Residen pajak Tiongkok atau Indonesia?
Tiongkok menganggap residen setiap orang yang berdomisili di Tiongkok dan setiap orang tanpa domisili yang tinggal di sana 183 hari dalam tahun kalender, dengan hanya menghitung hari penuh 24 jam; residen tanpa domisili dikenai pajak atas penghasilan luar negeri yang dibayar dari luar negeri hanya setelah enam tahun yang memenuhi syarat. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Tiongkok 2001 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Tiongkok dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Tiongkok menganggap Anda sebagai residen pajak
Tiongkok tidak menggunakan kewarganegaraan: warga negara Tiongkok maupun warga asing adalah residen jika berdomisili di Tiongkok — biasanya tinggal di sana karena pendaftaran rumah tangga (hukou), keluarga atau kepentingan ekonomi — atau, tanpa domisili, tinggal di Tiongkok 183 hari atau lebih dalam tahun kalender. Domisili adalah standar hukum: orang yang berada di luar negeri untuk sementara karena belajar, bekerja, mengunjungi keluarga atau berwisata dan akan kembali tinggal di Tiongkok setelah alasan itu berakhir tetap berdomisili di Tiongkok.
Orang pribadi yang tidak berdomisili menjadi residen Tiongkok jika tinggal di Tiongkok secara keseluruhan 183 hari atau lebih dalam tahun kalender (termasuk tepat 183 hari). Tiongkok hanya menghitung hari dengan keberadaan penuh 24 jam di Tiongkok, dalam tahun kalender (1 Januari – 31 Desember). Indonesia menghitung secara berbeda: bagian dari hari dihitung sebagai satu hari, dan batas lebih dari 183 hari berlaku dalam jangka waktu 12 bulan, bukan dalam tahun kalender.
«Aturan enam tahun» tidak mengubah status residen; aturan ini hanya menentukan apakah penghasilan dari luar Tiongkok milik residen yang tidak berdomisili, yang dibayar oleh badan atau orang pribadi luar negeri, dikenai pajak di Tiongkok.
- Anda biasanya tinggal di Tiongkok karena pendaftaran rumah tangga, keluarga atau kepentingan ekonomi, sehingga Anda berdomisili di Tiongkok. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tiongkok Anda orang pribadi residen Tiongkok yang dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia, berapa pun jumlah hari Anda di Tiongkok; pajak yang dibayar di luar negeri dikreditkan dalam batas Pasal 7.
- Anda tidak berdomisili di Tiongkok, tetapi tinggal di sana 183 hari atau lebih dalam tahun kalender, sehingga Anda orang pribadi residen Tiongkok (Pasal 1). Karena dalam setiap enam tahun sebelumnya Anda juga tinggal 183 hari tanpa sekali pun meninggalkan Tiongkok lebih dari 30 hari, seluruh penghasilan Anda — dari Tiongkok dan dari luar negeri, termasuk dari Indonesia — dikenai pajak di Tiongkok.
- Anda tidak berdomisili di Tiongkok, tetapi tinggal di sana 183 hari atau lebih dalam tahun kalender, sehingga Anda orang pribadi residen Tiongkok (Pasal 1). Karena dalam paling sedikit satu dari enam tahun sebelumnya Anda tinggal kurang dari 183 hari atau sekali meninggalkan Tiongkok lebih dari 30 hari, penghasilan Anda dari luar Tiongkok yang dibayar oleh badan atau orang pribadi luar negeri — misalnya penghasilan dari Indonesia yang dibayar oleh pembayar di Indonesia — dikecualikan di Tiongkok setelah dilaporkan kepada otoritas pajak (Pasal 4 Peraturan Pelaksanaan). Penghasilan dari sumber di Tiongkok, termasuk gaji untuk pekerjaan di Tiongkok, dan penghasilan luar negeri yang dibayar oleh badan di Tiongkok tetap dikenai pajak.
- Anda tidak berdomisili di Tiongkok, tetapi tinggal di sana 183 hari atau lebih dalam tahun kalender, sehingga Anda orang pribadi residen Tiongkok (Pasal 1). Apakah Tiongkok juga mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari luar negeri bergantung pada aturan enam tahun: jika dalam setiap enam tahun sebelumnya (dihitung mulai 2019) Anda tinggal 183 hari tanpa sekali pun meninggalkan Tiongkok lebih dari 30 hari, seluruh penghasilan dikenai pajak; jika tidak, penghasilan dari luar Tiongkok yang dibayar oleh badan atau orang pribadi luar negeri dikecualikan setelah dilaporkan.
- Anda tinggal di Tiongkok 183 hari atau lebih dalam tahun kalender, sehingga Anda orang pribadi residen Tiongkok, baik berdomisili di sana maupun tidak (Pasal 1). Dengan domisili, seluruh penghasilan Anda dikenai pajak di Tiongkok; tanpa domisili, penghasilan dari luar Tiongkok yang dibayar oleh badan atau orang pribadi luar negeri dapat dikecualikan berdasarkan aturan enam tahun (Pasal 4 Peraturan Pelaksanaan).
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda tidak berdomisili di Tiongkok dan tinggal di sana kurang dari 183 hari dalam tahun kalender, sehingga Anda orang pribadi nonresiden (Pasal 1): Tiongkok hanya mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari sumber di Tiongkok. Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di luar Tiongkok bukan penghasilan dari sumber di Tiongkok; jika Anda berada di Tiongkok tidak lebih dari 90 hari, bagian gaji untuk pekerjaan di Tiongkok yang dibayar oleh pemberi kerja luar negeri dan tidak dibebankan pada lembaganya di Tiongkok dikecualikan (Pasal 5 Peraturan Pelaksanaan).
Di mana ketentuan Tiongkok berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: Tiongkok menganggap Anda residen karena domisili, Indonesia karena hari atau tempat tinggal. Tiongkok menganggap orang yang berdomisili di Tiongkok — biasanya tinggal di sana karena hukou, keluarga atau kepentingan ekonomi — sebagai residen tanpa melihat jumlah hari di Tiongkok; Indonesia menganggap Anda residen karena berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, bertempat tinggal di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di sini (Pasal 2 ayat (3) UU PPh). Hal ini dapat terjadi, misalnya, jika Anda bekerja di Indonesia untuk sementara dan akan kembali tinggal di Tiongkok. Indonesia sendiri merujuk ke P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Tiongkok menguji tempat tinggal tetap, lalu pusat kepentingan vital, lalu tempat biasa berdiam; jika itu pun tidak menentukan, pejabat yang berwenang menyelesaikannya melalui persetujuan bersama — kewarganegaraan tidak diperhitungkan.
- Pertentangan: 183 hari di Tiongkok dalam tahun kalender, sementara Anda residen Indonesia. Tanpa domisili di Tiongkok, 183 hari di Tiongkok dalam tahun kalender menjadikan Anda orang pribadi residen Tiongkok. Dalam tahun yang sama Anda dapat tetap residen Indonesia — karena jangka waktu 12 bulan Indonesia dapat mencakup bagian tahun sebelumnya atau berikutnya, karena Anda tetap bertempat tinggal di Indonesia, atau, bagi WNI, karena belum memperoleh surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri. Pasal 4 ayat 2 P3B kemudian menentukan negara residen Anda; sementara itu aturan enam tahun Tiongkok membatasi pajak Tiongkok atas penghasilan Anda dari Indonesia.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: P3B Indonesia–Tiongkok 2001. Yang berlaku adalah P3B yang ditandatangani di Jakarta pada 7 November 2001 (berlaku 25 Agustus 2003, diterapkan sejak 1 Januari 2004), sebagaimana diubah oleh MLI; Pasal 4 tidak diubah. Jika Anda residen kedua negara menurut hukum masing-masing, Pasal 4 ayat 2 yang menentukan: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → persetujuan bersama; kewarganegaraan bukan kriteria. Gaji: Pasal 15 (183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan); pekerjaan bebas: Pasal 14; pensiun: Pasal 18; pegawai pemerintah: Pasal 19; guru dan peneliti: Pasal 20; pelajar: Pasal 21; penghindaran pajak berganda: Pasal 23 (kredit di kedua negara); prosedur persetujuan bersama: Pasal 25 (tiga tahun).
- Cara menghitung hari berbeda: Indonesia, Tiongkok dan P3B. Indonesia menganggap Anda residen jika berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan — tidak terikat tahun kalender — dan menghitung bagian dari hari sebagai satu hari penuh. Tiongkok menghitung 183 hari dalam tahun kalender dan hanya hari dengan keberadaan penuh 24 jam di Tiongkok, sehingga hari kedatangan dan keberangkatan dihitung di Indonesia tetapi tidak di Tiongkok. Batas 183 hari untuk gaji dalam Pasal 15 ayat 2 P3B dihitung dalam jangka waktu dua belas bulan, bukan tahun kalender. Simpan catatan keluar-masuk dan cap paspor Anda.
- P3B Indonesia–Tiongkok tanpa kriteria kewarganegaraan: setelah tempat biasa berdiam — persetujuan bersama. Berbeda dengan Model OECD, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Tiongkok tidak memiliki kriteria kewarganegaraan. Jika tempat tinggal tetap dan pusat kepentingan vital tidak menentukan, yang menentukan adalah negara tempat Anda biasa berdiam; jika Anda biasa berdiam di kedua negara atau tidak di keduanya, pejabat yang berwenang Indonesia dan Tiongkok menyelesaikannya melalui persetujuan bersama. Permintaan diajukan kepada pejabat yang berwenang negara tempat Anda menjadi residen dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama atas pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B (Pasal 25); di Indonesia permintaan prosedur persetujuan bersama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada DJP (PMK 172/2023). Sampai tercapai persetujuan, kedua negara dapat menganggap Anda residennya.
- Penghasilan dari Indonesia bagi residen Tiongkok tanpa domisili: aturan enam tahun. Jika Anda residen Tiongkok hanya karena uji 183 hari, Tiongkok tidak mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari luar Tiongkok yang dibayar oleh badan atau orang pribadi luar negeri — misalnya sewa properti di Indonesia, bunga rekening bank di Indonesia, atau gaji untuk pekerjaan di Indonesia yang dibayar oleh pemberi kerja di Indonesia — kecuali dalam setiap enam tahun sebelumnya (dihitung mulai 2019) Anda tinggal di Tiongkok 183 hari tanpa sekali pun meninggalkan Tiongkok lebih dari 30 hari. Pengecualian ini memerlukan pelaporan kepada otoritas pajak yang berwenang. Gaji untuk pekerjaan di Tiongkok tetap penghasilan dari sumber di Tiongkok walaupun dibayar oleh pemberi kerja di Indonesia.
- Bagaimana Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Tiongkok. Jika Indonesia negara residen Anda, Tiongkok tetap dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Tiongkok sejauh diizinkan P3B — misalnya gaji untuk pekerjaan di Tiongkok di luar batas Pasal 15 ayat 2, atau sewa properti di Tiongkok; atas dividen, bunga dan royalti paling tinggi 10%. Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Tiongkok paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, dihitung per negara sumber (Pasal 23 ayat 1 P3B; Pasal 24 UU PPh). P3B ini tidak mengenal kredit pajak fiktif (tax sparing). Laporkan penghasilan dari Tiongkok dalam SPT Tahunan dan simpan bukti pembayaran pajak Tiongkok. Jika negara residen Anda belum ditentukan, Tiongkok sebagai negara residen juga mengkreditkan pajak Indonesia dalam batas per negara (Pasal 23 ayat 2; Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Orang Pribadi).
- Residen Tiongkok menurut P3B: surat keterangan residen Tiongkok dan Formulir DGT untuk pembayar di Indonesia. Jika Tiongkok negara residen Anda, Indonesia memperlakukan Anda sebagai subjek pajak luar negeri dan hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia, biasanya dengan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Agar pembayar di Indonesia menerapkan tarif P3B (dividen, bunga dan royalti paling tinggi 10%) atau pembebasan gaji menurut Pasal 15 ayat 2, serahkan Formulir DGT yang disahkan otoritas pajak Tiongkok atau dilampiri surat keterangan domisili berbahasa Inggris; «Surat Keterangan Residen Pajak Tiongkok» diterbitkan oleh kantor pajak yang berwenang di Tiongkok. Untuk kredit di Tiongkok, simpan bukti potong pajak Indonesia.
- Bekerja di Tiongkok sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam dua belas bulan (Pasal 15 ayat 2). Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Tiongkok adalah penghasilan dari sumber di Tiongkok, di mana pun dibayarkan. Jika Indonesia negara residen Anda menurut P3B, Tiongkok tidak mengenakan pajak atas gaji itu hanya jika semua syarat Pasal 15 ayat 2 terpenuhi: Anda berada di Tiongkok tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan; pemberi kerja bukan penduduk Tiongkok; dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap pemberi kerja di Tiongkok. Hukum domestik Tiongkok sendiri hanya membebaskan gaji dari pemberi kerja luar negeri sampai 90 hari (Pasal 5 Peraturan Pelaksanaan). Jika syarat itu tidak terpenuhi, Tiongkok mengenakan pajak atas gaji untuk hari kerja Anda di Tiongkok, dan Indonesia mengkreditkannya (Pasal 23 ayat 1). Pekerjaan bebas: Pasal 14 (tempat tetap atau 183 hari dalam dua belas bulan).
- Bekerja di Indonesia sebagai residen Tiongkok. Jika Anda residen Tiongkok dan bukan residen Indonesia, gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Indonesia adalah penghasilan dari Indonesia: pembayar memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, bersifat final. Pasal 15 ayat 2 P3B membebaskannya jika Anda berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, pemberi kerja bukan penduduk Indonesia dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Indonesia; untuk itu pembayar memerlukan Formulir DGT dari Anda. Perhatikan: lebih dari 183 hari di Indonesia dalam 12 bulan menjadikan Anda juga residen Indonesia. Tiongkok mengkreditkan pajak Indonesia (Pasal 23 ayat 2).
- Tahun pindah: Indonesia membagi tahun pajak, Tiongkok tidak. Indonesia mengenakan pajak hanya atas bagian tahun pajak ketika Anda menjadi subjek pajak dalam negeri: kewajiban dimulai saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya (Pasal 2A UU PPh); untuk bagian tahun itu SPT disampaikan paling lama 3 bulan setelah bagian tahun berakhir. Tiongkok menentukan status residen untuk seluruh tahun kalender dan tidak memiliki aturan pembagian tahun. Simpan catatan keluar-masuk — Tiongkok hanya menghitung hari penuh 24 jam, Indonesia menghitung bagian dari hari sebagai satu hari.
- WNI di Tiongkok: surat keterangan residen pajak Tiongkok untuk permohonan kepada DJP. Bagi WNI, menjadi residen Tiongkok saja tidak mengakhiri status residen Indonesia. Untuk menjadi subjek pajak luar negeri Anda memerlukan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP, dan salah satu syaratnya adalah bukti bahwa Anda residen pajak negara lain berupa surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan. Di Tiongkok, mintalah «Surat Keterangan Residen Pajak Tiongkok» kepada kantor pajak yang berwenang untuk tahun kalender Anda menjadi residen Tiongkok, dengan bukti domisili atau hari tinggal (misalnya catatan keluar-masuk); jika kantor pajak dapat menilainya sendiri, surat itu diterbitkan dalam 7 hari kerja.
- Pensiun, pegawai pemerintah, guru dan pelajar (Pasal 18–21 P3B). Pensiun dan imbalan sejenis sehubungan dengan pekerjaan di masa lalu hanya dikenai pajak di negara residen penerimanya (Pasal 18 ayat 1). Pensiun dari skema kesejahteraan umum sistem tunjangan hari tua (jaminan sosial) atau dana khusus suatu negara hanya dikenai pajak di negara pembayar (Pasal 18 ayat 2). Imbalan dan pensiun pegawai pemerintah pada dasarnya hanya dikenai pajak oleh negara pembayar (Pasal 19). Guru dan peneliti yang diundang untuk mengajar atau meneliti paling lama dua tahun dibebaskan di negara yang dikunjungi (Pasal 20); pembayaran dari luar negeri untuk biaya hidup dan pendidikan pelajar dan pemagang tidak dikenai pajak di negara tempat belajar (Pasal 21).
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian jaminan sosial Indonesia–Tiongkok. Indonesia tidak termasuk dalam daftar 13 negara yang telah menandatangani perjanjian jaminan sosial bilateral dengan Tiongkok. Karena itu masing-masing negara menerapkan hukumnya sendiri, dan pekerja yang ditempatkan dari satu negara ke negara lain dapat wajib membayar iuran di kedua negara. Iuran jaminan sosial tidak diatur dalam P3B — tanyakan kepada pemberi kerja dan lembaga jaminan sosial sebelum penempatan.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat 2 P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Jakarta pada 7 November 2001. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Tiongkok
- 住所 (zhùsuǒ)
- domisili: tempat tinggal yang biasa di Tiongkok karena hukou, keluarga atau kepentingan ekonomi — menjadikan Anda residen tanpa melihat jumlah hari
- 居民个人 (jūmín gèrén)
- orang pribadi residen, dikenai pajak di Tiongkok atas penghasilan dari seluruh dunia
- 居住天数 (jūzhù tiānshù)
- hari tinggal di Tiongkok dalam tahun kalender; hanya hari dengan keberadaan penuh 24 jam yang dihitung, 183 hari menjadikan Anda residen
- 无住所个人 (wú zhùsuǒ gèrén)
- orang pribadi tanpa domisili; jika residen, ia dibebaskan atas penghasilan luar negeri yang dibayar dari luar negeri, kecuali enam tahun sebelumnya masing-masing 183 hari tanpa ketidakhadiran lebih dari 30 hari (aturan enam tahun)
- 综合所得 (zōnghé suǒdé)
- penghasilan komprehensif: gaji, imbalan jasa, honorarium penulis dan royalti yang dikenai pajak bersama dengan tarif 3%–45%
- 中国税收居民身份证明
- surat keterangan residen pajak Tiongkok, untuk menggunakan P3B dan untuk permohonan WNI kepada DJP
Pertanyaan
Apakah Tiongkok mengenakan pajak atas penghasilan saya dari Indonesia jika saya tinggal di Tiongkok?
Jika Anda tidak berdomisili di Tiongkok dan menjadi residen hanya karena uji 183 hari, penghasilan luar negeri yang dibayar oleh pembayar luar negeri — misalnya sewa atau bunga dari Indonesia — dibebaskan setelah dilaporkan, kecuali Anda telah menyelesaikan enam tahun berturut-turut yang memenuhi syarat. Gaji untuk pekerjaan di Tiongkok selalu dikenai pajak di Tiongkok.
Apakah Tiongkok mengenakan pajak atas gaji saya untuk penugasan singkat di Tiongkok?
Jika Indonesia negara residen Anda menurut P3B, tidak, apabila semua syarat Pasal 15 ayat 2 terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Tiongkok dalam jangka waktu dua belas bulan, pemberi kerja bukan penduduk Tiongkok, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Tiongkok.
Bagaimana pajak berganda dihindari?
Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan residennya dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Tiongkok paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, per negara sumber (Pasal 23 ayat 1 P3B; Pasal 24 UU PPh). Tiongkok mengkreditkan pajak Indonesia paling banyak sebesar pajak Tiongkok atas penghasilan itu (Pasal 23 ayat 2). P3B ini tidak mengenal kredit pajak fiktif.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- Individual Income Tax Law of the People's Republic of China (seventh amendment of 31 August 2018), Art. 1 — Orang pribadi yang berdomisili di Tiongkok, atau yang tidak berdomisili tetapi tinggal di Tiongkok secara keseluruhan 183 hari atau lebih dalam tahun pajak, adalah orang pribadi residen dan dikenai pajak atas penghasilan dari dalam dan luar Tiongkok. Orang pribadi yang tidak berdomisili dan tidak tinggal di Tiongkok, atau tidak berdomisili dan tinggal kurang dari 183 hari, adalah orang pribadi nonresiden yang hanya dikenai pajak atas penghasilan dari dalam Tiongkok. Tahun pajak adalah tahun kalender (1 Januari – 31 Desember).
- Implementation Regulations of the Individual Income Tax Law (State Council Decree No. 707), Art. 2 — Berdomisili di Tiongkok berarti biasanya tinggal di Tiongkok karena pendaftaran rumah tangga (hukou), keluarga atau kepentingan ekonomi.
- Provisions on Several Issues concerning the Levy of Individual Income Tax (Guoshuifa [1994] No. 89), Art. 1 — Tempat tinggal yang biasa adalah standar hukum untuk menentukan apakah pembayar pajak residen atau nonresiden; artinya bukan tempat tinggal yang sebenarnya atau tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Orang yang tinggal di luar negeri untuk belajar, bekerja, mengunjungi keluarga atau berwisata dan harus kembali tinggal di Tiongkok setelah alasan itu berakhir tetap mempunyai tempat tinggal yang biasa di Tiongkok.
- MOF/STA Announcement No. 34 of 2019 — Bagi orang pribadi yang tidak berdomisili, hari tinggal di Tiongkok dihitung sebagai berikut: hari dengan keberadaan penuh 24 jam di Tiongkok dihitung, keberadaan yang lebih singkat tidak dihitung. Jika orang tersebut tinggal 183 hari dalam tahun pajak dan dalam setiap enam tahun sebelumnya juga tinggal 183 hari tanpa sekali pun meninggalkan Tiongkok lebih dari 30 hari, penghasilan dari Tiongkok dan dari luar Tiongkok dikenai pajak untuk tahun itu; jika tidak, penghasilan dari luar Tiongkok yang dibayar oleh badan atau orang pribadi luar negeri dikecualikan. Enam tahun dihitung mulai 2019.
- Implementation Regulations of the Individual Income Tax Law, Art. 4 — Orang pribadi tidak berdomisili yang telah tinggal di Tiongkok 183 hari setiap tahun selama kurang dari enam tahun berturut-turut, setelah melapor kepada otoritas pajak yang berwenang, dikecualikan dari pajak atas penghasilan dari luar Tiongkok yang dibayar oleh badan atau orang pribadi luar negeri; satu kali keberangkatan lebih dari 30 hari dalam suatu tahun memulai penghitungan dari awal.
- Implementation Regulations of the Individual Income Tax Law, Art. 3 — Kecuali ditentukan lain, penghasilan dari jasa yang dilakukan di Tiongkok karena jabatan, pekerjaan atau pelaksanaan kontrak adalah penghasilan dari sumber di Tiongkok, di mana pun dibayarkan.
- Implementation Regulations of the Individual Income Tax Law, Art. 5 — Orang pribadi tidak berdomisili yang tinggal di Tiongkok secara keseluruhan tidak lebih dari 90 hari dalam tahun pajak dikecualikan dari pajak atas bagian penghasilan dari pekerjaan bersumber Tiongkok yang dibayar oleh pemberi kerja luar negeri dan tidak dibebankan pada lembaga atau tempat usaha pemberi kerja di Tiongkok.
- MOF/STA Announcement No. 3 of 2020 (individual income tax on foreign-source income) — Penghasilan dari jasa yang dilakukan di luar Tiongkok adalah penghasilan dari luar negeri. Penghasilan komprehensif dan penghasilan usaha dari luar negeri digabungkan dengan penghasilan dalam negeri yang sejenis; kategori lain dihitung terpisah. Batas kredit dihitung per negara (wilayah); kelebihan kredit dapat dibawa ke depan selama lima tahun pajak; tanpa bukti pembayaran pajak yang memenuhi syarat tidak ada kredit; pajak yang dibebaskan berdasarkan perjanjian (tax sparing) dianggap telah dibayar. Residen melaporkan penghasilan luar negeri antara 1 Maret dan 30 Juni tahun berikutnya. Jika tahun pajak luar negeri berbeda dengan tahun kalender, tahun kalender tempat tahun pajak luar negeri berakhir adalah tahun yang bersangkutan.
- P3B Indonesia–Tiongkok (Jakarta, 07.11.2001) — teks bahasa Indonesia dan Inggris DJP — Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Jakarta pada 7 November 2001 dalam bahasa Tionghoa, Indonesia dan Inggris, ketiganya sama-sama otentik; jika terdapat perbedaan penafsiran, teks Inggris yang berlaku. Berlaku 25.08.2003; DJP: tanggal efektif 01.01.2004 (Pasal 28). Protokol 26.03.2015 hanya mengenai Pasal 8 (PPN angkutan udara internasional).
- 国家税务总局公告2023年第9号; teks gabungan MLI dan P3B Indonesia–Tiongkok (otoritas pajak Tiongkok) — MLI diterapkan pada P3B Indonesia–Tiongkok: untuk pajak yang dipotong di sumber sejak 01.01.2023; untuk pajak lainnya di Indonesia untuk masa pajak yang dimulai sejak 01.01.2024 (di Tiongkok sejak masa pajak yang dimulai 10.06.2023 atau setelahnya). Berlaku antara lain Pasal 6 ayat 1 (pembukaan), Pasal 7 ayat 1 (uji tujuan utama), Pasal 16 ayat 2 kalimat kedua dan Pasal 17 ayat 1 MLI; Pasal 4 P3B tidak diubah. Tabel P3B dan MLI DJP belum mencantumkan tanggal MLI untuk Tiongkok («-»).
- Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Tiongkok (2001) — Apabila orang pribadi menjadi penduduk kedua Negara: «a) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); b) jika Negara Pihak pada Persetujuan yang menjadi pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat yang biasa ia gunakan untuk berdiam; c) jika ia mempunyai tempat yang biasa digunakan untuk berdiam di kedua Negara Pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan bersama». Kriteria kewarganegaraan tidak ada; teks Inggris yang berlaku: «shall settle the question by mutual agreement».
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 15 ayat 2 P3B Indonesia–Tiongkok (2001) — Imbalan penduduk suatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan di Negara lainnya hanya dikenai pajak di Negara yang disebut pertama apabila: «a) penerima imbalan berada di Negara Pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan; dan b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara Pihak lainnya tersebut; dan c) imbalan tersebut tidak menjadi beban bagi suatu bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Pihak lainnya tersebut».
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c P3B Indonesia–Tiongkok (2001) — (b) «jika Negara Pihak pada Persetujuan yang menjadi pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat yang biasa ia gunakan untuk berdiam»; (c) «jika ia mempunyai tempat yang biasa digunakan untuk berdiam di kedua Negara Pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan bersama». Kriteria kewarganegaraan tidak ada.
- Pasal 25 P3B Indonesia–Tiongkok (2001); Pasal 16 ayat 2 kalimat kedua MLI — Orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan dapat, terlepas dari upaya hukum nasional, mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang Negara tempat ia menjadi penduduk, dalam jangka waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama tentang tindakan tersebut. Pejabat yang berwenang berusaha menyelesaikannya melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang Negara lainnya; menurut MLI, persetujuan yang dicapai dilaksanakan tanpa memperhatikan batas waktu dalam hukum domestik.
- Pasal 41 ayat (3), (5)–(6) dan Pasal 42 ayat (1) PMK 172/2023 (29.12.2023; mencabut PMK 49/PMK.03/2019) — Direktur Jenderal Pajak melaksanakan Prosedur Persetujuan Bersama (MAP) untuk mencegah atau menyelesaikan masalah dalam penerapan P3B. Permintaan dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, WNI, DJP sendiri atau otoritas pajak mitra P3B. Wajib Pajak dalam negeri dapat meminta MAP antara lain jika otoritas pajak mitra P3B menentukan statusnya sebagai subjek pajak dalam negeri negara itu atau mengenakan pajak yang tidak sesuai dengan P3B. Permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dalam batas waktu menurut P3B (atau paling lambat 3 tahun jika P3B tidak mengaturnya) sejak tanggal ketetapan pajak, bukti pemotongan atau saat terjadinya perlakuan yang tidak sesuai dengan P3B, dengan melampirkan antara lain surat keterangan domisili atau dokumen identitas di negara mitra. Permintaan MAP tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan.
- Pasal 23 P3B Indonesia–Tiongkok (2001) — Di Indonesia (ayat 1): apabila penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari China, pajak yang terutang di China sesuai dengan Persetujuan dapat dikreditkan terhadap pajak Indonesia, tetapi tidak melebihi pajak Indonesia atas penghasilan itu yang dihitung menurut undang-undang dan peraturan perpajakannya. Di China (ayat 2): pajak Indonesia atas penghasilan dari Indonesia dikreditkan terhadap pajak China, tidak melebihi pajak China atas penghasilan itu; untuk dividen kepada perseroan China yang memiliki paling sedikit 10% saham, pajak perseroan Indonesia juga diperhitungkan. Tidak ada kredit pajak fiktif (tax sparing).
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 10–12 P3B Indonesia–Tiongkok (2001) — Pajak di Negara sumber paling tinggi: dividen 10% dari jumlah bruto (Pasal 10 ayat 2); bunga 10% (Pasal 11 ayat 2; bunga yang diterima pemerintah, bank sentral dan lembaga keuangan yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah dibebaskan); royalti 10% (Pasal 12 ayat 2). Atas laba bentuk usaha tetap dapat dikenakan pajak tambahan paling tinggi 10% (Pasal 10 ayat 5).
- Individual Income Tax Law, Art. 7 — Orang pribadi residen dapat mengkreditkan pajak penghasilan orang pribadi yang dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar Tiongkok terhadap pajak Tiongkok yang terutang, tetapi tidak melebihi pajak Tiongkok atas penghasilan luar negeri itu yang dihitung menurut Undang-Undang.
- Implementation Regulations of the Individual Income Tax Law, Arts 21–22 — Batas kredit dihitung terpisah untuk setiap negara (wilayah). Jika pajak yang dibayar di suatu negara lebih rendah dari batas, selisihnya dibayar di Tiongkok; kelebihan dapat dikreditkan terhadap sisa batas untuk negara yang sama pada tahun-tahun berikutnya, paling lama lima tahun. Kredit memerlukan bukti pembayaran pajak yang diterbitkan otoritas pajak luar negeri untuk tahun yang bersangkutan.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- 国家税务总局公告2025年第4号(关于《中国税收居民身份证明》有关事项的公告),2025年4月1日起施行 — Orang pribadi dapat meminta «Surat Keterangan Residen Pajak Tiongkok» (中国税收居民身份证明) kepada otoritas pajak yang berwenang untuk setiap tahun kalender ia menjadi residen pajak Tiongkok, dengan formulir permohonan, dokumen yang berkaitan dengan penggunaannya dan bukti domisili atau jumlah hari tinggal (misalnya catatan keluar-masuk); jika otoritas dapat menilainya sendiri, surat keterangan diterbitkan dalam 7 hari kerja sejak permohonan diterima. Berlaku sejak 01.04.2025.
- Pasal 14 P3B Indonesia–Tiongkok (2001) — Penghasilan dari jasa profesional atau pekerjaan bebas hanya dikenai pajak di Negara residen, kecuali penduduk itu mempunyai tempat tetap yang tersedia secara teratur di Negara lainnya, atau berada di Negara lainnya 183 hari atau lebih dalam suatu masa dua belas bulan yang berurutan — dalam hal itu Negara lainnya dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan tempat tetap atau kegiatan selama masa tersebut.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 16 ayat (2), Pasal 169 ayat (1), Pasal 170 ayat (1) PMK 81/2024 — Bagi orang pribadi penduduk, NPWP adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah diaktivasi; bagi orang pribadi lainnya — NPWP 16 digit. SPT Tahunan PPh orang pribadi disampaikan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret); untuk bagian tahun pajak — paling lama 3 bulan setelah akhir bagian tahun pajak itu.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Tiongkok (2001) — Pensiun dan imbalan sejenis yang dibayarkan kepada penduduk suatu Negara sehubungan dengan pekerjaan di masa lalu hanya dikenai pajak di Negara itu (Pasal 18 ayat 1); pensiun dan imbalan sejenis dalam skema kesejahteraan umum dari sistem tunjangan hari tua atau dana khusus suatu Negara, atau dari pemerintahnya, sesuai dengan undang-undang Negara itu hanya dikenai pajak di Negara tersebut (Pasal 18 ayat 2). Imbalan selain pensiun yang dibayarkan oleh suatu Negara atau pemerintah daerahnya hanya dikenai pajak di Negara itu, kecuali jasa diberikan di Negara lainnya oleh penduduk Negara lainnya yang berkewarganegaraan Negara itu atau tidak menjadi penduduknya semata-mata untuk melakukan jasa tersebut (Pasal 19 ayat 1); pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerimanya penduduk dan warga negara Negara lainnya (Pasal 19 ayat 2).
- Pasal 20 dan 21 P3B Indonesia–Tiongkok (2001) — Guru dan peneliti yang berkunjung atas undangan Negara itu, universitas, sekolah, museum atau lembaga kebudayaan, atau dalam program resmi pertukaran kebudayaan, paling lama dua tahun berturut-turut semata-mata untuk mengajar, memberi kuliah atau meneliti, dan sebelumnya penduduk Negara lainnya, dibebaskan dari pajak atas imbalan kegiatan itu (Pasal 20). Pembayaran dari sumber di luar Negara tempat belajar kepada pelajar, pemagang atau siswa pelatihan usaha untuk biaya hidup, pendidikan atau latihan tidak dikenai pajak di Negara itu; atas hibah, beasiswa dan imbalan lain ia berhak atas pengecualian dan keringanan yang sama dengan penduduk Negara itu (Pasal 21).
- Belt and Road Portal (eng.yidaiyilu.gov.cn, Xinhua, 7 Feb 2025): "China-Kyrgyzstan social security agreement to boost bilateral exchanges, interactions: official" — Sejak 2001 Tiongkok telah menandatangani perjanjian jaminan sosial bilateral dengan 13 negara: Jerman, Korea Selatan, Denmark, Finlandia, Kanada, Swiss, Belanda, Prancis, Spanyol, Luksemburg, Jepang, Serbia dan Kirgizstan. Indonesia tidak termasuk.
- Individual Income Tax Law, Art. 3 and rate schedules — Penghasilan komprehensif: tarif progresif 3% sampai 45% (penghasilan kena pajak setahun sampai ¥36.000 — 3%; ¥36.000–144.000 — 10%; ¥144.000–300.000 — 20%; ¥300.000–420.000 — 25%; ¥420.000–660.000 — 30%; ¥660.000–960.000 — 35%; di atas ¥960.000 — 45%). Penghasilan usaha: 5% sampai 35%. Bunga, dividen, sewa, keuntungan dari pengalihan harta dan penghasilan insidental: 20%.
- Individual Income Tax Law, Art. 6 — Penghasilan komprehensif kena pajak orang pribadi residen: penghasilan setahun dikurangi ¥60.000 serta pengurangan khusus, pengurangan tambahan khusus dan pengurangan lain. Orang pribadi nonresiden: gaji bulanan dikurangi ¥5.000; imbalan jasa pribadi, honorarium penulis dan royalti dikenai pajak per pembayaran.
- Individual Income Tax Law, Arts 10, 11 and 13 — SPT wajib disampaikan, antara lain, atas penghasilan dari luar negeri dan oleh orang pribadi nonresiden dengan gaji dari dua sumber atau lebih di Tiongkok. Pajak atas penghasilan komprehensif dipotong lebih dulu setiap bulan atau per pembayaran dan diselesaikan antara 1 Maret dan 30 Juni tahun berikutnya; penghasilan dari luar negeri dilaporkan antara 1 Maret dan 30 Juni tahun berikutnya; pajak atas gaji nonresiden dipotong oleh pembayar tanpa penyelesaian tahunan.
- Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Tiongkok (2001) — «ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok)».
- 国税发〔2010〕75号 — penjelasan otoritas pajak Tiongkok atas Pasal 4 ayat 2 P3B Tiongkok–Singapura (berlaku juga bagi P3B Tiongkok lain dengan bunyi yang sama) — Bagi orang yang menjadi residen kedua negara, kriteria diterapkan berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan — dan kriteria berikutnya hanya dipakai jika kriteria sebelumnya tidak menyelesaikan; tempat tinggal tetap mencakup rumah, apartemen atau kamar sewaan asalkan bersifat tetap; tempat biasa berdiam diterapkan jika tempat tinggal tetap ada di kedua negara dan pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika tempat tinggal tetap tidak ada di negara mana pun — dalam hal yang terakhir seluruh masa tinggal di masing-masing negara dijumlahkan, apa pun alasannya.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab