Residen pajak Belanda atau Indonesia?
Belanda tidak mengenal uji jumlah hari: Anda penduduk Belanda jika mempunyai ikatan pribadi yang berkelanjutan dengan Belanda — rumah, keluarga, pekerjaan, tempat Anda menghabiskan waktu. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 3 P3B Indonesia–Belanda 2002 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Belanda dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Belanda menganggap Anda sebagai residen pajak
Belanda tidak mengenal uji jumlah hari: residensi bergantung pada fakta — apakah Anda mempunyai ikatan pribadi yang berkelanjutan dengan Belanda (rumah, keluarga, pekerjaan, tempat Anda menghabiskan waktu). Ikatan itu tidak harus lebih kuat daripada ikatan Anda dengan Indonesia.
- Rumah di Belanda bersama keluarga, pekerjaan atau sebagian besar waktu Anda di sana merupakan ikatan pribadi yang berkelanjutan: Anda kemungkinan penduduk (residen pajak) Belanda dan dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia.
- Anda tidak mempunyai rumah di Belanda, tetapi menghabiskan sebagian besar tahun di sana — argumen yang kuat, walaupun tidak menentukan, untuk residensi Belanda; semua keadaan harus ditimbang.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda mempunyai rumah di Belanda, tetapi tanpa keluarga, pekerjaan atau sebagian besar waktu Anda di sana ikatan yang berkelanjutan diragukan — Anda lebih mungkin bukan penduduk Belanda, tetapi otoritas pajak dapat berpendapat lain. Sebagai residen Indonesia (atau negara lain di luar UE/EEA/Swiss/BES) Anda tidak dapat memperoleh status wajib pajak luar negeri yang memenuhi syarat, sehingga Anda tidak mendapat kredit pajak Belanda dan hampir tidak ada pengurangan.
- Tidak ada rumah dan tidak banyak waktu di Belanda — Anda bukan penduduk Belanda. Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Belanda dikenai pajak di sana (dengan memperhatikan Pasal 16 ayat 2 P3B Indonesia–Belanda). Sebagai residen Indonesia (atau negara lain di luar UE/EEA/Swiss/BES) Anda tidak dapat memperoleh status wajib pajak luar negeri yang memenuhi syarat, sehingga Anda tidak mendapat kredit pajak Belanda dan hampir tidak ada pengurangan.
Di mana ketentuan Belanda berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Residensi ganda: Belanda tidak menghitung hari dan tidak membandingkan ikatan. Belanda hanya mensyaratkan ikatan pribadi yang berkelanjutan dengan Belanda — ikatan itu tidak harus lebih kuat daripada ikatan Anda dengan Indonesia (Hoge Raad, BZ6824). Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Karena itu residensi ganda sering terjadi. Status Anda kemudian ditentukan oleh Pasal 4 ayat 3 P3B Indonesia–Belanda (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): tempat tinggal tetap yang tersedia → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Kewarganegaraan tidak diperhitungkan. Simpan bukti setiap langkah: kontrak sewa atau sertifikat hak milik, tempat tinggal keluarga, pekerjaan, jumlah hari di setiap negara.
- Keluarga di Belanda. Keluarga yang tinggal di Belanda adalah salah satu petunjuk utama residensi Belanda. Jika Anda mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara, Pasal 4 ayat 3 huruf a P3B melihat pusat kepentingan vital — dan keluarga yang tinggal di Belanda menariknya ke sana. Bagi Indonesia, pasangan, anak atau keluarga terdekat di luar negeri juga merupakan unsur pusat kegiatan utama di luar Indonesia (PER-23/PJ/2025). Jumlah hari Anda di Indonesia saja tidak menentukan hasil P3B.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Persetujuan Indonesia–Belanda 2002. Antara Indonesia dan Belanda berlaku Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang ditandatangani di Jakarta pada 29.01.2002: berlaku sejak 30.12.2003 dan diterapkan sejak 01.01.2004; Protokol 2015 (tarif dividen dan bunga baru, pertukaran informasi, bantuan penagihan pajak) berlaku sejak 01.08.2017. P3B ini berlaku bagi bagian Kerajaan Belanda di Eropa. MLI diterapkan sejak 2021, tetapi tidak mengubah aturan residensi orang pribadi maupun metode penghindaran pajak berganda. Pasal-pasal penting: residensi — Pasal 4 ayat 3 (tanpa kriteria kewarganegaraan; ayat 2 mengatur diplomat); pekerjaan bebas — Pasal 15 (tempat tetap atau lebih dari 91 hari dalam 12 bulan); pekerjaan dalam hubungan kerja — Pasal 16 (183 hari dalam 12 bulan); pensiun dan jaminan sosial — Pasal 19; jabatan pemerintahan — Pasal 20; metode penghapusan pajak berganda — Pasal 24; prosedur persetujuan bersama — Pasal 27.
- Bekerja di Belanda sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam 12 bulan (Pasal 16 ayat 2). Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Belanda — termasuk kerja jarak jauh dari Belanda untuk pemberi kerja Indonesia — adalah penghasilan dari sumber di Belanda. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Belanda tidak mengenakan pajak atas gaji itu hanya jika ketiga syarat Pasal 16 ayat 2 terpenuhi: Anda berada di Belanda tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun fiskal yang bersangkutan, pemberi kerja bukan penduduk Belanda, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Belanda. Pekerjaan bebas dapat dikenai pajak di Belanda jika Anda mempunyai tempat tetap di sana atau berada di sana lebih dari 91 hari dalam 12 bulan (Pasal 15). Di Indonesia gaji itu dilaporkan dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan dari luar negeri, dan pajak Belanda dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 24 ayat 2 P3B; Pasal 24 UU PPh).
- Residen Belanda yang bekerja di Indonesia. Jika menurut P3B Anda residen Belanda dan bekerja secara fisik di Indonesia, pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto imbalan. Indonesia tidak mengenakan pajak atas gaji itu jika Anda berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun fiskal, pemberi kerja bukan penduduk Indonesia dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Indonesia (Pasal 16 ayat 2 P3B); untuk pekerjaan bebas batasnya adalah tempat tetap atau lebih dari 91 hari dalam 12 bulan (Pasal 15). Agar pembayar menerapkan P3B, serahkan Formulir DGT yang disahkan Belastingdienst atau dilampiri surat keterangan domisili berbahasa Inggris (PMK 112/2025). Gaji yang dikenai pajak di Indonesia dibebaskan di Belanda dengan progresi (Pasal 24 ayat 3 P3B).
- Cara Indonesia dan Belanda menghindari pajak berganda. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia, termasuk dari Belanda, dan mengkreditkan pajak yang dibayar di Belanda paling banyak sebesar bagian PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 24 ayat 2 P3B); batas kredit dihitung per negara sumber (Pasal 24 UU PPh). Jika Anda residen Belanda, Belanda membebaskan dengan progresi penghasilan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Indonesia, misalnya gaji untuk pekerjaan di Indonesia, usaha melalui bentuk usaha tetap dan harta tak gerak di Indonesia; atas dividen, bunga, royalti, honorarium direktur serta penghasilan artis dan atlet dari Indonesia Belanda mengurangkan pajak Indonesia (Pasal 24 ayat 3–4). MLI tidak mengubah metode ini: Indonesia mereservasi seluruh Pasal 5 MLI.
- Tahun pindah: Belanda (SPT M) dan Indonesia sama-sama membagi tahun. Belanda menganggap Anda penduduk sejak tanggal Anda pindah masuk (atau sampai tanggal Anda keluar), dan untuk tahun itu Anda menyampaikan SPT M. Indonesia juga membagi tahun: kewajiban pajak subjektif dimulai saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya — bagian tahun itu menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh). Bagi WNI keberangkatan saja tidak cukup: status subjek pajak luar negeri baru berlaku dengan surat keterangan DJP, tetapi kemudian berlaku sejak tanggal keberangkatan. Untuk masa ketika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 3 P3B yang menentukan. Simpan bukti tanggal pindah: pendaftaran dan pencabutan alamat di gemeente, kontrak sewa, kontrak kerja, cap paspor.
- Aturan 30% (27% sejak 2027). Jika pemberi kerja Belanda merekrut Anda dari Indonesia (dalam 24 bulan sebelumnya Anda tinggal lebih dari 16 bulan pada jarak lebih dari 150 km dari perbatasan Belanda) dan Anda memenuhi norma gaji, paling banyak 30% upah Anda dapat dibayarkan bebas pajak selama paling lama 5 tahun (batas 2026: €78.600). Sejak 1 Januari 2027 maksimumnya turun menjadi 27% (ketetapan yang dimulai sebelum 2024 mempertahankan 30%). Pilihan untuk diperlakukan sebagai wajib pajak luar negeri parsial tidak tersedia lagi sejak SPT 2025 (aturan peralihan bagi pengguna 2024).
- Box 3: pajak atas imbal hasil anggapan dari tabungan dan investasi. Sebagai penduduk Belanda, tabungan dan investasi Anda di seluruh dunia — termasuk rekening, deposito dan investasi di Indonesia — masuk ke box 3, yang mengenakan pajak atas imbal hasil anggapan, bukan penghasilan sebenarnya. Anda dapat menunjukkan imbal hasil sebenarnya yang lebih rendah menurut aturan bukti lawan (sejak 2017); sistem berdasarkan imbal hasil sebenarnya diharapkan berlaku sejak 2028. Perlakuan box 3 atas saldo jaminan hari tua di Indonesia tidak diperiksa di sini.
- Pensiun dan jaminan sosial: negara sumber juga dapat mengenakan pajak. Berbeda dengan banyak P3B lain, Pasal 19 P3B Indonesia–Belanda membolehkan negara tempat pensiun timbul untuk mengenakan pajak atas pensiun, anuitas dan pembayaran sekaligus, serta atas pensiun dan pembayaran jaminan sosial (misalnya AOW Belanda); pensiun dianggap timbul di negara tempat iurannya memperoleh keringanan pajak. Negara residen juga mengenakan pajak dan menghindari pajak berganda menurut Pasal 24: sebagai residen Indonesia Anda melaporkan pensiun dari Belanda dalam SPT Tahunan dan pajak Belanda dikreditkan; sebagai residen Belanda, atas pensiun dari Indonesia pembayar dapat memotong PPh Pasal 26 sebesar 20%, dan Belanda membebaskannya dengan progresi. Imbalan dan pensiun pemerintah dapat dikenai pajak oleh negara pembayar (Pasal 20). Pelajar dan peserta pelatihan dari negara lain dibebaskan atas kiriman dari luar negeri untuk biaya hidup dan pendidikan (Pasal 22).
- Pindah dari Belanda ke Indonesia: conserverende aanslag Belanda. Indonesia tidak mengenakan pajak keluar, tetapi saat Anda pindah dari Belanda, Belastingdienst dapat menerbitkan ketetapan pajak konservatoir (conserverende aanslag) atas pensiun dan lijfrente yang iurannya dahulu dikurangkan, atas tabungan atau investasi terkait rumah sendiri, dan atas kepemilikan saham substansial (aanmerkelijk belang, box 2: saham dianggap dijual saat emigrasi). Pembayaran ditangguhkan; untuk pensiun dan lijfrente ketetapan dapat dihapuskan setelah 10 tahun jika Anda mematuhi aturan Belanda, sedangkan untuk aanmerkelijk belang (emigrasi setelah 15.09.2015) penangguhan berlaku seumur hidup tanpa penghapusan; untuk kepindahan ke luar UE dapat diminta jaminan. Menurut P3B, keuntungan dari saham pada umumnya hanya dikenai pajak di negara residen penjual, tetapi Belanda tetap dapat mengenakan pajak atas keuntungan dari saham perseroan Belanda dengan kepemilikan paling sedikit 5% selama 10 tahun setelah Anda pindah, sepanjang ketetapan emigrasi masih terutang (Pasal 14 ayat 5); pensiun dapat dikenai pajak oleh negara sumber (Pasal 19).
- Surat keterangan domisili: SKD Indonesia dan surat keterangan Belastingdienst. Sebagai residen Indonesia, untuk menggunakan P3B di Belanda mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pembayar jika Anda memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Sebagai residen Belanda, untuk menggunakan P3B di Indonesia serahkan kepada pembayar Formulir DGT yang disahkan Belastingdienst atau dilampiri surat keterangan domisili berbahasa Inggris. Pembayar menerapkan tarif P3B hanya jika Anda bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. WNI yang pindah ke Belanda juga memerlukan surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari Belanda untuk mengajukan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri kepada DJP.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat 3 P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol, ditandatangani di Jakarta pada 29 Januari 2002 (Keputusan Presiden 92/2003), sebagaimana diubah dengan Protokol yang ditandatangani di Jakarta pada 30 Juli 2015 dan dimodifikasi oleh MLI. Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Belanda
- fiscaal inwoner
- penduduk (residen) pajak Belanda — ditentukan oleh semua fakta dan keadaan (Art. 4 AWR)
- duurzame band van persoonlijke aard
- ikatan pribadi yang berkelanjutan dengan Belanda
- binnenlandse / buitenlandse belastingplicht
- kewajiban pajak sebagai penduduk / bukan penduduk
- aangifte M
- SPT untuk tahun kedatangan atau keberangkatan
- 30%-regeling
- tunjangan bebas pajak bagi karyawan yang direkrut dari luar negeri (27% sejak 2027)
- conserverende aanslag
- ketetapan pajak konservatoir saat emigrasi atas pensiun, lijfrente dan kepemilikan saham substansial
Pertanyaan
Keluarga saya di Belanda, tetapi saya bekerja di Indonesia. Di mana saya residen?
Belanda kemungkinan menganggap Anda penduduk karena ikatan pribadi yang berkelanjutan, dan Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia atau berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Pasal 4 ayat 3 P3B yang menentukan: dengan tempat tinggal tetap di kedua negara, pusat kepentingan vital — dan keluarga di Belanda menariknya ke sana. Kewarganegaraan tidak diperhitungkan; jika tempat biasa berdiam pun tidak menentukan, pejabat yang berwenang menyelesaikannya dengan persetujuan bersama.
Kapan Belanda dapat mengenakan pajak atas gaji saya jika saya residen Indonesia?
Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan di Belanda dikenai pajak di Belanda, kecuali ketiga syarat Pasal 16 ayat 2 P3B terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Belanda dalam jangka waktu dua belas bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun fiskal, pemberi kerja bukan penduduk Belanda, dan gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Belanda. Pajak Belanda dikreditkan di Indonesia paling banyak sebesar PPh Indonesia atas gaji itu (Pasal 24 ayat 2).
Apakah pensiun Belanda saya dikenai pajak di Belanda jika saya tinggal di Indonesia?
Bisa. Pasal 19 P3B Indonesia–Belanda membolehkan negara sumber mengenakan pajak atas pensiun, anuitas dan pembayaran jaminan sosial seperti AOW; Indonesia, sebagai negara residen, juga mengenakan pajak dan mengkreditkan pajak Belanda.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- Art. 4 AWR — Tempat tinggal seseorang dinilai menurut keadaan — semua fakta dan keadaan; tidak ada uji jumlah hari yang tetap.
- Art. 2.1 Wet IB 2001 — Penduduk membayar pajak penghasilan atas penghasilan dari seluruh dunia; bukan penduduk hanya atas penghasilan dari sumber di Belanda.
- Belastingdienst: fiscaal inwoner van Nederland (residen pajak Belanda) — Petunjuk residensi pajak Belanda: sebagian besar waktu Anda dihabiskan di alamat di Belanda, pasangan dan keluarga tinggal di Belanda, Anda bekerja di sana, asuransi, dokter keluarga, anak bersekolah, keanggotaan perkumpulan.
- Art. 7.8(6) Wet IB 2001 — Status wajib pajak luar negeri yang memenuhi syarat (kredit dan pengurangan seperti penduduk jika 90% atau lebih penghasilan dikenai pajak di Belanda) hanya tersedia bagi penduduk UE, EEA, Swiss dan pulau-pulau BES; tidak ada mekanisme untuk menetapkan negara lain, sehingga residen Indonesia tidak dapat memperolehnya.
- Belastingdienst: aftrekposten en kortingen bij wonen in het buitenland (pengurangan dan kredit pajak bagi yang tinggal di luar negeri) — Bukan penduduk yang tinggal di luar UE/EEA/Swiss/BES hanya mendapat pengurangan pengusaha untuk usaha di Belanda dan batas bebas pajak box 3; tidak ada bagian pajak dari kredit pajak umum; bagian premi hanya jika diasuransikan wajib dalam asuransi sosial Belanda.
- Art. 7.2(2)(b) Wet IB 2001 — Bukan penduduk dikenai pajak atas gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Belanda.
- Pasal 16 ayat 2 P3B Indonesia–Belanda (2002) — Gaji residen satu Negara untuk pekerjaan yang dilakukan di Negara lain hanya dikenai pajak di Negara residen jika: (a) penerima berada di Negara lain tidak lebih dari 183 hari seluruhnya dalam jangka waktu dua belas bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun fiskal yang bersangkutan; (b) gaji dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lain itu; dan (c) gaji tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Negara lain itu.
- P3B Indonesia–Belanda (2002): Keppres 92/2003; Pasal 31; Protokol 2015 (Trb. 2017, 100) — Persetujuan ditandatangani di Jakarta pada 29.01.2002 dalam bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris, ketiganya sama-sama otentik (jika terdapat perbedaan penafsiran antara teks Indonesia dan Belanda, teks Inggris yang berlaku); disahkan dengan Keputusan Presiden 92/2003 (14.11.2003); berlaku 30.12.2003 dan diterapkan sejak 01.01.2004 (Pasal 31). Protokol yang ditandatangani di Jakarta pada 30.07.2015 (tarif dividen dan bunga, pertukaran informasi, bantuan penagihan pajak — Pasal 28A) berlaku sejak 01.08.2017 bagi Belanda di Eropa (Tractatenblad 2017, 100). MLI diterapkan sejak 2021 (teks sintetis DJP), tetapi tidak mengubah Pasal 4 ayat 3 bagi orang pribadi maupun Pasal 24.
- Pasal 4 ayat 3 P3B Indonesia–Belanda (2002) — Orang pribadi yang menjadi penduduk kedua Negara: (a) dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia; jika di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya paling erat (pusat kepentingan vital); (b) jika pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau tidak ada tempat tinggal tetap di Negara mana pun — Negara tempat ia biasa berdiam; (c) jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di salah satu pun — persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Tanpa kriteria kewarganegaraan. Protokol II: orang pribadi yang tinggal di atas kapal tanpa domisili nyata di salah satu Negara dianggap penduduk Negara pelabuhan asal kapal itu.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 15 P3B Indonesia–Belanda (2002) (pekerjaan bebas) — Penghasilan residen satu Negara dari jasa profesional atau kegiatan lain yang bersifat bebas hanya dikenai pajak di Negara residen, kecuali ia mempunyai tempat tetap yang secara teratur tersedia baginya di Negara lain atau berada di Negara lain itu lebih dari 91 hari seluruhnya dalam jangka waktu 12 bulan; dalam hal itu Negara lain dapat mengenakan pajak hanya atas penghasilan yang berkaitan dengan tempat tetap itu atau yang diperoleh selama masa itu.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 24 P3B Indonesia–Belanda (2002) — Indonesia (ayat 2): pajak Belanda atas penghasilan yang menurut Persetujuan dapat dikenai pajak di Belanda dikreditkan terhadap pajak Indonesia, paling banyak sebesar bagian pajak Indonesia atas penghasilan itu. Belanda (ayat 3): penghasilan yang antara lain menurut Pasal 6, 7, 14 ayat 1–2, 15, 16 ayat 1 dan 3, 19, 20 dan 23 ayat 2 dapat dikenai pajak di Indonesia dibebaskan dengan pengurangan pajak Belanda secara proporsional (pembebasan dengan progresi); (ayat 4) atas dividen, bunga, royalti, keuntungan menurut Pasal 14 ayat 5, honorarium direktur (Pasal 17 ayat 1) serta penghasilan artis dan atlet (Pasal 18), Belanda mengurangkan pajak yang dibayar di Indonesia, paling banyak sebesar pengurangan yang akan diberikan jika penghasilan itu dibebaskan.
- Belastingdienst: aangifte M (SPT M) — Pada tahun pindah masuk atau keluar Anda menyampaikan SPT M: penduduk Belanda sejak tanggal kedatangan atau sampai tanggal keberangkatan.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Belastingdienst: 30%-regeling (expatregeling) — Karyawan yang direkrut dari luar negeri yang dalam 24 bulan sebelum mulai bekerja tinggal lebih dari 16 bulan pada jarak lebih dari 150 km dari perbatasan Belanda dan memiliki keahlian yang langka (norma gaji 2026 €48.013; €36.497 bagi yang berusia di bawah 30 tahun dengan gelar master yang memenuhi syarat) dapat menerima paling banyak 30% upah bebas pajak selama paling lama 5 tahun; tunjangan bebas pajak maksimum 2026 adalah €78.600. Status wajib pajak luar negeri parsial tidak dapat dipilih lagi sejak SPT 2025 (aturan peralihan bagi pengguna 2024 sampai 2026).
- Business.gov.nl: kompensasi aturan 30% turun menjadi 27% — Sejak 1 Januari 2027 bagian bebas pajak maksimum adalah 27% upah dan norma gaji naik (€50.436; €38.388 bagi yang berusia di bawah 30 tahun dengan gelar master). Ketetapan yang dimulai sebelum 1 Januari 2024 mempertahankan 30% selama jangka waktu 5 tahunnya.
- Rijksoverheid, 14.03.2025: Wet tegenbewijsregeling box 3 — Box 3 mengenakan pajak atas imbal hasil anggapan (forfaitair) dari tabungan dan investasi. Menurut aturan bukti lawan, Wajib Pajak dapat menunjukkan imbal hasil sebenarnya sejak 2017 dan meminta pengembalian pajak jika lebih rendah dari imbal hasil anggapan; aturan ini sementara sampai Wet werkelijk rendement box 3, yang diharapkan berlaku pada 2028.
- Pasal 19 dan 20 P3B Indonesia–Belanda (2002) — Pensiun dan imbalan serupa, anuitas dan pembayaran sekaligus sebagai pengganti hak atas anuitas yang timbul di satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lain dapat dikenai pajak di Negara tempat timbulnya (Pasal 19 ayat 1); demikian pula pensiun dan pembayaran lain menurut sistem jaminan sosial suatu Negara (ayat 2). Pensiun dianggap timbul di Negara tempat iuran atau premi terkait memperoleh keringanan pajak (ayat 4). Imbalan, termasuk pensiun, yang dibayar oleh suatu Negara atas jasa yang bersifat pemerintahan dapat dikenai pajak di Negara itu (Pasal 20 ayat 1), kecuali jasa diberikan di Negara lain oleh orang yang merupakan penduduk dan warga negara Negara lain itu (ayat 3).
- Pasal 22 P3B Indonesia–Belanda (2002) (pelajar dan peserta pelatihan) — Pelajar atau peserta magang yang sesaat sebelum kunjungannya adalah penduduk Negara lain dibebaskan dari pajak atas kiriman dari luar negeri untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan, serta atas imbalan jasa sampai jumlah yang ditetapkan pejabat yang berwenang, selama jangka waktu yang wajar untuk tujuan kunjungan (ayat 1); penerima beasiswa — paling lama tiga tahun (ayat 2); karyawan yang memperoleh pengalaman teknis atau profesional — paling lama dua belas bulan (ayat 3).
- Belastingdienst: Conserverende aanslag bij emigratie — Saat pindah ke luar negeri dapat diterbitkan conserverende aanslag atas pensiun dan lijfrente yang memberi keuntungan pajak, atas tabungan atau investasi terkait rumah sendiri, dan atas aanmerkelijk belang (saham dianggap dijual, keuntungan dikenai pajak di box 2); penghasilan yang dikonservasi dikenai tarif tertinggi. Masa berlaku biasanya 10 tahun, untuk aanmerkelijk belang tidak terbatas. Penghapusan setelah 10 tahun dapat dimohonkan untuk pensiun, lijfrente dan tabungan rumah; bagi aanmerkelijk belang yang emigrasinya setelah 15.09.2015 pukul 15.15 penangguhan berlaku seumur hidup tanpa penghapusan. Untuk kepindahan ke luar UE/EEA dapat diminta jaminan.
- Pasal 14 ayat 4–5 P3B Indonesia–Belanda (2002) — Keuntungan dari pengalihan harta selain harta tak gerak, harta bentuk usaha tetap atau tempat tetap, dan kapal atau pesawat udara hanya dikenai pajak di Negara tempat penjual menjadi penduduk (ayat 4). Namun suatu Negara dapat, menurut undang-undangnya sendiri, mengenakan pajak atas keuntungan residen Negara lain dari pengalihan saham, hak jouissance atau piutang pada perseroan yang merupakan penduduk Negara pertama, jika ia — sendiri atau bersama pasangan atau keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus — memiliki paling sedikit 5% modal yang ditempatkan dari suatu kelas saham perseroan itu, ia menjadi penduduk Negara pertama dalam sepuluh tahun terakhir sebelum tahun keuntungan diperoleh, dan syarat kepemilikan itu sudah terpenuhi saat ia pindah; jika Negara pertama menerbitkan ketetapan pajak atas pengalihan yang dianggap terjadi saat emigrasi, aturan ini hanya berlaku sepanjang ketetapan itu masih terutang (ayat 5).
- Pasal 25 ayat (8) dan (8a) UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Kewajiban membayar fiskal luar negeri bagi orang pribadi dalam negeri berumur 21 tahun ke atas yang tidak memiliki NPWP dan bertolak ke luar negeri hanya berlaku sampai 31 Desember 2010.
- Pasal 4 ayat 3 huruf a P3B Indonesia–Belanda (2002) — (a) Ia dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya paling erat dengannya (pusat kepentingan vital). (Terjemahan dari teks bahasa Inggris yang diterbitkan DJP; teks bahasa Inggris berlaku jika terdapat perbedaan penafsiran.)
- Pasal 4 ayat 3 huruf b dan c P3B Indonesia–Belanda (2002) — (b) Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia biasa berdiam; (c) jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di salah satu pun, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama. Kriteria kewarganegaraan tidak ada. Ayat 2 Pasal 4 mengatur anggota perwakilan diplomatik atau konsuler (penduduk Negara pengirim), sehingga aturan penentu bagi orang pribadi ada di ayat 3.
- Pasal 27 ayat 1 P3B Indonesia–Belanda (2002) — prosedur persetujuan bersama — Orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan dapat, terlepas dari upaya hukum menurut undang-undang domestik, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat ia menjadi penduduk, dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan tersebut. Menurut teks sintetis DJP, MLI hanya menambahkan pada ayat 2 kalimat bahwa persetujuan yang dicapai dilaksanakan tanpa memperhatikan batas waktu dalam undang-undang domestik.
Putusan pengadilan
- Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), ECLI:NL:HR:2013:BZ6824, 12/04/2013 — Residensi mensyaratkan ikatan pribadi yang berkelanjutan dengan Belanda; pusat kehidupan sosial tidak harus berada di Belanda.
- Gerechtshof Amsterdam (Pengadilan Tinggi), ECLI:NL:GHAMS:2024:721, 23/01/2024 — Menurut Art. 4 AWR semua keadaan ditimbang; tidak ada satu kategori pun yang menentukan.
- Advocaat-Generaal pada Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2025:500, 25/04/2025 — Residensi adalah norma terbuka: ikatan pribadi yang berkelanjutan dengan Belanda; residensi ganda dimungkinkan.
- Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), ECLI:NL:HR:2026:1287, 17/07/2026 — Kesimpulan residensi (Art. 4 AWR, P3B dengan Swiss) yang didasarkan pada hitungan hari kehadiran tidak berdasar untuk masa yang tidak tercakup hitungan itu. Beban membuktikan bahwa ikatan berkelanjutan dengan Belanda terus ada ada pada inspektur pajak, bukan pada Wajib Pajak.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab