun
- NIF
- nomor pajak Portugal yang diperlukan untuk berurusan dengan otoritas pajak
- Portal das Finanças
- portal daring otoritas pajak Portugal, tempat surat keterangan residensi pajak diterbitkan seketika
Pertanyaan
Saya bekerja beberapa minggu di Portugal untuk pemberi kerja Indonesia. Apakah Portugal memajaki gaji saya?
Tidak, jika Anda berada di Portugal tidak lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun itu, pemberi kerja bukan penduduk Portugal dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Portugal (Pasal 15 ayat 2 P3B). Jika tidak, Portugal memotong 25% dan Indonesia mengkreditkannya paling banyak sebesar PPh Indonesia atas gaji itu.
Bagaimana pajak berganda dihindari antara Indonesia dan Portugal?
Kedua negara memakai kredit: residen Indonesia mengkreditkan pajak Portugal paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh), dan residen Portugal mengurangkan pajak Indonesia dari IRS (Pasal 23 ayat 1). Di negara sumber, dividen, bunga dan royalti dipajaki paling tinggi 10%.
Saya WNI dan tinggal di Portugal. Apakah kewarganegaraan saya berpengaruh menurut P3B?
Ya, tetapi hanya pada langkah keempat: jika tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital dan tempat biasa tinggal tidak menentukan, WNI yang bukan warga negara Portugal dianggap penduduk Indonesia. Tanpa Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri, DJP tetap menganggap Anda residen; jika P3B menunjuk Portugal, ajukan surat keterangan itu dengan surat keterangan residensi pajak dari Portal das Finanças.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- art. 16(1)–(2) Código do IRS (CIRS) — Anda residen Portugal untuk suatu tahun jika dalam tahun itu Anda (a) berada di Portugal lebih dari 183 hari, berturut-turut atau tidak, dalam periode 12 bulan mana pun yang dimulai atau berakhir dalam tahun itu; (b) meskipun berada lebih singkat, pada hari mana pun dalam periode itu memiliki tempat tinggal di Portugal dalam keadaan yang menunjukkan niat saat itu untuk mempertahankan dan menempatinya sebagai tempat tinggal biasa; (c) pada 31 Desember merupakan awak kapal laut atau pesawat udara yang bekerja untuk entitas yang berkedudukan, berkantor pusat atau memiliki manajemen efektif di Portugal; atau (d) menjalankan fungsi atau misi publik di luar negeri dalam dinas Negara Portugal (termasuk sebagai anggota Parlemen Eropa, art. 16(13)). Hari kehadiran adalah setiap hari, penuh atau sebagian, yang mencakup bermalam di Portugal.
- art. 16(3)–(5) CIRS (residensi sebagian tahun) — Jika Anda memenuhi kriteria (a) atau (b), Anda residen sejak hari pertama Anda berada di Portugal — kecuali Anda residen pada hari mana pun dalam tahun sebelumnya, maka sejak 1 Januari. Status residen berakhir pada hari terakhir kehadiran di Portugal, dengan memperhatikan art. 16(14) dan (16). Status residen dinilai secara terpisah untuk setiap anggota rumah tangga.
- art. 16(14)–(16) CIRS (tahun keberangkatan) — Anda tetap residen untuk seluruh tahun keberangkatan jika Anda berada di Portugal lebih dari 183 hari dalam tahun itu dan, setelah berangkat, memperoleh penghasilan yang akan dikenai pajak dan tidak dikecualikan seandainya Anda tetap residen — kecuali Anda menunjukkan bahwa penghasilan itu, karena residensi Anda, dikenai pajak penghasilan yang serupa di Negara UE/EEE lain atau, di tempat lain, dengan tarif paling sedikit 60% dari tarif Portugal. Anda juga residen untuk seluruh tahun jika Anda kembali menjadi residen dalam tahun setelah tahun Anda kehilangan status residen.
- art. 15 CIRS — Residen dikenai pajak atas seluruh penghasilannya, termasuk penghasilan yang diperoleh di luar negeri; bukan residen hanya atas penghasilan yang diperoleh di Portugal. Dalam tahun dengan residensi sebagian, masing-masing status berlaku untuk periodenya sendiri.
- art. 18(1)(a), (h), (l) CIRS — Penghasilan yang bersumber di Portugal meliputi penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan di Portugal atau dibayar oleh entitas yang berkedudukan atau memiliki bentuk usaha tetap di Portugal, penghasilan dan keuntungan dari harta tak gerak di Portugal, serta pensiun yang dibayar oleh entitas Portugal.
- art. 71(1), (4), (17) CIRS — Pemotongan pajak final: 25% atas penghasilan dari pekerjaan, penghasilan usaha dan profesi serta pensiun yang diperoleh di Portugal oleh bukan residen; 28% atas sebagian besar penghasilan modal yang dibayar oleh entitas Portugal; 35% jika penghasilan dibayarkan ke rekening pihak ketiga yang tidak teridentifikasi atau melibatkan yurisdiksi berpajak rendah yang tercantum dalam daftar.
- art. 19(1), (3)–(8), (15) Lei Geral Tributária (LGT) — Domisili pajak Anda adalah tempat tinggal biasa Anda; domisili itu wajib diberitahukan kepada otoritas pajak dan perubahannya tidak berlaku sebelum diberitahukan. Perubahan status residensi wajib dilaporkan dalam 60 hari. Residen di luar negeri (dan residen yang tidak berada di Portugal lebih dari enam bulan) wajib menunjuk wakil pajak yang berdomisili di Portugal — bersifat pilihan untuk kasus UE/EEE, dan tidak diperlukan jika Anda bergabung dengan layanan pemberitahuan elektronik (Morada Única Digital / pemberitahuan Portal das Finanças).
- DJP — teks sintesis P3B Indonesia–Portugal dengan Konvensi Multilateral (MLI) — MLI berlaku efektif sejak 01.01.2021: mengganti mukadimah (Pasal 6 MLI), menambahkan uji tujuan utama (Pasal 7 MLI) dan klausul pengecualian bagi penduduk sendiri (Pasal 11 MLI), mengubah Pasal 5, 9, 13 (Pasal 9 ayat 4 MLI: saham yang nilainya lebih dari 50% berasal dari harta tak gerak dalam 365 hari sebelum pengalihan) dan Pasal 25 (tiga tahun). Pasal 4 ayat 2 tidak diubah untuk orang pribadi.
- Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Portugal (2003) — Jika orang pribadi menjadi penduduk kedua Negara: a) ia dianggap penduduk (menurut teks bahasa Inggris: «hanya» penduduk) Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara — Negara tempat ia mempunyai hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan vital); b) jika pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara — Negara tempat ia biasanya berdiam; c) jika ia biasanya berdiam di kedua Negara atau tidak di salah satunya — Negara yang ia menjadi warganegaranya; d) jika ia warganegara kedua Negara atau bukan warganegara salah satunya, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikannya melalui persetujuan bersama. MLI tidak mengubah Pasal 4 untuk orang pribadi.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- art. 57(1), (6) dan 60(1) CIRS; art. 143 CIRS — IRS ditetapkan per tahun kalender (art. 143). SPT tahunan (Modelo 3) untuk penghasilan tahun sebelumnya disampaikan secara elektronik dari 1 April sampai 30 Juni (art. 60(1)); jika dalam tahun yang sama Anda memiliki dua status residensi, Anda menyampaikan satu SPT untuk masing-masing (art. 57(6)).
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 14 P3B Indonesia–Portugal (2003) — Gaji penduduk satu Negara untuk pekerjaan di Negara lainnya hanya dikenai pajak di Negara residen jika: a) penerima berada di Negara lain itu tidak lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun takwim yang bersangkutan (teks bahasa Inggris «commencing or ending»; teks bahasa Indonesia «dimulai dan berakhir»); b) dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lain itu; c) tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di sana. Pekerjaan bebas (Pasal 14): Negara lain dapat mengenakan pajak hanya jika orang itu mempunyai tempat tetap yang secara teratur tersedia baginya di sana atau berada di sana lebih dari 183 hari dalam masa dua belas bulan, dan hanya atas penghasilan yang berasal dari tempat tetap atau kegiatan di Negara itu.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2–3, Pasal 12 ayat 2 P3B Indonesia–Portugal (2003) — Negara sumber dapat memungut paling tinggi 10% atas dividen, 10% atas bunga (bunga kepada Pemerintah, bank sentral dan lembaga negara tertentu dibebaskan) dan 10% atas royalti.
- Pasal 23 P3B Indonesia–Portugal (2003) — Portugal (ayat 1): penduduk Portugal yang memperoleh penghasilan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Indonesia mendapat pengurangan sebesar pajak penghasilan yang dibayar di Indonesia, paling banyak sebesar bagian IRS atas penghasilan itu; penghasilan yang dibebaskan diperhitungkan untuk menentukan tarif. Indonesia (ayat 2): pajak penghasilan yang terutang di Portugal atas penghasilan dari Portugal dapat dikreditkan terhadap pajak Indonesia, paling banyak sebesar pajak penghasilan yang terutang di Indonesia menurut undang-undangnya.
- Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c) UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Dividen dari dalam negeri yang diterima orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu; jika tidak, dikenai PPh final paling tinggi 10%. Dividen dari luar negeri dikecualikan sepanjang diinvestasikan di Indonesia paling sedikit 30% dari laba setelah pajak.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Autoridade Tributária e Aduaneira (DSRI), nota tanggal 14.12.2021 tentang sertifikasi residensi pajak — Sejak 01.01.2022 surat keterangan residensi pajak Portugal untuk keperluan P3B diajukan secara daring di Portal das Finanças («Pedir Certidão» → «Residência Fiscal») dan diterbitkan seketika; AT menyatakan bahwa dokumen itu satu-satunya yang membuktikan residensi Portugal untuk manfaat P3B, dan dokumen itu dilampirkan pada formulir asing alih-alih formulir itu dicap.
- art. 81(1)–(2), (4) CIRS — Kredit pajak luar negeri paling banyak sebesar jumlah yang lebih rendah antara pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri dan pajak Portugal atas penghasilan itu; berdasarkan P3B, tidak melebihi pajak yang diizinkan P3B bagi Negara sumber. Penerima IFICI: penghasilan dari pekerjaan, usaha, modal, sewa dan keuntungan modal dari luar negeri dibebaskan tetapi diperhitungkan untuk menentukan tarif.
- art. 58-A Estatuto dos Benefícios Fiscais (IFICI), ditambahkan oleh Lei n.º 82/2023 — Residen baru yang bukan residen Portugal dalam lima tahun sebelumnya dan bekerja dalam kegiatan yang memenuhi syarat (pendidikan tinggi dan penelitian, pekerjaan berkualifikasi di perusahaan dengan insentif investasi berdasarkan kontrak, profesi berkeahlian tinggi di perusahaan yang memenuhi syarat atau eksportir, tenaga litbang, perusahaan rintisan bersertifikat, dan lain-lain) dapat dikenai pajak 20% atas penghasilan neto kategori A dan B dari kegiatan itu selama 10 tahun berturut-turut sejak tahun pendaftaran sebagai residen. Tidak tersedia bagi bekas penerima NHR atau pengguna rezim bekas residen; hanya dapat digunakan sekali.
- Portaria n.º 352/2024/1 tanggal 23.12.2024, art. 2(1) — Permohonan pendaftaran IFICI wajib diajukan paling lambat 15 Januari tahun setelah tahun Anda menjadi residen; permohonan yang terlambat berlaku sejak tahun pendaftaran untuk sisa jangka waktunya (art. 58-A(7) EBF).
- art. 236(3)–(5) Lei n.º 82/2023 (Anggaran Negara 2024) — aturan peralihan NHR, dimuat ulang pada art. 16 CIRS — Rezim NHR (dahulu art. 16(8)–(12) CIRS) dihapus sejak 2024. Rezim ini tetap berlaku untuk sisa jangka waktu 10 tahun bagi yang sudah terdaftar, bagi yang memenuhi syarat residensi paling lambat 31.12.2023, dan bagi yang menjadi residen paling lambat 31.12.2024 dengan memiliki salah satu dokumen sebelum 2024 yang tercantum (kontrak kerja, kontrak sewa, pendaftaran sekolah, visa tinggal, dan lain-lain) dan mengajukan pendaftaran NHR; pendaftaran yang terlambat hanya berlaku sejak tahun pendaftaran.
- art. 12-A CIRS (rezim bagi bekas residen) — 50% penghasilan dari pekerjaan dan usaha dibebaskan dari pajak selama 5 tahun, dalam batas yang ditetapkan oleh batas atas lapisan pertama art. 68-A CIRS (EUR 250.000; batas ini berlaku bagi yang menjadi residen sejak 2024), bagi orang yang menjadi residen menurut art. 16(1)–(2) paling lambat 2026, bukan residen dalam lima tahun sebelumnya tetapi pernah menjadi residen sebelumnya, dan urusan pajaknya tertib. Tidak dapat digabungkan dengan NHR.
- art. 12-B CIRS (IRS Jovem) — Wajib pajak sampai usia 35 tahun yang bukan tanggungan dapat memilih pembebasan sebagian penghasilan kategori A dan B selama 10 tahun memperoleh penghasilan: 100% pada tahun ke-1, 75% pada tahun ke-2–4, 50% pada tahun ke-5–7, 25% pada tahun ke-8–10, dibatasi 55 × IAS. Tidak tersedia bagi penerima NHR atau IFICI atau pengguna art. 12-A.
- art. 10(1)(k) dan (25) CIRS — Untuk aset kripto yang bukan sekuritas, hilangnya residensi Portugal diperlakukan sebagai pengalihan dengan imbalan (penjualan yang dianggap saat keluar). Aset kripto yang dimiliki 365 hari atau lebih dibebaskan dari aturan keuntungan (art. 10(22)). Art. 10 tidak memuat pungutan keluar yang setara atas saham atau harta lain orang pribadi.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Portugal (2003) — Pensiun atau imbalan sejenis yang dibayarkan kepada penduduk salah satu Negara sehubungan dengan pekerjaan di masa lalu hanya dikenai pajak di Negara residen itu (Pasal 18); P3B tidak memuat aturan khusus bagi pensiun jaminan sosial. Imbalan pegawai pemerintah, selain pensiun, hanya dikenai pajak di Negara pembayar; di Negara lain jika jasa diberikan di sana dan penerimanya penduduk Negara itu yang menjadi warganegaranya atau tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu. Pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerima adalah penduduk dan warganegara Negara lain (Pasal 19).
- Pasal 20 dan 21 P3B Indonesia–Portugal (2003) — Orang pribadi yang sesaat sebelum kunjungannya merupakan penduduk Negara lain dan datang semata-mata untuk mengajar atau meneliti di universitas, akademi, sekolah atau lembaga pendidikan atau riset nirlaba, atau dalam program pertukaran kebudayaan resmi, dibebaskan dari pajak selama 2 tahun sejak kedatangan pertama atas imbalan mengajar dan meneliti (Pasal 20). Pembayaran yang diterima siswa atau pemagang dari sumber di luar Negara tempat ia belajar, semata-mata untuk biaya hidup, pendidikan atau latihan, tidak dikenai pajak di Negara itu (Pasal 21).
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- Pasal 25 P3B Indonesia–Portugal (2003), diubah Pasal 16 MLI — Prosedur persetujuan bersama: orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang Negara tempat ia menjadi penduduk dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama (kalimat kedua ayat 1 diganti Pasal 16 ayat 1 MLI; teks asli: dua tahun).
- Instituto da Segurança Social — Guia Prático «Destacamento de trabalhadores de outros países para Portugal» (N48, v1.05), bagian E dan F — Pekerja yang ditugaskan ke Portugal dari negara tanpa persetujuan jaminan sosial dengan Portugal tetap berada di luar sistem Portugal paling lama 12 bulan (lebih lama hanya dengan izin Unidade de Coordenação Internacional); Indonesia tidak termasuk negara yang memiliki persetujuan jaminan sosial dengan Portugal.
- art. 68 CIRS (tarif umum) — Skala IRS progresif; teks yang berlaku terakhir diubah dengan Decreto-Lei n.º 212/2026 tanggal 04.11.2026 (tarif 12,2% sampai 48%); di atasnya dikenakan tambahan solidaritas 2,5% (EUR 80.000–250.000) dan 5% (di atas EUR 250.000) (art. 68-A).
- art. 72(1)(b)–(c), (2), (6) CIRS — Tarif khusus tetap: 28% atas penghasilan lain bukan residen yang tidak dipotong di sumber dan atas keuntungan bersih dari sekuritas; 25% atas penghasilan sewa tempat tinggal; 25% atas penghasilan bukan residen yang berkaitan dengan bentuk usaha tetap di Portugal dan atas penghasilan dari pekerjaan dan pensiun mereka yang tidak dipotong di sumber. Residen dapat memilih untuk menggabungkan sebagian besar penghasilan ini dengan penghasilan lainnya.
- Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Portugal (2003) — Orang pribadi yang menjadi penduduk kedua Negara dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 4 ayat 2 huruf b P3B Indonesia–Portugal (2003) — Jika Negara pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat ia biasanya berdiam.
- Pasal 4 ayat 2 huruf c dan d P3B Indonesia–Portugal (2003) — Jika ia biasanya berdiam di kedua Negara atau tidak di salah satunya, ia dianggap penduduk Negara yang ia menjadi warganegaranya (c); jika ia warganegara kedua Negara atau bukan warganegara salah satunya, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikannya melalui persetujuan bersama (d; prosedur Pasal 25).
Putusan pengadilan
- Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN), Bagian Sengketa Pajak, 01219/21.6BEPRT, 30/01/2025 — Domisili pajak (art. 19 LGT) dan residensi pajak untuk IRS adalah konsep yang berbeda. Wajib pajak yang keliru menyampaikan SPT (declaração) 2019 sebagai residen Portugal dapat membantah SPT-nya sendiri: dokumen pajak Brasil menunjukkan bahwa ia dan suaminya tinggal di Brasil, sehingga kriteria 183 hari dan tempat tinggal tidak terpenuhi dan ketetapan pajak atas penghasilan Brasilnya dibatalkan.
- Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS), Bagian Sengketa Pajak, 443/20.3BELRA, 27/11/2025 — Art. 16(1)(b) CIRS mensyaratkan, selain tempat tinggal, niat saat itu untuk mempertahankannya sebagai tempat tinggal biasa — tempat seseorang biasanya tinggal dan memiliki pusat kepentingan keluarga, sosial, profesional dan ekonominya. Wajib pajak yang mempertahankan apartemen yang sama di Portugal dan kembali ke sana setelah setiap kepergian singkat ke luar negeri adalah residen; surat keterangan residensi asing yang diterbitkan kemudian tidak membuktikan apa pun mengenai tahun-tahun sebelumnya, dan beban pembuktian status bukan residen ada pada wajib pajak.
- Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), arbitrase pajak, 226/2023-T, 02/01/2024 — Seorang pelatih sepak bola yang kontraknya di Tiongkok dimulai pada 1 Agustus 2016, setelah 213 hari di Portugal (kepergian lebih awal tidak terbukti), tetap residen untuk seluruh tahun 2016 berdasarkan art. 16(14)–(15) CIRS karena pajak Tiongkok atas penghasilannya sesudah itu kurang dari 60% pajak Portugal. Untuk 2017, memiliki rumah di Portugal tempat keluarganya tinggal tidak menjadikannya residen tanpa niat saat itu untuk menempatinya sebagai tempat tinggal biasa (status residen dinilai per orang, art. 16(5)); ketetapan pajak 2017 dibatalkan.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab