Residen pajak India atau Indonesia?
India menentukan status residen untuk tahun pajaknya (1 April – 31 Maret) menurut s. 6 Income-tax Act, 2025: 182 hari, atau 60 hari ditambah 365 hari dalam empat tahun sebelumnya, dengan aturan khusus bagi warga negara dan orang keturunan India; residen yang bukan residen biasa (RNOR) terutama dikenai pajak atas penghasilan dari India. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–India 2012 yang menentukan — sampai kriteria kewarganegaraan dan persetujuan bersama.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum India dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan India menganggap Anda sebagai residen pajak
Tahun pajak India berlangsung dari 1 April sampai 31 Maret (tahun pajak 2026-27 = 1 April 2026 – 31 Maret 2027); untuk tahun itu status residen ditentukan menurut s. 6 Income-tax Act, 2025. Keberadaan di India selama 182 hari atau lebih dalam tahun pajak menjadikan setiap orang pribadi residen.
Residen adalah «bukan residen biasa» (RNOR) jika ia bukan residen India dalam 9 dari 10 tahun pajak sebelumnya atau berada di India 729 hari atau kurang dalam 7 tahun pajak sebelumnya.
Dalam tahun ketika warga negara India meninggalkan India untuk bekerja di luar negeri atau sebagai awak kapal India, hanya uji 182 hari yang berlaku.
Warga negara India yang bukan residen menurut uji hari masih dapat dianggap residen jika penghasilannya selain penghasilan dari sumber luar negeri lebih dari ₹15 lakh.
Bagi warga negara India yang tinggal di luar negeri dan datang berkunjung, uji 60 hari tidak berlaku; jika penghasilan dari India lebih dari ₹15 lakh, uji 120 hari berlaku sebagai gantinya.
Uji 60 hari juga mensyaratkan 365 hari atau lebih di India dalam empat tahun pajak sebelumnya.
Aturan pengunjung s. 6(4)–(5) juga berlaku bagi orang keturunan India yang bukan warga negara India — seseorang adalah keturunan India jika ia, salah satu orang tuanya atau salah satu kakek-neneknya lahir di India sebelum pemisahan (undivided India). Status residen anggapan (s. 6(7)) hanya berlaku bagi warga negara.
- Anda berada di India 182 hari atau lebih dalam tahun pajak ini — Anda residen India menurut s. 6(2)(a) Income-tax Act, 2025. Sebagai residen dan residen biasa, India mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia (s. 5(1)).
- Anda berada di India 182 hari atau lebih — Anda residen India (s. 6(2)(a)), tetapi bukan residen biasa (RNOR, s. 6(13)(a)) karena riwayat tahun-tahun sebelumnya. India mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di India, dan atas penghasilan luar negeri hanya jika berasal dari usaha yang dikendalikan di India atau profesi yang didirikan di India (s. 5(1)(c)).
- Anda berada di India 182 hari atau lebih — Anda residen India (s. 6(2)(a)). Apakah Anda residen biasa bergantung pada tahun-tahun sebelumnya (bukan residen dalam 9 dari 10 tahun pajak sebelumnya, atau 729 hari atau kurang dalam 7 tahun sebelumnya, menjadikan Anda RNOR); sampai Anda memeriksanya, anggaplah India mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia.
- Anda berada di India 60 hari atau lebih dalam tahun pajak ini dan 365 hari atau lebih dalam empat tahun sebelumnya — Anda residen India menurut s. 6(2)(b). Sebagai residen dan residen biasa, India mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia (s. 5(1)).
- Anda berada di India 60 hari atau lebih dalam tahun pajak ini dan 365 hari atau lebih dalam empat tahun sebelumnya — Anda residen (s. 6(2)(b)), tetapi bukan residen biasa (RNOR, s. 6(13)(a)). India mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di India, dan atas penghasilan luar negeri hanya jika berasal dari usaha yang dikendalikan di India atau profesi yang didirikan di India (s. 5(1)(c)).
- Anda berada di India 60 hari atau lebih dalam tahun pajak ini dan 365 hari atau lebih dalam empat tahun sebelumnya — Anda residen India (s. 6(2)(b)). Apakah Anda residen biasa bergantung pada tahun-tahun sebelumnya; sampai Anda memeriksanya, anggaplah India mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia.
- Sebagai warga negara India atau orang keturunan India yang berkunjung ke India dengan penghasilan selain penghasilan dari sumber luar negeri lebih dari ₹15 lakh, Anda berada di India 120 hari atau lebih dalam tahun pajak ini dan 365 hari atau lebih dalam empat tahun sebelumnya — Anda residen (s. 6(2)(b) jo. s. 6(5)) dan, menurut undang-undang, bukan residen biasa (s. 6(13)(b)). India mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di India, dan atas penghasilan luar negeri hanya jika berasal dari usaha yang dikendalikan di India atau profesi yang didirikan di India (s. 5(1)(c)).
- Anda warga negara India dengan penghasilan selain penghasilan dari sumber luar negeri lebih dari ₹15 lakh dan tidak dikenai pajak di negara lain mana pun karena domisili atau tempat tinggal — Anda dianggap residen India (s. 6(7)) dan, menurut undang-undang, bukan residen biasa (s. 6(13)(c)). India mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di India, dan atas penghasilan luar negeri hanya jika berasal dari usaha yang dikendalikan di India atau profesi yang didirikan di India (s. 5(1)(c)).
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda meninggalkan India dalam tahun pajak ini untuk bekerja di luar negeri (atau sebagai awak kapal India) dan berada di India kurang dari 182 hari — Anda bukan residen (s. 6(3)) dan tidak dianggap residen. India hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di India (s. 5(2)).
- Anda tinggal di luar negeri dan hanya berkunjung ke India: Anda berada di sana kurang dari 182 hari dan tidak memenuhi aturan 120 hari bagi pengunjung dengan penghasilan dari India lebih dari ₹15 lakh (s. 6(4)–(5)), dan tidak pula dianggap residen — Anda bukan residen. India hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di India (s. 5(2)).
- Anda berada di India kurang dari 182 hari dan tidak memenuhi uji 60 hari (60 hari tahun ini dan 365 hari dalam empat tahun sebelumnya), dan Anda tidak dianggap residen — Anda bukan residen. India hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di India (s. 5(2)).
- Anda bukan warga negara India dan tidak memenuhi uji 182 hari maupun uji 60 hari (60 hari tahun ini dan 365 hari dalam empat tahun sebelumnya) — Anda bukan residen. India hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di India (s. 5(2)).
Di mana ketentuan India berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: residen Indonesia dan residen India sekaligus. Indonesia menganggap Anda residen karena Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat untuk bertempat tinggal di sana; India menganggap Anda residen karena hari Anda di India dalam tahun pajak April–Maret (182 hari, atau 60 hari ditambah 365 hari dalam empat tahun sebelumnya) atau, bagi warga negara India, karena residen anggapan. Karena jangka waktunya tidak sama, kedua aturan dapat berlaku untuk masa yang sama — biasanya pada tahun Anda pindah antara kedua negara. Indonesia sendiri menerima bahwa dalam keadaan ini P3B yang menentukan (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Menurut Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–India: tempat tinggal tetap hanya di satu negara menjadikan Anda penduduk hanya negara itu; tempat tinggal di kedua negara — pusat kepentingan vital; tanpa tempat tinggal tetap di negara mana pun — tempat biasa menetap; kemudian kewarganegaraan dan, akhirnya, persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Jika Anda WNI tanpa surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri, Indonesia tetap menganggap Anda residen menurut hukum domestik, tetapi selama India juga menganggap Anda residen, P3B yang menentukan negara residen Anda.
- Pertentangan: aturan 60 hari India bagi pengunjung berulang. Dengan kurang dari 182 hari dalam tahun pajak India, Anda tetap residen India jika Anda berada di sana 60 hari atau lebih dalam tahun itu dan 365 hari atau lebih dalam empat tahun pajak sebelumnya (s. 6(2)(b)). Uji 60 hari ini berlaku bagi semua orang kecuali warga negara India atau orang keturunan India yang tinggal di luar India dan datang berkunjung (bagi mereka berlaku 120 hari jika penghasilan dari India lebih dari ₹15 lakh, jika tidak — hanya 182 hari) dan warga negara India yang meninggalkan India untuk bekerja di luar negeri. Karena itu residen Indonesia yang sering bepergian ke India — misalnya untuk proyek atau keluarga — dapat menjadi residen India walaupun sebagian besar tahun berada di Indonesia. Pasal 4 ayat (2) P3B kemudian menentukan: jika tempat tinggal tetap dan pusat kepentingan vital Anda di Indonesia, Anda penduduk Indonesia menurut P3B, dan India hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari India sejauh diizinkan P3B.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: P3B Indonesia–India 2012. Yang berlaku adalah P3B yang ditandatangani di New Delhi pada 27 Juli 2012 dan disahkan dengan Perpres 6/2016; P3B ini berlaku sejak 5 Februari 2016, efektif di Indonesia mulai 1 Januari 2017 (di India mulai tahun pajak 2017-18) dan menggantikan P3B 1987. Indonesia dan India menerapkan MLI terhadap P3B ini: uji tujuan utama (principal purpose test) meniadakan manfaat P3B yang diperoleh terutama melalui suatu pengaturan, tetapi aturan residen bagi orang pribadi tidak berubah. Jika Anda residen kedua negara menurut hukum masing-masing, Pasal 4 ayat (2) yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa menetap (juga jika Anda tidak mempunyai tempat tinggal tetap di negara mana pun) → kewarganegaraan → persetujuan bersama pejabat yang berwenang; setiap langkah menjadikan Anda penduduk «hanya» satu negara. Indonesia sendiri menyerahkan penentuan status residen ganda kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Gaji: Pasal 15 (183 hari dalam masa dua belas bulan yang dimulai atau berakhir dalam periode pajak yang terkait); pekerjaan bebas: Pasal 14 (tempat tetap atau 91 hari atau lebih dalam dua belas bulan); pensiun: Pasal 18; jasa pemerintah: Pasal 19; penghindaran pajak berganda: Pasal 23 (kredit di kedua negara); prosedur persetujuan bersama: Pasal 26.
- Jangka waktu penghitungan: 12 bulan di Indonesia, tahun pajak April–Maret di India. Indonesia menghitung lebih dari 183 hari — 184 hari atau lebih — dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangan, berturut-turut atau terputus-putus, dan setiap bagian dari hari dihitung penuh; jangka waktu itu tidak terikat pada tahun kalender, sedangkan tahun pajak Indonesia adalah tahun kalender. India menghitung hari dalam tahun pajaknya (1 April – 31 Maret): residen dengan 182 hari, atau dengan 60 hari ditambah 365 hari dalam empat tahun pajak sebelumnya. Indonesia juga dapat menjadikan Anda residen sejak hari kedatangan tanpa menghitung hari — jika Anda bertempat tinggal di Indonesia atau datang dengan niat untuk bertempat tinggal. Jika status residen Indonesia dimulai atau berakhir di tengah tahun, Anda residen hanya untuk bagian tahun itu (Pasal 2A UU PPh); India menentukan status Anda untuk seluruh tahun pajaknya. Dalam P3B, batas 183 hari untuk gaji (Pasal 15 ayat 2 huruf a) memakai masa dua belas bulan yang dimulai atau berakhir dalam periode pajak yang terkait, dan batas untuk pekerjaan bebas (Pasal 14 ayat 1 huruf b) adalah 91 hari atau lebih dalam masa dua belas bulan. Catat hari Anda untuk setiap jangka waktu itu.
- Orang keturunan India: aturan pengunjung. Hukum India menganggap seseorang keturunan India jika ia, salah satu orang tuanya atau salah satu kakek-neneknya lahir di India sebelum pemisahan. Bagi orang seperti itu yang tinggal di luar negeri — misalnya di Indonesia — dan berkunjung ke India, uji 60 hari tidak berlaku (s. 6(4)): dengan penghasilan dari India selain penghasilan dari sumber luar negeri sebesar ₹15 lakh atau kurang, Anda hanya menjadi residen dengan 182 hari atau lebih di India; di atas ₹15 lakh — dengan 120 hari dan 365 hari dalam empat tahun sebelumnya, dan kemudian Anda bukan residen biasa (s. 6(13)(b)). Simpan bukti tempat lahir jika Anda mengandalkan aturan ini.
- Bukan residen biasa India: penghasilan dari Indonesia tetap di luar pajak India. Sebagai residen tetapi bukan residen biasa (RNOR) India, penghasilan yang diperoleh di luar India — misalnya sewa properti di Indonesia atau gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Indonesia — hanya dikenai pajak di India jika berasal dari usaha yang dikendalikan di India atau profesi yang didirikan di India (s. 5(1)(c)). Status RNOR biasanya berlaku jika Anda bukan residen dalam 9 dari 10 tahun pajak India sebelumnya atau berada di India 729 hari atau kurang dalam 7 tahun sebelumnya; periksa setiap tahun. Jika Anda juga residen Indonesia, Indonesia tetap mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia — status RNOR tidak menggantikan Pasal 4 ayat (2) P3B.
- Warga negara India yang residen di Indonesia: aturan residen anggapan India. India menganggap residen warga negara India yang penghasilannya dari India (selain penghasilan dari sumber luar negeri) lebih dari ₹15 lakh, tetapi hanya jika ia tidak dikenai pajak di negara lain mana pun karena domisili, tempat tinggal atau kriteria serupa (s. 6(7)). Residen Indonesia dikenai pajak di Indonesia karena tempat tinggal atau keberadaannya (Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh), sehingga aturan ini biasanya tidak berlaku bagi Anda; simpan Surat Keterangan Domisili (SKD) Indonesia sebagai bukti. Pemerintah India juga menjelaskan bahwa aturan ini tidak dimaksudkan untuk menjaring warga negara India yang bekerja secara bona fide di negara lain.
- Bekerja di India sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam dua belas bulan (Pasal 15 ayat 2). India mengenakan pajak atas gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di India sebagai penghasilan yang diperoleh di India, walaupun Anda bukan residen India dan pemberi kerja Anda di Indonesia. Jika Indonesia adalah negara residen Anda menurut P3B, India tidak mengenakan pajak atas gaji itu hanya jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di India dalam masa dua belas bulan yang dimulai atau berakhir dalam periode pajak yang terkait; pemberi kerja bukan penduduk India; dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di India. Pekerja bebas: India dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari tempat tetap di India atau dari kegiatan selama tinggal 91 hari atau lebih dalam dua belas bulan (Pasal 14). Untuk pemberi kerja di India, mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) melalui Coretax. Jika India tetap mengenakan pajak, Indonesia mengkreditkan pajak India terhadap PPh Anda (Pasal 23 P3B; Pasal 24 UU PPh).
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari India. Sebagai residen Indonesia Anda melaporkan penghasilan dari India dalam SPT Tahunan bersama penghasilan lainnya. Pajak yang dibayar di India atas penghasilan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di India dikreditkan terhadap PPh Indonesia dalam tahun pajak yang sama, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu; batasnya dihitung per negara sumber (Pasal 24 UU PPh; Pasal 23 ayat 1 P3B). P3B membatasi pajak India atas dividen, bunga, royalti dan imbalan jasa teknik paling tinggi 10%; pensiun swasta untuk pekerjaan terdahulu hanya dikenai pajak di Indonesia (Pasal 18). Simpan bukti pemotongan pajak India (TDS certificate) untuk SPT Anda. Jika menurut Anda India mengenakan pajak yang tidak sesuai dengan P3B, ajukan permohonan prosedur persetujuan bersama kepada DJP dalam tiga tahun sejak pemberitahuan pertama (Pasal 26).
- Jika P3B menjadikan Anda penduduk India: Indonesia hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia. Jika menurut Pasal 4 ayat (2) Anda penduduk India, Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri (Pasal 11 PER-23/PJ/2025) dan hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia, sejauh diizinkan P3B. Pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto; dengan P3B tarif atas dividen, bunga, royalti dan imbalan jasa teknik paling tinggi 10%, dan pensiun swasta untuk pekerjaan terdahulu hanya dikenai pajak di India (Pasal 18). Agar pembayar menerapkan tarif P3B, serahkan Formulir DGT yang disahkan otoritas pajak India atau dilampiri surat keterangan residen India berbahasa Inggris (Form No. 43). Pengalihan dan sewa tanah atau bangunan di Indonesia tetap dikenai PPh final 2,5% dan 10%. India mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia (kecuali Anda RNOR) dan mengurangkan pajak Indonesia, paling banyak sebesar pajak India atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat 1; Form No. 44).
- Bekerja di Indonesia sebagai penduduk India. Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Indonesia adalah penghasilan dari Indonesia: bagi bukan residen pembayar memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Jika India adalah negara residen Anda, Indonesia tidak mengenakan pajak atas gaji itu jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 P3B terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Indonesia dalam masa dua belas bulan yang dimulai atau berakhir dalam periode pajak yang terkait, pemberi kerja bukan penduduk Indonesia, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Indonesia. Pekerja bebas: Pasal 14 — Indonesia dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari tempat tetap atau dari kegiatan selama tinggal 91 hari atau lebih dalam dua belas bulan; menurut hukum domestik, pemberian jasa di Indonesia lebih dari 60 hari dalam 12 bulan sudah dapat menimbulkan bentuk usaha tetap. Untuk menerapkan P3B, serahkan kepada pembayar di Indonesia Formulir DGT yang disahkan otoritas pajak India atau dilampiri surat keterangan residen India (Form No. 43). Perhatikan juga: lebih dari 183 hari di Indonesia dalam 12 bulan dapat menjadikan Anda residen Indonesia.
- WNI yang pindah ke India: surat keterangan residen India untuk DJP. Bagi WNI, keberangkatan ke India saja tidak mengakhiri status residen Indonesia. Setelah berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, ajukan kepada DJP permohonan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri. Permohonan itu memerlukan surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari negara tempat Anda tinggal — dari India: surat keterangan residen (tax residency certificate) dalam Form No. 43, yang dimohonkan di portal e-filing India dengan Form No. 42 — yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan. India dapat menjadikan Anda residen dengan 182 hari dalam tahun pajak April–Maret, jadi surat itu biasanya baru dapat diperoleh setelah tahun pajak India pertama Anda. Sampai surat keterangan DJP terbit, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan negara residen Anda.
- Pindah antara Indonesia dan India: Indonesia membagi tahun, India tidak. Indonesia memperlakukan Anda sebagai residen hanya untuk bagian tahun sejak kedatangan atau sampai keberangkatan untuk selama-lamanya (Pasal 2A UU PPh). India menentukan status Anda untuk seluruh tahun pajak 1 April – 31 Maret dan tidak membagi tahun. Karena kedua tahun pajak hanya sebagian bertumpang tindih, kepindahan dapat menjadikan Anda residen kedua negara untuk sebagian waktu; untuk masa itu Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
- Pensiun dan gaji pemerintah antara Indonesia dan India. Pensiun dan imbalan serupa untuk pekerjaan terdahulu, serta tunjangan hari tua, hanya dikenai pajak di negara residen Anda (Pasal 18 P3B); P3B tidak memuat aturan khusus untuk pensiun jaminan sosial. Gaji untuk jasa pemerintah pada dasarnya hanya dikenai pajak di negara pembayar; negara lainnya mengenakan pajak jika jasa diberikan di sana dan Anda warga negaranya atau tidak menjadi residennya semata-mata untuk memberikan jasa itu. Pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di negara pembayar, kecuali Anda residen dan warga negara negara lainnya (Pasal 19).
- Surat keterangan residen untuk menerapkan P3B. Untuk menerapkan P3B di India sebagai residen Indonesia, mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) melalui Coretax — SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun dan pembayar jika Anda memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan — dan serahkan kepada pembayar di India bersama informasi yang ditetapkan (s. 159(8)). Sebaliknya, untuk menerapkan P3B di Indonesia sebagai residen India, serahkan kepada pembayar di Indonesia Formulir DGT yang disahkan otoritas pajak India atau dilampiri surat keterangan residen India berbahasa Inggris (Form No. 43, dimohonkan dengan Form No. 42); pembayar di Indonesia hanya menerapkan P3B jika Anda bukan residen Indonesia.
- Jaminan sosial: tidak ada persetujuan Indonesia–India. Indonesia tidak tercantum dalam daftar EPFO negara-negara yang memiliki persetujuan jaminan sosial dengan India, sehingga certificate of coverage EPFO tidak membebaskan Anda dari iuran di Indonesia. Menurut hukum Indonesia, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial BPJS, dan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya (Pasal 14 dan 15 UU 24/2011). Pekerja yang ditugaskan dari India selama 6 bulan atau lebih dapat terutang iuran di kedua negara untuk pekerjaan yang sama. P3B tidak mengatur iuran jaminan sosial.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan — ditandatangani di New Delhi pada 27 Juli 2012. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di India
- tax year
- 1 April – 31 Maret; tahun pajak 2026-27 adalah tahun pertama menurut Income-tax Act, 2025
- resident and ordinarily resident
- residen dan residen biasa — dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia
- RNOR
- residen tetapi bukan residen biasa — penghasilan luar negeri hanya dikenai pajak jika berasal dari usaha atau profesi di India
- 60-day test
- 60 hari dalam tahun itu ditambah 365 hari dalam empat tahun sebelumnya
- person of Indian origin
- orang keturunan India — ia, orang tua atau kakek-neneknya lahir di India sebelum pemisahan
- tax residency certificate (Form No. 43)
- surat keterangan residen India, dimohonkan di portal e-filing dengan Form No. 42
Pertanyaan
Dapatkah saya menjadi residen India dengan kurang dari 182 hari?
Ya: 60 hari dalam tahun pajak India ditambah 365 hari dalam empat tahun sebelumnya menjadikan Anda residen, kecuali bagi warga negara atau orang keturunan India yang datang berkunjung dan warga negara India yang berangkat untuk bekerja di luar negeri. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–India yang menentukan.
Apakah India mengenakan pajak atas gaji saya untuk penugasan singkat di India?
Tidak, jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 P3B terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di India dalam masa dua belas bulan yang dimulai atau berakhir dalam periode pajak yang terkait, pemberi kerja bukan penduduk India, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di India. Bagi pekerja bebas batasnya lebih pendek — 91 hari atau lebih dalam dua belas bulan (Pasal 14).
Bagaimana Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari India?
Residen Indonesia melaporkan penghasilan dari India dalam SPT Tahunan, dan pajak India dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat 1 P3B; Pasal 24 UU PPh). Dividen, bunga, royalti dan imbalan jasa teknik dikenai pajak di India paling tinggi 10%.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- Income-tax Act, 2025 (Act No. 30 of 2025), s. 1(3) — Kecuali ditentukan lain, Undang-Undang ini berlaku mulai 1 April 2026; tahun pajak 2026-27 adalah tahun pajak pertama menurut undang-undang ini.
- Income-tax Act, 2025, s. 6(1)–(2) — Status residen ditentukan untuk setiap tahun pajak. Orang pribadi adalah residen India dalam suatu tahun pajak jika berada di India 182 hari atau lebih dalam tahun itu, atau 60 hari atau lebih dalam tahun itu dan 365 hari atau lebih dalam empat tahun sebelumnya.
- Income-tax Act, 2025, s. 6(13)–(14) — Bukan residen biasa (not ordinarily resident): orang pribadi yang bukan residen dalam 9 dari 10 tahun pajak sebelumnya, atau berada di India 729 hari atau kurang dalam 7 tahun pajak sebelumnya; warga negara atau orang keturunan India dengan penghasilan selain penghasilan dari sumber luar negeri lebih dari ₹15 lakh yang berada di India 120–181 hari; warga negara yang dianggap residen menurut s. 6(7). Penghasilan dari sumber luar negeri: penghasilan yang timbul atau diperoleh di luar India (kecuali dari usaha yang dikendalikan di India atau profesi yang didirikan di India) dan tidak dianggap timbul atau diperoleh di India.
- Income-tax Act, 2025, s. 6(3), (6) — Uji 60 hari tidak berlaku bagi warga negara India yang meninggalkan India dalam tahun pajak sebagai awak kapal India atau untuk bekerja di luar India; hanya uji 182 hari yang berlaku. Hari awak kapal selama pelayaran dihitung sebagaimana ditetapkan.
- Income-tax Act, 2025, s. 6(7)–(8) — Warga negara India yang jumlah penghasilannya selain penghasilan dari sumber luar negeri lebih dari ₹15 lakh dan yang tidak dikenai pajak di negara atau wilayah lain mana pun karena domisili, tempat tinggal atau kriteria serupa dianggap residen India; ketentuan ini tidak berlaku bagi orang pribadi yang sudah menjadi residen menurut s. 6(2)–(6).
- Income-tax Act, 2025, s. 6(4)–(5) — Uji 60 hari tidak berlaku bagi warga negara India atau orang keturunan India yang, sementara berdomisili di luar India, datang berkunjung ke India; jika jumlah penghasilan orang itu selain penghasilan dari sumber luar negeri lebih dari ₹15 lakh, 120 hari menggantikan 60 hari (dengan 365 hari dalam empat tahun sebelumnya).
- Income-tax Act, 2025, s. 5 — Residen dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau dianggap diterima di India, yang timbul atau diperoleh (atau dianggap demikian) di India, dan yang timbul atau diperoleh di luar India; bagi bukan residen biasa, penghasilan yang timbul di luar India hanya diperhitungkan jika berasal dari usaha yang dikendalikan di India atau profesi yang didirikan di India. Bukan residen hanya dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau dianggap diterima di India, atau yang timbul atau diperoleh (atau dianggap demikian) di India.
- Government of India clarification on deemed tax residency, relayed by the Consulate General of India, Dubai, 3 February 2020 — Ketentuan residen anggapan tidak dimaksudkan untuk menjaring warga negara India yang merupakan pekerja bona fide di negara lain; penghasilan yang mereka peroleh di luar India tidak dikenai pajak di India kecuali berasal dari usaha atau profesi di India.
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (New Delhi, 27.07.2012) — disahkan dengan Perpres 6/2016 — Ditandatangani di New Delhi pada 27.07.2012 dalam bahasa Indonesia, Hindi dan Inggris, ketiganya sama otentik; jika terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku. Disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 (8 Januari 2016). Berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir (Pasal 30 ayat 2) — 05.02.2016; efektif di Indonesia untuk tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari tahun berikutnya (01.01.2017), di India untuk tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 April tahun takwim berikutnya (01.04.2017) (Pasal 30 ayat 3). Menggantikan Persetujuan yang ditandatangani di Jakarta pada 7 Agustus 1987 (Pasal 30 ayat 4).
- Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–India (2012) — «Apabila karena adanya ketentuan-ketentuan pada ayat 1 seseorang menjadi penduduk di kedua Negara Pihak, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut: (a) Ia hanya akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara Pihak, ia akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); (b) jika Negara Pihak di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di Negara Pihak manapun, maka ia hanya akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana ia biasanya menetap; (c) jika ia mempunyai kebiasaan menetap di kedua Negara Pihak atau tidak di kedua-duanya, maka ia akan dianggap penduduk dari Negara Pihak di mana ia memiliki kewarganegaraan; (d) jika status kependudukannya tidak dapat ditentukan karena alasan huruf (a) sampai dengan huruf (c) di atas, pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui persetujuan bersama.» (naskah bahasa Indonesia, lampiran Perpres 6/2016). Naskah bahasa Inggris yang berlaku: huruf (d) «shall endeavor to settle» — pejabat yang berwenang «akan berusaha menyelesaikan».
- DJP — P3B Indonesia–India sebagaimana dimodifikasi MLI (naskah sintesis bahasa Inggris) — DJP menerbitkan naskah P3B Indonesia–India sebagaimana dimodifikasi MLI (efektif bagi Indonesia sejak 01.01.2021): uji tujuan utama (Pasal 7 MLI), saving clause atas pemajakan penduduk sendiri (Pasal 11 MLI), uji 365 hari untuk saham yang nilainya terutama berasal dari harta tak gerak (Pasal 9 ayat 4 MLI) dan perubahan ketentuan bentuk usaha tetap (Pasal 12–15 MLI). Pasal 4 MLI hanya menggantikan Pasal 4 ayat (3) P3B (orang atau badan selain orang pribadi); Pasal 4 ayat (2) untuk orang pribadi tidak berubah.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 15 ayat 2 P3B Indonesia–India (2012) — «imbalan yang diterima atau diperoleh penduduk dari suatu Negara Pihak dari pekerjaan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama, apabila: (a) penerima imbalan berada di Negara Pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam masa dua belas bulan yang dimulai atau berakhir di periode pajak yang terkait; dan (b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara Pihak lainnya tersebut; dan (c) imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Pihak lainnya tersebut» (naskah bahasa Indonesia).
- Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 3 P3B Indonesia–India (2012) — Penghasilan orang pribadi penduduk suatu Negara dari pekerjaan bebas hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali (a) ia mempunyai tempat tetap yang tersedia secara teratur di Negara lainnya — hanya atas bagian penghasilan dari tempat tetap itu; atau (b) ia tinggal di Negara lainnya dalam satu atau beberapa masa yang jumlahnya 91 hari atau lebih dalam masa dua belas bulan — hanya atas penghasilan dari kegiatan di Negara itu (naskah Inggris yang berlaku jika terdapat perbedaan penafsiran: «amounting to or exceeding in the aggregate 91 days»; naskah Indonesia: «melebihi 91 hari»). Pemberian jasa, termasuk jasa konsultasi, melalui pegawai atau personel lain merupakan bentuk usaha tetap jika berlangsung lebih dari 91 hari dalam masa dua belas bulan (Pasal 5 ayat 3).
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 23 P3B Indonesia–India (2012) — «Apabila penduduk suatu Negara Pihak memperoleh penghasilan yang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya, Negara yang disebutkan pertama akan memperbolehkan pengurangan dalam jumlah yang sepadan dengan pajak penghasilan yang dibayarkan di Negara Pihak lainnya dari pajak atas penghasilan penduduk tersebut di Negara yang disebutkan pertama. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak diperkenankan melebihi jumlah pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum diberikannya pengurangan … terhadap penghasilan yang dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya» (ayat 1) — kredit biasa yang sama di Indonesia dan di India. Penghasilan yang dibebaskan dapat diperhitungkan dalam menghitung pajak atas sisa penghasilan (ayat 2).
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 6, 10–13 dan 22 ayat 3 P3B Indonesia–India (2012) — Pajak di Negara sumber atas pembayaran kepada pemilik manfaat yang merupakan penduduk Negara lainnya paling tinggi 10% dari jumlah bruto dividen (Pasal 10 ayat 2), 10% dari jumlah bruto bunga (Pasal 11 ayat 2; bunga yang diterima pemerintah, bank sentral dan lembaga publik tertentu Negara lainnya dibebaskan — Pasal 11 ayat 3) dan 10% dari jumlah bruto royalti atau upah jasa teknik (Pasal 12 ayat 2). Penghasilan dari harta tak gerak dan keuntungan dari pengalihannya dapat dikenai pajak di Negara tempat harta itu berada (Pasal 6, Pasal 13 ayat 1). Penghasilan lain yang timbul di Negara lainnya dapat juga dikenai pajak di sana (Pasal 22 ayat 3).
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–India (2012) — Pasal 18: pensiun dan tunjangan serupa lainnya sebagai balas jasa atas pekerjaan terdahulu, serta tunjangan hari tua, yang dibayarkan kepada penduduk suatu Negara hanya dikenai pajak di Negara itu (dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 2). Pasal 19: gaji dari Negara atau pemerintah daerahnya untuk jasa kepada Negara itu hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali jasa diberikan di Negara lainnya oleh penduduknya yang merupakan warga negaranya atau tidak menjadi penduduknya semata-mata untuk memberikan jasa itu; pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara Negara lainnya.
- Pasal 26 ayat 1–2 P3B Indonesia–India (2012) — «Apabila seseorang menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara Pihak mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan nasional … ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara Pihak di mana ia menjadi penduduk … Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan mengenai tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.» Persetujuan bersama yang dicapai diterapkan terlepas dari batas waktu dalam perundang-undangan nasional (ayat 2).
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- PP 34/2016 (pengalihan tanah dan/atau bangunan); PP 34/2017 (sewa tanah dan/atau bangunan); PP 131/2000 (bunga deposito dan tabungan) — PPh final dari jumlah bruto, baik untuk residen maupun nonresiden: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan — 2,5%; sewa tanah dan/atau bangunan — 10%; bunga deposito dan tabungan pada bank di Indonesia — 20% (bagi subjek pajak luar negeri 20% atau tarif P3B).
- Income-tax Rules, 2026, rule 76; Forms No. 44 and 45 — Residen memperoleh kredit atas pajak luar negeri dalam tahun pajak ketika penghasilan itu dikenai pajak di India; kreditnya adalah yang lebih rendah antara pajak India atas penghasilan itu dan pajak luar negeri, per sumber dan per negara; tidak terhadap bunga, biaya atau sanksi. Form No. 44 disertai surat keterangan penghasilan dan pajak serta bukti pembayaran, dalam 12 bulan sejak akhir tahun pajak jika SPT disampaikan tepat waktu.
- Pasal 2 ayat (5) huruf m UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Bentuk usaha tetap (BUT) meliputi, antara lain, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, proyek konstruksi, serta pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Income-tax Rules, 2026, rule 75(3); Form No. 42 (application) and Form No. 43 (certificate) — Permohonan surat keterangan residen untuk keperluan persetujuan menurut s. 159(1)–(2) diajukan di portal e-filing (menggantikan Form 10FA): periode yang diperlukan, dasar status residen yang diklaim, alamat dalam periode itu, dokumen pendukung; surat keterangan diterbitkan dalam Form No. 43.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- Income-tax Act, 2025, s. 159 — Pemerintah Pusat dapat membuat persetujuan untuk keringanan dan penghindaran pajak berganda; jika suatu persetujuan berlaku, Undang-Undang ini hanya berlaku sejauh lebih menguntungkan bagi wajib pajak (s. 159(4)). Bukan residen hanya dapat menuntut manfaat persetujuan dengan surat keterangan residen dari pemerintah negara lain serta dokumen dan informasi yang ditetapkan (s. 159(8)).
- EPFO — International Workers: Social Security Agreements — Persetujuan jaminan sosial India berlaku dengan Belgia, Jerman, Swiss, Luksemburg, Prancis, Denmark, Korea, Belanda, Hungaria, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, Norwegia, Austria, Kanada, Australia, Jepang, Portugal, Brasil dan Quebec; Indonesia tidak tercantum. EPFO menerbitkan certificate of coverage bagi pekerja yang ditugaskan ke negara-negara itu.
- Pasal 6 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 tentang BPJS — Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Pasal 14); pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS (Pasal 15 ayat (1)). BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (Pasal 6 ayat (2)).
- Income-tax Act, 2025, s. 202(1) Table (new tax regime: nil to ₹4,00,000; 5/10/15/20/25%; 30% above ₹24,00,000) and s. 202(4) (option out of the regime) — Income Tax Department — Nol sampai ₹4 lakh; 5% ₹4–8 lakh; 10% ₹8–12 lakh; 15% ₹12–16 lakh; 20% ₹16–20 lakh; 25% ₹20–24 lakh; 30% di atas ₹24 lakh. Rezim lama tersedia jika dipilih.
- Income-tax Act, 2025, s. 156(2), (3) (rebate up to ₹60,000 for resident individuals with total income up to ₹12,00,000; marginal relief) — Income Tax Department — Rebate bagi orang pribadi residen dengan jumlah penghasilan sampai ₹12 lakh (paling banyak ₹60.000).
- Income-tax Act, 2025, s. 19(1) Table Sl. No. 2 (standard deduction ₹75,000 under the s. 202 regime) — Income Tax Department — Pengurangan standar ₹75.000 untuk gaji.
- Finance Act, 2026 (No. 4 of 2026), s. 3 (surcharge 10/15/25 %; Health and Education Cess 4 %) — Gazette of India — Surcharge 10/15/25% di atas ₹50 lakh/₹1 crore/₹2 crore; health and education cess 4%.
- Income-tax Act, 2025, s. 263 — Batas waktu SPT (Tabel dalam s. 263(1)(c)): 31 Juli tahun keuangan berikutnya bagi wajib pajak yang pembukuannya tidak diaudit; 31 Oktober untuk kasus audit. Residen selain bukan residen biasa yang memiliki aset apa pun di luar India (termasuk kepentingan keuangan dalam suatu entitas) atau berwenang menandatangani rekening di luar India wajib menyampaikan SPT tanpa memandang besarnya penghasilan. SPT terlambat: dalam 9 bulan sejak akhir tahun pajak (atau sebelum penetapan pajak).
- Income-tax Act, 2025, s. 393(2) and Table (Notes 2 and 3) — Income Tax Department — Pajak dipotong di sumber atas penghasilan tertentu yang dibayarkan atau dikreditkan kepada bukan residen, dengan tarif dalam Tabel; untuk Nomor Urut 10 dan 15, Catatan 2 menetapkan 20% atau tarif lebih rendah menurut persetujuan yang dimaksud dalam s. 159(1)/(2). Untuk Nomor Urut 17, kewajiban memotong berlaku bagi setiap pembayar, residen maupun bukan residen, terlepas dari apakah bukan residen itu memiliki tempat tinggal, tempat usaha, hubungan usaha atau kehadiran lain di India (Catatan 3(b)).
- Pasal 4 ayat (1) P3B Indonesia–India (2012) — «Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah ‹penduduk suatu Negara Pihak› berarti setiap orang yang menurut perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya ataupun dasar lainnya yang sifatnya serupa, dan juga termasuk Negara tersebut beserta bagian ketatanegaraan dan pemerintah daerahnya. Tetapi istilah ini tidak termasuk orang atau badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu hanya dari penghasilan yang bersumber di Negara tersebut.» (naskah bahasa Indonesia, lampiran Perpres 6/2016).
- Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–India (2012) — «Ia hanya akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara Pihak, ia akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok)» (naskah bahasa Indonesia, lampiran Perpres 6/2016).
- Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–India (2012) — «jika Negara Pihak di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di Negara Pihak manapun, maka ia hanya akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana ia biasanya menetap» (naskah bahasa Indonesia, lampiran Perpres 6/2016).
- Pasal 4 ayat (2) huruf c–d P3B Indonesia–India (2012) — «(c) jika ia mempunyai kebiasaan menetap di kedua Negara Pihak atau tidak di kedua-duanya, maka ia akan dianggap penduduk dari Negara Pihak di mana ia memiliki kewarganegaraan; (d) jika status kependudukannya tidak dapat ditentukan karena alasan huruf (a) sampai dengan huruf (c) di atas, pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui persetujuan bersama» (naskah bahasa Indonesia). Naskah bahasa Inggris, yang berlaku jika terdapat perbedaan penafsiran: «shall endeavor to settle» — pejabat yang berwenang akan berusaha menyelesaikannya; kewajiban mencapai kesepakatan tidak ada.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab