Residen pajak Georgia atau Indonesia?
Georgia menganggap Anda residen jika Anda berada di sana 183 hari atau lebih dalam periode 12 bulan kalender mana pun yang berakhir dalam tahun yang dipilih, jika Menteri Keuangan memberikan status residen kepada Anda, atau jika Anda warga negara Georgia dalam dinas publik di luar negeri. Residen Georgia hanya membayar pajak atas penghasilan dari sumber Georgia — tetapi kerja jarak jauh dari Georgia termasuk di dalamnya. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di sana lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Indonesia dan Georgia tidak mempunyai P3B, sehingga residensi ganda tidak dapat diselesaikan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Georgia dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Georgia menganggap Anda sebagai residen pajak
Georgia tidak hanya menghitung hari dalam tahun kalender: Anda menjadi residen jika berada di Georgia 183 hari atau lebih dalam periode 12 bulan kalender berturut-turut mana pun yang berakhir dalam tahun yang dipilih (misalnya, dari 1 Juli tahun sebelumnya sampai 30 Juni tahun ini). Setiap bagian dari hari dihitung sebagai satu hari. Perjalanan Anda dari Georgia untuk berlibur, berobat, perjalanan dinas atau belajar ditambahkan pada hari Anda di Georgia, tetapi hari ketika Anda berada di Georgia hanya sebagai wisatawan atau untuk berobat, dalam transit atau dengan status diplomatik tidak dihitung. Hari yang telah menjadikan Anda residen Georgia untuk tahun sebelumnya tidak dihitung lagi. Status ditentukan untuk seluruh tahun.
Georgia tidak hanya menghitung hari dalam tahun kalender: Anda menjadi residen jika berada di Georgia 183 hari atau lebih dalam periode 12 bulan kalender berturut-turut mana pun yang berakhir dalam tahun yang dipilih (misalnya, dari 1 Juli tahun sebelumnya sampai 30 Juni tahun ini). Setiap bagian dari hari dihitung sebagai satu hari. Perjalanan Anda dari Georgia untuk berlibur, berobat, perjalanan dinas atau belajar ditambahkan pada hari Anda di Georgia, tetapi hari ketika Anda berada di Georgia hanya sebagai wisatawan atau untuk berobat, dalam transit atau dengan status diplomatik tidak dihitung. Hari yang telah menjadikan Anda residen Georgia untuk tahun sebelumnya tidak dihitung lagi. Status ditentukan untuk seluruh tahun.
Georgia tidak hanya menghitung hari dalam tahun kalender: Anda menjadi residen jika berada di Georgia 183 hari atau lebih dalam periode 12 bulan kalender berturut-turut mana pun yang berakhir dalam tahun yang dipilih (misalnya, dari 1 Juli tahun sebelumnya sampai 30 Juni tahun ini). Setiap bagian dari hari dihitung sebagai satu hari. Perjalanan Anda dari Georgia untuk berlibur, berobat, perjalanan dinas atau belajar ditambahkan pada hari Anda di Georgia, tetapi hari ketika Anda berada di Georgia hanya sebagai wisatawan atau untuk berobat, dalam transit atau dengan status diplomatik tidak dihitung. Hari yang telah menjadikan Anda residen Georgia untuk tahun sebelumnya tidak dihitung lagi. Status ditentukan untuk seluruh tahun.
Selain melalui jumlah hari, Menteri Keuangan Georgia dapat memberikan status residen untuk satu tahun pajak kepada orang berkekayaan tinggi, atau kepada orang asing dalam hal lain yang ditetapkan Menteri. Status itu ditegaskan dengan surat keterangan residensi yang diterbitkan untuk tahun yang dipilih.
Warga negara Georgia yang dalam tahun yang dipilih berada di luar negeri dalam dinas publik Georgia (misalnya di kedutaan besar atau konsulat) adalah residen Georgia tanpa memperhitungkan jumlah hari.
Warga negara Georgia yang dalam tahun yang dipilih berada di luar negeri dalam dinas publik Georgia (misalnya di kedutaan besar atau konsulat) adalah residen Georgia tanpa memperhitungkan jumlah hari.
Selain melalui jumlah hari, Menteri Keuangan Georgia dapat memberikan status residen untuk satu tahun pajak kepada orang berkekayaan tinggi, atau kepada orang asing dalam hal lain yang ditetapkan Menteri. Status itu ditegaskan dengan surat keterangan residensi yang diterbitkan untuk tahun yang dipilih.
Warga negara Georgia yang dalam tahun yang dipilih berada di luar negeri dalam dinas publik Georgia (misalnya di kedutaan besar atau konsulat) adalah residen Georgia tanpa memperhitungkan jumlah hari.
Warga negara Georgia yang dalam tahun yang dipilih berada di luar negeri dalam dinas publik Georgia (misalnya di kedutaan besar atau konsulat) adalah residen Georgia tanpa memperhitungkan jumlah hari.
Selain melalui jumlah hari, Menteri Keuangan Georgia dapat memberikan status residen untuk satu tahun pajak kepada orang berkekayaan tinggi, atau kepada orang asing dalam hal lain yang ditetapkan Menteri. Status itu ditegaskan dengan surat keterangan residensi yang diterbitkan untuk tahun yang dipilih.
Warga negara Georgia yang dalam tahun yang dipilih berada di luar negeri dalam dinas publik Georgia (misalnya di kedutaan besar atau konsulat) adalah residen Georgia tanpa memperhitungkan jumlah hari.
Warga negara Georgia yang dalam tahun yang dipilih berada di luar negeri dalam dinas publik Georgia (misalnya di kedutaan besar atau konsulat) adalah residen Georgia tanpa memperhitungkan jumlah hari.
- Anda berada di Georgia 183 hari atau lebih dalam tahun kalender — Anda residen pajak Georgia untuk seluruh tahun (Pasal 34 ayat 2 Kode Pajak Georgia). Sebagai residen Georgia Anda membayar pajak hanya atas penghasilan dari sumber Georgia (20%; dividen dan bunga — 5% di sumber); penghasilan dari luar negeri dibebaskan. Namun jasa yang Anda berikan dari Georgia kepada klien di luar negeri sebagai residen Georgia, dan pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Georgia, adalah penghasilan dari sumber Georgia.
- Dalam tahun kalender Anda berada di Georgia kurang dari 183 hari, tetapi 183 hari atau lebih dalam periode 12 bulan kalender berturut-turut yang berakhir dalam tahun itu. Menurut Pasal 34 ayat 2 Kode Pajak Georgia Anda residen Georgia untuk seluruh tahun. Kesimpulan ini bersifat kemungkinan: hari yang telah menjadikan Anda residen untuk tahun sebelumnya tidak dihitung lagi (Pasal 34 ayat 8) — periksa bahwa Anda mencapai 183 hari tanpa hari-hari itu. Sebagai residen Georgia Anda membayar pajak hanya atas penghasilan dari sumber Georgia (20%; dividen dan bunga — 5% di sumber); penghasilan dari luar negeri dibebaskan. Namun jasa yang Anda berikan dari Georgia kepada klien di luar negeri sebagai residen Georgia, dan pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Georgia, adalah penghasilan dari sumber Georgia.
- Menteri Keuangan Georgia telah memberikan status residen kepada Anda untuk tahun ini (Pasal 34 ayat 6 atau 6² Kode Pajak Georgia — misalnya sebagai orang berkekayaan tinggi), sehingga Anda residen Georgia tanpa memperhitungkan jumlah hari. Status ini hanya berlaku untuk tahun pemberiannya; tahun berikutnya memerlukan permohonan baru. Sebagai residen Georgia Anda membayar pajak hanya atas penghasilan dari sumber Georgia (20%; dividen dan bunga — 5% di sumber); penghasilan dari luar negeri dibebaskan. Namun jasa yang Anda berikan dari Georgia kepada klien di luar negeri sebagai residen Georgia, dan pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Georgia, adalah penghasilan dari sumber Georgia.
- Sebagai warga negara Georgia yang dalam tahun yang dipilih berada di luar negeri dalam dinas publik Georgia, Anda residen Georgia untuk seluruh tahun tanpa memperhitungkan jumlah hari (Pasal 34 ayat 2 Kode Pajak Georgia).
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Anda tidak memenuhi kriteria mana pun dalam Pasal 34 Kode Pajak Georgia — Anda bukan residen Georgia untuk tahun ini. Georgia hanya dapat mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari sumber Georgia: imbalan untuk pekerjaan di Georgia — 20% (tidak dikenai pajak jika pekerjaan di Georgia tidak lebih dari 30 hari dalam tahun itu, pemberi kerja nonresiden dan biayanya tidak dibebankan pada bentuk usaha tetapnya di Georgia), dividen dan bunga — 5%, royalti — 5%, pembayaran lain — 10% di sumber.
- Berdasarkan jawaban Anda, kemungkinan Anda bukan residen Georgia, tetapi Anda tidak memberikan jumlah hari dalam periode 12 bulan kalender yang berakhir dalam tahun yang dipilih. Hitunglah hari-hari itu: jika dalam periode seperti itu terdapat 183 hari atau lebih (termasuk perjalanan dari Georgia untuk berlibur, perjalanan dinas, belajar atau berobat), Anda residen Georgia untuk seluruh tahun.
Di mana ketentuan Georgia berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: residen kedua negara — tidak ada P3B untuk menyelesaikannya. Georgia menganggap Anda residen — karena 183 hari dalam periode 12 bulan kalender berturut-turut mana pun, status yang diberikan Menteri Keuangan atau dinas publik Georgia di luar negeri — dan Indonesia juga: Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri. Tanpa P3B tidak ada yang menyelesaikan pertentangan ini: setiap negara menerapkan hukumnya sendiri. Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia dengan tarif 5–35% dan mengkreditkan pajak Georgia hanya atas penghasilan yang menurut Pasal 24 ayat (3) UU PPh bersumber di Georgia — misalnya imbalan dari klien atau pemberi kerja Georgia, dividen perusahaan Georgia, sewa properti di Georgia. Imbalan untuk pekerjaan yang Anda lakukan di Georgia tetapi dibayar oleh pemberi kerja atau klien Indonesia dianggap Indonesia sebagai penghasilan dari Indonesia (tempat pembayar berkedudukan), sehingga pajak Georgia atasnya tidak dapat dikreditkan, sementara Georgia mengenakan pajak 20% (atau 1% bagi usaha kecil) dan tidak memberikan kredit atas pajak Indonesia (Pasal 124 Kode Pajak Georgia). Penghasilan Anda dari Indonesia hanya dikenai pajak di Indonesia, karena Georgia membebaskan penghasilan luar negeri residennya.
- Pertentangan: Georgia dapat menjadikan Anda residen dengan kurang dari 183 hari dalam tahun kalender. Georgia dapat menganggap Anda residen untuk tahun ketika Anda berada di sana kurang dari 183 hari: jika Anda mencapai 183 hari dalam periode 12 bulan kalender berturut-turut mana pun yang berakhir dalam tahun itu, jika Menteri Keuangan memberikan status residen (misalnya sebagai orang berkekayaan tinggi), atau jika Anda warga negara Georgia dalam dinas publik Georgia di luar negeri. Indonesia menilai tahun yang sama menurut kriterianya sendiri: bertempat tinggal di Indonesia, lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan mana pun, atau niat untuk bertempat tinggal. Contoh: jika Anda tinggal di Georgia dari 1 Oktober sampai 30 Juni tahun berikutnya lalu kembali ke Indonesia, Georgia menganggap Anda residen untuk tahun kedua (273 hari dalam 12 bulan yang berakhir dalam tahun itu, walaupun dalam tahun kalender hanya 181 hari), dan Indonesia juga menganggap Anda residen sejak kedatangan Anda kembali pada 1 Juli jika Anda bertempat tinggal di Indonesia (bagi WNI tanpa surat keterangan DJP — sepanjang tahun). Tanpa P3B tidak ada aturan penentu untuk menyelesaikannya.
Hal lain yang perlu diketahui
- Tidak ada P3B antara Indonesia dan Georgia. Indonesia dan Georgia tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B): Georgia tidak termasuk dalam daftar P3B DJP, dan Indonesia tidak termasuk dalam daftar 58 P3B Georgia yang berlaku (Kementerian Keuangan Georgia). Akibatnya: tidak ada aturan penentu (tie-breaker), sehingga Anda dapat menjadi residen kedua negara sekaligus, dan Pasal 11 PER-23/PJ/2025 tidak dapat diterapkan; PPh Pasal 26 sebesar 20% atas pembayaran dari Indonesia kepada residen Georgia tidak dikurangi (Formulir DGT tidak berlaku), dan tarif Georgia juga tidak dikurangi bagi residen Indonesia (walaupun sudah rendah — 5% atas dividen, bunga dan royalti); tidak ada aturan 183 hari P3B yang melindungi penugasan kerja singkat — hanya aturan domestik 30 hari di Georgia; tidak ada prosedur persetujuan bersama. Pajak berganda hanya dihindari secara sepihak: Indonesia mengkreditkan pajak luar negeri atas penghasilan dari luar negeri menurut Pasal 24 UU PPh (sumber ditentukan oleh Pasal 24 ayat (3)); Georgia tidak mengenakan pajak atas penghasilan luar negeri residennya, tetapi tidak memberikan kredit sepihak bagi orang pribadi (Pasal 124 Kode Pajak Georgia).
- Cara Georgia menghitung 183 hari — dan cara Indonesia menghitung. Ambang Georgia adalah 183 hari atau lebih dalam periode 12 bulan kalender berturut-turut mana pun yang berakhir dalam tahun yang dipilih; status itu berlaku untuk seluruh tahun kalender. Setiap bagian hari di Georgia dihitung sebagai satu hari penuh. Perjalanan dari Georgia khusus untuk berobat, berlibur, perjalanan dinas atau belajar ditambahkan pada hari di Georgia (Pasal 34 ayat 3) — ini dimaksudkan bagi orang yang tinggal di Georgia dan pergi untuk sementara; hari Anda datang ke Georgia hanya untuk beristirahat atau berobat (Pasal 34 ayat 4 huruf d), transit dan tinggal dengan status diplomatik tidak dihitung. Hari yang telah menjadikan Anda residen untuk tahun sebelumnya tidak dihitung lagi. Ambang Indonesia adalah lebih dari 183 hari — 184 hari atau lebih — dalam jangka waktu 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, yang tidak terikat tahun kalender; bagian dari hari juga dihitung penuh sebagai satu hari, dan «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Hari perjalanan antara kedua negara dapat dihitung di keduanya. Catat hari demi hari untuk periode 12 bulan Georgia dan periode 12 bulan Indonesia.
- Georgia tidak mengenakan pajak atas penghasilan luar negeri residennya — tetapi kerja jarak jauh dari Georgia adalah penghasilan dari sumber Georgia. Orang pribadi residen Georgia hanya membayar pajak atas penghasilan dari sumber Georgia; penghasilan luar negeri — misalnya dividen perusahaan Indonesia, bunga dari bank Indonesia, sewa properti di Indonesia, imbalan untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Indonesia — dibebaskan di Georgia. Namun pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Georgia dan jasa yang diberikan residen Georgia dari Georgia kepada klien di negara lain, termasuk Indonesia, adalah penghasilan dari sumber Georgia: 20%, atau 1% bagi pengusaha perorangan dengan status usaha kecil. Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia, termasuk penghasilan dari Georgia, dengan tarif progresif 5–35%; Indonesia tidak membebaskan penghasilan luar negeri yang tidak dikirim ke Indonesia — hanya dividen dari luar negeri yang dibebaskan jika paling sedikit 30% laba setelah pajak diinvestasikan di Indonesia.
- Tinggal di Georgia dan bekerja untuk klien atau pemberi kerja di Indonesia. Di Georgia imbalan ini adalah penghasilan dari sumber Georgia: 20%, atau 1% dengan status usaha kecil. Jika Anda bukan lagi subjek pajak dalam negeri Indonesia, pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan — Pasal 26 ayat (1) UU PPh mengaitkan pemotongan dengan pembayar di Indonesia dan tidak mensyaratkan jasa dilakukan di Indonesia; tanpa P3B tarif ini tidak dapat dikurangi. Georgia tidak mengkreditkan PPh Pasal 26 itu, karena imbalan tersebut penghasilan dari sumber Georgia dan Kode Pajak tidak memberikan kredit sepihak bagi orang pribadi (Pasal 124). Jadi imbalan dari klien Indonesia dapat dikenai pajak dua kali — 20% di Indonesia dan 20% (atau 1%) di Georgia. Jika Anda masih residen Indonesia (misalnya WNI tanpa surat keterangan DJP), imbalan dari pemberi kerja atau klien Indonesia termasuk penghasilan Anda yang dikenai pajak progresif di Indonesia, dan pajak Georgia atasnya tidak dapat dikreditkan karena sumbernya — menurut Pasal 24 ayat (3) huruf d — adalah Indonesia, tempat pembayar berkedudukan. Imbalan dari klien Georgia atau negara ketiga dikreditkan menurut negara pembayarnya.
- Bekerja di Georgia sebagai residen Indonesia. Imbalan untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Georgia adalah penghasilan dari sumber Georgia; bagi nonresiden Georgia pemberi kerja memotong 20%. Imbalan itu hanya dibebaskan jika pekerjaan di Georgia tidak lebih dari 30 hari kalender dalam tahun itu, pemberi kerja bukan residen Georgia dan biayanya tidak dibebankan pada bentuk usaha tetapnya di Georgia. Tanpa P3B Indonesia–Georgia tidak ada pembebasan 183 hari selain itu. Di Indonesia imbalan itu termasuk penghasilan Anda dari seluruh dunia yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Kredit pajak Georgia bergantung pada pembayarnya: jika imbalan dibayar atau dibebankan oleh pemberi kerja di Georgia, penghasilan itu bersumber di Georgia dan pajak Georgia dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu; jika dibayar oleh pemberi kerja Indonesia, menurut Pasal 24 ayat (3) huruf d sumbernya Indonesia dan pajak Georgia tidak dapat dikreditkan — sehingga untuk penugasan lebih dari 30 hari, perhatikan siapa yang menanggung biaya gaji.
- Residen Georgia: apa yang tetap dikenai pajak oleh Indonesia. Jika Georgia negara residensi Anda dan Indonesia tidak menganggap Anda residen, Indonesia hanya mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari Indonesia, tanpa batas P3B: PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto (final) atas dividen, bunga, royalti, sewa harta gerak, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah, pensiun dan pembayaran berkala lainnya; PPh final 2,5% atas pengalihan tanah dan/atau bangunan dan 10% atas sewanya; bunga deposito pada bank di Indonesia — 20%. Jika Anda memberikan jasa di Indonesia lebih dari 60 hari dalam 12 bulan, timbul bentuk usaha tetap. Georgia tidak mengenakan pajak atas penghasilan ini karena merupakan penghasilan luar negeri bagi residen Georgia — sehingga hanya dikenai pajak di Indonesia, tanpa pajak berganda. Pengecualiannya adalah jasa yang Anda berikan dari Georgia kepada klien Indonesia: penghasilan itu bersumber di Georgia menurut hukum Georgia dan sekaligus dipotong PPh Pasal 26 di Indonesia (lihat catatan tentang kerja jarak jauh).
- Nonresiden Georgia: tarif pemotongan domestik tanpa pengurangan P3B. Sebagai nonresiden Anda membayar pajak Georgia hanya atas penghasilan dari sumber Georgia, sebagian besar dipotong oleh pembayar: dividen 5%, bunga 5% (bunga dari lembaga keuangan Georgia yang berizin tidak dikenai pajak), royalti 5%, pembayaran lain dari sumber Georgia, termasuk imbalan untuk jasa yang dilakukan di Georgia, 10%; sewa yang dibayar kepada orang pribadi 20% (tempat tinggal 5%). Keuntungan dari penjualan harta di Georgia dikenai pajak 20% kecuali dibebaskan. Tanpa P3B Indonesia–Georgia tarif ini tidak dikurangi, tetapi sudah rendah. Jika Anda residen Indonesia, penghasilan ini termasuk penghasilan Anda dari seluruh dunia; pajak Georgia dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, per negara sumber (Pasal 24 UU PPh: dividen — negara tempat perusahaan didirikan, bunga dan royalti — negara tempat pembayar berkedudukan, sewa harta tak gerak — negara letak harta). Dividen dari Georgia dibebaskan di Indonesia jika paling sedikit 30% laba setelah pajak diinvestasikan di Indonesia.
- Cara pajak berganda dihindari tanpa P3B. Jika Anda residen Indonesia, penghasilan dari Georgia dikenai pajak di Indonesia bersama penghasilan lainnya, di mana pun diterima. Pajak Georgia dikreditkan secara sepihak menurut Pasal 24 UU PPh: dalam tahun pajak yang sama, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu, dihitung per negara sumber; negara sumber ditentukan oleh Pasal 24 ayat (3) — untuk imbalan jasa dan pekerjaan, negara tempat pembayar berkedudukan atau berada. Pajak usaha kecil Georgia 1% adalah rezim khusus pajak penghasilan orang pribadi Georgia (Pasal 84–90), sehingga menurut tafsiran kami dapat dikreditkan sebagai pajak penghasilan luar negeri — tetapi hanya sebesar 1% yang benar-benar dibayar dan hanya atas imbalan yang sumbernya Georgia (klien Georgia); posisi DJP tentang hal ini tidak ditemukan. Simpan bukti pembayaran pajak Georgia untuk SPT Tahunan. Jika Anda residen Georgia, penghasilan Anda dari Indonesia berada di luar pajak Georgia, sehingga tidak ada yang perlu dihindari di Georgia; Indonesia memotong PPh Pasal 26 atasnya seperti biasa. Georgia tidak memberikan kredit atas pajak luar negeri kepada orang pribadi (Pasal 124 Kode Pajak Georgia).
- Status residen Georgia yang diberikan Menteri Keuangan (orang berkekayaan tinggi). Status residen Georgia tanpa 183 hari — bagi orang berkekayaan tinggi menurut Perintah Menteri Keuangan No. 60 (1 Maret 2023) — menurut konsultan Georgia mensyaratkan harta lebih dari GEL 3 juta (atau penghasilan lebih dari GEL 200.000 dalam setiap tahun dari tiga tahun terakhir), properti di Georgia senilai paling sedikit USD 500.000, dan izin tinggal Georgia atau penghasilan dari sumber Georgia paling sedikit GEL 25.000 untuk tahun sebelumnya. Status ini hanya mencakup tahun pajak permohonan; setiap tahun berikutnya memerlukan permohonan baru. Status ini tidak mengubah status Anda di Indonesia: Indonesia menilai tempat tinggal, jumlah hari dalam 12 bulan dan niat Anda (Pasal 2 ayat (3) UU PPh), dan tanpa P3B surat keterangan Georgia tidak dapat dipakai untuk menuntut status subjek pajak luar negeri menurut P3B. Bagi WNI, surat keterangan residensi Georgia dapat menjadi bukti bahwa Anda subjek pajak dalam negeri negara lain — salah satu syarat surat keterangan DJP — tetapi syarat lainnya (bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia, lebih dari 183 hari di luar Indonesia dalam 12 bulan) tetap harus dipenuhi.
- Tahun pindah: Indonesia membagi tahun, Georgia tidak. Georgia menentukan status untuk seluruh tahun kalender tanpa membaginya: jika Anda mencapai 183 hari dalam periode 12 bulan yang berakhir dalam tahun pindah, Anda residen Georgia untuk seluruh tahun itu (dikenai pajak hanya atas penghasilan dari sumber Georgia). Indonesia membagi tahun: kewajiban pajak subjektif berakhir saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh); SPT untuk bagian tahun pajak disampaikan paling lama 3 bulan setelah akhir bagian tahun itu. Bagi WNI keberangkatan saja tidak cukup: status subjek pajak luar negeri baru berlaku dengan surat keterangan DJP — yang mensyaratkan, antara lain, surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari Georgia — tetapi kemudian berlaku sejak tanggal keberangkatan. Sebelum berangkat, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Indonesia dan Georgia tidak mengenakan pajak keluar atas orang pribadi, dan fiskal luar negeri tidak dipungut lagi sejak 01.01.2011; saat meninggalkan Georgia, sampaikan SPT paling lambat 1 April tahun berikutnya jika pajak atas penghasilan Anda tidak dipotong di sumber.
- Pensiun tanpa P3B. Tanpa P3B tidak ada aturan yang menyerahkan pensiun kepada satu negara saja. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya dari Indonesia yang diterima residen Georgia dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto (final); Georgia tidak mengenakan pajak atasnya karena merupakan penghasilan luar negeri. Pensiun negara Georgia dan pembayaran dari sistem pensiun akumulatif Georgia dibebaskan di Georgia; bagi residen Indonesia pensiun itu termasuk penghasilan dari seluruh dunia yang dikenai pajak progresif di Indonesia, tanpa pajak Georgia yang dapat dikreditkan.
- Jaminan sosial: tidak ditemukan perjanjian Indonesia–Georgia. Tidak ditemukan perjanjian jaminan sosial antara Indonesia dan Georgia, sehingga tidak ada surat keterangan kepesertaan dan masa kepesertaan di kedua negara tidak dijumlahkan. Georgia tidak mengenal pajak sosial; sistem pensiun akumulatifnya (pemberi kerja 2%, pekerja 2%, Negara 2% atau 1%) mencakup warga negara Georgia dan orang asing pemegang izin tinggal tetap, sehingga WNI dengan izin tinggal sementara atau tanpa izin tidak tercakup. Peserta yang kehilangan izin tinggal tetap dapat mengambil tabungannya sekaligus; jumlah yang dibayarkan kembali dikenai pajak 20%. Di Indonesia, orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan wajib menjadi peserta BPJS; kepesertaan WNI yang dikirim pemberi kerja Indonesia ke Georgia ditentukan oleh hukum Indonesia — tanyakan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Surat keterangan residensi. Tanpa P3B surat keterangan residensi tidak menurunkan pajak di negara mana pun, tetapi membuktikan status Anda. Dinas Pendapatan Georgia menerbitkan surat keterangan residensi Georgia atas permohonan untuk tahun pajak tertentu (Formulir N4) dan memeriksa 183 hari dalam 12 bulan sebelum permohonan; formulir itu dapat diisi dalam bahasa Inggris (Dekrit Menteri Keuangan Georgia No. 633), sehingga dapat dipakai WNI sebagai surat keterangan domisili berbahasa Inggris untuk permohonan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri kepada DJP. SKD Indonesia (PMK 112/2025) dirancang untuk menggunakan P3B di negara mitra; karena Georgia bukan negara mitra P3B, SKD tidak menurunkan pajak Georgia. Simpan cap masuk dan keluar atau catatan perjalanan untuk periode 12 bulan Georgia dan Indonesia, serta bukti pembayaran pajak Georgia untuk kredit menurut Pasal 24 UU PPh.
- Warga negara Georgia yang tidak menjadi residen di mana pun. Jika status residen Anda tidak ditentukan terhadap negara mana pun dan Anda warga negara Georgia, Anda dapat menjadi residen Georgia dengan mengajukan permohonan kepada otoritas pajak Georgia (Pasal 34 ayat 6¹ Kode Pajak Georgia). Hal ini mungkin diperlukan untuk memperoleh surat keterangan residensi Georgia — misalnya untuk P3B Georgia dengan negara lain; dengan Indonesia tidak ada P3B.
Cara penyelesaian status residen ganda
Tidak ada P3B yang berlaku antara Indonesia dan negara ini.
Istilah yang akan Anda temui di Georgia
- Kode Pajak Georgia
- undang-undang pajak utama Georgia (UU No. 3591 tahun 2010); residensi orang pribadi diatur dalam Pasal 34
- 183 hari dalam 12 bulan
- ambang residensi Georgia: 183 hari atau lebih dalam periode 12 bulan kalender berturut-turut mana pun yang berakhir dalam tahun pajak
- penghasilan dari sumber Georgia
- satu-satunya penghasilan residen Georgia yang dikenai pajak; termasuk jasa yang diberikan dari Georgia kepada klien di luar negeri (Pasal 104)
- status usaha kecil
- rezim pengusaha perorangan di Georgia: 1% dari penghasilan sampai GEL 500.000 setahun
- Dinas Pendapatan Georgia (Revenue Service)
- otoritas pajak Georgia; menerbitkan surat keterangan residensi (Formulir N4, juga dalam bahasa Inggris)
- Pasal 24 UU PPh
- kredit pajak luar negeri di Indonesia; sumber imbalan jasa adalah negara tempat pembayar berkedudukan
Pertanyaan
Saya WNI dan bekerja jarak jauh dari Tbilisi untuk perusahaan Indonesia. Di mana saya membayar pajak?
Georgia mengenakan pajak atas pekerjaan yang dilakukan di Georgia — 20%, atau 1% dengan status usaha kecil. Selama Anda masih residen Indonesia (bagi WNI: sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri), Indonesia juga mengenakan pajak atas gaji itu, dan karena pembayarnya di Indonesia, pajak Georgia tidak dapat dikreditkan (Pasal 24 ayat (3) huruf d UU PPh). Indonesia dan Georgia tidak mempunyai P3B (Georgia tidak termasuk dalam daftar DJP), jadi tidak ada aturan penentu: residensi ganda hanya dapat dihindari dengan berhenti memenuhi kriteria residen salah satu negara.
Apakah Indonesia memotong pajak atas pembayaran kepada saya sebagai residen Georgia?
Ya. Atas dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa dan pensiun dari Indonesia, pembayar memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto; tanpa P3B tarif ini tidak dikurangi. Georgia tidak mengenakan pajak atas penghasilan luar negeri residennya, tetapi jasa yang Anda berikan dari Georgia adalah penghasilan dari sumber Georgia dan dapat dikenai pajak di kedua negara.
Apakah surat keterangan residensi Georgia dapat dipakai untuk permohonan kepada DJP?
Ya. Formulir N4 Dinas Pendapatan Georgia dapat diisi dalam bahasa Inggris, sehingga memenuhi syarat surat keterangan domisili berbahasa Inggris untuk Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri; syarat lainnya, seperti tempat tinggal permanen di luar Indonesia, tetap harus dipenuhi.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- Pasal 34 Kode Pajak Georgia (Undang-Undang No. 3591 tanggal 17 September 2010) — Residen Georgia untuk seluruh tahun pajak (kalender) adalah orang pribadi yang secara nyata berada di Georgia 183 hari atau lebih dalam periode 12 bulan kalender berturut-turut mana pun yang berakhir dalam tahun itu, atau yang berada di luar negeri dalam dinas publik Georgia (ayat 2). Waktu di luar negeri khusus untuk berobat, beristirahat, perjalanan dinas atau belajar dihitung sebagai waktu di Georgia (ayat 3); waktu di Georgia dengan status diplomatik atau konsuler, sebagai pegawai organisasi internasional atau pegawai negeri negara asing (selain warga negara Georgia), dalam transit, atau untuk berobat atau beristirahat tidak dihitung (ayat 4). Setiap bagian dari hari dihitung sebagai satu hari (ayat 5). Status ditentukan untuk setiap masa pajak; hari yang telah menjadikan seseorang residen untuk masa sebelumnya tidak dihitung dalam masa berikutnya (ayat 8).
- Pasal 34 ayat (6), (6¹), (6²) Kode Pajak Georgia — Selain menurut ayat 2, status residen Georgia dapat diberikan kepada orang berkekayaan tinggi menurut tata cara dan syarat yang ditetapkan Menteri Keuangan Georgia (ayat 6), dan kepada orang asing dalam hal lain yang ditetapkan Menteri (ayat 6²). Warga negara Georgia yang status residennya tidak ditentukan terhadap negara mana pun dianggap residen Georgia jika ia mengajukan permohonan kepada otoritas pajak (ayat 6¹).
- Perintah Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman Georgia No. 991 – No. 250 tanggal 31 Desember 2010 tentang pemberian status residen kepada orang berkekayaan tinggi (dicabut 12 Juni 2023) — Orang berkekayaan tinggi adalah orang yang memiliki harta terverifikasi lebih dari GEL 3 juta atau penghasilan tahunan lebih dari GEL 200.000 dalam setiap tahun dari 3 tahun terakhir. Status residen diberikan jika orang itu memegang izin tinggal (atau kartu identitas warga negara Georgia) atau menerima penghasilan dari sumber Georgia paling sedikit GEL 25.000 dalam tahun pajak itu; status diberikan untuk setiap masa pajak secara terpisah, dengan surat keterangan residensi. Perintah ini dicabut pada 12 Juni 2023; menurut konsultan pajak, aturan yang berlaku sekarang (2023) menambahkan syarat kepemilikan properti di Georgia senilai paling sedikit USD 500.000.
- Pasal 82 ayat (1) huruf ფ (dalam terjemahan bahasa Inggris — (u)), Pasal 104 Kode Pajak Georgia — Penghasilan (termasuk keuntungan) orang pribadi residen yang bukan penghasilan dari sumber Georgia dibebaskan dari pajak penghasilan orang pribadi. Penghasilan dari sumber Georgia (Pasal 104): pekerjaan di Georgia; jasa yang diberikan di Georgia, serta jasa residen Georgia kepada penerima di negara lain kecuali diberikan melalui bentuk usaha tetap di luar negeri (ayat 1 huruf c.g); dividen, bunga, royalti, pensiun atau beasiswa yang dibayar residen Georgia; penghasilan dari harta tak gerak di Georgia; penghasilan lain dari kegiatan di Georgia. Tempat uang itu diterima tidak relevan (ayat 2).
- Pasal 79–81 Kode Pajak Georgia — Pajak penghasilan orang pribadi dibayar oleh residen dan oleh nonresiden yang mempunyai penghasilan dari sumber Georgia; masa pajak adalah tahun kalender. Tarif — 20% (Pasal 81 ayat 1); penghasilan dari menyewakan tempat tinggal untuk keperluan hunian, tanpa pengurangan biaya — 5% (ayat 2); keuntungan dari penjualan tempat tinggal beserta tanah di sekitarnya atau kendaraan, jika tidak dibebaskan — 5% (ayat 3).
- Pasal 130, 131, 132, 134 Kode Pajak Georgia — Pemotongan pajak di sumber: dividen — 5% (final); bunga — 5% (final), bunga dari lembaga keuangan Georgia yang berizin tidak dikenai pajak; royalti yang dibayar kepada residen — 20%. Kepada nonresiden tanpa bentuk usaha tetap: royalti — 5%, pembayaran lain dari sumber Georgia — 10%, gaji dan sewa yang dibayar kepada orang pribadi — 20%; kepada orang yang terdaftar di negara dengan rezim pajak preferensial — 15% (bunga, royalti, pembayaran lain). Nonresiden yang dipotong 10% dapat menyampaikan SPT paling lambat 1 April tahun berikutnya agar pajaknya dihitung ulang dengan memperhitungkan biaya (Pasal 134 ayat 3).
- Pasal 82 ayat (1) huruf შ Kode Pajak Georgia (dalam terjemahan bahasa Inggris — (y)) — Gaji nonresiden untuk pekerjaan di Georgia dibebaskan jika pekerjaan di Georgia tidak lebih dari 30 hari kalender dalam tahun pajak, pemberi kerja adalah nonresiden dan biayanya tidak dapat dibebankan pada bentuk usaha tetapnya di Georgia.
- DJP — tabel «Tax Treaty dan Multilateral Instrument» — Daftar resmi P3B Indonesia dengan tanggal penandatanganan, tanggal berlaku, tanggal efektif dan status MLI untuk setiap P3B.
- Kementerian Keuangan Georgia — daftar P3B yang berlaku — Kementerian mencantumkan 58 P3B Georgia yang berlaku (dibaca 13.11.2026); Indonesia tidak termasuk dalam daftar itu.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 124 Kode Pajak Georgia — Hanya perusahaan (enterprise) yang dapat mengkreditkan pajak penghasilan yang dibayar di luar Georgia, dan hanya atas penghasilan yang bukan dari sumber Georgia, paling banyak sebesar pajak yang akan terutang di Georgia. Kode Pajak tidak mengatur kredit sepihak atas pajak luar negeri bagi orang pribadi.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Pasal 3–4 PER-23/PJ/2025 (09.12.2025); Pasal 2 PMK 18/PMK.03/2021 — Bertempat tinggal di Indonesia berarti: a) bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakan, dan bukan tempat persinggahan; b) memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan sebagai pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan; atau c) menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain kegemaran atau hobi. Jangka waktu 183 hari dihitung dalam 12 bulan, terus-menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari; «berada di Indonesia» berarti hadir secara fisik. Niat untuk bertempat tinggal dapat dibuktikan dengan KITAP; VITAS atau ITAS yang berlaku lebih dari 183 hari; kontrak kerja, usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari; atau dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- Pasal 84–90 Kode Pajak Georgia (usaha mikro dan usaha kecil) — Usaha mikro: orang pribadi tanpa pekerja dengan penghasilan bruto sampai GEL 30.000 setahun tidak membayar pajak penghasilan orang pribadi (Pasal 84, 86). Usaha kecil — status bagi pengusaha perorangan (Pasal 88–89): 1% dari penghasilan dari sumber Georgia selain gaji; 3% sejak bulan penghasilan bruto tahun itu melebihi GEL 500.000; status dicabut jika penghasilan melebihi GEL 500.000 dalam dua tahun kalender; Pemerintah dapat mengecualikan kegiatan tertentu (Pasal 90).
- Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Residen dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan tarif progresif (sejak tahun pajak 2022): 5% sampai Rp60 juta; 15% di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta; 25% di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta; 30% di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar; 35% di atas Rp5 miliar. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun paling sedikit Rp54 juta untuk diri Wajib Pajak, ditambah Rp4,5 juta untuk Wajib Pajak yang kawin dan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan (paling banyak 3 orang).
- Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c) UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Dividen dari dalam negeri yang diterima orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu; jika tidak, dikenai PPh final paling tinggi 10%. Dividen dari luar negeri dikecualikan sepanjang diinvestasikan di Indonesia paling sedikit 30% dari laba setelah pajak.
- PP 34/2016 (pengalihan tanah dan/atau bangunan); PP 34/2017 (sewa tanah dan/atau bangunan); PP 131/2000 (bunga deposito dan tabungan) — PPh final dari jumlah bruto, baik untuk residen maupun nonresiden: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan — 2,5%; sewa tanah dan/atau bangunan — 10%; bunga deposito dan tabungan pada bank di Indonesia — 20% (bagi subjek pajak luar negeri 20% atau tarif P3B).
- Pasal 2 ayat (5) huruf m UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Bentuk usaha tetap (BUT) meliputi, antara lain, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, proyek konstruksi, serta pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Perintah Menteri Keuangan Georgia No. 60 tanggal 1 Maret 2023 tentang pemberian status residen Georgia kepada orang berkekayaan tinggi — syarat sebagaimana dijelaskan Revera Consulting Group (sumber tidak resmi) — Sumber tidak resmi. Syarat (ketiganya sekaligus): harta lebih dari GEL 3 juta (atau penghasilan lebih dari GEL 200.000 dalam setiap tahun dari tiga tahun pajak terakhir); properti di Georgia senilai paling sedikit USD 500.000 dalam GEL; dan izin tinggal Georgia (atau kartu identitas warga negara) atau penghasilan dari sumber Georgia paling sedikit GEL 25.000 untuk tahun pajak sebelumnya. Menteri memutuskan atas usul Dinas Pendapatan; surat keterangan hanya mencakup tahun pajak permohonan dan harus diminta lagi setiap tahun.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Pasal 16 ayat (2), Pasal 169 ayat (1), Pasal 170 ayat (1) PMK 81/2024 — Bagi orang pribadi penduduk, NPWP adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah diaktivasi; bagi orang pribadi lainnya — NPWP 16 digit. SPT Tahunan PPh orang pribadi disampaikan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret); untuk bagian tahun pajak — paling lama 3 bulan setelah akhir bagian tahun pajak itu.
- Pasal 4–6 PMK 18/PMK.03/2021 — Permohonan surat keterangan diajukan secara elektronik atau tertulis ke KPP; DJP memberikan keputusan paling lama 30 hari — jika tidak, permohonan dianggap disetujui dan surat keterangan diterbitkan paling lama 5 hari kemudian. Saat akan meninggalkan Indonesia, WNI dapat mengajukan status Wajib Pajak nonefektif. Jika tidak ada penghasilan dari Indonesia, tidak ada PPh terutang di Indonesia; penghasilan dari Indonesia dikenai pajak seperti subjek pajak luar negeri. Jika ternyata persyaratan tidak dipenuhi, status nonefektif batal dan orang itu tetap subjek pajak dalam negeri.
- Pasal 25 ayat (8) dan (8a) UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Kewajiban membayar fiskal luar negeri bagi orang pribadi dalam negeri berumur 21 tahun ke atas yang tidak memiliki NPWP dan bertolak ke luar negeri hanya berlaku sampai 31 Desember 2010.
- Pasal 153 Kode Pajak Georgia — SPT pajak penghasilan orang pribadi disampaikan paling lambat 1 April tahun berikutnya oleh orang pribadi residen yang penghasilannya tidak dipotong pajak di sumber dan oleh nonresiden tanpa bentuk usaha tetap yang penghasilannya dari sumber Georgia tidak dipotong pajak di sumber. Pengusaha perorangan yang menghentikan kegiatannya menyampaikan SPT dalam 30 hari kerja.
- Pasal 82 ayat (1) huruf b, b³ Kode Pajak Georgia — Dibebaskan dari pajak penghasilan orang pribadi: pensiun negara, kompensasi negara, beasiswa negara dan tunjangan dari anggaran, serta iuran pensiun, hasilnya dan pensiun dalam sistem pensiun akumulatif (kecuali pengembalian iuran dalam hal yang diatur undang-undang).
- Pasal 1, 3, 34¹ Undang-Undang Georgia «tentang Pensiun Akumulatif» — Undang-undang ini berlaku bagi warga negara Georgia serta orang asing dan orang tanpa kewarganegaraan yang memegang izin tinggal tetap di Georgia. Iuran: pemberi kerja 2% dan pekerja 2% dari gaji kena pajak; pekerja mandiri 4% (keikutsertaan sukarela); Negara 2% dari penghasilan tahunan sampai GEL 24.000 dan 1% dari GEL 24.000 sampai GEL 60.000. Peserta yang kehilangan kewarganegaraan Georgia atau izin tinggal tetap dapat menerima aset pensiunnya sekaligus.
- Pasal 6 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 tentang BPJS — Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Pasal 14); pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS (Pasal 15 ayat (1)). BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (Pasal 6 ayat (2)).
- Andersen Georgia, «How to become a tax resident of Georgia» (September 2026); Revera Consulting Group (sumber tidak resmi) — Sumber tidak resmi. Dinas Pendapatan Georgia menerbitkan surat keterangan residensi pajak atas permohonan untuk tahun pajak tertentu; 183 hari diperiksa dalam 12 bulan sebelum permohonan.
- Dekrit Menteri Keuangan Georgia No. 633 tanggal 28 Desember 2011, Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 5 (Formulir N4 «Certificate of Residence») — Formulir N4 «surat keterangan residensi untuk tahun ...»: bagian I diisi residen, bagian II diisi otoritas pajak Georgia, yang dengan itu menerangkan bahwa orang tersebut residen Georgia untuk keperluan pajak (Pasal 5). Formulir diisi dalam bahasa Georgia atau bahasa Inggris; formulir dalam bahasa asing lain harus diterjemahkan ke bahasa Georgia dan dilegalisasi notaris (Pasal 1 ayat (4)).
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 23 ayat (7), (8), (10) Kode Pajak Georgia (perusahaan internasional) — Gaji pegawai perusahaan yang berstatus perusahaan internasional (diberikan Pemerintah Georgia untuk kegiatan tertentu) dikenai pajak 5%; dividen perusahaan internasional tidak dikenai pajak; tarif pajak laba 5%.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab