P3B Indonesia – Belanda: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol, ditandatangani di Jakarta pada 29 Januari 2002 (Keputusan Presiden 92/2003), sebagaimana diubah dengan Protokol yang ditandatangani di Jakarta pada 30 Juli 2015 dan dimodifikasi oleh MLI
- Ditandatangani: 29/01/2002
- Berlaku sejak: 30/12/2003
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- (a) Ia dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya paling erat dengannya (pusat kepentingan vital). (Terjemahan dari teks bahasa Inggris yang diterbitkan DJP; teks bahasa Inggris berlaku jika terdapat perbedaan penafsiran.) Pasal 4 ayat 3 huruf a P3B Indonesia–Belanda (2002)
- Persetujuan ditandatangani di Jakarta pada 29.01.2002 dalam bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris, ketiganya sama-sama otentik (jika terdapat perbedaan penafsiran antara teks Indonesia dan Belanda, teks Inggris yang berlaku); disahkan dengan Keputusan Presiden 92/2003 (14.11.2003); berlaku 30.12.2003 dan diterapkan sejak 01.01.2004 (Pasal 31). Protokol yang ditandatangani di Jakarta pada 30.07.2015 (tarif dividen dan bunga, pertukaran informasi, bantuan penagihan pajak — Pasal 28A) berlaku sejak 01.08.2017 bagi Belanda di Eropa (Tractatenblad 2017, 100). MLI diterapkan sejak 2021 (teks sintetis DJP), tetapi tidak mengubah Pasal 4 ayat 3 bagi orang pribadi maupun Pasal 24. P3B Indonesia–Belanda (2002): Keppres 92/2003; Pasal 31; Protokol 2015 (Trb. 2017, 100)
- (b) Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia biasa berdiam; (c) jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di salah satu pun, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama. Kriteria kewarganegaraan tidak ada. Ayat 2 Pasal 4 mengatur anggota perwakilan diplomatik atau konsuler (penduduk Negara pengirim), sehingga aturan penentu bagi orang pribadi ada di ayat 3. Pasal 4 ayat 3 huruf b dan c P3B Indonesia–Belanda (2002)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 16(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 91 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun. | Pasal 7, Pasal 15 |
| Pensiun | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 19(1) |
| Pensiun jaminan sosial | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 19(1) |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 20(1), (3) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 20(1), (3) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2)(c) as replaced by Protocol 2015 Pasal 1 |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(4); Pasal 11(4) as replaced by Protocol 2015 Pasal 2 |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya: dalam kondisi tertentu negara sumber juga dapat memajaki (lihat pasalnya). | Pasal 14 |
| Penghasilan lain | Hanya negara residen. | Pasal 23(1) |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 24(1)-(2)
- Belanda: pembebasan: penghasilan tidak dipajaki tetapi diperhitungkan untuk tarif atas penghasilan lain (kredit untuk dividen, bunga, royalti, keuntungan dari penjualan, imbalan direktur, penghasilan pertunjukan) Pasal 24(1), (3)-(4)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.