Residen pajak Jepang atau Indonesia?
Jepang tidak memiliki uji hari: Anda residen jika domisili Anda — dasar kehidupan Anda — berada di Jepang atau Anda telah tinggal di sana satu tahun atau lebih, dan pekerjaan untuk satu tahun atau lebih menjadikan Anda residen sejak kedatangan; warga asing yang tinggal 5 tahun atau kurang dalam 10 tahun terakhir adalah residen tidak tetap. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana. Jika kedua negara menganggap Anda residen, P3B Indonesia–Jepang 1982 tidak memberi kriteria apa pun — negara residen hanya ditentukan melalui persetujuan bersama pejabat yang berwenang.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Jepang dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Jepang menganggap Anda sebagai residen pajak
Residen Jepang adalah orang pribadi yang berdomisili (mempunyai dasar kehidupan) di Jepang atau bertempat tinggal di Jepang secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih. Jepang tidak memiliki uji jumlah hari. Kewarganegaraan hanya penting untuk aturan anggapan bagi pegawai negeri dan untuk kategori residen tidak tetap.
Orang yang mengambil pekerjaan di luar negeri yang biasanya mengharuskannya tinggal di luar negeri secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih dianggap tidak berdomisili di Jepang. Pegawai yang dipindahkan ke cabang di luar negeri — misalnya di Indonesia — untuk jangka waktu yang direncanakan satu tahun atau lebih biasanya termasuk aturan ini.
Domisili adalah dasar kehidupan Anda, yang ditentukan oleh fakta objektif — tempat tinggal, pekerjaan, letak harta, tempat tinggal kerabat Anda, kewarganegaraan — dan bukan oleh jumlah hari semata.
Orang yang tidak berkewarganegaraan Jepang dan mengambil pekerjaan di Jepang yang biasanya mengharuskannya tinggal di sana satu tahun atau lebih dianggap berdomisili di Jepang; orang yang telah bertempat tinggal di Jepang secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih juga residen.
- Sebagai pegawai negeri pemerintah pusat atau daerah Jepang, Anda dianggap berdomisili di Jepang walaupun bekerja di luar negeri tanpa domisili di sana (Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan). Anda residen Jepang yang dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang timbul di dalam dan di luar Jepang.
- Dasar kehidupan (domisili) Anda berada di Jepang. Menurut Pasal 2 ayat (1) angka iii Undang-Undang Pajak Penghasilan Anda residen Jepang (bukan residen tidak tetap) yang dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang timbul di dalam dan di luar Jepang.
- Anda telah bertempat tinggal di Jepang secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih, atau Anda dianggap berdomisili di sana karena pekerjaan Anda mengharuskan tinggal di Jepang satu tahun atau lebih (Pasal 2 ayat (1) angka iii Undang-Undang Pajak Penghasilan; Pasal 14 Perintah Pelaksanaan). Anda residen Jepang yang dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang timbul di dalam dan di luar Jepang.
- Anda berdomisili di Jepang atau telah tinggal di sana satu tahun atau lebih, Anda tidak berkewarganegaraan Jepang, dan jumlah masa domisili atau tempat tinggal Anda di Jepang dalam 10 tahun terakhir 5 tahun atau kurang, sehingga Anda «residen tidak tetap» (Pasal 2 ayat (1) angka iv). Jepang mengenakan pajak atas penghasilan Anda selain penghasilan bersumber luar negeri, dan atas penghasilan bersumber luar negeri — misalnya dari Indonesia — hanya jika dibayarkan di Jepang atau dikirim ke Jepang.
- Anda berdomisili di Jepang atau telah tinggal di sana satu tahun atau lebih, dan jumlah masa domisili atau tempat tinggal Anda di Jepang dalam 10 tahun terakhir lebih dari 5 tahun, sehingga Anda residen selain residen tidak tetap. Walaupun tidak berkewarganegaraan Jepang, Jepang mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Anda yang timbul di dalam dan di luar Jepang.
- Anda residen Jepang. Jika jumlah masa domisili atau tempat tinggal Anda di Jepang dalam 10 tahun terakhir 5 tahun atau kurang, Anda residen tidak tetap (penghasilan bersumber luar negeri hanya dikenai pajak jika dibayarkan di Jepang atau dikirim ke sana); jika lebih dari 5 tahun, seluruh penghasilan dikenai pajak. Periksa masa itu dari tanggal masuk dan keluar Anda.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda mempunyai pekerjaan di luar negeri yang biasanya mengharuskan Anda tinggal di luar Jepang secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih, sehingga Anda dianggap tidak berdomisili di Jepang (Pasal 15 Perintah Pelaksanaan). Sebagai nonresiden Anda hanya dikenai pajak di Jepang atas penghasilan bersumber Jepang. Anggapan ini dapat dibantah dengan fakta.
- Dasar kehidupan Anda tidak berada di Jepang dan Anda belum tinggal di sana secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih. Sebagai nonresiden Anda hanya dikenai pajak di Jepang atas penghasilan bersumber Jepang (Pasal 2 ayat (1) angka v dan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan).
Di mana ketentuan Jepang berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: residen Jepang sejak kedatangan untuk pekerjaan setahun atau lebih. Jika Anda datang ke Jepang untuk pekerjaan yang biasanya mengharuskan Anda tinggal di sana satu tahun atau lebih, Jepang menganggap Anda berdomisili di Jepang sejak kedatangan — tanpa jumlah hari minimum (Pasal 14 Perintah Pelaksanaan). Dalam tahun yang sama Anda dapat tetap residen Indonesia, misalnya karena lebih dari 183 hari di Indonesia dalam 12 bulan sebelum keberangkatan, karena Anda tetap bertempat tinggal di Indonesia (keluarga, rumah), atau — bagi WNI — karena belum memperoleh surat keterangan DJP. P3B Indonesia–Jepang tidak menyelesaikan pertentangan ini dengan sendirinya: hanya persetujuan bersama pejabat yang berwenang yang dapat menentukan satu negara residen (Pasal 4 ayat 2).
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: P3B Indonesia–Jepang 1982. Yang berlaku adalah P3B yang ditandatangani di Tokyo pada 3 Maret 1982 (berlaku 31 Desember 1982, diterapkan sejak tahun pajak 1983), sebagaimana diubah oleh MLI; tidak ada protokol perubahan. P3B ini tidak mempunyai kriteria berurutan bagi orang yang menjadi residen kedua negara: menurut Pasal 4 ayat 2, pejabat yang berwenang kedua negara menentukan negara residennya melalui persetujuan bersama; MLI tidak mengubah aturan ini bagi orang pribadi. Gaji: Pasal 15 (183 hari dalam tahun kalender); pensiun: Pasal 18; pegawai pemerintah: Pasal 19; guru: Pasal 20; pelajar: Pasal 21; penghasilan lain: Pasal 22; penghindaran pajak berganda: Pasal 23 (kredit di kedua negara); prosedur persetujuan bersama: Pasal 25 (tiga tahun).
- Jepang tanpa uji hari, Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Jepang tidak memiliki uji jumlah hari: Anda residen jika dasar kehidupan Anda (domisili) berada di Jepang atau Anda telah bertempat tinggal di sana secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih; pekerjaan di Jepang untuk satu tahun atau lebih menjadikan Anda residen sejak kedatangan. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (bagian dari hari dihitung satu hari), bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di sini dengan niat untuk bertempat tinggal. Batas 183 hari untuk gaji dalam Pasal 15 ayat 2 P3B dihitung dalam tahun kalender yang bersangkutan.
- Residen kedua negara: P3B Indonesia–Jepang hanya mengenal persetujuan bersama. Menurut Pasal 4 ayat 2 P3B, jika Anda residen Indonesia dan Jepang, pejabat yang berwenang kedua negara menentukan negara residen Anda melalui persetujuan bersama; tidak ada kriteria tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam atau kewarganegaraan. Indonesia menyerahkan penentuan status kepada P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025), sehingga sampai tercapai persetujuan Indonesia tetap memperlakukan Anda sebagai residen, begitu pula Jepang. Sementara itu pajak berganda dikurangi dengan kredit: Indonesia mengkreditkan pajak Jepang (Pasal 23 ayat 3), Jepang mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 23 ayat 1). Untuk meminta persetujuan bersama, ajukan permintaan prosedur persetujuan bersama secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada DJP — juga jika otoritas Jepang menentukan Anda sebagai residennya — dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama atas pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B (Pasal 25 P3B; Pasal 41–42 PMK 172/2023). Siapkan bukti tempat tinggal, keluarga, pekerjaan, harta, hari kehadiran dan kewarganegaraan.
- Pegawai negeri Jepang di Indonesia: bukan subjek pajak Indonesia dalam batas tertentu. Jepang menganggap pegawai negeri pemerintah pusat dan daerah berdomisili di Jepang walaupun ditempatkan di luar negeri. Di Indonesia, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat negara asing serta orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, bukan subjek pajak jika bukan WNI, tidak menerima penghasilan lain di Indonesia di luar jabatannya dan ada perlakuan timbal balik (Pasal 3 UU PPh). Menurut P3B, gaji dari pemerintah Jepang untuk tugas pemerintahan hanya dikenai pajak di Jepang, kecuali jasa diberikan di Indonesia oleh residen Indonesia yang berkewarganegaraan Indonesia atau tidak menjadi residen Indonesia semata-mata untuk melakukan jasa itu (Pasal 19 ayat 1).
- Residen tidak tetap: penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Jepang hanya jika dibayarkan atau dikirim ke Jepang. Sebagai residen tidak tetap Jepang, Anda dikenai pajak di Jepang atas penghasilan dari luar Jepang — misalnya gaji untuk pekerjaan di Indonesia, sewa properti di Indonesia atau bunga rekening di Indonesia — hanya sejauh penghasilan itu dibayarkan di Jepang atau dikirim ke Jepang; kredit pajak luar negeri juga terbatas pada bagian itu. Jika domisili atau tempat tinggal Anda di Jepang melebihi 5 tahun secara keseluruhan dalam 10 tahun, Jepang mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia.
- Bagaimana Indonesia dan Jepang menghindari pajak berganda. Jepang tetap dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Jepang sejauh diizinkan P3B (misalnya dividen paling tinggi 15%, bunga dan royalti 10%). Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan residennya dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Jepang paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, dihitung per negara sumber (Pasal 23 ayat 3 P3B; Pasal 24 UU PPh); laporkan penghasilan dari Jepang dalam SPT Tahunan dan simpan bukti pajak Jepang. Jika Anda juga residen Jepang, Jepang mengkreditkan pajak Indonesia terhadap pajak penghasilan Jepang sampai bagian pajak Jepang atas penghasilan itu, dengan pengalihan 3 tahun (Pasal 23 ayat 1; Pasal 95 Undang-Undang Pajak Penghasilan Jepang). Kredit pajak fiktif (tax sparing) dalam Pasal 23 ayat 2 merujuk pada insentif UU 1/1967 dan menurut Kementerian Keuangan Jepang secara faktual tidak lagi diterapkan.
- Bekerja di Jepang sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam tahun kalender (Pasal 15 ayat 2). Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Jepang adalah penghasilan bersumber Jepang. Jika Anda residen Indonesia dan bukan residen Jepang, Jepang tidak mengenakan pajak atas gaji itu hanya jika semua syarat Pasal 15 ayat 2 terpenuhi: Anda berada di Jepang tidak lebih dari 183 hari dalam tahun kalender yang bersangkutan; pemberi kerja bukan residen Jepang; dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap pemberi kerja di Jepang. Jika syarat itu tidak terpenuhi, Jepang memotong atau menetapkan pajak atas gaji untuk hari kerja Anda di Jepang (20,42% bagi nonresiden), dan Indonesia mengkreditkannya (Pasal 23 ayat 3).
- Bekerja di Indonesia sebagai residen Jepang. Jika Anda residen Jepang dan bukan residen Indonesia, gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Indonesia adalah penghasilan dari Indonesia: pembayar memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, bersifat final. Pasal 15 ayat 2 P3B membebaskannya jika Anda berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam tahun kalender, pemberi kerja bukan residen Indonesia dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Indonesia; untuk itu serahkan Formulir DGT kepada pembayar. Perhatikan: lebih dari 183 hari di Indonesia dalam 12 bulan — yang dapat melintasi dua tahun kalender — menjadikan Anda juga residen Indonesia. Jepang mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 23 ayat 1).
- Meninggalkan Jepang ke Indonesia: nonresiden Jepang sejak hari setelah keberangkatan. Jika Anda dipindahkan ke Indonesia untuk satu tahun atau lebih, Jepang menganggap Anda tidak berdomisili di Jepang (Pasal 15 Perintah Pelaksanaan) dan Anda biasanya nonresiden sejak hari setelah keberangkatan. Untuk tahun keberangkatan Anda melaporkan seluruh penghasilan sampai keberangkatan serta penghasilan bersumber Jepang sesudahnya — paling lambat 15 Maret tahun berikutnya jika Anda menunjuk pengurus pajak, jika tidak sebelum berangkat. Pajak penduduk dikenakan oleh kota tempat Anda tinggal pada 1 Januari, sehingga tetap terutang untuk tahun keberangkatan. Di Indonesia Anda menjadi subjek pajak dalam negeri sejak kedatangan jika berniat bertempat tinggal di sini (misalnya dengan ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari) atau berada lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; Indonesia hanya mengenakan pajak atas bagian tahun itu (Pasal 2A UU PPh).
- Tahun pindah: Jepang dan Indonesia sama-sama membagi tahun. Status residen Jepang dimulai saat Anda memperoleh domisili di Jepang — untuk pekerjaan setahun atau lebih, sejak kedatangan — atau pada hari setelah genap satu tahun tinggal, dan berakhir saat keberangkatan; penghasilan tahun itu dibagi menjadi masa residen dan masa nonresiden. Indonesia juga hanya mengenakan pajak atas bagian tahun pajak ketika Anda subjek pajak dalam negeri (Pasal 2A UU PPh). Jika kedua masa residen tumpang tindih, P3B tidak menentukan satu negara residen tanpa persetujuan bersama (Pasal 4 ayat 2).
- Pajak keluar Jepang: berangkat dengan sekuritas senilai ¥100 juta atau lebih. Jika saat meninggalkan Jepang Anda memiliki sekuritas dan sejenisnya senilai ¥100 juta atau lebih dan berdomisili atau bertempat tinggal di Jepang lebih dari 5 tahun dalam 10 tahun sebelum keberangkatan, Jepang mengenakan pajak atas keuntungan yang belum direalisasi seolah-olah Anda telah menjualnya (Pasal 60-2 Undang-Undang Pajak Penghasilan). Pembayaran dapat ditunda 5 tahun (sampai 10) jika Anda menunjuk pengurus pajak dan memberikan jaminan, dan pajak dibatalkan jika Anda kembali dalam jangka waktu itu. Indonesia tidak mengenal pajak keluar bagi orang pribadi.
- Pensiun: hanya di negara residen, pensiun pemerintah di negara pembayar. Pensiun dan imbalan sejenis sehubungan dengan pekerjaan di masa lalu hanya dikenai pajak di negara residen penerimanya (Pasal 18); P3B ini tidak memiliki aturan khusus untuk pensiun jaminan sosial, dan penghasilan yang tidak diatur pasal lain juga hanya dikenai pajak di negara residen (Pasal 22). Karena itu pensiun Jepang yang diterima residen Indonesia, kecuali pensiun pegawai pemerintah, tidak dikenai pajak di Jepang dan dilaporkan di Indonesia; untuk pembebasan pemotongan di Jepang sampaikan formulir permohonan P3B melalui pembayar. Pensiun dan gaji pegawai pemerintah pada dasarnya hanya dikenai pajak oleh negara pembayar (Pasal 19). Guru dan dosen yang mengajar atau meneliti paling lama dua tahun hanya dikenai pajak di negara asalnya (Pasal 20); pelajar dan pemagang dibebaskan di negara tempat belajar paling lama lima tahun pajak atas kiriman dari luar negeri, beasiswa dan imbalan sampai ¥600.000 atau Rp900.000 setahun (Pasal 21).
- Residen Jepang: surat keterangan residen Jepang dan Formulir DGT untuk pembayar di Indonesia. Jika Jepang negara residen Anda dan Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri, pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Agar tarif P3B diterapkan (dividen 15%, bunga 10%, royalti 10%) atau gaji dibebaskan menurut Pasal 15 ayat 2, serahkan Formulir DGT yang disahkan otoritas pajak Jepang atau dilampiri surat keterangan domisili berbahasa Inggris; surat keterangan residen Jepang diterbitkan oleh kantor pajak Jepang yang berwenang. Untuk kredit dalam SPT Jepang, simpan bukti potong pajak Indonesia.
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian jaminan sosial Indonesia–Jepang. Indonesia tidak termasuk dalam daftar perjanjian jaminan sosial Jepang yang berlaku (Japan Pension Service). Jika Anda ditempatkan oleh perusahaan Jepang ke Indonesia atau sebaliknya, Anda mungkin wajib membayar iuran pensiun dan asuransi kesehatan Jepang dan juga iuran jaminan sosial Indonesia, dan masa iuran tidak digabungkan. P3B tidak mengatur iuran jaminan sosial — tanyakan kepada pemberi kerja sebelum penempatan.
- WNI di Jepang: tanpa surat keterangan DJP, status ganda hanya diselesaikan melalui persetujuan bersama. Bagi WNI, menjadi residen Jepang saja tidak mengakhiri status residen Indonesia: Anda memerlukan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP, dengan bukti bahwa Anda residen pajak negara lain berupa surat keterangan domisili berbahasa Inggris. Surat keterangan residen Jepang diterbitkan oleh kantor pajak Jepang yang berwenang (Tax Answer No. 9210). Hal ini lebih penting daripada biasanya, karena P3B Indonesia–Jepang tidak memiliki kriteria untuk memilih satu negara residen: tanpa surat keterangan DJP, status ganda hanya dapat diselesaikan melalui persetujuan bersama pejabat yang berwenang.
Cara penyelesaian status residen ganda
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Tokyo pada 3 Maret 1982 (teks otentik bahasa Inggris: Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income). P3B ini tidak menetapkan kriteria berurutan: jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, otoritas pajak menyelesaikannya melalui persetujuan bersama.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Jepang
- 住所 (jūsho)
- domisili: dasar kehidupan Anda di Jepang, dinilai dari rumah, pekerjaan, keluarga, harta dan kewarganegaraan
- 居所 (kyosho)
- tempat tinggal yang bukan dasar kehidupan; tinggal satu tahun atau lebih menjadikan Anda residen
- 非永住者 (hi-eijūsha)
- residen tidak tetap: bukan warga negara Jepang dengan 5 tahun atau kurang di Jepang dalam 10 tahun terakhir
- 年末調整 (nenmatsu chōsei)
- penyesuaian akhir tahun oleh pemberi kerja atas pajak yang dipotong dari gaji
- 住民税 (jūminzei)
- pajak penduduk 10% yang dikenakan oleh kota tempat Anda berdomisili pada 1 Januari
- 納税管理人 (nōzei kanrinin)
- pengurus pajak yang ditunjuk nonresiden untuk urusan pajaknya di Jepang
Pertanyaan
Jika saya residen Indonesia dan Jepang sekaligus, negara mana yang menentukan?
P3B Indonesia–Jepang tidak menentukannya secara otomatis: menurut Pasal 4 ayat 2, pejabat yang berwenang kedua negara memutuskan melalui persetujuan bersama. Sampai saat itu kedua negara dapat mengenakan pajak kepada Anda sebagai residen, dan pajak berganda dikurangi dengan kredit pajak (Pasal 23); permintaan prosedur persetujuan bersama diajukan dalam waktu tiga tahun (Pasal 25).
Apakah Jepang mengenakan pajak atas gaji saya untuk penugasan singkat di Jepang?
Jika Anda residen Indonesia dan bukan residen Jepang, tidak, apabila semua syarat Pasal 15 ayat 2 terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Jepang dalam tahun kalender, pemberi kerja bukan residen Jepang, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Jepang.
Di mana pensiun Jepang saya dikenai pajak jika saya tinggal di Indonesia?
Menurut Pasal 18 P3B, pensiun untuk pekerjaan di masa lalu hanya dikenai pajak di negara residen, yaitu di Indonesia; P3B ini tidak memiliki aturan khusus untuk pensiun jaminan sosial. Pengecualiannya pensiun pegawai pemerintah Jepang, yang pada dasarnya hanya dikenai pajak di Jepang (Pasal 19 ayat 2).
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- Income Tax Act (Japan), art. 2(1)(iii)–(v) — Residen: orang pribadi yang berdomisili di Jepang, atau yang telah bertempat tinggal di Jepang secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih sampai saat ini. Residen tidak tetap: residen yang tidak berkewarganegaraan Jepang dan berdomisili atau bertempat tinggal di Jepang selama 5 tahun atau kurang secara keseluruhan dalam 10 tahun terakhir. Nonresiden: orang pribadi selain residen.
- Income Tax Act (Japan), art. 3 — Pegawai negeri pemerintah pusat dan daerah (kecuali yang tidak berkewarganegaraan Jepang dan pihak lain yang ditetapkan Peraturan Kabinet) dianggap berdomisili di Jepang meskipun selama masa itu tidak berdomisili di Jepang. Hal yang diperlukan untuk menentukan domisili diatur dengan Peraturan Kabinet.
- Order for Enforcement of the Income Tax Act, art. 15 — Orang pribadi yang pindah untuk tinggal di luar Jepang dianggap tidak berdomisili di Jepang jika (1) mempunyai pekerjaan yang biasanya mengharuskannya tinggal di luar negeri secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih, atau (2) berkewarganegaraan asing atau memiliki izin tinggal tetap asing dan tidak ada fakta — seperti kerabat yang menanggung biaya hidup bersama di Jepang — yang menunjukkan bahwa ia akan kembali tinggal terutama di Jepang. Anggota keluarga yang tinggal bersama orang itu dan menanggung biaya hidup bersama diperlakukan sama.
- NTA Tax Answer No. 1926 (law as of 1 April 2026) — Pegawai perusahaan Jepang yang dipindahkan ke cabang di luar negeri untuk jangka waktu yang direncanakan satu tahun atau lebih biasanya dianggap tidak berdomisili di Jepang dan menjadi nonresiden. Dalam tahun keberangkatan, jika pengurus pajak (nōzei kanrinin) ditunjuk, seluruh penghasilan masa residen dan penghasilan bersumber Jepang masa nonresiden dilaporkan antara 16 Februari dan 15 Maret tahun berikutnya; tanpa pengurus pajak, SPT final disampaikan sebelum berangkat. Sewa real estat di Jepang pada prinsipnya dipotong pajak 20,42%.
- Basic Circular on Income Tax 2-1 to 2-4 — Domisili berarti dasar kehidupan seseorang dan ditentukan berdasarkan fakta objektif (2-1). Jika tujuan ke luar negeri jelas bersifat sementara (suami atau istri tetap di Jepang, rumah dipertahankan untuk ditinggali setelah kembali, dan sebagainya), orang itu dianggap tetap bertempat tinggal di Jepang selama di luar negeri (2-2). Orang yang tidak berdomisili saat masuk adalah nonresiden sampai hari genap satu tahun setelah masuk dan residen sejak hari berikutnya (2-3). «Satu tahun» dihitung sejak hari setelah tanggal masuk (2-4).
- NTA Tax Answer No. 2012 (law as of 1 April 2026) — Apakah dasar kehidupan berada di Jepang ditentukan oleh fakta objektif seperti tempat tinggal, pekerjaan, letak harta, tempat tinggal kerabat dan kewarganegaraan. Hal itu tidak ditentukan oleh jumlah hari tinggal semata, sehingga seseorang dapat menjadi residen Jepang meskipun telah tinggal di luar negeri 183 hari atau lebih. Orang yang menjadi residen kedua negara ditentukan menurut perjanjian pajak, jika perlu melalui persetujuan bersama antara otoritas.
- Order for Enforcement of the Income Tax Act, art. 14 — Orang pribadi yang datang untuk tinggal di Jepang dianggap berdomisili di Jepang jika (1) mempunyai pekerjaan yang biasanya mengharuskannya tinggal di Jepang secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih, atau (2) berkewarganegaraan Jepang dan mempunyai suami atau istri atau kerabat lain yang menanggung biaya hidup bersama di Jepang, atau ada fakta lain yang menunjukkan bahwa ia akan tinggal di Jepang secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih. Anggota keluarga yang tinggal bersama orang itu dan menanggung biaya hidup bersama diperlakukan sama.
- Income Tax Act (Japan), arts 5 and 7; NTA Tax Answer No. 2010 — Residen selain residen tidak tetap dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang timbul di dalam dan di luar Jepang. Residen tidak tetap dikenai pajak atas penghasilan selain penghasilan bersumber luar negeri, serta atas penghasilan bersumber luar negeri yang dibayarkan di Jepang atau dikirim dari luar negeri. Nonresiden hanya dikenai pajak atas penghasilan bersumber Jepang.
- P3B Indonesia–Jepang (Tokyo, 03.03.1982) — teks bahasa Inggris DJP (diubah oleh MLI) — Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, ditandatangani di Tokyo pada 3 Maret 1982 dalam bahasa Inggris, dengan Protokol pada tanggal yang sama. Berlaku pada hari ke-30 setelah pertukaran piagam ratifikasi (31.12.1982) dan diterapkan atas penghasilan tahun pajak yang dimulai sejak 1 Januari tahun berikutnya, yaitu sejak 1983 (Pasal 29). Tidak ada protokol perubahan.
- Kementerian Keuangan Jepang — ringkasan penerapan MLI pada P3B Jepang–Indonesia — MLI berlaku bagi Jepang 01.01.2019 dan bagi Indonesia 01.08.2020. Di Indonesia diterapkan untuk pajak yang dipotong di sumber sejak 01.01.2021 dan untuk pajak lainnya untuk masa pajak yang dimulai sejak 01.01.2022 (DJP: tanggal efektif 2021-01-01). Ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 4 ayat 1 MLI (residen ganda selain orang pribadi), Pasal 6 ayat 1 (pembukaan), Pasal 7 ayat 1 (uji tujuan utama) dan Pasal 9 ayat 4 MLI.
- Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Jepang (1982) — «Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall determine by mutual agreement the Contracting State of which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Agreement.» (Apabila berdasarkan ayat 1 seseorang menjadi residen kedua Negara, pejabat yang berwenang kedua Negara menentukan melalui persetujuan bersama Negara yang penduduknya dianggap orang itu untuk keperluan Persetujuan — terjemahan tidak resmi.) Tidak ada kriteria tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam atau kewarganegaraan. Pasal 4 ayat 1 MLI menggantikan ayat ini hanya sejauh mengenai orang selain orang pribadi; bagi orang pribadi bunyinya tidak berubah.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 15 ayat 2 P3B Indonesia–Jepang (1982) — Imbalan penduduk suatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan di Negara lainnya hanya dikenai pajak di Negara yang disebut pertama apabila: (a) penerima berada di Negara lainnya tidak lebih dari 183 hari secara keseluruhan dalam tahun kalender yang bersangkutan («in the calendar year concerned»); (b) imbalan dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan residen Negara lainnya; dan (c) imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap pemberi kerja di Negara lainnya.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 25 ayat 1 dan 2 P3B Indonesia–Jepang (1982) — Orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan dapat, terlepas dari upaya hukum nasional, mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang Negara tempat ia menjadi residen, dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan tersebut. Jika keberatannya beralasan dan pejabat itu tidak dapat menyelesaikannya sendiri, ia berusaha menyelesaikannya melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang Negara lainnya; persetujuan yang dicapai dilaksanakan tanpa memperhatikan batas waktu dalam hukum domestik.
- Pasal 41 ayat (3), (5)–(6) dan Pasal 42 ayat (1) PMK 172/2023 (29.12.2023; mencabut PMK 49/PMK.03/2019) — Direktur Jenderal Pajak melaksanakan Prosedur Persetujuan Bersama (MAP) untuk mencegah atau menyelesaikan masalah dalam penerapan P3B. Permintaan dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, WNI, DJP sendiri atau otoritas pajak mitra P3B. Wajib Pajak dalam negeri dapat meminta MAP antara lain jika otoritas pajak mitra P3B menentukan statusnya sebagai subjek pajak dalam negeri negara itu atau mengenakan pajak yang tidak sesuai dengan P3B. Permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dalam batas waktu menurut P3B (atau paling lambat 3 tahun jika P3B tidak mengaturnya) sejak tanggal ketetapan pajak, bukti pemotongan atau saat terjadinya perlakuan yang tidak sesuai dengan P3B, dengan melampirkan antara lain surat keterangan domisili atau dokumen identitas di negara mitra. Permintaan MAP tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan.
- Pasal 23 P3B Indonesia–Jepang (1982) — Jepang (ayat 1): sesuai dengan hukum Jepang tentang kredit pajak luar negeri, pajak Indonesia yang terutang sesuai dengan Persetujuan atas penghasilan dari Indonesia dikreditkan terhadap pajak Jepang, tidak melebihi bagian pajak Jepang atas penghasilan itu. Ayat 2: kredit pajak fiktif (tax sparing) — pajak Indonesia dianggap dibayar 10% atau 15% atas dividen, bunga dan royalti yang dibebaskan atau dikurangi berdasarkan UU 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing atau insentif lain yang disepakati kedua pemerintah. Indonesia (ayat 3): penghasilan yang dapat dikenai pajak di Jepang dapat dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, dan pajak Jepang atas penghasilan itu dikreditkan terhadap pajak Indonesia, tidak melebihi bagian pajak Indonesia atas penghasilan tersebut.
- Pasal 3 ayat (1) UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Tidak termasuk subjek pajak: pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI, tidak menerima penghasilan lain di Indonesia di luar jabatannya, dan ada perlakuan timbal balik; serta pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Jepang (1982) — Dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 2, pensiun dan imbalan sejenis yang dibayarkan kepada residen suatu Negara sehubungan dengan pekerjaan di masa lalu hanya dikenai pajak di Negara itu (Pasal 18); tidak ada aturan khusus untuk pensiun jaminan sosial. Imbalan selain pensiun yang dibayar suatu Negara atau pemerintah daerahnya untuk tugas pemerintahan hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali jasa diberikan di Negara lainnya oleh residen Negara lainnya yang berkewarganegaraan Negara itu atau tidak menjadi residennya semata-mata untuk melakukan jasa tersebut (Pasal 19 ayat 1); pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerimanya residen dan warga negara Negara lainnya (Pasal 19 ayat 2).
- Income Tax Act (Japan), art. 95; NTA Tax Answer No. 1240 — Residen yang membayar pajak penghasilan luar negeri mengurangkannya dari pajak penghasilan Jepang sampai batas kredit (pajak penghasilan tahun itu × penghasilan luar negeri yang disesuaikan ÷ total penghasilan); kelebihannya dikreditkan sampai batas untuk pajak penghasilan rekonstruksi khusus. Batas yang tidak terpakai dan kelebihan kredit dibawa ke depan 3 tahun. Bagi residen tidak tetap, hanya penghasilan luar negeri yang dibayarkan di Jepang atau dikirim ke Jepang yang dihitung. Pajak di atas tarif P3B tidak dapat dikreditkan. Rincian kredit pajak luar negeri dan dokumen bukti pajak luar negeri dilampirkan pada SPT.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 10–12 P3B Indonesia–Jepang (1982) — Pajak di Negara sumber paling tinggi: dividen 15% dari jumlah bruto, atau 10% jika penerimanya perseroan yang memiliki paling sedikit 25% saham berhak suara selama 12 bulan (Pasal 10 ayat 2); bunga 10% (Pasal 11 ayat 2; bunga yang diterima pemerintah, bank sentral dan lembaga keuangan milik pemerintah tertentu dibebaskan); royalti 10% (Pasal 12 ayat 2).
- 財務総合政策研究所「財政金融統計月報」第854号(租税特集)表47「我が国の締結した租税条約」 — Statistik resmi Kementerian Keuangan Jepang: P3B dengan Indonesia berlaku 31.12.1982; tarif maksimum dividen 15% (perseroan induk 10%), bunga 10%, royalti 10%; kredit pajak fiktif di Jepang «ada», dengan catatan 4: karena perubahan hukum domestik negara mitra, secara faktual kredit pajak fiktif tidak diterapkan.
- Income Tax Act (Japan), arts 161, 212, 213; NTA Tax Answer No. 2884 — Pembayar penghasilan bersumber Jepang kepada nonresiden memotong pajak: 20,42% atas gaji dan imbalan lain untuk jasa pribadi, uang pesangon, sewa real estat, bunga pinjaman dan royalti; 15,315% atas dividen dan bunga saham tercatat. Pengurangan atau pembebasan berdasarkan perjanjian diajukan dengan menyampaikan «Application Form for Income Tax Convention» melalui pembayar sebelum hari pembayaran.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Ministry of Internal Affairs and Communications — Individual inhabitant tax — Pajak penduduk orang pribadi dikenakan kepada orang yang berdomisili di suatu kota (prefektur) pada 1 Januari tahun itu. Bagian penghasilan 10% (prefektur 4%, kota 6%) dari penghasilan tahun sebelumnya (1 Januari – 31 Desember); bagian per kapita berupa jumlah tetap. Pajak pegawai biasanya dipotong dari gaji.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Income Tax Act (Japan), art. 60-2; NTA Tax Answer No. 1478 — Residen yang saat berangkat memiliki sekuritas dan sejenisnya senilai ¥100 juta atau lebih dan berdomisili atau bertempat tinggal di Jepang lebih dari 5 tahun secara keseluruhan dalam 10 tahun sebelum keberangkatan dikenai pajak atas keuntungan yang belum direalisasi (pajak keluar). Pembayaran dapat ditunda 5 tahun (dapat diperpanjang sampai 10) dengan menunjuk pengurus pajak dan memberikan jaminan; pajak dapat dibatalkan jika kembali dalam jangka waktu itu (permohonan dalam 4 bulan setelah kembali).
- Pasal 25 ayat (8) dan (8a) UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Kewajiban membayar fiskal luar negeri bagi orang pribadi dalam negeri berumur 21 tahun ke atas yang tidak memiliki NPWP dan bertolak ke luar negeri hanya berlaku sampai 31 Desember 2010.
- Pasal 22 ayat 1 P3B Indonesia–Jepang (1982) — Penghasilan residen suatu Negara, dari mana pun asalnya, yang tidak diatur dalam pasal-pasal sebelumnya hanya dikenai pajak di Negara itu.
- Pasal 20 dan 21 P3B Indonesia–Jepang (1982) — Profesor atau guru yang berkunjung sementara paling lama dua tahun untuk mengajar atau meneliti di universitas, sekolah atau lembaga pendidikan yang diakui, dan sebelumnya residen Negara lainnya, hanya dikenai pajak di Negara lainnya itu atas imbalan tersebut (Pasal 20). Pelajar, penerima beasiswa untuk studi atau penelitian dan pemagang usaha yang sebelumnya residen Negara lainnya dibebaskan di Negara tempat ia berada, paling lama lima tahun pajak sejak kedatangan pertama, atas kiriman dari luar negeri untuk biaya hidup dan pendidikan, beasiswa, imbalan dari pemberi kerja di Negara asal, dan imbalan jasa pribadi lain sampai ¥600.000 (di Jepang) atau Rp900.000 (di Indonesia) setahun (Pasal 21 ayat 1).
- National Tax Agency (NTA), Tax Answer No. 9210 — Request for a certificate of residence — Surat keterangan bahwa seseorang residen Jepang, yang diperlukan untuk fasilitas P3B di luar negeri, diterbitkan oleh kantor pajak yang berwenang atas formulir permohonan dengan dua salinan surat keterangan, melalui pos atau datang langsung; formulir negara mitra digunakan jika ada.
- Japan Pension Service — social security agreements (updated 27.10.2025) — Perjanjian jaminan sosial Jepang yang berlaku: Jerman, Inggris, Korea Selatan, Amerika Serikat, Belgia, Prancis, Kanada, Australia, Belanda, Ceko, Spanyol, Irlandia, Brasil, Swiss, Hungaria, India, Luksemburg, Filipina, Slowakia, Tiongkok, Finlandia, Swedia, Italia, Austria (berlaku 01.12.2025). Indonesia tidak tercantum.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- Income Tax Act (Japan), art. 89; NTA Tax Answer No. 2260 — Tujuh lapisan penghasilan kena pajak: 5% (di bawah ¥1,95 juta), 10% (di bawah ¥3,3 juta), 20% (di bawah ¥6,95 juta), 23% (di bawah ¥9 juta), 33% (di bawah ¥18 juta), 40% (di bawah ¥40 juta), 45% (¥40 juta atau lebih). Untuk 2013–2037 juga terutang pajak penghasilan rekonstruksi khusus sebesar 2,1% dari pajak penghasilan dasar. Pajak penghasilan pertahanan khusus dari reformasi 2026 berlaku sejak 2027 (jumlah tarif tidak berubah).
- Income Tax Act (Japan), arts 120–121; NTA Tax Answer No. 1900 — Pajak sebagian besar pegawai diselesaikan melalui penyesuaian akhir tahun dan tidak perlu SPT final; SPT final diperlukan, misalnya, untuk gaji setahun lebih dari ¥20 juta, penghasilan lain lebih dari ¥200.000, atau gaji dari pembayar yang tidak wajib memotong pajak Jepang.
- Act on Submission of Statement of Overseas Wire Transfers, art. 5; NTA Tax Answer No. 7456 — Residen (selain residen tidak tetap) yang memiliki aset di luar negeri senilai lebih dari ¥50 juta secara keseluruhan pada 31 Desember menyampaikan laporan aset luar negeri kepada kantor pajak paling lambat 30 Juni tahun berikutnya; jika tidak, sanksi pajak dinaikkan dan dapat dipidana.
Putusan pengadilan
- Mahkamah Agung Jepang, Majelis Kecil Kedua, 平成20年(行ヒ)第139号, 18/02/2011 — Perkara pajak hibah tentang «domisili» (dahulu Pasal 1-2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Warisan). Orang yang ditempatkan di Hong Kong dan menghabiskan sekitar dua pertiga masa penempatan di sana diputuskan tidak berdomisili di Jepang ketika menerima hibah, walaupun ia menghabiskan sekitar seperempat masa itu di Jepang, juga bekerja di Jepang dan mengatur jumlah harinya di Jepang untuk menghindari pajak. Tujuan menghindari pajak saja tidak menempatkan domisili di Jepang.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab