P3B Indonesia – India: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan — ditandatangani di New Delhi pada 27 Juli 2012
- Ditandatangani: 27/07/2012
- Berlaku sejak: 05/02/2016
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- «Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah ‹penduduk suatu Negara Pihak› berarti setiap orang yang menurut perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya ataupun dasar lainnya yang sifatnya serupa, dan juga termasuk Negara tersebut beserta bagian ketatanegaraan dan pemerintah daerahnya. Tetapi istilah ini tidak termasuk orang atau badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu hanya dari penghasilan yang bersumber di Negara tersebut.» (naskah bahasa Indonesia, lampiran Perpres 6/2016). Pasal 4 ayat (1) P3B Indonesia–India (2012)
- «Ia hanya akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara Pihak, ia akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok)» (naskah bahasa Indonesia, lampiran Perpres 6/2016). Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–India (2012)
- Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait. Pasal 11 PER-23/PJ/2025
- «jika Negara Pihak di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di Negara Pihak manapun, maka ia hanya akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana ia biasanya menetap» (naskah bahasa Indonesia, lampiran Perpres 6/2016). Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–India (2012)
- «(c) jika ia mempunyai kebiasaan menetap di kedua Negara Pihak atau tidak di kedua-duanya, maka ia akan dianggap penduduk dari Negara Pihak di mana ia memiliki kewarganegaraan; (d) jika status kependudukannya tidak dapat ditentukan karena alasan huruf (a) sampai dengan huruf (c) di atas, pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui persetujuan bersama» (naskah bahasa Indonesia). Naskah bahasa Inggris, yang berlaku jika terdapat perbedaan penafsiran: «shall endeavor to settle» — pejabat yang berwenang akan berusaha menyelesaikannya; kewajiban mencapai kesepakatan tidak ada. Pasal 4 ayat (2) huruf c–d P3B Indonesia–India (2012)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 91 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Hanya negara residen. | Pasal 18 |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(3) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) |
| Jasa teknik, konsultasi, manajemen | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2), 12(4) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Saham perusahaan yang nilainya terutama (lebih dari 50%) berasal dari harta tak bergerak: sama. Harta lainnya: dalam kondisi tertentu negara sumber juga dapat memajaki (lihat pasalnya). | Pasal 13; MLI Pasal 9(4) |
| Penghasilan lain | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 22(1), (3) |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23(1)
- India: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23(1)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.