P3B Indonesia – Jepang: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Tokyo pada 3 Maret 1982 (teks otentik bahasa Inggris: Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income)
- Ditandatangani: 03/03/1982
- Berlaku sejak: 31/12/1982
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
P3B ini tidak menetapkan kriteria berurutan: jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, otoritas pajak menyelesaikannya melalui persetujuan bersama.
- «Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall determine by mutual agreement the Contracting State of which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Agreement.» (Apabila berdasarkan ayat 1 seseorang menjadi residen kedua Negara, pejabat yang berwenang kedua Negara menentukan melalui persetujuan bersama Negara yang penduduknya dianggap orang itu untuk keperluan Persetujuan — terjemahan tidak resmi.) Tidak ada kriteria tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam atau kewarganegaraan. Pasal 4 ayat 1 MLI menggantikan ayat ini hanya sejauh mengenai orang selain orang pribadi; bagi orang pribadi bunyinya tidak berubah. Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Jepang (1982)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam tahun kalender; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 183 hari dalam tahun kalender. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Hanya negara residen. | Pasal 18 |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2)(b) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(4) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Saham perusahaan yang nilainya terutama (lebih dari 50%) berasal dari harta tak bergerak: sama. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen. | Pasal 13; MLI Pasal 9(4) |
| Penghasilan lain | Hanya negara residen. | Pasal 22 |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23(3)
- Jepang: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23(1)-(2)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.