Residen pajak Hungaria atau Indonesia?
Hungaria menganggap warga negaranya residen semata-mata karena kewarganegaraan (warga negara berkewarganegaraan ganda hanya dengan alamat terdaftar di Hungaria); bagi orang lain yang menentukan adalah hak tinggal jangka panjang, satu-satunya tempat tinggal tetap di Hungaria, pusat kepentingan vital atau 183 hari dalam tahun kalender (§ 3 angka 2 Szja tv.). Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai memperoleh surat keterangan DJP. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Hungaria 1989 menentukan: tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa tinggal, lalu persetujuan bersama — kewarganegaraan tidak diuji. Indonesia memberikan kredit, Hungaria membebaskan dengan progresi (Pasal 23).
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Hungaria dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Hungaria menganggap Anda sebagai residen pajak
Hungaria menganggap warga negaranya residen semata-mata karena kewarganegaraan; warga negara berkewarganegaraan ganda hanya jika ia memiliki alamat terdaftar di Hungaria. Bagi orang lain yang menentukan adalah hak tinggal jangka panjang, tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital atau 183 hari.
Hukum Hungaria menanyakan apakah satu-satunya tempat tinggal tetap Anda berada di Hungaria; tempat tinggal di Indonesia (atau di tempat lain) membawa Anda ke kriteria pusat kepentingan vital.
- Anda warga negara Hungaria dengan alamat terdaftar di Hungaria — menurut Szja tv. Anda residen Hungaria semata-mata karena kewarganegaraan, tanpa memandang jumlah hari atau tempat tinggal.
- Anda hanya memegang kewarganegaraan Hungaria — menurut Szja tv. Anda residen Hungaria semata-mata karena kewarganegaraan, tanpa memandang jumlah hari atau tempat tinggal.
- Anda memegang hak tinggal jangka panjang (tetap) di Hungaria — menurut Szja tv. Anda residen Hungaria.
- Satu-satunya tempat tinggal tetap Anda berada di Hungaria — Anda residen Hungaria.
- Pusat kepentingan vital Anda berada di Hungaria — Anda residen Hungaria.
- Pusat kepentingan vital Anda tidak dapat ditentukan dan Anda berada di Hungaria 183 hari atau lebih dalam tahun kalender — itu tempat biasa tinggal, sehingga Anda residen Hungaria.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Menurut hukum Hungaria Anda bukan residen Hungaria. Penghasilan bersumber Hungaria (termasuk gaji untuk pekerjaan yang dilakukan secara fisik di Hungaria) tetap dikenai pajak di sana; jika P3B Indonesia–Hungaria menetapkan Anda sebagai penduduk Indonesia, Pasal 15 ayat (2) dapat membebaskan penugasan singkat.
Di mana ketentuan Hungaria berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Residen di kedua negara: Pasal 4 ayat (2) P3B, tanpa kriteria kewarganegaraan. Indonesia dan Hungaria sama-sama menganggap Anda residen menurut hukum masing-masing. Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Hungaria menentukan secara berurutan: tempat tinggal tetap; jika ada di kedua negara — pusat kepentingan vital; jika pusat itu tidak dapat ditentukan, atau tidak ada tempat tinggal tetap di kedua negara — tempat biasa tinggal; jika tempat biasa tinggal ada di kedua negara atau tidak di keduanya — persetujuan bersama pejabat yang berwenang (Pasal 25). P3B ini tidak menguji kewarganegaraan, sehingga alasan status Hungaria seperti kewarganegaraan dengan alamat terdaftar atau hak tinggal jangka panjang tidak menentukan hasil P3B. Indonesia menyerahkan penentuan status dalam keadaan ini kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025).
- Pertentangan: kewarganegaraan Hungaria. Hungaria menganggap warga negaranya residen semata-mata karena kewarganegaraan (warga negara berkewarganegaraan ganda — jika memiliki alamat terdaftar di Hungaria, yaitu kartu alamat), walaupun mereka tinggal di Indonesia. Indonesia tidak melihat kewarganegaraan asing: yang menentukan adalah tempat tinggal, pusat kegiatan utama, niat dan jumlah hari di Indonesia. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan, dan P3B ini sama sekali tidak memakai kriteria kewarganegaraan: jika tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital dan tempat biasa tinggal tidak memberi jawaban, pejabat yang berwenang memutuskan melalui persetujuan bersama. Bagi warga negara berkewarganegaraan ganda, menghapus alamat terdaftar di Hungaria mengakhiri residensi berdasarkan kewarganegaraan (kriteria lain tetap berlaku).
- Pertentangan: hak tinggal jangka panjang di Hungaria. Dengan hak tinggal jangka panjang Hungaria menganggap Anda residen secara otomatis, tanpa memandang tempat tinggal atau pusat kepentingan vital Anda (Kúria, Kfv.I.35.493/2019/7). Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan — dalam perkara Kúria itu, hubungan keluarga dan ekonomi di Hungaria membuat dalil residensi di negara lain ditolak.
- Pertentangan: pusat kepentingan vital di Hungaria. Jika pusat kepentingan vital Anda berada di Hungaria, Hungaria menganggap Anda residen walaupun Anda memiliki tempat tinggal di Indonesia. Kúria menimbang hubungan keluarga dan ekonomi, terutama di mana Anda sehari-hari menggunakan rekening bank dan kartu. Indonesia juga menilai pusat kegiatan utama Anda (Pasal 4 PER-23/PJ/2025). Jika kedua negara menganggap Anda residen dan Anda mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara, pusat kepentingan vital juga menjadi kriteria P3B (Pasal 4 ayat (2) huruf a), jadi bukti yang sama penting di kedua tingkat.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Indonesia–Hungaria 1989, dengan MLI sejak 2022. Antara Indonesia dan Hungaria berlaku P3B yang ditandatangani di Jakarta pada 19.10.1989 (hanya dalam bahasa Inggris), berlaku sejak Februari 1993 dan diterapkan sejak 01.01.1994. Sejak 01.01.2022 P3B ini dilengkapi Konvensi Multilateral (MLI): uji tujuan utama (PPT), penyesuaian terkait dan batas waktu tiga tahun untuk prosedur persetujuan bersama; Pasal 4 dan Pasal 23 tidak berubah. Gaji: Pasal 15 (183 hari dalam masa 12 bulan mana pun); pekerjaan bebas: Pasal 14 (tempat tetap atau lebih dari 90 hari dalam 12 bulan); dividen, bunga dan royalti paling tinggi 15%; pensiun: Pasal 18; penghindaran pajak berganda: Pasal 23 (kredit di Indonesia, pembebasan dengan progresi di Hungaria); prosedur persetujuan bersama: Pasal 25.
- Warga negara Uni Eropa dan EEA dengan 183 hari atau lebih di Hungaria. Hukum Hungaria juga memuat kriteria bagi orang yang menggunakan hak bebas bergerak (warga negara Uni Eropa dan EEA): mereka residen jika menggunakan hak tinggal lebih dari tiga bulan di Hungaria paling sedikit 183 hari dalam tahun kalender, tanpa memandang pusat kepentingan vital (§ 3 angka 2 huruf b Szja tv.). Kriteria ini tidak dimodelkan dalam hasil di atas: jika Anda warga negara Uni Eropa atau EEA dan berada di Hungaria 183 hari atau lebih dalam tahun itu, perhitungkan bahwa Hungaria dapat menganggap Anda residen. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan.
- Bekerja di Hungaria sebagai penduduk Indonesia: 183 hari dalam 12 bulan (Pasal 15 ayat (2)). Pekerjaan yang dilakukan secara fisik di Hungaria — termasuk kerja jarak jauh untuk pemberi kerja Indonesia — adalah penghasilan bersumber Hungaria (§ 3 angka 4 huruf d Szja tv.). Jika menurut P3B Anda penduduk Indonesia, Hungaria tidak mengenakan pajak atas gaji itu hanya jika ketiga syarat Pasal 15 ayat (2) terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Hungaria dalam masa 12 bulan mana pun, pemberi kerja bukan penduduk Hungaria, dan gaji tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Hungaria. Jika tidak, Hungaria mengenakan pajak penghasilan 15% atas gaji untuk hari kerja di Hungaria. Di Indonesia gaji itu dilaporkan dalam SPT Tahunan, dan pajak Hungaria dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas gaji itu (Pasal 24 UU PPh; Pasal 23 ayat (2) P3B).
- Bekerja di Indonesia sebagai penduduk Hungaria. Jika menurut P3B Anda penduduk Hungaria dan bekerja secara fisik di Indonesia, Indonesia mengenakan pajak atas gaji untuk pekerjaan itu sebagai subjek pajak luar negeri: pemberi kerja atau pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Pasal 15 ayat (2) P3B membebaskan penugasan singkat: tidak lebih dari 183 hari di Indonesia dalam masa 12 bulan mana pun, pemberi kerja bukan penduduk Indonesia dan gaji tidak menjadi beban bentuk usaha tetap di Indonesia — serahkan Formulir DGT kepada pembayar. Jika Indonesia mengenakan pajak atas gaji itu, Hungaria membebaskannya tetapi memperhitungkannya untuk tarif (Pasal 23 ayat (3) huruf a dan c P3B).
- Cara Indonesia dan Hungaria menghindari pajak berganda. Jika Indonesia negara residen Anda menurut P3B, Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Hungaria paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, dihitung per negara sumber (Pasal 24 UU PPh; Pasal 23 ayat (2) P3B). Jika Hungaria negara residen Anda, Hungaria membebaskan penghasilan yang boleh dikenai pajak di Indonesia, seperti gaji untuk pekerjaan di Indonesia, tetapi memperhitungkannya untuk tarif; untuk dividen, bunga dan royalti dari Indonesia, Hungaria mengurangkan pajak Indonesia paling banyak sebesar pajak Hungaria atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat (3)). P3B membatasi pajak di negara sumber atas dividen, bunga dan royalti paling tinggi 15% — di bawah tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%. Kredit domestik 90% menurut § 32 ayat (1) Szja tv. hanya berlaku jika perjanjian tidak menentukan lain.
- Pensiun: pensiun perusahaan dapat dikenai pajak di negara pembayar, pensiun lain hanya di negara residen. Pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan satu negara kepada penduduk negara lain atas pekerjaan di masa lalu pada perusahaan itu, yang iurannya telah dikurangkan dari penghasilan kena pajak di negara pertama, dapat dikenai pajak di negara pertama itu (Pasal 18 huruf a P3B); semua pensiun lain dan imbalan serupa atas pekerjaan di masa lalu hanya dikenai pajak di negara residen penerima (Pasal 18 huruf b). Menurut rumusan itu, pensiun dari sistem jaminan sosial negara — yang tidak dibayarkan oleh perusahaan bekas pemberi kerja — termasuk huruf b. Pensiun yang dibayarkan oleh Negara atau dari dana yang dibentuknya atas jasa kepada Negara itu hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara negara lainnya (Pasal 19 ayat (2)).
- Tahun pindah: Indonesia membagi tahun pajak. Indonesia membagi tahun pada saat pindah: kewajiban pajak subjektif residen dimulai pada saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan bagian tahun itu menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh). Hungaria menilai residensi menurut kriteria Szja tv., dan kriteria tempat biasa tinggal dihitung per tahun kalender (§ 7 angka 44 Art.). Pada tahun pindah status di kedua negara dapat tumpang tindih; untuk periode itu Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan. Simpan bukti tanggal pindah (kontrak sewa, alamat di Hungaria, kontrak kerja, cap paspor).
- WNI yang pindah ke Hungaria: sertifikat residensi NAV untuk DJP. Untuk permohonan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri kepada DJP diperlukan surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari negara tempat Anda tinggal — dari Hungaria itu sertifikat residensi pajak NAV (illetőségigazolás); periode berlakunya harus berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan (PER-23/PJ/2025). Sampai surat DJP terbit, Indonesia tetap memperlakukan Anda sebagai residen, dan jika Hungaria juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan negara residen Anda (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Simpan bukti tanggal pindah ke Hungaria (pendaftaran alamat, kontrak sewa, cap paspor).
- Sertifikat residensi dan tarif P3B. Agar pembayar di Indonesia menerapkan tarif P3B (paling tinggi 15% atas dividen, bunga dan royalti, alih-alih PPh Pasal 26 sebesar 20%) atau pembebasan gaji menurut Pasal 15 ayat (2), penduduk Hungaria menyerahkan Formulir DGT yang disahkan NAV atau dilampiri surat keterangan domisili berbahasa Inggris (PMK 112/2025). Penduduk Indonesia membuktikan residensinya di Hungaria dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan melalui Coretax.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People's Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (Jakarta, 19 Oktober 1989), sebagaimana diubah oleh Konvensi Multilateral (MLI). Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Hungaria
- belföldi illetőségű
- residen pajak Hungaria, dikenai pajak 15% atas penghasilan dari seluruh dunia
- külföldi illetőségű
- nonresiden — hanya penghasilan bersumber Hungaria yang dikenai pajak
- lakcímkártya
- kartu alamat — bukti alamat terdaftar di Hungaria; bagi warga negara berkewarganegaraan ganda menentukan residensi
- létérdekek központja
- pusat kepentingan vital — hubungan keluarga dan ekonomi yang paling erat; Kúria juga melihat penggunaan rekening bank dan kartu
- illetőségigazolás
- sertifikat residensi pajak dari NAV; dalam bahasa Inggris dipakai sebagai surat keterangan domisili untuk DJP atau Formulir DGT
- NAV
- Kantor Pajak dan Bea Cukai Nasional Hungaria
Pertanyaan
Saya warga negara Hungaria dan tinggal di Indonesia. Apakah saya masih residen Hungaria?
Ya, jika Anda hanya berkewarganegaraan Hungaria, atau jika Anda berkewarganegaraan ganda dan memiliki alamat terdaftar di Hungaria. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat (2) P3B yang menentukan, dan P3B ini tidak memakai kriteria kewarganegaraan: yang menentukan adalah tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital dan tempat biasa tinggal, lalu persetujuan bersama.
Apakah Hungaria mengenakan pajak atas gaji saya jika saya bekerja di sana sebentar sebagai penduduk Indonesia?
Tidak, jika Anda berada di Hungaria tidak lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan mana pun, pemberi kerja bukan penduduk Hungaria dan gaji tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Hungaria (Pasal 15 ayat (2) P3B). Jika tidak, Hungaria memungut 15%, dan Indonesia mengkreditkannya paling banyak sebesar PPh Indonesia atas gaji itu.
Bagaimana pajak berganda dihindari antara Indonesia dan Hungaria?
Residen Indonesia mengkreditkan pajak Hungaria paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat (2) P3B). Residen Hungaria dibebaskan di Hungaria atas penghasilan yang boleh dikenai pajak di Indonesia, dengan progresi, dan untuk dividen, bunga dan royalti pajak Indonesia dikurangkan (Pasal 23 ayat (3)); di negara sumber pajak atas dividen, bunga dan royalti paling tinggi 15%.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- § 3 angka 2 huruf a Undang-Undang Hungaria CXVII Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Szja tv.) — Setiap warga negara Hungaria adalah residen, kecuali warga negara berkewarganegaraan ganda yang tidak memiliki tempat tinggal atau tempat biasa tinggal (alamat terdaftar) di Hungaria.
- Buku panduan NAV 04 «Magánszemélyek külföldről származó jövedelme» (20.02.2026) — Warga negara Hungaria tetap residen walaupun tinggal di luar negeri bertahun-tahun (kecuali warga negara berkewarganegaraan ganda tanpa alamat di Hungaria); kategori residen disebutkan sesuai § 3 angka 2 Szja tv.
- § 3 angka 2 huruf c Szja tv. — Residen: warga negara negara ketiga yang memegang hak tinggal jangka panjang di Hungaria, dan orang tanpa kewarganegaraan.
- § 3 angka 2 huruf d Szja tv. — Orang pribadi lainnya adalah residen jika (da) satu-satunya tempat tinggal tetapnya berada di Hungaria; (db) pusat kepentingan vitalnya berada di Hungaria, jika ia tidak memiliki tempat tinggal tetap di Hungaria atau juga memilikinya di luar negeri; (dc) tempat biasa tinggalnya berada di Hungaria, jika kedua kriteria sebelumnya tidak menentukan.
- § 7 angka 44 Undang-Undang Hungaria CL Tahun 2017 tentang Tata Cara Perpajakan (Art.) — Tempat biasa tinggal di Hungaria: berada di sana paling sedikit 183 hari dalam tahun kalender; hari kedatangan dan hari keberangkatan dihitung sebagai hari penuh.
- § 3 angka 4 huruf d Szja tv. — Penghasilan dari hubungan kerja bersumber di tempat pekerjaan itu biasanya dilakukan: pekerjaan yang dilakukan secara fisik di Hungaria (termasuk kerja jarak jauh untuk pemberi kerja asing) adalah penghasilan bersumber Hungaria.
- P3B Indonesia–Hungaria (Jakarta, 19.10.1989) — teks bahasa Inggris yang disintesis dengan MLI di laman DJP — Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People's Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, ditandatangani di Jakarta pada 19.10.1989 hanya dalam bahasa Inggris. Berlaku 30 hari setelah pemberitahuan terakhir (Pasal 28) — DJP: 14.02.1993 — dan diterapkan sejak 01.01.1994.
- Konvensi Multilateral (MLI) — P3B Indonesia–Hungaria — Menurut laman DJP (teks yang disintesis), MLI berlaku untuk P3B ini sejak 01.01.2022: pembukaan baru (Pasal 6 MLI), uji tujuan utama (PPT, Pasal 7 MLI), penyesuaian terkait (Pasal 17 MLI) dan batas waktu tiga tahun untuk prosedur persetujuan bersama (Pasal 16 MLI). Pasal 4 dan Pasal 23 tidak berubah.
- NAV — Adózói tájékoztató: Magyarország 2026. adóévben alkalmazható adóegyezményei — Daftar NAV tentang perjanjian pajak Hungaria yang diterapkan pada tahun pajak 2026; Indonesia tercantum (diundangkan dengan Undang-Undang X Tahun 1999, diterapkan sejak 01.01.1994).
- Pasal 4 ayat (2) P3B Indonesia–Hungaria (1989) — Jika orang pribadi berdasarkan ayat 1 merupakan penduduk kedua Negara: (a) ia dianggap penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara yang dengannya hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital); (b) jika Negara pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat biasa ia tinggal (habitual abode); (c) jika tempat biasa tinggalnya ada di kedua Negara atau tidak di keduanya, pejabat yang berwenang menyelesaikan persoalan itu melalui persetujuan bersama. Tidak ada kriteria kewarganegaraan; MLI tidak mengubah Pasal 4.
- Pasal 25 P3B Indonesia–Hungaria (1989), dengan Pasal 16 MLI — Orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat ia menjadi penduduk (atau, untuk diskriminasi karena kewarganegaraan, di Negara tempat ia menjadi warga negara). Menurut Pasal 16 MLI, kasus harus diajukan dalam tiga tahun (semula dua tahun) sejak pemberitahuan pertama tindakan itu; kesepakatan dilaksanakan tanpa memandang batas waktu dalam hukum domestik.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- § 3 angka 2 huruf b Szja tv. — Residen juga orang yang memiliki hak bebas bergerak dan tinggal (warga negara EEA) yang menggunakan hak itu — hak tinggal lebih dari tiga bulan — di wilayah Hungaria paling sedikit 183 hari dalam tahun kalender; hari kedatangan dan keberangkatan dihitung sebagai hari penuh.
- Pasal 15 ayat (2) P3B Indonesia–Hungaria (1989) — Balas jasa yang diperoleh penduduk suatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan di Negara lainnya hanya dikenai pajak di Negara yang disebut pertama jika (a) penerima berada di Negara lainnya tidak lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan mana pun; (b) balas jasa dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lainnya; dan (c) balas jasa tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki pemberi kerja di Negara lainnya.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 23 P3B Indonesia–Hungaria (1989) — Indonesia (ayat 2): pajak Hungaria atas penghasilan dari Hungaria yang boleh dikenai pajak di Hungaria menurut P3B dikreditkan terhadap pajak Indonesia penduduk itu, paling banyak sebesar bagian pajak Indonesia yang sepadan dengan penghasilan itu. Hungaria (ayat 3): penghasilan yang boleh dikenai pajak di Indonesia dibebaskan (huruf a); untuk dividen, bunga dan royalti (Pasal 10–12) Hungaria mengurangkan pajak yang dibayar di Indonesia, paling banyak sebesar bagian pajak Hungaria atas penghasilan itu (huruf b); penghasilan yang dibebaskan boleh diperhitungkan untuk menghitung pajak atas sisa penghasilan (huruf c, pembebasan dengan progresi).
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 10, 11 dan 12 P3B Indonesia–Hungaria (1989) — Negara sumber dapat mengenakan pajak paling tinggi 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga dan royalti yang diterima pemilik manfaat; bunga yang dibayar kepada Negara, bank sentral dan lembaga pemerintah tertentu atau atas pinjaman yang dijamin pemerintah dibebaskan (Pasal 11 ayat (3)–(4)).
- § 32 ayat (1) Szja tv. — Jika dasar pengenaan pajak gabungan residen meliputi penghasilan dari luar negeri yang telah dikenai pajak di negara sumber, pajak Hungaria dikurangi — kecuali perjanjian menentukan lain — sebesar 90% dari pajak luar negeri yang dibayar, tetapi tidak melebihi pajak Hungaria atas penghasilan itu. Tanpa perjanjian, pajak luar negeri tidak dapat dikreditkan terhadap pajak atas penghasilan bersumber Hungaria; pajak luar negeri yang dapat dikembalikan tidak diperhitungkan.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Hungaria (1989) — Pasal 18: dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (1), (a) pensiun dan imbalan lain yang dibayarkan oleh perusahaan salah satu Negara kepada penduduk Negara lainnya atas pekerjaan di masa lalu pada perusahaan itu, yang iurannya telah dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Negara yang disebut pertama, dapat dikenai pajak di Negara yang disebut pertama; (b) semua pensiun lain dan imbalan serupa yang dibayarkan kepada penduduk salah satu Negara atas pekerjaan di masa lalu hanya dikenai pajak di Negara itu. Pasal 19: imbalan selain pensiun yang dibayarkan oleh Negara atas jasa kepadanya hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali jasa dilakukan di Negara lainnya oleh penduduknya yang merupakan warga negaranya atau tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu (ayat 1); pensiun yang dibayarkan oleh Negara atau dari dana yang dibentuknya hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara Negara lainnya (ayat 2).
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- § 8 ayat (1) Szja tv. — Tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah 15%.
- Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Hungaria (1989) — Orang pribadi yang menjadi penduduk kedua Negara dianggap penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara yang dengannya hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital).
- Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c P3B Indonesia–Hungaria (1989) — Jika Negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat biasa ia tinggal (huruf b); jika tempat biasa tinggalnya ada di kedua Negara atau tidak di keduanya, pejabat yang berwenang menyelesaikan persoalan itu melalui persetujuan bersama (huruf c). Tidak ada kriteria kewarganegaraan.
Putusan pengadilan
- Kúria (Mahkamah Agung Hungaria), Kfv.I.35.493/2019/7, 30/04/2020 — Seorang warga negara Vietnam dengan status penduduk tetap (letelepedett) yang tinggal di Hungaria bersama keluarganya sejak 1989 adalah residen Hungaria menurut § 3 angka 2 huruf c Szja tv.; hubungan keluarga dan ekonominya menegaskan hal itu, sehingga dalilnya tentang residensi di Vietnam menurut pasal 4 perjanjian ditolak (perkara pajak penghasilan setelah pemeriksaan pengeluaran dibandingkan penghasilan).
- Kúria (Mahkamah Agung Hungaria), Kfv.I.35.013/2016/10, 16/06/2016 — Seorang warga negara Georgia yang tinggal di Budapest sejak 2006 dinyatakan residen Hungaria: pusat kepentingan vital ditentukan secara menyeluruh berdasarkan hubungan keluarga dan ekonomi yang paling erat (rumah, perusahaan, kontrak kerja, rekening bank dan penggunaan kartu).
- Kúria (Mahkamah Agung Hungaria), Kfv.I.35.118/2020/4, 09/04/2020 — Orang yang mengaku tinggal di Jerman dinyatakan residen Hungaria: hubungan ekonomi yang lebih erat menentukan pusat kepentingan vital, terutama jika orang itu secara rutin menggunakan rekening bank dan kartunya di Hungaria.
- Kúria (Mahkamah Agung Hungaria), Kfv.VI.35.085/2017/12, 24/01/2018 — Warga negara asing dengan izin imigrasi, tempat tinggal terdaftar di Budapest, serta keluarga, perusahaan dan rekening di Hungaria adalah residen dengan kewajiban pajak tidak terbatas, karena hubungan pribadi, keluarga dan ekonominya yang paling erat mengarah ke Hungaria.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab