Residen pajak Ukraina atau Indonesia?
Ukraina memakai urutan kriteria: tempat tinggal di Ukraina; jika ada tempat tinggal di dua negara — pusat kepentingan vital (keluarga atau pendaftaran sebagai FOP sudah cukup); lalu 183 hari atau lebih dalam tahun kalender; akhirnya kewarganegaraan. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Ukraina 1996 yang menentukan, dengan kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Ukraina dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Ukraina menganggap Anda sebagai residen pajak
Kriteria pertama adalah apakah Anda memiliki tempat tinggal (rumah) di Ukraina.
Jika satu-satunya tempat tinggal Anda ada di Ukraina, Anda residen Ukraina. Jika Anda memiliki tempat tinggal di kedua negara, pusat kepentingan vital yang menentukan. Hukum Ukraina mengacu pada tempat tinggal di negara asing mana pun; kalkulator ini menanyakan tempat tinggal di Indonesia.
Anda tidak memiliki tempat tinggal di Ukraina. Jika Anda tidak memiliki tempat tinggal di negara mana pun, jumlah hari di Ukraina yang menentukan.
Kode Pajak Ukraina menyebut dua petunjuk yang cukup untuk pusat kepentingan vital: tempat keluarga Anda tinggal dan tempat Anda terdaftar sebagai pengusaha.
FOP (fizychna osoba-pidpryiemets) adalah pendaftaran orang pribadi sebagai pengusaha perseorangan di Ukraina.
Hubungan pribadi dan ekonomi Anda dengan masing-masing negara dibandingkan.
183 hari atau lebih — residen. Kurang dari itu — kewarganegaraan yang menentukan.
Syarat ini «cukup tetapi bukan satu-satunya»: otoritas pajak juga dapat menilai hubungan lain.
Kami memeriksa hari Anda di Ukraina: dalam praktik otoritas pajak dan pengadilan mengandalkan data perlintasan perbatasan.
Menurut Kode Pajak Ukraina kriteria diterapkan secara berurutan, dan 183 hari hanya penting jika tempat tinggal atau pusat kepentingan tidak dapat ditentukan (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kedua, perkara 520/23643/24). Di sisi lain, Mahkamah Agung dalam perkara 461/1800/17 memutus bahwa warga negara asing yang berada lebih dari 183 hari di Ukraina adalah residen.
Kami memeriksa hari Anda di Ukraina: dalam praktik otoritas pajak dan pengadilan mengandalkan data perlintasan perbatasan.
Menurut Kode Pajak Ukraina kriteria diterapkan secara berurutan, dan 183 hari hanya penting jika tempat tinggal atau pusat kepentingan tidak dapat ditentukan (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kedua, perkara 520/23643/24). Di sisi lain, Mahkamah Agung dalam perkara 461/1800/17 memutus bahwa warga negara asing yang berada lebih dari 183 hari di Ukraina adalah residen.
- Satu-satunya tempat tinggal Anda ada di Ukraina — Anda residen pajak Ukraina.
- Keluarga Anda tinggal tetap di Ukraina — syarat yang cukup untuk pusat kepentingan vital di Ukraina.
- Anda terdaftar sebagai pengusaha perseorangan (FOP) di Ukraina — syarat yang cukup untuk pusat kepentingan vital di Ukraina.
- Anda telah menyatakan Ukraina sebagai tempat tinggal utama Anda — dasar yang cukup untuk menganggap Anda residen.
- Pusat kepentingan vital Anda ada di Ukraina.
- Anda berada di Ukraina 183 hari atau lebih — Anda residen pajak Ukraina.
- Kriteria sebelumnya tidak memberi jawaban; sebagai warga negara Ukraina Anda dianggap residen Ukraina.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Pusat kepentingan vital Anda ada di Indonesia; menurut Kode Pajak Ukraina Anda kemungkinan bukan residen Ukraina.
- Anda tidak memiliki tempat tinggal di Ukraina tetapi memiliki tempat tinggal di Indonesia — menurut Kode Pajak Ukraina Anda kemungkinan bukan residen Ukraina.
- Kriteria sebelumnya tidak memberi jawaban dan Anda bukan warga negara Ukraina — Anda kemungkinan bukan residen Ukraina.
- Anda tidak memiliki tempat tinggal di Ukraina tetapi memiliki tempat tinggal di Indonesia, sehingga menurut Kode Pajak Ukraina Anda kemungkinan bukan residen. Namun Anda berada di Ukraina 183 hari atau lebih — otoritas pajak dapat menganggap Anda residen dan Anda harus membantahnya dengan dokumen.
- Pusat kepentingan vital Anda ada di Indonesia, sehingga menurut Kode Pajak Ukraina Anda kemungkinan bukan residen. Namun Anda berada di Ukraina 183 hari atau lebih — otoritas pajak dapat menganggap Anda residen dan Anda harus membantahnya dengan dokumen.
Di mana ketentuan Ukraina berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Pertentangan: Ukraina melihat tempat tinggal dan pusat kepentingan, Indonesia menghitung hari dan niat. Menurut urutan kriteria Kode Pajak Ukraina (tempat tinggal → pusat kepentingan vital → 183 hari dalam tahun kalender → kewarganegaraan) Ukraina menganggap Anda residen dan memajaki penghasilan Anda dari seluruh dunia. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di sini (Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh); WNI tetap residen sampai memperoleh surat keterangan DJP sebagai subjek pajak luar negeri. Karena itu kedua negara dapat menganggap Anda residen — misalnya jika Anda menyewa apartemen di Ukraina tetapi berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Indonesia sendiri menegaskan bahwa dalam keadaan ini status Anda ditentukan oleh P3B (Pasal 11 PER-23/PJ/2025). Pasal 4 ayat (2) Persetujuan Indonesia–Ukraina memakai urutan penuh Model OECD: tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam (juga jika Anda tidak mempunyai tempat tinggal tetap di negara mana pun) → kewarganegaraan → persetujuan bersama pejabat yang berwenang.
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Persetujuan Indonesia–Ukraina 1996. Antara Indonesia dan Ukraina berlaku Persetujuan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Jakarta pada 11 April 1996 dalam bahasa Indonesia, Ukraina dan Inggris; jika penafsiran teks Indonesia dan Ukraina berbeda, teks Inggris yang berlaku. Menurut tabel DJP, Persetujuan berlaku sejak 9 November 1998 dan efektif sejak 1 Januari 1999. Menurut halaman DJP, sejak 1 Januari 2025 Persetujuan diterapkan bersama Konvensi Multilateral (MLI): pembukaan, uji tujuan utama (PPT), ketentuan bentuk usaha tetap, pengalihan saham perusahaan yang hartanya terutama berupa tanah dan bangunan, dan prosedur persetujuan bersama; Pasal 4 tidak diubah. Residen — Pasal 4 ayat (2); pekerjaan bebas — Pasal 14 (tempat tetap atau lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan); pekerjaan dalam hubungan kerja — Pasal 15 ayat (2) (183 hari dalam tahun kalender); pensiun — Pasal 18 (hanya negara sumber); pegawai pemerintah — Pasal 19; guru dan peneliti — Pasal 20; pelajar — Pasal 21; penghasilan lain — Pasal 22; penghindaran pajak berganda — Pasal 23 (kredit); prosedur persetujuan bersama — Pasal 25.
- Cara Indonesia menghindari pajak berganda atas penghasilan dari Ukraina. Jika Indonesia negara residen Anda, Ukraina tetap dapat memajaki penghasilan yang bersumber dari Ukraina sejauh diizinkan Persetujuan — misalnya gaji untuk pekerjaan di Ukraina jika syarat Pasal 15 ayat (2) tidak terpenuhi, atau sewa properti di Ukraina. Indonesia memajaki penghasilan Anda dari seluruh dunia dan mengkreditkan pajak Ukraina yang terutang sesuai Persetujuan, paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 23); menurut Pasal 24 UU PPh batas kredit dihitung per negara sumber. Pensiun dari Ukraina untuk pekerjaan di Ukraina hanya dapat dipajaki Ukraina (Pasal 18), sehingga tidak dipajaki lagi di Indonesia. Pungutan militer Ukraina (5%, bagi FOP 1%) dikenakan atas penghasilan; Pasal 24 UU PPh mengizinkan kredit atas pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan tanpa membatasi jenis pajaknya, sehingga menurut penilaian kami pungutan itu dapat dikreditkan dalam batas yang sama — DJP belum menegaskannya. Jika Anda menganggap salah satu negara memajaki Anda tidak sesuai Persetujuan, ajukan prosedur persetujuan bersama (Pasal 25): teks Persetujuan menyebut dua tahun sejak pemberitahuan pertama, dan menurut posisi MLI kedua negara jangka waktunya menjadi tiga tahun (Pasal 16 MLI); teks sintesis DJP dan Kementerian Keuangan Ukraina masih menyebut dua tahun, jadi sebaiknya jangan menunggu lebih dari dua tahun.
- Kredit pajak Indonesia di Ukraina: perlu surat keterangan pajak yang dibayar. Sebagai residen Ukraina Anda melaporkan semua penghasilan luar negeri dalam SPT tahunan (paling lambat 1 Mei tahun berikutnya; pajak dibayar paling lambat 1 Agustus). Pajak Indonesia — misalnya PPh Pasal 26 yang dipotong pembayar di Indonesia — hanya dapat dikreditkan sampai sebesar pajak Ukraina atas penghasilan itu (Pasal 23 Persetujuan), dan hanya jika Anda memperoleh dari otoritas pajak Indonesia dokumen yang menunjukkan pajak yang dibayar serta dasar pengenaannya, dilegalisasi kecuali perjanjian internasional menentukan lain (butir 13.5 Kode Pajak Ukraina). Sejak 4 Juni 2022 Indonesia menjadi pihak Konvensi Apostille, sehingga dokumen publik Indonesia untuk Ukraina dilegalisasi dengan apostille. Kedua negara memakai tahun kalender bagi orang pribadi, sehingga periodenya sama. Kami tidak menemukan panduan resmi Ukraina tentang dokumen Indonesia yang diterima, maupun formulir DJP khusus untuk itu.
- Pungutan militer Ukraina: tarif dan kedudukannya dalam Persetujuan. Selain pajak penghasilan orang pribadi 18%, residen Ukraina membayar pungutan militer 5% atas sebagian besar penghasilan, termasuk penghasilan luar negeri (tarif ini berlaku sejak 1 Desember 2024). Pungutan itu tidak disebut dalam Pasal 2 Persetujuan; Pasal 2 ayat (4) memperluas Persetujuan ke pajak yang identik atau pada hakikatnya serupa yang dikenakan setelah penandatanganan, tetapi kami tidak menemukan penegasan resmi Ukraina atau Indonesia bahwa pungutan militer termasuk di dalamnya, maupun bahwa Ukraina mengkreditkan pajak Indonesia terhadap pungutan itu. Hitunglah pungutan militer sebagai beban tambahan di Ukraina.
- Pajak tunggal FOP Ukraina dan kewajiban pajak di Indonesia. Pengusaha perseorangan terdaftar (FOP) dapat memilih sistem yang disederhanakan: kelompok 3 membayar pajak tunggal 5% dari penghasilan (3% jika membayar PPN), ditambah pungutan militer 1% dan iuran sosial tunggal (ЄСВ). Pendaftaran sebagai FOP sendiri merupakan petunjuk yang cukup bagi pusat kepentingan vital di Ukraina menurut Kode Pajak Ukraina, sehingga pertentangan dengan status residen Indonesia sering terjadi. Jika menurut Persetujuan Anda residen Indonesia dan tidak mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Ukraina, laba usaha dan imbalan jasa profesional hanya dapat dipajaki Indonesia (Pasal 7 dan 14); jika Anda memberikan jasa secara fisik di Ukraina lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, Ukraina juga dapat memajaki penghasilan yang diperoleh selama periode itu. Ukraina tetap memungut pajak tunggal selama Anda terdaftar sebagai FOP, sedangkan Indonesia memajaki penghasilan itu sebagai penghasilan residen dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Apakah DJP mengkreditkan pajak tunggal sebagai pajak yang dibayar di luar negeri (Pasal 24 UU PPh), tidak ada penegasan resmi; menurut penilaian kami pajak itu dikenakan atas penghasilan bruto — seperti PPh final Indonesia atas peredaran bruto — sehingga termasuk pajak atas penghasilan, tetapi simpan bukti pembayarannya dan siapkan diri untuk menjelaskannya kepada KPP.
- Bekerja di Ukraina sebagai residen Indonesia: 183 hari dalam tahun kalender. Gaji untuk pekerjaan yang dilakukan secara fisik di Ukraina adalah penghasilan bersumber Ukraina. Menurut Pasal 15 ayat (2) Persetujuan, Ukraina tidak memajakinya hanya jika ketiga syarat terpenuhi: Anda berada di Ukraina tidak lebih dari 183 hari dalam tahun kalender, gaji dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan residen Ukraina, dan gaji tidak ditanggung bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Ukraina. Perhatikan bahwa batas ini dihitung per tahun kalender, sedangkan Indonesia menghitung lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk status residen. Jika syarat tidak terpenuhi, Ukraina memajaki gaji itu (subbutir 162.1.2 Kode Pajak Ukraina) dan Indonesia mengkreditkan pajak Ukraina dalam batas Pasal 24 UU PPh. Pekerjaan bebas: Ukraina dapat memajaki imbalan jika Anda mempunyai tempat tetap di sana atau berada di sana lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (Pasal 14).
- Residen Ukraina yang bekerja di Indonesia. Gaji untuk pekerjaan di Indonesia adalah penghasilan bersumber Indonesia: pembayar memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto dari bukan residen (Pasal 26 UU PPh). Jika menurut Persetujuan Anda residen Ukraina, Indonesia tidak memajaki gaji itu jika semua syarat Pasal 15 ayat (2) terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Indonesia dalam tahun kalender, pemberi kerja bukan residen Indonesia, dan gaji tidak ditanggung bentuk usaha tetapnya di Indonesia. Agar pembayar di Indonesia menerapkan Persetujuan, serahkan Formulir DGT yang disahkan DPS atau dilampiri surat keterangan residen Ukraina berbahasa Inggris (PMK 112/2025). Perhatikan bahwa keberadaan lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau niat untuk bertempat tinggal dapat sekaligus menjadikan Anda residen Indonesia — maka status Anda kembali ditentukan Pasal 4 ayat (2) Persetujuan.
- Pensiun dipajaki oleh negara sumber. Persetujuan Indonesia–Ukraina menyimpang dari aturan biasa: pensiun dan imbalan serupa untuk pekerjaan di masa lalu yang dibayarkan kepada residen satu negara dari sumber di negara lain atas pekerjaan atau jasa di negara lain itu, serta anuitas, hanya dipajaki oleh negara sumber (Pasal 18 ayat (1)). Jadi pensiun dari Ukraina atas pekerjaan di Ukraina yang diterima residen Indonesia hanya dipajaki Ukraina dan tidak dipajaki di Indonesia; pensiun dari Indonesia atas pekerjaan di Indonesia yang diterima residen Ukraina hanya dipajaki Indonesia (PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto). Persetujuan tidak mengatur pensiun jaminan sosial secara terpisah; menurut teksnya pensiun Dana Pensiun Ukraina atas pekerjaan di Ukraina termasuk Pasal 18, sedangkan Pasal 19 hanya mengatur pensiun yang dibayar negara atas jasa kepada negara. Gaji pegawai pemerintah pada umumnya hanya dipajaki negara pembayar; negara lain memajakinya jika jasa diberikan di sana oleh residennya yang warga negaranya atau yang tidak menjadi residen semata-mata untuk memberikan jasa itu. Pensiun pemerintah hanya dipajaki negara pembayar, kecuali penerimanya residen dan warga negara negara lain (Pasal 19).
- Pelajar, peserta pelatihan, guru dan peneliti. Pelajar atau peserta pelatihan usaha yang sesaat sebelum kunjungannya residen negara lain dan berada di negara yang dikunjungi semata-mata untuk pendidikan atau pelatihan tidak dipajaki di sana atas pembayaran dari luar negara itu untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan; atas beasiswa dan gaji lain ia memperoleh pembebasan dan keringanan yang sama seperti residen (Pasal 21). Persetujuan tidak menetapkan batas waktu. Guru dan peneliti yang diundang pemerintah, universitas, sekolah, museum atau lembaga kebudayaan dibebaskan dari pajak atas imbalan mengajar atau meneliti selama paling lama dua tahun berturut-turut, jika imbalan itu berasal dari luar negara yang dikunjungi (Pasal 20). Status residen Anda tetap ditentukan menurut hukum masing-masing negara.
- Membuktikan status residen: SKD Indonesia dan surat keterangan Ukraina. Untuk menggunakan Persetujuan di Ukraina sebagai residen Indonesia, mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: SKD diterbitkan otomatis untuk setiap pembayar dan tahun jika Anda memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Untuk pembayar di Ukraina, beri SKD apostille dan terjemahkan ke bahasa Ukraina; menurut Mahkamah Agung Ukraina surat keterangan harus mencakup periode penghasilan diterima (lihat posisi pengadilan pada Persetujuan). Sebaliknya, residen Ukraina yang menerima penghasilan dari Indonesia menyerahkan kepada pembayar Formulir DGT yang disahkan DPS atau dilampiri surat keterangan residen Ukraina berbahasa Inggris; DPS juga menerbitkan surat keterangan untuk tahun-tahun lampau. Pengadilan Ukraina tidak akan menetapkan Anda bukan residen dalam perkara tersendiri — status diputus hanya dalam sengketa konkret dengan otoritas pajak.
- Ukraina menghitung 183 hari dalam tahun kalender, Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Kode Pajak Ukraina menghitung paling sedikit 183 hari dalam tahun pajak (tahun kalender), termasuk hari kedatangan dan keberangkatan — tetapi kriteria hari hanya dipakai jika tempat tinggal dan pusat kepentingan vital tidak menentukan. Indonesia mensyaratkan lebih dari 183 hari, yaitu 184 hari atau lebih, dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat melintasi dua tahun kalender, dan setiap bagian dari hari dihitung penuh. Dengan tepat 183 hari Anda dapat menjadi residen Ukraina menurut kriteria hari tetapi bukan residen Indonesia; sebaliknya 100 hari pada akhir satu tahun dan 90 hari pada awal tahun berikutnya menjadikan Anda residen Indonesia, sedangkan Ukraina menilai setiap tahun secara terpisah. Pada tahun pindah Indonesia membagi tahun pajak (Pasal 2A UU PPh), sedangkan Ukraina menentukan status untuk seluruh tahun.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat (2) P3B: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Jakarta, 11.04.1996). Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Ukraina
- податковий резидент
- residen pajak menurut Kode Pajak Ukraina
- місце проживання
- tempat tinggal yang tersedia bagi Anda di Ukraina
- центр життєвих інтересів
- pusat kepentingan vital — keluarga atau pendaftaran usaha di Ukraina sudah cukup
- ФОП
- pengusaha perseorangan terdaftar, sering dengan pajak tunggal yang disederhanakan
- військовий збір
- pungutan militer 5% di atas pajak penghasilan orang pribadi
- ДПС
- Dinas Pajak Negara Ukraina, yang menerbitkan surat keterangan residen dan konsultasi pajak individual
Pertanyaan
P3B mana yang berlaku antara Indonesia dan Ukraina?
Persetujuan yang ditandatangani di Jakarta pada 11 April 1996, berlaku sejak 9 November 1998 dan efektif sejak 1 Januari 1999, dengan perubahan MLI (Pasal 4 tidak diubah). Status residen ganda ditentukan menurut Pasal 4 ayat 2: tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, lalu persetujuan bersama.
Berapa hari saya boleh bekerja di Ukraina untuk pemberi kerja Indonesia tanpa pajak Ukraina atas gaji?
Menurut Pasal 15 ayat 2 P3B, tidak lebih dari 183 hari dalam tahun kalender, dengan pemberi kerja yang bukan residen Ukraina dan gaji yang tidak ditanggung bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Ukraina. Jika tidak, Ukraina memajaki gaji itu dan Indonesia mengkreditkan pajak Ukraina dalam batas Pasal 24 UU PPh.
Siapa yang memajaki pensiun dari Ukraina jika saya residen Indonesia?
Hanya Ukraina. Pasal 18 P3B menyerahkan pensiun atas pekerjaan di masa lalu dan anuitas kepada negara sumber, sehingga pensiun dari Ukraina atas pekerjaan di Ukraina tidak dipajaki lagi di Indonesia — dan pensiun dari Indonesia yang diterima residen Ukraina hanya dipajaki Indonesia.
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU) — Residen adalah orang pribadi yang memiliki tempat tinggal (domisili) di Ukraina.
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU), para. 2 — Jika orang pribadi itu juga memiliki tempat tinggal di negara asing, ia adalah residen jika memiliki tempat tinggal tetap di Ukraina; jika ia juga memiliki tempat tinggal tetap di negara asing, ia adalah residen jika hubungan pribadi atau ekonominya lebih erat dengan Ukraina (pusat kepentingan vital).
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU), para. 3 — Jika pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau orang pribadi itu tidak memiliki tempat tinggal tetap di negara mana pun, ia adalah residen jika berada di Ukraina paling sedikit 183 hari (termasuk hari kedatangan dan hari keberangkatan) dalam satu atau beberapa periode dalam tahun pajak.
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU), para. 6 — Syarat yang cukup (tetapi bukan satu-satunya) untuk menentukan pusat kepentingan vital adalah tempat tinggal tetap anggota keluarga orang pribadi itu atau pendaftarannya sebagai pelaku usaha.
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU), penultimate para. — Dasar yang cukup untuk menganggap orang pribadi sebagai residen adalah pernyataannya sendiri bahwa tempat tinggal utamanya ada di Ukraina, atau pendaftarannya sebagai orang yang menjalankan pekerjaan bebas.
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU), para. 4 — Jika status residen tidak dapat ditentukan menurut aturan sebelumnya, orang pribadi itu adalah residen jika ia warga negara Ukraina.
- Tax authority knowledge base (ZIR), category 135.06 — FOP dapat memperoleh surat keterangan yang menegaskan status residen pajak Ukraina untuk tahun lampau mana pun (Perintah Kementerian Keuangan Ukraina No. 248 tanggal 19.08.2022).
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 4 ayat (2) Persetujuan Indonesia–Ukraina (1996) — Kutipan teks bahasa Indonesia (otentik): jika seseorang menurut ketentuan ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara, a) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); b) jika pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia biasanya berdiam; c) jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara atau sama sekali tidak mempunyainya, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia menjadi warga negara; d) jika ia menjadi warga negara dari kedua Negara atau sama sekali tidak menjadi warga negara dari salah satu Negara, pejabat-pejabat yang berwenang akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama. MLI tidak mengubah pasal ini.
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Jakarta, 11.04.1996) — halaman DJP — Ditandatangani di Jakarta pada 11.04.1996 dalam bahasa Indonesia, Ukraina dan Inggris; ketiga teks sama otentik, dan jika terdapat perbedaan penafsiran teks Indonesia dan Ukraina, teks Inggris yang berlaku. DJP menerbitkan teks bahasa Indonesia dan Inggris; halaman DJP mencatat penerapan MLI sejak 01.01.2025.
- DJP — tabel «Tax Treaty and Multilateral Instrument» — Ukraina: ditandatangani 11.04.1996, berlaku 09.11.1998, efektif 01.01.1999; MLI ditandatangani Ukraina 23.07.2018 (kolom efektif MLI dalam tabel masih «-»).
- Pasal 23 Persetujuan Indonesia–Ukraina (1996) — Jika residen suatu Negara memperoleh penghasilan dari Negara lain, pajak yang terutang di Negara lain itu sesuai dengan Persetujuan dapat dikreditkan terhadap pajak yang dikenakan di Negara residen; kredit tidak melebihi pajak Negara residen atas penghasilan itu yang dihitung menurut undang-undang dan peraturan perpajakannya. Berlaku sama bagi Indonesia dan Ukraina.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 18 dan 19 Persetujuan Indonesia–Ukraina (1996) — Pensiun atau imbalan serupa yang dibayarkan kepada residen suatu Negara dari sumber di Negara lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa di masa lalu di Negara lain itu, serta anuitas dari sumber itu, hanya dipajaki di Negara lain itu (Pasal 18 ayat (1)). Gaji pegawai pemerintah, selain pensiun, hanya dipajaki Negara pembayar, kecuali jasa diberikan di Negara lain oleh residennya yang warga negaranya atau tidak menjadi residen semata-mata untuk memberikan jasa itu; pensiun pemerintah hanya dipajaki Negara pembayar, kecuali penerimanya residen dan warga negara Negara lain (Pasal 19).
- p. 16-1 subsection 10 Section XX TCU (military levy) — Pemerintah Ukraina, 25 Desember 2024: gaji, sewa, hadiah, bunga deposito dan penghasilan lain orang pribadi dikenai pungutan militer 5% sejak 1 Desember 2024.
- Pasal 25 Persetujuan Indonesia–Ukraina (1996) — Prosedur persetujuan bersama: orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan dapat, tanpa mengurangi upaya hukum domestik, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat ia menjadi residen. Teks Persetujuan: dalam dua tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan itu; karena Ukraina dan Indonesia sama-sama menotifikasi Pasal 25 ayat (1) kalimat kedua menurut Pasal 16 ayat 6 huruf b angka i MLI, jangka waktunya menjadi tiga tahun (Pasal 16 ayat 4 huruf a angka ii MLI); teks sintesis DJP dan Kementerian Keuangan Ukraina masih menampilkan dua tahun. Pejabat yang berwenang di Indonesia adalah Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah (Pasal 3).
- ГУ ДПС у Тернопільській області, «Іноземні доходи: правила декларування та оподаткування» (лютий 2026) — довідка іноземного податкового органу про суму сплаченого податку, належним чином легалізована, якщо інше не передбачено міжнародними договорами (п. 13.5 ст. 13 ПКУ) — Untuk mengkreditkan pajak yang dibayar di luar negeri, Wajib Pajak harus memperoleh dari otoritas asing yang memungut pajak itu surat keterangan tentang jumlah pajak yang dibayar serta dasar dan/atau objek pajaknya; surat itu harus dilegalisasi kecuali perjanjian internasional Ukraina menentukan lain.
- State Tax Service of Ukraine, Ternopil region: brochure on foreign income (February 2026) — Penghasilan luar negeri residen dikenai pajak penghasilan orang pribadi 18% dan pungutan militer 5%; SPT tahunan disampaikan paling lambat 1 Mei tahun berikutnya dan pajak dibayar paling lambat 1 Agustus; kredit memerlukan surat keterangan otoritas pajak asing tentang pajak yang dibayar, dilegalisasi kecuali perjanjian internasional menentukan lain, dan tidak melebihi pajak Ukraina.
- p. 170.11 Art. 170 and Art. 179 TCU — Penghasilan luar negeri residen dimasukkan dalam penghasilan kena pajak tahunan dan dilaporkan dalam SPT tahunan; pajak luar negeri dikreditkan menurut Pasal 13 Kode Pajak Ukraina.
- HCCH — Konvensi Apostille berlaku bagi Indonesia (04.06.2022) — Konvensi Den Haag 1961 tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing (Konvensi Apostille) berlaku bagi Indonesia sejak 4 Juni 2022; dokumen publik Indonesia untuk negara pihak lain dilegalisasi dengan apostille.
- Pasal 2 Persetujuan Indonesia–Ukraina (1996) — Pajak yang tercakup: di Indonesia — pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU 7/1983 sebagaimana telah diubah); di Ukraina — pajak atas laba perusahaan dan pajak penghasilan warga negara. Persetujuan juga berlaku atas pajak yang identik atau pada hakikatnya serupa yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan sebagai tambahan atau pengganti pajak yang ada (ayat 4).
- ДПС, ЗІР — «Спрощена система оподаткування (єдиний податок)»: третя група — 3 % доходу у разі сплати ПДВ, 5 % у разі включення ПДВ до складу єдиного податку (п. 293.3 ПКУ); «Військовий збір» (https://zir.tax.gov.ua/docs/stavki/viysjkoviy_zbir.pdf): 1 % доходів для платників єдиного податку третьої групи — Pajak tunggal kelompok 3: 3% dari penghasilan jika membayar PPN, 5% jika PPN termasuk dalam pajak tunggal; pungutan militer kelompok 3: 1% dari penghasilan, dibayar per kuartal; iuran sosial tunggal (ЄСВ) dibayar setiap bulan.
- Pasal 7 dan 14 Persetujuan Indonesia–Ukraina (1996) — Laba usaha hanya dipajaki di Negara residen kecuali usaha dijalankan melalui bentuk usaha tetap di Negara lain (Pasal 7). Penghasilan dari jasa profesional atau kegiatan bebas lainnya hanya dipajaki di Negara residen, kecuali orang itu mempunyai tempat tetap yang secara teratur tersedia di Negara lain atau berada di Negara lain lebih dari 183 hari seluruhnya dalam jangka waktu dua belas bulan mana pun; dalam hal itu Negara lain dapat memajaki bagian penghasilan yang terkait tempat tetap itu atau yang diperoleh selama periode itu (Pasal 14).
- Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (sebagaimana diubah UU 7/2021 «HPP») — Residen dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan tarif progresif (sejak tahun pajak 2022): 5% sampai Rp60 juta; 15% di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta; 25% di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta; 30% di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar; 35% di atas Rp5 miliar. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun paling sedikit Rp54 juta untuk diri Wajib Pajak, ditambah Rp4,5 juta untuk Wajib Pajak yang kawin dan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan (paling banyak 3 orang).
- Pasal 15 ayat (2) Persetujuan Indonesia–Ukraina (1996) — Gaji residen suatu Negara untuk pekerjaan di Negara lain hanya dipajaki di Negara residen jika: a) penerima berada di Negara lain itu tidak lebih dari 183 hari seluruhnya dalam tahun kalender mana pun; b) gaji dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan residen Negara lain itu; dan c) gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap atau tempat tetap pemberi kerja di Negara lain itu.
- sub-p. 162.1.2 TCU — Bukan residen hanya dipajaki atas penghasilan yang bersumber dari Ukraina.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Pasal 20 dan 21 Persetujuan Indonesia–Ukraina (1996) — Guru dan peneliti yang sesaat sebelum kunjungan residen Negara lain dan atas undangan pemerintah, universitas, sekolah, museum atau lembaga kebudayaan lain, atau dalam program pertukaran budaya resmi, berada di Negara yang dikunjungi paling lama dua tahun berturut-turut semata-mata untuk mengajar, memberi kuliah atau meneliti, dibebaskan dari pajak atas imbalan itu jika imbalan berasal dari luar Negara tersebut (Pasal 20). Pembayaran dari luar Negara yang dikunjungi untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan pelajar atau peserta pelatihan usaha tidak dipajaki di sana; atas beasiswa dan gaji lain ia memperoleh pembebasan dan keringanan yang sama seperti residen; tanpa batas waktu (Pasal 21).
- Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh — Jangka waktu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- Arts. 162, 167, 170, 179 TCU
- ДПС, ЗІР — «Податок на доходи фізичних осіб» (таблиця ставок): іноземні доходи — 18 %; дивіденди, нараховані нерезидентами, — 9 %; та «Військовий збір» (https://zir.tax.gov.ua/docs/stavki/viysjkoviy_zbir.pdf): іноземні доходи — 5 % — Penghasilan luar negeri: pajak penghasilan orang pribadi 18%, dividen dari nonresiden 9%, pungutan militer 5%; kredit pajak luar negeri hanya jika P3B mengaturnya.
- Pasal 10–12 Persetujuan Indonesia–Ukraina (1996) — Negara sumber dapat memajaki dividen paling tinggi 10% dari jumlah bruto jika pemilik manfaat adalah perseroan yang memiliki langsung paling sedikit 20% modal, dan 15% dalam hal lain; bunga paling tinggi 10%; royalti paling tinggi 10%.
- Pasal 4 ayat (2) huruf a Persetujuan — «Ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok)» (teks bahasa Indonesia).
- Pasal 4 ayat (2) huruf b Persetujuan — «Jika Negara di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia biasanya berdiam» (teks bahasa Indonesia).
- Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d Persetujuan — «Jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi warga negara»; jika ia warga negara kedua Negara atau bukan warga negara salah satu Negara, pejabat-pejabat yang berwenang menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama (teks bahasa Indonesia).
- Pasal 25 Persetujuan — Prosedur persetujuan bersama: orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan dapat mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat ia menjadi penduduk. Teks Persetujuan: dalam dua tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan itu; karena Ukraina (2019) dan Indonesia (27.11.2023) sama-sama menotifikasi Pasal 25 ayat (1) kalimat kedua menurut Pasal 16 ayat 6 huruf b angka i MLI, menurut Pasal 16 ayat 4 huruf a angka ii MLI jangka waktunya menjadi tiga tahun. Namun teks sintesis DJP («Tax Treaty Ukraina (Modified by MLI)», Juni 2025) dan Kementerian Keuangan Ukraina masih menyebut dua tahun — untuk amannya, ajukan dalam dua tahun. Pejabat yang berwenang di Indonesia adalah Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah.
Putusan pengadilan
- Mahkamah Agung Ukraina (Pengadilan Kasasi Perdata), 760/12263/23, 31/10/2024 — Warga negara asing yang tinggal tetap di Ukraina bersama keluarganya sejak 2004, memiliki izin tinggal tetap dan tempat tinggal terdaftar adalah residen Ukraina; pengadilan antara lain menerapkan subbutir 14.1.213 Kode Pajak Ukraina.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kedua (Ukraina), 520/23643/24, 17/04/2025 — Jika tempat tinggal dan pusat kepentingan vital seseorang berada di luar negeri (UEA), keberadaan di Ukraina paling sedikit 183 hari «bukan syarat untuk menganggap [orang itu] sebagai residen Ukraina»: kriteria diterapkan secara berurutan.
- Mahkamah Agung Ukraina (Pengadilan Kasasi Tata Usaha Negara), 461/1800/17, 03/06/2021 — Seorang warga negara Polandia yang menurut data kepabeanan berada 340 hari di Ukraina dalam setahun (lebih dari 183) diputus sebagai residen Ukraina; kesimpulan pengadilan tingkat bawah bahwa ia bukan residen keliru. Hari keberadaan ditentukan dari catatan perlintasan perbatasan.
- Mahkamah Agung Ukraina (Pengadilan Kasasi Tata Usaha Negara), 1840/2871/18, 09/07/2019 — Kriteria residen dalam subbutir 14.1.213 Kode Pajak Ukraina «tidak terbatas pada kewarganegaraan atau tempat tinggal orang itu»; «kewarganegaraan negara lain saja tidak membuktikan status orang itu sebagai bukan residen». Begitu otoritas pajak mengajukan bukti, orang itu harus membantahnya dan membuktikan status bukan residen dengan dokumen.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Swiss
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab