Residen pajak Brasil atau Indonesia?
Brasil menganggap Anda residen jika Anda tinggal di sana secara tetap, masuk dengan visa tetap atau dengan kontrak kerja di Brasil — sejak hari kedatangan — atau berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, sejak hari ke-184. Status residen berakhir pada hari keberangkatan permanen jika Anda menyampaikan pemberitahuan keberangkatan; jika tidak, setelah 12 bulan di luar negeri. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Indonesia dan Brasil tidak mempunyai P3B, sehingga tidak ada aturan penentu antara kedua negara.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Brasil dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Brasil menganggap Anda sebagai residen pajak
Brasil tidak mempunyai satu ambang hari untuk semua orang: status residen bergantung pada apakah Anda tinggal di Brasil secara tetap, pada visa yang Anda gunakan untuk masuk dan tujuannya, dan untuk tinggal sementara pada 184 hari dalam 12 bulan. Status residen dimulai pada tanggal tertentu (hari kedatangan atau hari ke-184) dan berakhir pada hari keberangkatan permanen, sehingga tahun itu dibagi menjadi beberapa periode.
Untuk tinggal sementara ambangnya 184 hari (lebih dari 183) kehadiran, berturut-turut atau tidak, dalam 12 bulan sejak hari kedatangan. Jika 184 hari tidak tercapai dalam 12 bulan, periode 12 bulan yang baru dimulai dengan kedatangan berikutnya. Anda menjadi residen sejak hari Anda mencapai 184 hari — bukan sejak awal tahun.
Keberangkatan permanen dengan pemberitahuan (Comunicação de Saída Definitiva do País) menjadikan Anda nonresiden sejak hari keberangkatan. Tanpa pemberitahuan, seperti pada keberangkatan sementara, Anda tetap residen selama 12 bulan berturut-turut pertama di luar negeri dan menjadi nonresiden sejak hari berikutnya.
- Anda tinggal di Brasil secara tetap — Anda residen pajak Brasil (art. 2 IN SRF nº 208/2002) dan membayar pajak penghasilan orang pribadi (IRPF) atas penghasilan dari seluruh dunia. WNA dengan visa tetap, atau warga negara Brasil yang kembali untuk menetap, adalah residen sejak hari kedatangan. Tinggal secara tetap dinilai berdasarkan fakta: di mana Anda tinggal dan di mana keluarga, pekerjaan dan harta Anda berada.
- Anda masuk dengan visa sementara untuk bekerja dengan kontrak kerja di Brasil (atau menandatangani kontrak seperti itu selama tinggal) — Anda residen pajak Brasil sejak hari kedatangan (sejak hari kontrak ditandatangani), tanpa memandang jumlah hari (art. 2 IN SRF nº 208/2002, art. 17 RIR/2018), dan membayar IRPF atas penghasilan dari seluruh dunia.
- Anda berada di Brasil lebih dari 183 hari (berturut-turut atau tidak) dalam 12 bulan — Anda residen pajak Brasil sejak hari Anda mencapai 184 hari (art. 2 IN SRF nº 208/2002; menurut art. 17, II RIR/2018, pengenaan pajak sebagai residen meliputi penghasilan sejak hari setelah periode itu genap); sejak tanggal itu Brasil mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia, dan sebelumnya hanya atas penghasilan dari sumber di Brasil, sebagai penghasilan nonresiden.
- Anda bekerja di luar negeri sebagai pegawai kantor pemerintah Brasil — Anda tetap residen pajak Brasil tanpa memandang jumlah hari di Brasil (art. 2 IN SRF nº 208/2002, arts. 15, 37 RIR/2018). Pegawai badan usaha milik negara dan staf kedutaan yang direkrut setempat tidak termasuk.
- Anda meninggalkan Brasil secara permanen dalam tahun yang dipilih — sampai hari keberangkatan Anda residen pajak Brasil, dan sejak hari keberangkatan Anda nonresiden, dengan syarat Anda menyampaikan pemberitahuan keberangkatan permanen paling lambat akhir Februari tahun berikutnya. Declaração de Saída Definitiva do País disampaikan untuk periode sebagai residen; penghasilan dari sumber di Brasil sesudah keberangkatan dikenai pajak melalui pemotongan di sumber (art. 14 RIR/2018).
- Anda pergi tanpa pemberitahuan keberangkatan permanen, atau untuk sementara, dan 12 bulan berturut-turut di luar negeri belum lewat — dalam tahun yang dipilih Anda tetap residen pajak Brasil dan membayar IRPF atas penghasilan dari seluruh dunia (art. 2 IN SRF nº 208/2002, art. 14 § 3 RIR/2018). Jika Anda pergi untuk selama-lamanya, sampaikan pemberitahuan keberangkatan permanen paling lambat akhir Februari tahun berikutnya — Anda kemudian menjadi nonresiden sejak hari keberangkatan.
- Anda pergi tanpa pemberitahuan keberangkatan permanen, atau untuk sementara, dan 12 bulan berturut-turut di luar negeri genap dalam tahun yang dipilih — sampai hari itu Anda residen pajak Brasil, dan sejak hari berikutnya Anda nonresiden (art. 3 IN SRF nº 208/2002, art. 14 § 3 RIR/2018). Sampaikan Comunicação de Saída Definitiva do País paling lambat hari terakhir bulan Februari tahun berikutnya dan, untuk periode sebagai residen, Declaração de Saída Definitiva do País (P&R IRPF 2026, pertanyaan 117).
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda meninggalkan Brasil secara permanen sebelum tahun yang dipilih dimulai dan menyampaikan pemberitahuan keberangkatan permanen — Anda bukan residen pajak Brasil (art. 3 IN SRF nº 208/2002). Brasil hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Brasil, melalui pemotongan di sumber (gaji dan jasa — 25%, sebagian besar penghasilan lain — 15%, dividen sejak 2026 — 10%). Jika Anda telah kembali dengan niat untuk tinggal di Brasil, Anda kembali menjadi residen sejak hari kedatangan.
- Anda pergi tanpa pemberitahuan, atau untuk sementara, dan 12 bulan berturut-turut di luar negeri genap sebelum tahun yang dipilih dimulai — Anda bukan residen pajak Brasil (art. 3 IN SRF nº 208/2002). Brasil hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Brasil, melalui pemotongan di sumber. Jika Anda belum menyampaikan Declaração de Saída Definitiva do País untuk tahun keberangkatan, Anda masih dapat melakukannya kemudian (dalam lima tahun) — dengan denda.
- Anda datang ke Brasil untuk sementara dan tidak mencapai 184 hari dalam 12 bulan, serta tidak mempunyai kontrak kerja di Brasil, visa tetap atau izin tinggal — Anda bukan residen pajak Brasil (art. 3 IN SRF nº 208/2002). Brasil hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Brasil, melalui pemotongan di sumber (gaji dan jasa — 25%, sebagian besar penghasilan lain — 15%, dividen sejak 2026 — 10%).
- Anda tidak tinggal maupun berada di Brasil — Anda bukan residen pajak Brasil (art. 3 IN SRF nº 208/2002). Brasil hanya dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Brasil, melalui pemotongan di sumber.
Di mana ketentuan Brasil berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: residen kedua negara — tidak ada P3B untuk menyelesaikannya. Brasil menganggap Anda residen (tinggal secara tetap, visa kerja, 184 hari dalam 12 bulan, atau 12 bulan pertama setelah keberangkatan tanpa pemberitahuan), dan Indonesia juga (bertempat tinggal di Indonesia, lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau niat untuk bertempat tinggal; bagi WNI di luar negeri — selama DJP belum menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri). Tanpa P3B tidak ada yang menyelesaikan pertentangan ini: masing-masing negara menerapkan hukumnya sendiri dan mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia. Indonesia mengkreditkan pajak Brasil hanya atas penghasilan yang menurut Pasal 24 ayat (3) UU PPh bersumber dari Brasil — untuk imbalan pekerjaan dan jasa yang menentukan adalah negara tempat pembayar berkedudukan atau berada, bukan tempat pekerjaan dilakukan. Brasil mengenakan pajak atas gaji Anda dari Indonesia melalui carnê-leão bulanan dan mengurangkan pajak Indonesia hanya jika Anda membuktikan timbal balik. Atas penghasilan dari negara ketiga kedua negara dapat mengenakan pajak tanpa salah satunya mengkreditkan pajak yang lain. Jalan keluarnya hanya berhenti memenuhi kriteria salah satu negara: di Brasil — Comunicação de Saída Definitiva do País; bagi WNI di Indonesia — surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri.
- Pertentangan: residen Brasil sejak hari pertama, sementara Indonesia belum melepaskan Anda. Dengan kontrak kerja di Brasil, visa tetap atau kepindahan secara tetap, Brasil menganggap Anda residen sejak hari kedatangan, tanpa memandang jumlah hari. Indonesia juga membagi tahun: kewajiban pajak subjektif berakhir pada saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan bagian tahun itu menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh). Bagi WNA keberangkatan permanen biasanya mengakhiri residensi Indonesia; tetapi jika Anda masih bertempat tinggal di Indonesia (misalnya keluarga dan rumah Anda tetap di sana) atau periode 12 bulan dengan lebih dari 183 hari di Indonesia melintasi tanggal keberangkatan, Indonesia dapat tetap menganggap Anda residen. Bagi WNI keberangkatan saja tidak cukup: Anda tetap residen Indonesia sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri — surat itu kemudian berlaku sejak tanggal keberangkatan. Selama kedua status bertumpang tindih, tanpa P3B kedua negara mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia; gaji dari pemberi kerja di Brasil dikenai pajak di Brasil, dan Indonesia mengkreditkan pajak itu paling banyak sebesar PPh Indonesia atas gaji tersebut (Pasal 24 UU PPh).
Hal lain yang perlu diketahui
- Tidak ada P3B antara Indonesia dan Brasil. Brasil tidak termasuk dalam tabel P3B DJP, dan Indonesia tidak termasuk dalam daftar persetujuan penghindaran pajak berganda Brasil yang berlaku (Receita Federal); tidak ada persetujuan yang telah ditandatangani. Akibatnya: tidak ada aturan penentu (tie-breaker), sehingga Anda dapat menjadi residen penuh kedua negara sekaligus — ketentuan bahwa residensi ganda ditentukan oleh P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025) tidak dapat diterapkan; tidak ada pembebasan 183 hari untuk penugasan kerja singkat; tarif pemotongan di kedua negara tidak dikurangi; tidak ada prosedur persetujuan bersama. Pajak berganda hanya dihindari secara unilateral. Indonesia mengkreditkan pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri residennya, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu dan dihitung per negara sumber, tanpa memerlukan P3B (Pasal 24 UU PPh). Brasil hanya mengurangkan pajak luar negeri jika ada perjanjian atau perlakuan timbal balik (art. 115 RIR/2018). Karena Pasal 24 UU PPh juga memberikan kredit atas pajak Brasil kepada residen Indonesia tanpa P3B, timbal balik itu secara materiil ada; tetapi Indonesia tidak termasuk negara yang dibebaskan dari pembuktian (Jerman, Inggris, Amerika Serikat), sehingga residen Brasil harus membuktikannya: dengan salinan undang-undang yang diterbitkan dalam lembaran resmi Indonesia, diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, atau dengan pernyataan Kedutaan yang menegaskan timbal balik (P&R IRPF 2026, pertanyaan 136).
- Menghitung hari: lebih dari 183 hari dalam 12 bulan di kedua negara. Ambang Brasil untuk tinggal sementara adalah 184 hari (lebih dari 183), berturut-turut atau tidak, dalam 12 bulan sejak hari kedatangan; status residen dimulai pada tanggal tertentu (hari ke-184), dan jika 184 hari tidak tercapai, periode 12 bulan yang baru dimulai dengan kedatangan berikutnya. Ambang Indonesia hampir sama: lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangan, berturut-turut atau terputus-putus; bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari, sehingga hari perjalanan dapat dihitung di kedua negara. Perbedaannya: Indonesia menjadikan Anda residen sejak hari kedatangan juga karena tempat tinggal atau niat untuk bertempat tinggal (KITAP, ITAS atau VITAS yang berlaku lebih dari 183 hari, kontrak kerja lebih dari 183 hari), sedangkan Brasil sejak hari kedatangan hanya dengan visa tetap atau kontrak kerja di Brasil. Simpan catatan perjalanan hari demi hari yang dapat dipakai untuk kedua penghitungan.
- Bekerja di Brasil sebagai residen Indonesia: tanpa pembebasan 183 hari. Sebagai nonresiden Brasil, penghasilan Anda dari sumber di Brasil — termasuk gaji dan imbalan jasa yang dibayar oleh sumber di Brasil — dipotong pajak 25% (sebagian besar penghasilan lain 15%). Tanpa P3B tidak ada pembebasan 183 hari dan tidak ada tarif yang dikurangi. Hati-hati: kontrak kerja di Brasil atau 184 hari dalam 12 bulan menjadikan Anda residen Brasil. Di Indonesia gaji itu termasuk penghasilan Anda dari seluruh dunia dan dilaporkan dalam SPT Tahunan. Pajak Brasil dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, dan batasnya dihitung menurut negara sumber: untuk imbalan pekerjaan dan jasa, negara sumber adalah negara tempat pembayar berkedudukan atau berada (Pasal 24 ayat (3) UU PPh) — jadi gaji yang dibayar pembayar di Brasil bersumber dari Brasil. Simpan bukti pemotongan Brasil (informe de rendimentos) untuk SPT Anda.
- Bukan residen Brasil: tarif pemotongan penuh, kredit di Indonesia. Sebagai nonresiden Anda membayar pajak Brasil hanya atas penghasilan dari sumber di Brasil, dipotong di sumber: gaji dan jasa 25%; bunga, sewa, royalti, imbalan jasa teknik dan penghasilan lain 15%; dividen yang dibayarkan ke luar negeri sejak 2026 — 10%; keuntungan modal atas harta di Brasil 15–22,5%. Pensiun Brasil dikenai pajak dengan tarif progresif, bukan 25% (STF, Tema 1.174). Tanpa P3B Indonesia–Brasil tarif ini tidak dikurangi. Jika Anda residen Indonesia, penghasilan ini termasuk penghasilan Anda dari seluruh dunia yang dikenai tarif 5–35%, dan pajak Brasil dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 24 UU PPh); kelebihan pemotongan Brasil tidak dapat dikembalikan di Indonesia. Dividen dari luar negeri dikecualikan dari PPh Indonesia jika paling sedikit 30% laba setelah pajak diinvestasikan di Indonesia. Untuk membuktikan pajak yang dipotong di Brasil, mintalah «Atestado de rendimentos auferidos no Brasil por não residentes».
- Pindah dari Brasil ke Indonesia: kapan Anda berhenti menjadi residen Brasil. Status residen Indonesia tidak dengan sendirinya mengakhiri status residen Brasil. Untuk menjadi nonresiden sejak hari keberangkatan, sampaikan Comunicação de Saída Definitiva do País paling lambat hari terakhir bulan Februari tahun berikutnya, dan Declaração de Saída Definitiva do País untuk periode sebagai residen; tanpa pemberitahuan Anda tetap residen Brasil selama 12 bulan pertama di luar negeri. Beri tahu semua pembayar di Brasil tentang tanggal keberangkatan, agar mereka memotong pajak seperti untuk nonresiden. Indonesia juga membagi tahun: jika Anda datang dengan niat untuk bertempat tinggal (KITAP, ITAS atau VITAS yang berlaku lebih dari 183 hari, kontrak kerja lebih dari 183 hari), Anda residen Indonesia sejak hari kedatangan, hanya untuk bagian tahun sesudahnya (Pasal 2A UU PPh). Dengan pemberitahuan kedua periode bersambung tanpa tumpang tindih; tanpanya, pada bulan-bulan yang tumpang tindih kedua negara dapat mengenakan pajak penuh — pisahkan penghasilan Anda per bulan. Di Indonesia NPWP orang pribadi penduduk adalah NIK, bagi orang pribadi lainnya NPWP 16 digit; SPT Tahunan disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
- WNI yang pindah ke Brasil: surat keterangan DJP dan Atestado de Residência Fiscal. Bagi WNI keberangkatan ke Brasil saja tidak mengakhiri status residen Indonesia. Setelah berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, ajukan kepada DJP permohonan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri; syaratnya antara lain bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia, menjadi subjek pajak dalam negeri Brasil dan telah menyelesaikan kewajiban perpajakan di Indonesia. Status residen Brasil dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari otoritas pajak Brasil yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan: Atestado de Residência Fiscal no Brasil yang diminta secara elektronik dari Receita Federal. IN RFB 2.287/2025 tidak menyebut bahasa atestado, dan model resmi sebelumnya berjudul bahasa Portugis — jika atestado Anda tidak berbahasa Inggris, siapkan terjemahan bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah dan tanyakan kepada KPP apakah terjemahan itu diterima. DJP memutus dalam 30 hari; jika tidak ada keputusan, permohonan dianggap disetujui, dan Anda menjadi subjek pajak luar negeri sejak tanggal keberangkatan. Karena tidak ada P3B, tanpa surat itu residensi ganda tidak dapat dihindari.
- Surat keterangan domisili tanpa P3B. Tanpa P3B, surat keterangan domisili tidak mengurangi pemotongan pajak di negara mana pun; surat itu hanya membuktikan residensi pajak Anda. SKD Indonesia yang diterbitkan DJP melalui Coretax diatur untuk penerapan P3B di negara mitra (PMK 112/2025); kepada otoritas Brasil, residensi Indonesia dapat dibuktikan antara lain dengan izin tinggal (KITAP, KITAS) dan SPT Tahunan Indonesia. Di Brasil, Atestado de Residência Fiscal diminta dari Receita Federal, dan «Atestado de rendimentos auferidos no Brasil por não residentes» membuktikan pajak yang dipotong di Brasil — simpan untuk kredit di Indonesia (Pasal 24 UU PPh). Untuk kredit di Brasil, simpan bukti pemotongan dan pembayaran pajak Indonesia (bukti potong) serta bukti timbal balik.
- Jaminan sosial: tidak ada perjanjian Indonesia–Brasil. Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang mempunyai perjanjian jaminan sosial yang berlaku dengan Brasil (INSS). Karena itu tidak ada surat keterangan penugasan sementara yang membebaskan dari iuran negara lain dan tidak ada penjumlahan masa iuran: iuran dapat terutang di kedua negara menurut hukum masing-masing.
Cara penyelesaian status residen ganda
Tidak ada P3B yang berlaku antara Indonesia dan negara ini.
Istilah yang akan Anda temui di Brasil
- Receita Federal
- otoritas pajak federal Brasil
- IRPF
- pajak penghasilan orang pribadi Brasil — tarif progresif sampai 27,5%
- carnê-leão
- pembayaran pajak bulanan wajib atas penghasilan dari luar negeri dan penghasilan lain yang tidak dipotong di sumber
- Comunicação de Saída Definitiva do País
- pemberitahuan keberangkatan permanen, disampaikan paling lambat akhir Februari tahun berikutnya
- Declaração de Saída Definitiva do País
- SPT untuk periode sebagai residen pada tahun keberangkatan
- reciprocidade de tratamento
- perlakuan timbal balik — syarat agar Brasil mengkreditkan pajak negara tanpa perjanjian, termasuk pajak Indonesia
Pertanyaan
Apakah ada P3B antara Indonesia dan Brasil?
Tidak. Karena itu tidak ada aturan penentu residensi, tidak ada pembebasan 183 hari untuk gaji, dan tarif pemotongan tidak dikurangi. Indonesia mengkreditkan pajak Brasil menurut Pasal 24 UU PPh; Brasil mengkreditkan pajak Indonesia hanya jika Anda membuktikan perlakuan timbal balik.
Saya bekerja di Brasil beberapa minggu. Apakah Brasil mengenakan pajak atas gaji saya?
Gaji yang dibayar oleh sumber di Brasil kepada nonresiden dipotong pajak 25% sejak hari pertama — tanpa P3B tidak ada pembebasan 183 hari. Di Indonesia gaji itu dilaporkan dalam SPT Tahunan, dan pajak Brasil dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu.
Saya WNI dan pindah ke Brasil. Apakah saya otomatis berhenti menjadi residen Indonesia?
Tidak. WNI di luar negeri baru menjadi subjek pajak luar negeri setelah DJP menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri; untuk itu diperlukan surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari Brasil (Atestado de Residência Fiscal, jika perlu dengan terjemahan). Tanpa P3B, sampai saat itu Anda dapat menjadi residen kedua negara. Sebaliknya, jika Anda pindah dari Brasil ke Indonesia, status residen Brasil berakhir sejak hari keberangkatan bila Anda menyampaikan Comunicação de Saída Definitiva do País paling lambat akhir Februari tahun berikutnya; tanpa itu, baru setelah 12 bulan berturut-turut di luar negeri.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- art. 2 IN SRF nº 208/2002 (residente no Brasil) — Residen Brasil adalah orang yang: tinggal secara tetap di Brasil; pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai pegawai kantor pemerintah Brasil di luar negeri; masuk dengan visa tetap — sejak hari kedatangan; masuk dengan visa sementara untuk bekerja dengan kontrak kerja (atau sebagai dokter penerima beasiswa program Mais Médicos) — sejak hari kedatangan; masuk dengan visa sementara lainnya — sejak hari tercapainya 184 hari tinggal (berturut-turut atau tidak) dalam periode 12 bulan, atau sejak hari memperoleh visa tetap atau kontrak kerja jika itu terjadi lebih dahulu; warga negara Brasil berstatus nonresiden yang kembali dengan niat untuk menetap — sejak hari kedatangan; orang yang pergi untuk sementara atau secara permanen tanpa menyampaikan pemberitahuan keberangkatan permanen — selama 12 bulan berturut-turut pertama ketidakhadirannya.
- art. 3 IN SRF nº 208/2002 (não residente) — Nonresiden adalah orang yang tidak tinggal secara tetap di Brasil dan tidak termasuk art. 2; orang yang pergi secara permanen — sejak hari keberangkatan (pemberitahuan keberangkatan permanen wajib); orang yang pergi untuk sementara — sejak hari setelah genap 12 bulan berturut-turut di luar negeri; orang yang masuk dengan visa sementara dan tinggal sampai 183 hari (berturut-turut atau tidak) dalam periode 12 bulan; pegawai kantor pemerintah asing di Brasil. Jika 184 hari tidak tercapai dalam 12 bulan, periode 12 bulan yang baru dihitung sejak kedatangan berikutnya.
- arts. 16–17 RIR/2018 (Decreto nº 9.580/2018); art. 12 Lei nº 9.718/1998 — Orang dengan visa tetap dikenai pajak sebagai residen sejak hari kedatangan (art. 16). Orang dengan visa sementara — sebagai residen sejak hari kedatangan jika ia datang untuk bekerja dengan kontrak kerja, atau sejak hari setelah genap tinggal lebih dari 183 hari (berturut-turut atau tidak) dalam periode 12 bulan; sampai saat itu penghasilannya dikenai pajak sebagai penghasilan nonresiden (art. 17).
- art. 14 RIR/2018 (Lei nº 3.470/1958, art. 17) — Residen yang pergi secara permanen dalam suatu tahun kalender menyampaikan Declaração de Saída Definitiva do País untuk penghasilan sejak 1 Januari sampai hari sebelum keberangkatan; penghasilan sesudah keberangkatan dikenai pajak melalui pemotongan di sumber sebagai penghasilan nonresiden. Orang yang pergi tanpa SPT ini dikenai pajak sebagai residen selama 12 bulan pertama ketidakhadirannya, dan sebagai nonresiden mulai bulan ke-13.
- arts. 9, 11, 11-A IN SRF nº 208/2002; art. 16 IN RFB nº 2.312/2026 (Perguntas e Respostas IRPF 2026, pertanyaan 114–126) — Pemberitahuan keberangkatan permanen (Comunicação de Saída Definitiva do País) disampaikan paling lambat hari terakhir bulan Februari tahun berikutnya — sesudah tanggal itu tidak dapat disampaikan lagi; Declaração de Saída Definitiva do País — paling lambat batas waktu SPT tahunan (untuk keberangkatan tahun 2025 — paling lambat 29.05.2026), dan pajaknya dibayar sekaligus pada tanggal yang sama. Denda keterlambatan SPT adalah R$ 165,74 atau 1% dari pajak per bulan, paling banyak 20%. Mantan residen wajib memberi tahu semua pembayar penghasilan di Brasil tentang tanggal keberangkatannya.
- art. 47 (VII), arts. 118–120 RIR/2018; arts. 2–6 Lei nº 14.754/2023 — Residen dikenai pajak atas penghasilan yang diterima di luar negeri, baik dibawa masuk ke Brasil maupun tidak. Gaji, pensiun dan sewa dari luar negeri — pembayaran bulanan wajib (carnê-leão) dengan tarif progresif, diperhitungkan dalam SPT tahunan. Penghasilan dari investasi keuangan di luar negeri dan dividen perusahaan asing — 15% dalam SPT tahunan (sejak 2024); laba perusahaan asing yang dikendalikan di yurisdiksi dengan perlakuan pajak istimewa atau dengan penghasilan aktif di bawah 60% — setiap tahun pada 31 Desember.
- arts. 15, 37 RIR/2018 — Residen yang bekerja di luar negeri untuk kantor pemerintah Brasil dan dibayar dalam mata uang asing dikenai pajak sebagai residen; 25% dari jumlah yang diterima dimasukkan ke dalam dasar pengenaan pajak.
- arts. 741, 744–746, 760, 763, 765, 767 RIR/2018; art. 7 Lei nº 9.779/1999 — Penghasilan nonresiden yang bersumber dari Brasil dipotong pajak di sumber: 25% — gaji dan penghasilan lain dari pekerjaan dan jasa (art. 746); 15% — tarif umum (art. 744), bunga (art. 760), sewa harta tak gerak di Brasil setelah dikurangi biaya yang didokumentasikan (art. 763), jasa teknik dan administrasi (art. 765), royalti (art. 767); 25% — bagi penduduk yurisdiksi dengan perlakuan pajak istimewa; keuntungan dari pengalihan harta di Brasil — dengan tarif bagi residen, 15–22,5% (art. 745).
- art. 10 §§ 4–5, art. 10-A Lei nº 9.249/1995 (sebagaimana diubah dengan Lei nº 15.270/2025) — Sejak 01.01.2026, laba dan dividen yang dibayarkan ke luar negeri dipotong pajak 10% di sumber (kecuali laba untuk periode sampai dengan 2025 yang pembagiannya disetujui paling lambat 31.12.2025); atas pilihan penerima dapat diberikan kredit jika tarif efektif pajak perusahaan ditambah 10% ini melebihi tarif nominal (pada umumnya 34%).
- DJP — Tax Treaty and Multilateral Instrument (tabel P3B Indonesia) — Tabel resmi DJP tentang P3B Indonesia dan status MLI-nya. Brasil dan Argentina tidak termasuk; tidak ada P3B yang ditandatangani dengan kedua negara itu (research/ID-treaties.md, diperiksa pada 13.11.2026).
- Receita Federal — Acordos para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal — Daftar resmi persetujuan penghindaran pajak berganda Brasil yang berlaku; Indonesia tidak termasuk (dibaca 13.11.2026 oleh paket rules/br/countries/ID.json).
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- art. 115 RIR/2018; art. 4 Lei nº 14.754/2023 — Pajak penghasilan luar negeri dikurangkan dari pajak Brasil hanya jika perjanjian internasional dengan negara sumber mengaturnya atau negara itu memberikan perlakuan timbal balik atas penghasilan dari Brasil; paling banyak sebesar kenaikan pajak Brasil karena dimasukkannya penghasilan itu; untuk penghasilan menurut Lei 14.754/2023 kredit yang tidak terpakai tidak dapat dibawa ke tahun lain.
- P&R IRPF 2026, perguntas 132 e 136 (negara tanpa perjanjian; pembuktian perlakuan timbal balik); art. 115, II, RIR/2018; art. 16, § 1º, IN SRF nº 208/2002 — Tanpa perjanjian, pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikompensasikan di Brasil jika hukum negara lain itu mengizinkan residennya mengkreditkan pajak yang dibayar di Brasil (perlakuan timbal balik). Kecuali untuk Jerman, Inggris dan Amerika Serikat, timbal balik dibuktikan oleh Wajib Pajak: dengan salinan undang-undang yang diterbitkan dalam lembaran resmi negara itu, diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi oleh perwakilan diplomatik Brasil, atau dengan pernyataan perwakilan diplomatik Brasil yang menegaskan adanya timbal balik.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Residen dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan tarif progresif (sejak tahun pajak 2022): 5% sampai Rp60 juta; 15% di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta; 25% di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta; 30% di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar; 35% di atas Rp5 miliar. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun paling sedikit Rp54 juta untuk diri Wajib Pajak, ditambah Rp4,5 juta untuk Wajib Pajak yang kawin dan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan (paling banyak 3 orang).
- P&R IRPF 2026, pertanyaan 129; STF, ARE 1.327.491 (Tema 1.174) — Pensiun Brasil yang dibayarkan kepada nonresiden (kecuali tunjangan nafkah) dikenai pajak dengan skala progresif, bukan dengan tarif 25%, setelah STF menyatakan tarif 25% inkonstitusional.
- Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c) UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Dividen dari dalam negeri yang diterima orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu; jika tidak, dikenai PPh final paling tinggi 10%. Dividen dari luar negeri dikecualikan sepanjang diinvestasikan di Indonesia paling sedikit 30% dari laba setelah pajak.
- gov.br — Obter atestado de rendimentos auferidos no Brasil por não residentes (Instrução Normativa RFB nº 2.287/2025) — Atestado dari Receita Federal tentang penghasilan yang diperoleh nonresiden di Brasil dan pajak yang dipotong atasnya — bukti pajak Brasil untuk kredit di negara residen.
- Pasal 16 ayat (2), Pasal 169 ayat (1), Pasal 170 ayat (1) PMK 81/2024 — Bagi orang pribadi penduduk, NPWP adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah diaktivasi; bagi orang pribadi lainnya — NPWP 16 digit. SPT Tahunan PPh orang pribadi disampaikan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret); untuk bagian tahun pajak — paling lama 3 bulan setelah akhir bagian tahun pajak itu.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- gov.br — Obter Atestado de Residência Fiscal no Brasil (Instrução Normativa RFB nº 2.287/2025) — Atestado de Residência Fiscal no Brasil diminta secara elektronik dari Receita Federal dan disahkan secara elektronik dengan kode verifikasi (art. 4 IN RFB 2.287/2025); modelnya ditetapkan dengan Ato Declaratório Executivo (art. 2 parágrafo único) — IN tidak menyebut bahasanya. Dalam IN RFB 1.226/2011 yang digantikannya, model resmi (Anexo I «Atestado de Residência Fiscal no Brasil») berjudul bahasa Portugis.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- INSS — Acordos internacionais de previdência social (países com acordos em vigor) — Daftar negara yang mempunyai perjanjian jaminan sosial yang berlaku dengan Brasil; Indonesia tidak termasuk (dibaca oleh paket rules/br/countries/ID.json).
- Lei nº 15.191/2025 (skala bulanan); arts. 3-A, 11-A Lei nº 9.250/1995 (sebagaimana diubah dengan Lei nº 15.270/2025) — Skala bulanan sejak 2026: sampai R$ 2.428,80 — tidak ada pajak; selanjutnya 7,5%, 15%, 22,5%; di atas R$ 4.664,68 — 27,5%. Sejak 2026 pajak dikurangi sehingga menjadi nol untuk penghasilan kena pajak sampai R$ 5.000 per bulan; pengurangan itu menurun secara bertahap sampai R$ 7.350 per bulan (angka tahunan — R$ 60.000 dan R$ 88.200).
- arts. 6-A, 16-A, 16-B Lei nº 9.250/1995 (sebagaimana diubah dengan Lei nº 15.270/2025) — Sejak 2026 — pajak minimum bagi orang dengan jumlah penghasilan di atas R$ 600.000 setahun: tarifnya naik secara linear sampai 10% pada penghasilan R$ 1.200.000 atau lebih; dasarnya termasuk penghasilan yang dikecualikan dan dividen (tidak termasuk keuntungan modal, bunga tabungan dan efek tertentu yang mendapat fasilitas pajak); pajak penghasilan yang telah dibayar dan pajak perusahaan (melalui «pengurang») dikurangkan darinya. Dividen di atas R$ 50.000 per bulan dari satu perusahaan kepada seorang residen — dipotong 10%.
- Perguntas e Respostas IRPF 2026, pertanyaan 136 dan 142 (timbal balik untuk kredit pajak luar negeri) — Receita menganggap Jerman, Inggris dan Amerika Serikat memberikan perlakuan timbal balik atas penghasilan dari Brasil, sehingga residen Brasil dapat mengurangkan pajak penghasilan yang dibayar di sana tanpa bukti lebih lanjut (AD SRF 28/2000, AD SRF 48/2000, ADE SRF 72/2005, ADI SRF 16/2005); untuk negara lain Wajib Pajak harus membuktikan timbal balik. Timbal balik tidak mencakup pajak yang dibayar kepada negara bagian dan kotamadya (pertanyaan 142).
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab