P3B Indonesia – Portugal: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, dengan Protokol, ditandatangani di Lisabon pada 9 Juli 2003, diubah oleh Konvensi Multilateral (MLI)
- Ditandatangani: 09/07/2003
- Berlaku sejak: 11/05/2007
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- Orang pribadi yang menjadi penduduk kedua Negara dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan vital). Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Portugal (2003)
- MLI berlaku efektif sejak 01.01.2021: mengganti mukadimah (Pasal 6 MLI), menambahkan uji tujuan utama (Pasal 7 MLI) dan klausul pengecualian bagi penduduk sendiri (Pasal 11 MLI), mengubah Pasal 5, 9, 13 (Pasal 9 ayat 4 MLI: saham yang nilainya lebih dari 50% berasal dari harta tak gerak dalam 365 hari sebelum pengalihan) dan Pasal 25 (tiga tahun). Pasal 4 ayat 2 tidak diubah untuk orang pribadi. DJP — teks sintesis P3B Indonesia–Portugal dengan Konvensi Multilateral (MLI)
- Jika Negara pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat ia biasanya berdiam. Pasal 4 ayat 2 huruf b P3B Indonesia–Portugal (2003)
- Jika ia biasanya berdiam di kedua Negara atau tidak di salah satunya, ia dianggap penduduk Negara yang ia menjadi warganegaranya (c); jika ia warganegara kedua Negara atau bukan warganegara salah satunya, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikannya melalui persetujuan bersama (d; prosedur Pasal 25). Pasal 4 ayat 2 huruf c dan d P3B Indonesia–Portugal (2003)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Hanya negara residen. | Pasal 18 |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(3) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Saham perusahaan yang nilainya terutama (lebih dari 50%) berasal dari harta tak bergerak: sama. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen. | Pasal 13; MLI Pasal 9(4) |
| Penghasilan lain | Hanya negara residen. | Pasal 22(1) |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23(2)
- Portugal: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23(1)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.