Residen pajak Prancis atau Indonesia?
Prancis menganggap Anda berdomisili fiskal jika foyer (keluarga) atau tempat tinggal utama Anda, kegiatan profesional utama Anda, atau pusat kepentingan ekonomi Anda berada di Prancis — satu kriteria sudah cukup (art. 4 B CGI). Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Prancis 1979 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan; sejak 16 Februari 2025 Prancis tidak lagi menganggap Anda berdomisili jika P3B menetapkan Anda residen Indonesia.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Prancis dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Prancis menganggap Anda sebagai residen pajak
Prancis menganggap Anda berdomisili jika salah satu dari tiga kriteria terpenuhi: foyer (rumah tangga) atau tempat tinggal utama di Prancis; kegiatan profesional utama di Prancis; pusat kepentingan ekonomi di Prancis.
- Keluarga Anda tinggal di Prancis — itulah foyer Anda, sehingga menurut art. 4 B CGI Anda berdomisili di Prancis dan dikenai pajak di sana atas penghasilan dari seluruh dunia.
- Kegiatan profesional utama Anda berada di Prancis (termasuk kerja jarak jauh dari Prancis untuk pemberi kerja di Indonesia atau pemberi kerja asing lainnya) — menurut art. 4 B 1 b CGI Anda berdomisili di Prancis.
- Pusat kepentingan ekonomi Anda berada di Prancis — menurut art. 4 B 1 c CGI Anda berdomisili di Prancis.
- Tanpa keluarga, pekerjaan utama atau pusat ekonomi di Prancis, yang menentukan adalah tempat tinggal utama Anda: lebih dari enam bulan setahun di Prancis — Anda kemungkinan berdomisili di Prancis.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Tidak satu pun kriteria art. 4 B CGI terpenuhi — Anda tidak berdomisili di Prancis. Penghasilan dari sumber di Prancis (termasuk gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Prancis) tetap dikenai pajak di sana.
Di mana ketentuan Prancis berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: keluarga di Prancis adalah foyer. Jika suami, istri atau pasangan dan anak-anak Anda tinggal di Prancis, Prancis menganggap Anda berdomisili di sana walaupun Anda menghabiskan sebagian besar tahun di Indonesia. Indonesia dapat juga menganggap Anda residen — karena lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, karena tempat tinggal atau pusat kegiatan utama Anda di Indonesia, atau, bagi WNI, karena belum memperoleh surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri. Indonesia sendiri menegaskan bahwa status Anda kemudian ditentukan oleh P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Menurut Pasal 4 ayat (2) P3B: jika tempat tinggal tetap Anda hanya di Indonesia, Anda residen Indonesia; jika di kedua negara, keluarga biasanya menarik pusat kepentingan vital ke Prancis. Sejak 16 Februari 2025, jika P3B menetapkan Anda residen Indonesia, hukum Prancis tidak lagi menganggap Anda berdomisili di Prancis.
- Pertentangan: pekerjaan utama Anda di Prancis cukup bagi Prancis. Bagi Prancis, menjalankan kegiatan profesional utama di Prancis — termasuk kerja jarak jauh dari Prancis untuk pemberi kerja di Indonesia — dengan sendirinya merupakan dasar domisili, walaupun rumah dan keluarga Anda berada di Indonesia. Pertentangan ini diselesaikan oleh Pasal 4 ayat (2) P3B: jika tempat tinggal tetap Anda hanya di Indonesia, Anda residen Indonesia untuk keperluan P3B, dan sejak 16 Februari 2025 hukum Prancis tidak lagi menganggap Anda berdomisili di Prancis. Gaji untuk hari kerja yang secara fisik dilakukan di Prancis tetap boleh dikenai pajak di Prancis, kecuali semua syarat Pasal 15 ayat (2) terpenuhi.
- Pertentangan: pusat kepentingan ekonomi cukup bagi Prancis. Jika sebagian besar penghasilan atau investasi Anda berada di Prancis, Prancis menganggap Anda berdomisili di sana walaupun Anda tinggal di Indonesia. Indonesia menilai tempat tinggal, pusat kegiatan utama, niat untuk bertempat tinggal dan hari keberadaan — investasi di luar negeri saja tidak mengakhiri status residen Indonesia. Yang menentukan adalah Pasal 4 ayat (2) P3B — pertama-tama tempat tinggal tetap. Harta di Prancis hanya diperhitungkan jika menghasilkan penghasilan (Conseil d'État no. 426124), dan hakim Prancis harus menerapkan aturan penentu perjanjian segera setelah ada konflik residensi (Cour de cassation no. 19-14.013).
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Persetujuan Indonesia–Prancis 1979. Yang berlaku adalah P3B antara Indonesia dan Prancis yang ditandatangani di Jakarta pada 14 September 1979 beserta Protokolnya, berlaku sejak 13 Maret 1981 menurut Prancis (DJP mencantumkan 14 Maret 1981) dan tanpa protokol perubahan. P3B ini diubah oleh MLI — antara lain mukadimah, uji tujuan utama (PPT), keuntungan dari saham perusahaan yang nilainya terutama berasal dari tanah dan bangunan, serta prosedur persetujuan bersama; bagi Indonesia efektif sejak 1 Januari 2021 untuk pemotongan pajak dan sejak 1 Januari 2022 untuk pajak lainnya. Pasal 4 tidak diubah. Teks autentik adalah bahasa Prancis dan bahasa Indonesia; teks di situs DJP adalah terjemahan bahasa Inggris. Jika Anda residen kedua negara, Pasal 4 ayat (2) yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa tinggal → persetujuan bersama pejabat yang berwenang; P3B ini tidak memakai kriteria kewarganegaraan. Pekerjaan bebas: Pasal 14 (hanya tempat tetap, tanpa batas hari); pekerjaan dalam hubungan kerja: Pasal 15 (183 hari dalam 12 bulan); pensiun: Pasal 18; jabatan pemerintahan: Pasal 19; penghindaran pajak berganda: Pasal 24; prosedur persetujuan bersama: Pasal 26 (dalam 3 tahun).
- Sejak 2025 hukum Prancis tegas mendahulukan perjanjian pajak. Sejak 16 Februari 2025, art. 4 B CGI menyatakan bahwa orang yang bukan residen Prancis menurut perjanjian pajak tidak berdomisili di Prancis. Jika aturan penentu P3B Indonesia–Prancis (Pasal 4 ayat (2)) menetapkan Anda residen Indonesia, Prancis hanya mengenakan pajak atas Anda sebagai bukan residen — atas penghasilan dari sumber di Prancis sejauh diizinkan P3B.
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Prancis (Pasal 24 ayat (1)). Jika Indonesia adalah negara residen Anda menurut P3B, Prancis hanya boleh mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Prancis sejauh diizinkan P3B — misalnya gaji untuk pekerjaan di Prancis di luar batas Pasal 15 ayat (2), sewa tanah dan bangunan di Prancis, pensiun jaminan sosial Prancis (Pasal 18 ayat (2)), dividen Prancis paling tinggi 15%, bunga paling tinggi 15% dan royalti paling tinggi 10%. Menurut teksnya, P3B ini memakai metode yang berbeda dari kredit biasa menurut Pasal 24 UU PPh: Indonesia memasukkan penghasilan yang boleh dikenai pajak di Prancis ke dalam dasar pengenaan pajak, tetapi mengurangi PPh Indonesia sebesar bagian yang sebanding dengan perbandingan penghasilan itu terhadap seluruh penghasilan (pembebasan dengan progresi — Pasal 24 ayat (1) huruf a dan b). Untuk dividen, bunga dan royalti dari Prancis, Indonesia memberikan kredit sebesar pajak Prancis, paling banyak sebesar bagian PPh Indonesia atas penghasilan itu (huruf c); untuk keuntungan yang dikenai pajak di Prancis menurut Pasal 13, kredit sebesar pajak Prancis (huruf d). Agar pembayar di Prancis menerapkan tarif P3B atas dividen, bunga dan royalti, serahkan formulir 5000 yang disahkan otoritas pajak Indonesia. Sengketa: prosedur persetujuan bersama dalam 3 tahun sejak pemberitahuan pertama tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B (Pasal 26).
- Gaji untuk pekerjaan di Prancis dan pekerjaan bebas tanpa tempat tetap. Jika Anda bukan residen Prancis (atau P3B menetapkan Anda residen Indonesia), Prancis boleh mengenakan pajak atas gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Prancis, kecuali semua syarat Pasal 15 ayat (2) terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Prancis dalam jangka waktu 12 bulan mana pun (bukan dalam tahun kalender), pemberi kerja bukan residen Prancis, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Prancis. Pemotongan pajak Prancis berlaku menurut art. 182 A CGI. Untuk pekerjaan bebas P3B ini tidak memakai batas hari: tanpa tempat tetap yang secara teratur tersedia bagi Anda di Prancis, Prancis tidak boleh mengenakan pajak atas honorarium Anda (Pasal 14). Sebagai residen Indonesia Anda tetap melaporkan penghasilan itu dalam SPT Indonesia.
- Tahun kedatangan atau keberangkatan. Pada tahun Anda tiba di atau meninggalkan Prancis, patokan enam bulan tidak dipakai: Prancis mengenakan pajak atas Anda sebagai residen hanya untuk masa domisili yang sebenarnya. Indonesia juga membagi tahun pajak: jika kewajiban pajak subjektif Anda di Indonesia dimulai atau berakhir di tengah tahun, bagian tahun itu menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh). Untuk masa ketika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
- Rezim impatriat Prancis (art. 155 B CGI). Jika Anda tidak berdomisili fiskal di Prancis selama lima tahun kalender sebelum mulai bekerja di sana, rezim impatriat dapat membebaskan premi impatriasi Anda (jumlah sebenarnya, atau secara rata 30% dari gaji bersih) dan gaji untuk pekerjaan di luar negeri (batas 50% dari seluruh gaji, atau 20% untuk bagian pekerjaan di luar negeri), ditambah 50% dari penghasilan investasi dari luar negeri dan keuntungan tertentu, sampai 31 Desember tahun kedelapan setelah Anda mulai bekerja. Tidak ada syarat kewarganegaraan.
- Pensiun: jaminan sosial hanya di negara pembayar, pensiun lain di negara residen (Pasal 18 dan 19). Pensiun untuk pekerjaan pada masa lalu (misalnya pensiun tambahan dari perusahaan) hanya dikenai pajak di negara residen penerima (Pasal 18 ayat (1)). Pensiun jaminan sosial yang dibayarkan oleh lembaga jaminan sosial suatu negara hanya dikenai pajak di negara itu (Pasal 18 ayat (2)): pensiunan yang tinggal di Indonesia dengan pensiun dasar dari sistem umum Prancis hanya dikenai pajak oleh Prancis, dan Indonesia mengurangi PPh-nya secara proporsional (Pasal 24 ayat (1) huruf b); sebaliknya, pensiun jaminan sosial Indonesia yang diterima residen Prancis hanya dikenai pajak di Indonesia. Apakah pensiun tambahan wajib Agirc-Arrco termasuk pensiun jaminan sosial menurut P3B ini belum ada penegasan otoritas pajak; Conseil d'État memperlakukannya sebagai bagian dari peraturan jaminan sosial dalam perkara P3B lain (CE, 27.06.2016, n° 388606), dan kami mengikutinya. Pensiun pegawai pemerintah hanya dikenai pajak oleh negara yang membayarnya (Pasal 19 ayat (2)). Gaji pegawai pemerintah yang masih aktif hanya dikenai pajak oleh negara pembayar, kecuali jasa diberikan di negara lain oleh residen yang juga warga negara negara itu (Pasal 19 ayat (1)).
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian Prancis–Indonesia. Indonesia tidak termasuk negara yang terikat dengan Prancis oleh perjanjian jaminan sosial bilateral (daftar CLEISS). Masa asuransi tidak dijumlahkan; pekerjaan di Prancis biasanya tunduk pada jaminan sosial Prancis menurut peraturan Prancis, tanpa sertifikat penugasan berdasarkan kepesertaan di Indonesia, dan pekerjaan di Indonesia tunduk pada peraturan Indonesia — kepesertaan ganda mungkin terjadi. Iuran jaminan sosial tidak diatur P3B — pastikan kepesertaan Anda dengan pemberi kerja sebelum berangkat.
- Residen Prancis menurut P3B: Formulir DGT untuk pembayar di Indonesia. Jika P3B menetapkan Prancis sebagai negara residen Anda, Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Atas penghasilan dari Indonesia pembayar memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto; agar ia menerapkan tarif P3B — dividen paling tinggi 15% (10% bagi perseroan dengan penyertaan paling sedikit 25%), bunga paling tinggi 15%, royalti paling tinggi 10% — serahkan kepadanya Formulir DGT yang disahkan oleh kantor pajak Anda (service des impôts des particuliers, SIP) (PMK 112/2025). Sertifikat residen pajak Prancis (formulir 731) tersedia juga dalam bahasa Inggris. Simpan bukti potong Indonesia untuk pembebasan atau kredit di Prancis.
- WNI di Prancis: surat keterangan DJP dan sertifikat residen Prancis. Agar tidak lagi menjadi residen Indonesia, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan harus memperoleh dari DJP Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri. Permohonan memerlukan surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari otoritas pajak negara tempat Anda tinggal, yang masa berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan; sertifikat residen pajak Prancis bagi orang pribadi (formulir 731) dibuat dalam bahasa Prancis, Inggris, Spanyol dan Jerman. DJP memutus dalam 30 hari; tanpa keputusan, permohonan dianggap disetujui. Selama Anda belum memperoleh surat itu, Indonesia tetap menganggap Anda residen; jika Prancis juga menganggap Anda berdomisili di sana, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
- Pindah dari Prancis ke Indonesia: exit tax dengan penangguhan otomatis. Jika Anda memindahkan domisili fiskal dari Prancis ke Indonesia setelah berdomisili di Prancis paling sedikit 6 dari 10 tahun terakhir, dan memiliki saham atau sekuritas senilai paling sedikit 800.000 euro (atau paling sedikit 50% laba suatu perusahaan), kenaikan nilai yang belum direalisasi dikenai pajak saat keberangkatan (art. 167 bis CGI). Karena Indonesia terikat dengan Prancis oleh ketentuan pertukaran informasi dan bantuan penagihan pajak penghasilan (BOI-ANNX-000508), pembayaran ditangguhkan secara otomatis, tanpa permohonan dan tanpa jaminan; serahkan formulir 2074-ETD bersama SPT Prancis tahun keberangkatan, lalu 2074-ETS pada tahun-tahun berikutnya. Menurut P3B, keuntungan dari penjualan saham kemudian hanya dikenai pajak di negara residen penjual (Pasal 13 ayat (3)), kecuali saham perusahaan yang nilainya terutama berasal dari tanah dan bangunan (Pasal 13 ayat (1) yang diubah MLI). Indonesia tidak mengenakan pajak keluar atas orang pribadi.
- Tanpa kriteria kewarganegaraan: pejabat yang berwenang memutus (Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 26). Jika tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital dan tempat biasa tinggal tidak memberikan jawaban, P3B Indonesia–Prancis tidak melihat kewarganegaraan: pejabat yang berwenang kedua negara menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama. Ajukan kasus Anda kepada pejabat yang berwenang negara tempat Anda residen (di Indonesia: DJP) dalam 3 tahun sejak pemberitahuan pertama pengenaan pajak yang Anda persoalkan (Pasal 26 ayat (1)). Sampai ada kesepakatan, kedua negara dapat memperlakukan Anda sebagai residen: simpan bukti tempat tinggal, keluarga, pekerjaan, harta dan hari Anda di setiap negara.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Kekayaan, beserta Protokol (Jakarta, 14 September 1979), sebagaimana diubah oleh MLI. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Prancis
- domicile fiscal
- domisili fiskal — menjadikan Anda dikenai pajak di Prancis atas penghasilan dari seluruh dunia
- foyer
- rumah tangga — tempat pasangan dan anak-anak Anda biasanya tinggal
- séjour principal
- tempat tinggal utama — patokan lebih dari enam bulan setahun di Prancis
- centre des intérêts économiques
- pusat kepentingan ekonomi — investasi utama, pusat usaha, sebagian besar penghasilan
- certificat de résidence fiscale (formulaire 731)
- sertifikat residen pajak Prancis bagi orang pribadi, juga dalam bahasa Inggris
- service des impôts des particuliers (SIP)
- kantor pajak orang pribadi Prancis
Pertanyaan
P3B mana yang berlaku antara Indonesia dan Prancis?
Persetujuan yang ditandatangani di Jakarta pada 14 September 1979, berlaku sejak 13 Maret 1981 (DJP mencantumkan 14 Maret 1981), dengan perubahan MLI yang tidak menyentuh Pasal 4. Status residen ganda ditentukan menurut Pasal 4 ayat 2: tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa tinggal, lalu persetujuan bersama pejabat yang berwenang — kewarganegaraan tidak diuji.
Kapan Prancis dapat mengenakan pajak atas gaji atau honorarium saya jika saya residen Indonesia?
Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Prancis dikenai pajak di sana, kecuali Anda berada di Prancis tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun, pemberi kerja bukan residen Prancis dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Prancis (Pasal 15 ayat 2 P3B). Honorarium pekerjaan bebas hanya dapat dikenai pajak di Prancis jika Anda mempunyai tempat tetap di sana (Pasal 14) — tanpa batas hari.
Apakah ada exit tax jika saya pindah dari Prancis ke Indonesia?
Ya, jika Anda berdomisili di Prancis paling sedikit 6 dari 10 tahun terakhir dan memiliki saham atau sekuritas senilai paling sedikit 800.000 euro (atau 50% laba suatu perusahaan): kenaikan nilai yang belum direalisasi dikenai pajak saat keberangkatan (art. 167 bis CGI). Untuk kepindahan ke Indonesia pembayarannya ditangguhkan secara otomatis. Indonesia sendiri tidak mengenakan pajak keluar.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- art. 4 A CGI — Orang pribadi yang berdomisili fiskal di Prancis membayar pajak penghasilan atas penghasilan dari seluruh dunia; orang lain hanya atas penghasilan dari sumber di Prancis.
- art. 4 B CGI (diubah oleh art. 83 Loi n° 2025-127 tanggal 14.02.2025, berlaku sejak 16.02.2025) — Anda berdomisili di Prancis jika (a) foyer (rumah tangga) Anda atau tempat tinggal utama Anda berada di Prancis, ATAU (b) Anda menjalankan kegiatan profesional utama Anda di Prancis, ATAU (c) pusat kepentingan ekonomi Anda berada di Prancis. Satu kriteria sudah cukup. Sejak 16.02.2025: jika Anda bukan residen Prancis menurut perjanjian pajak, Anda juga tidak berdomisili di Prancis menurut hukum Prancis.
- impots.gouv.fr — «Suis-je non-résident fiscal ?» — Foyer adalah tempat suami, istri atau pasangan PACS dan anak-anak Anda tinggal, walaupun Anda sendiri menghabiskan sebagian besar tahun di luar negeri; kriteria perjanjian pajak didahulukan.
- BOFiP BOI-IR-CHAMP-10-20160728 — Foyer = tempat keluarga biasanya tinggal; tempat tinggal utama = patokan lebih dari enam bulan setahun, tidak mutlak; kegiatan utama = kegiatan yang paling banyak menyita waktu Anda; pusat kepentingan ekonomi = investasi utama, pusat usaha, sebagian besar penghasilan Anda; satu kriteria sudah cukup.
- art. 164 B CGI — Penghasilan dari kegiatan profesional yang dijalankan di Prancis adalah penghasilan dari sumber di Prancis.
- art. 182 A CGI (versi yang berlaku sejak 01.07.2026) — Pemotongan pajak Prancis berlaku atas gaji dari Prancis bagi bukan residen: 12% dan 20% di atas ambang yang ditetapkan.
- Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Jakarta, 14.09.1979) — teks autentik bahasa Prancis — Ditandatangani di Jakarta pada 14.09.1979 dalam bahasa Prancis dan bahasa Indonesia, kedua teks sama-sama autentik; disetujui dengan Loi n° 80-1049 tanggal 23.12.1980 dan diumumkan dengan Décret n° 81-343 tanggal 08.04.1981; berlaku 13.03.1981 (BOFiP BOI-INT-CVB-IDN; DJP mencantumkan 14.03.1981). Tidak ada protokol perubahan.
- impots.gouv.fr — versi konsolidasi P3B Indonesia–Prancis yang diubah oleh MLI — MLI berlaku bagi Prancis 01.01.2019 dan bagi Indonesia 01.08.2020; efektif untuk pemotongan pajak sejak 01.01.2021 dan untuk pajak lainnya atas periode yang dimulai sejak 26.06.2021 (Prancis) / 01.01.2022 (Indonesia). Yang diubah: mukadimah, uji tujuan utama (PPT), Pasal 13 ayat (1) (saham perusahaan properti, 365 hari) dan Pasal 26 (prosedur persetujuan bersama); Pasal 4 ayat (2) tidak diubah.
- DJP — teks bahasa Inggris P3B Indonesia–Prancis yang disintesis dengan MLI — Teks sintesis DJP dalam bahasa Inggris (terjemahan, bukan teks autentik) dengan catatan perubahan oleh MLI; MLI efektif bagi Indonesia sejak 01.01.2021.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Prancis (1979) — Terjemahan kami dari teks autentik bahasa Prancis (teks autentik bahasa Indonesia tidak tersedia di situs DJP): «Jika menurut ketentuan ayat (1) seorang pribadi dianggap sebagai penduduk masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, statusnya ditentukan sebagai berikut: (a) orang itu dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya paling erat (pusat kepentingan vital); (b) jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia biasa tinggal; (c) jika ia biasa tinggal di kedua Negara atau tidak biasa tinggal di salah satu pun, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama.» Teks Prancis: «… les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord». Tidak ada kriteria kewarganegaraan. MLI tidak mengubah Pasal 4 ayat (2).
- Pasal 15 ayat (2) P3B Indonesia–Prancis (1979) — Imbalan yang diterima residen suatu negara dari pekerjaan yang dilakukan di negara lainnya hanya dikenai pajak di negara pertama jika: (a) penerima berada di negara lainnya tidak lebih dari 183 hari seluruhnya dalam jangka waktu dua belas bulan mana pun; (b) imbalan dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan residen negara lainnya; dan (c) imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki pemberi kerja di negara lainnya.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 24 P3B Indonesia–Prancis (1979) — Indonesia (ayat (1)): dapat memasukkan ke dalam dasar pengenaan pajak penghasilan yang boleh dikenai pajak di Prancis (huruf a), lalu mengurangi pajaknya sebesar bagian yang sebanding dengan perbandingan antara penghasilan itu dan seluruh penghasilan (huruf b); untuk dividen, bunga dan royalti menurut Pasal 10 ayat (2), 11 ayat (2) dan (3), 12 ayat (2) memberikan kredit sebesar pajak Prancis, paling banyak sebesar bagian pajak Indonesia atas penghasilan dari Prancis (huruf c); untuk keuntungan yang dikenai pajak di Prancis menurut Pasal 13 memberikan kredit sebesar pajak Prancis (huruf d). Prancis (ayat (2)): membebaskan penghasilan yang boleh dikenai pajak di Indonesia (huruf a), kecuali penghasilan menurut Pasal 10, 11, 12, 14, 16 dan 17, yang dikenai pajak di Prancis dengan kredit sebesar pajak Indonesia, paling banyak sebesar pajak Prancis atas penghasilan itu (huruf b); tarif Prancis dihitung atas seluruh penghasilan (huruf c); jika pajak Indonesia atas dividen, bunga atau royalti tidak dipungut atau dikurangi karena insentif khusus menurut hukum Indonesia, kreditnya sebesar tarif P3B — 10% (huruf d).
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 10–12 P3B Indonesia–Prancis (1979) — Negara sumber boleh mengenakan pajak atas dividen paling tinggi 15% dari jumlah bruto (10% jika penerimanya perseroan yang memiliki langsung paling sedikit 25% modal), atas bunga paling tinggi 15% (10% untuk bunga yang dibayar oleh bank, lembaga keuangan atau perusahaan di sektor tertentu kepada bank atau perusahaan lain; bunga tertentu yang dibayar kepada negara atau lembaga keuangan publik hanya dikenai pajak di negara penerima) dan atas royalti paling tinggi 10% dari jumlah bruto — dengan syarat penerima adalah pemilik manfaat.
- impots.gouv.fr — formulaire 5000 (justificatif de résidence pour bénéficier d'une convention) — Formulir 5000 adalah pengesahan residen untuk memperoleh tarif P3B atas dividen, bunga dan royalti dari Prancis: disahkan oleh otoritas pajak negara residen dan diserahkan kepada pembayar di Prancis; kelebihan pemotongan dapat dimintakan kembali dengan formulir 5000 beserta lampirannya.
- Pasal 26 ayat (1)–(2) P3B Indonesia–Prancis (1979) — Residen yang menganggap tindakan salah satu atau kedua negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat, tanpa mengurangi upaya hukum menurut hukum domestik, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang negara tempat ia menjadi residen (atau, dalam hal Pasal 25 ayat (1), negara tempat ia menjadi warga negara) dalam 3 tahun sejak pemberitahuan pertama tindakan itu; pejabat yang berwenang akan berusaha menyelesaikannya melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang negara lainnya.
- Pasal 14 P3B Indonesia–Prancis (1979) — Penghasilan residen suatu negara dari pekerjaan bebas (profesi bebas atau kegiatan bebas serupa) hanya dikenai pajak di negara itu, kecuali ia secara teratur mempunyai tempat tetap di negara lainnya untuk menjalankan kegiatannya; dalam hal itu negara lainnya boleh mengenakan pajak hanya atas bagian penghasilan yang berasal dari tempat tetap itu. P3B ini tidak memakai batas jumlah hari untuk pekerjaan bebas.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- art. 155 B CGI — impots.gouv.fr «Le régime des impatriés» — Bagi orang yang tidak berdomisili fiskal di Prancis selama lima tahun kalender sebelum mulai bekerja: premi impatriasi (jumlah sebenarnya, atau atas pilihan secara rata 30% dari gaji bersih) dan gaji untuk pekerjaan di luar negeri demi kepentingan pemberi kerja dibebaskan (batas: 50% dari seluruh gaji, atau 20% untuk bagian pekerjaan di luar negeri), ditambah pembebasan 50% atas penghasilan pasif dari luar negeri dan keuntungan tertentu, sampai 31 Desember tahun kalender kedelapan setelah mulai bekerja. Tidak ada syarat kewarganegaraan.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Prancis (1979) — Pensiun dan imbalan serupa untuk pekerjaan pada masa lalu hanya dikenai pajak di negara residen penerima (Pasal 18 ayat (1)); pensiun jaminan sosial yang dibayar oleh lembaga jaminan sosial suatu negara hanya dikenai pajak di negara itu (Pasal 18 ayat (2)). Imbalan pemerintah selain pensiun hanya dikenai pajak di negara pembayar, kecuali jasa diberikan di negara lainnya oleh residen negara itu yang menjadi warga negaranya (Pasal 19 ayat (1)); pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di negara pembayar (Pasal 19 ayat (2)).
- CE, 10e et 9e ch. réunies, 27.06.2016, n° 388606 (P3B Prancis–Uni Emirat Arab) — Conseil d'État memutuskan bahwa pensiun tambahan wajib (AGIRC-ARRCO) diatur oleh peraturan jaminan sosial; perkara ini tentang P3B lain yang rumusan pasalnya berbeda.
- CLEISS — FAQ « Accords de sécurité sociale » — Daftar CLEISS negara-negara yang terikat dengan Prancis oleh perjanjian jaminan sosial bilateral; Indonesia tidak termasuk.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- impots.gouv.fr — formulaire 731-FR-GB-ES-DE, certificat de résidence fiscale pour les particuliers — Formulir sertifikat residen pajak Prancis bagi orang pribadi (dalam bahasa Prancis, Inggris, Spanyol dan Jerman), diisi dan disahkan oleh kantor pajak orang pribadi (SIP).
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- art. 167 bis CGI — impots.gouv.fr «Je quitte la France : suis-je concerné par l'exit tax ?» — Orang yang memindahkan domisili fiskal ke luar Prancis setelah berdomisili di Prancis paling sedikit 6 dari 10 tahun terakhir dikenai pajak atas kenaikan nilai yang belum direalisasi dari saham dan sekuritas jika nilainya paling sedikit 800.000 euro atau penyertaannya paling sedikit 50% laba suatu perusahaan; laporan dengan formulir 2074-ETD, kemudian 2074-ETS.
- BOFiP BOI-ANNX-000508 (08.10.2025) — daftar negara dengan ketentuan pertukaran informasi dan bantuan penagihan — Indonesia terikat dengan Prancis oleh ketentuan pertukaran informasi dan bantuan penagihan untuk pajak penghasilan; karena itu penangguhan pembayaran exit tax berlaku secara otomatis bagi kepindahan ke Indonesia.
- Pasal 13 P3B Indonesia–Prancis (1979) (sebagaimana diubah Pasal 9 ayat (4) MLI) — Keuntungan dari harta tak gerak — dan, menurut MLI, dari saham yang dalam 365 hari sebelum penjualan lebih dari 50% nilainya berasal dari harta tak gerak — boleh dikenai pajak di negara tempat harta itu terletak (ayat (1)); keuntungan dari saham lainnya hanya dikenai pajak di negara residen penjual (ayat (3)).
- Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c P3B Indonesia–Prancis (1979) — Jika negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika orang itu tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu negara, ia dianggap penduduk negara tempat ia biasa tinggal (« où elle séjourne de façon habituelle »); jika ia biasa tinggal di kedua negara atau tidak di salah satu pun, pejabat yang berwenang kedua negara menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama (« tranchent la question d'un commun accord »). Terjemahan kami dari teks autentik bahasa Prancis.
- Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Prancis (1979) — Orang itu dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap (« foyer d'habitation permanent »); jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya paling erat (pusat kepentingan vital). Terjemahan kami dari teks autentik bahasa Prancis.
Putusan pengadilan
- Conseil d'État (Prancis), no. 450692, 11/05/2022 — Foyer bagi orang lajang adalah tempat ia biasanya tinggal dan memiliki pusat kehidupan pribadinya, tanpa memperhitungkan masa tinggal sementara di tempat lain karena pekerjaan atau keadaan luar biasa; tempat tinggal utama hanya penting jika tidak ada foyer.
- Cour de cassation (Prancis), kamar niaga, no. 15-27.364, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00562, 26/04/2017 — Foyer dan pusat kepentingan di Prancis dibuktikan dengan fakta: dua rumah, terdaftar dalam daftar pemilih, pemakaian listrik yang besar, rekening hanya di bank Prancis, asuransi kesehatan Prancis; pernyataan pihak ketiga tentang sewa rumah di luar negeri tanpa kuitansi sewa tidak membantahnya. Perkara pajak kekayaan (ISF).
- Conseil d'État (Prancis), no. 469771, 05/02/2024 — Direktur utama perusahaan Prancis yang keluarganya tinggal di Swiss berdomisili di Prancis berdasarkan kriteria kegiatan profesional utama; kerja jarak jauh sesekali dari luar negeri tidak mengubahnya. (Pandangan Conseil d'État tentang akibat perjanjian bagi pemotongan pajak telah dikesampingkan oleh undang-undang sejak 16.02.2025.)
- Conseil d'État (Prancis), no. 426124, 07/10/2020 — Pusat kepentingan ekonomi tidak dapat dibuktikan semata-mata dari kepemilikan perusahaan dan properti di Prancis: hakim harus memeriksa apakah harta itu menghasilkan penghasilan dan membandingkannya dengan penghasilan di luar negeri.
- Cour de cassation (Prancis), kamar niaga, no. 19-14.013, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00809, 24/11/2021 — Jika Prancis menganggap seseorang berdomisili menurut art. 4 B CGI (di sini: pusat kepentingan ekonomi) dan negara lain juga menganggapnya residen, terjadi konflik residensi dan hakim harus menerapkan aturan penentu (tie-breaker) perjanjian. Perkara pajak kekayaan (ISF); kriteria residensinya sama.
- Cour de cassation (Prancis), kamar niaga, no. 19-13.710, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00698, 13/10/2021 — Tempat tinggal yang dipertahankan orang itu di Prancis untuk penggunaan jangka panjangnya sendiri adalah tempat tinggal tetap menurut perjanjian walaupun ia juga memiliki rumah di luar negeri; jika hubungan pribadi terbagi antara kedua negara, hubungan ekonomi (hampir seluruh penghasilan dan harta di Prancis) yang menentukan pusat kepentingan vital. Perkara pajak kekayaan (ISF); kriterianya sama.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab