ID
DoubleTaxation.status residen pajak bagi WNI di luar negeri

P3B Indonesia – Tiongkok: status residen, 183 hari, tarif

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Jakarta pada 7 November 2001

Periksa status Anda: Indonesia dan Tiongkok

Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen

  1. «ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok)». Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Tiongkok (2001)
  2. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Jakarta pada 7 November 2001 dalam bahasa Tionghoa, Indonesia dan Inggris, ketiganya sama-sama otentik; jika terdapat perbedaan penafsiran, teks Inggris yang berlaku. Berlaku 25.08.2003; DJP: tanggal efektif 01.01.2004 (Pasal 28). Protokol 26.03.2015 hanya mengenai Pasal 8 (PPN angkutan udara internasional). P3B Indonesia–Tiongkok (Jakarta, 07.11.2001) — teks bahasa Indonesia dan Inggris DJP
  3. Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait. Pasal 11 PER-23/PJ/2025
  4. Bagi orang yang menjadi residen kedua negara, kriteria diterapkan berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan — dan kriteria berikutnya hanya dipakai jika kriteria sebelumnya tidak menyelesaikan; tempat tinggal tetap mencakup rumah, apartemen atau kamar sewaan asalkan bersifat tetap; tempat biasa berdiam diterapkan jika tempat tinggal tetap ada di kedua negara dan pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika tempat tinggal tetap tidak ada di negara mana pun — dalam hal yang terakhir seluruh masa tinggal di masing-masing negara dijumlahkan, apa pun alasannya. 国税发〔2010〕75号 — penjelasan otoritas pajak Tiongkok atas Pasal 4 ayat 2 P3B Tiongkok–Singapura (berlaku juga bagi P3B Tiongkok lain dengan bunyi yang sama)
  5. (b) «jika Negara Pihak pada Persetujuan yang menjadi pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat yang biasa ia gunakan untuk berdiam»; (c) «jika ia mempunyai tempat yang biasa digunakan untuk berdiam di kedua Negara Pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan bersama». Kriteria kewarganegaraan tidak ada. Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c P3B Indonesia–Tiongkok (2001)

Penghasilan: negara mana yang memajaki

PenghasilanKetentuan P3BPasal
Gaji (pekerjaan)Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut.Pasal 15(2)
Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasaNegara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun.Pasal 7, Pasal 14
PensiunHanya negara residen.Pasal 18(1)
Pensiun jaminan sosialHanya negara sumber (untuk pensiun, negara yang membayar).Pasal 18(1)
Dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 19(1)-(2)
Pensiun atas dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 19(1)-(2)
Sewa harta tak bergerakNegara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 6
DividenNegara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 10(2)
Bunga (deposito, obligasi, pinjaman)Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya).Pasal 11(2)-(3)
Royalti (hak cipta, lisensi)Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 12(2)
Penjualan harta atau sahamHarta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Saham perusahaan yang nilainya terutama (lebih dari 50%) berasal dari harta tak bergerak: sama. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen.Pasal 13
Penghasilan lainNegara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 22(1): residence State, and items arising in the other State may also be taxed there

Cara menghindarkan pajak berganda

Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.

Periksa status Anda

Lainnya