Residen pajak Swiss atau Indonesia?
Swiss menganggap Anda penduduk jika Anda mempunyai domisili pajak di sana (Wohnsitz — rumah dengan niat untuk tinggal) atau tinggal di Swiss 30 hari sambil bekerja atau 90 hari tanpa bekerja. Indonesia menganggap Anda residen jika Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Jika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Swiss 1988 yang menentukan — tanpa kriteria kewarganegaraan.
Gratis, tanpa pendaftaran, sekitar 3 menit. Kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibandingkan dengan hukum Swiss dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Kapan Swiss menganggap Anda sebagai residen pajak
Swiss menganggap Anda penduduk jika Anda mempunyai domisili pajak di sana (Wohnsitz: rumah dengan niat untuk tinggal, pusat kehidupan Anda) atau — sudah — jika Anda tinggal 30 hari sambil bekerja atau 90 hari tanpa bekerja.
- Rumah dan keluarga di Swiss menimbulkan domisili pajak (Wohnsitz): Anda penduduk Swiss dengan kewajiban pajak tidak terbatas (pajak penghasilan federal, kanton dan kotamadya atas penghasilan dari seluruh dunia).
- Anda tinggal di Swiss paling sedikit 30 hari sambil bekerja (atau 90 hari tanpa bekerja) — masa tinggal pajak (Aufenthalt): Anda penduduk Swiss sejak hari pertama masa tinggal Anda.
Kapan Anda menjadi nonresiden
- Masa tinggal semata-mata untuk belajar atau perawatan kesehatan tidak menimbulkan residensi Swiss (pasal 3 ayat 4 DBG).
- Ambang 30/90 hari tidak terpenuhi dan Anda tidak mempunyai Wohnsitz — Anda bukan penduduk Swiss. Gaji untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Swiss dikenai pajak di sana jika pemberi kerja Swiss atau bentuk usaha tetap di Swiss membayarnya (pajak di sumber). Jika Indonesia adalah negara residen Anda, berlaku Pasal 15 ayat 2 P3B Indonesia–Swiss (paling lama 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, imbalan dibayar oleh orang yang bukan penduduk Swiss dan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Swiss).
Di mana ketentuan Swiss berbeda dari ketentuan pajak Indonesia
- Residensi ganda: Swiss dan Indonesia sama-sama mengenakan pajak sebagai residen. Swiss mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia sebagai penduduk, dan Indonesia menganggap Anda residen karena Anda bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat bertempat tinggal di sana; WNI di luar negeri tetap residen sampai DJP menerbitkan surat keterangan sebagai subjek pajak luar negeri. Status Anda ditentukan oleh Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Swiss (Pasal 11 PER-23/PJ/2025): tempat tinggal tetap → pusat kepentingan vital → tempat biasa berdiam → persetujuan bersama pejabat yang berwenang; kewarganegaraan tidak diperhitungkan. Simpan bukti setiap langkah: kontrak sewa atau sertifikat hak milik, tempat tinggal keluarga, pekerjaan, jumlah hari.
- Swiss menganggap Anda penduduk setelah 30 atau 90 hari. Swiss hanya mensyaratkan 30 hari kehadiran sambil bekerja (90 tanpa bekerja), walaupun dengan gangguan sementara — jauh di bawah ambang Indonesia, yaitu lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Kamar hotel atau tempat menginap sementara lainnya biasanya bukan tempat tinggal tetap: jika satu-satunya tempat tinggal tetap Anda berada di Indonesia, Anda tetap residen Indonesia bagi P3B (Pasal 4 ayat 2), dan Swiss kemudian hanya dapat mengenakan pajak atas gaji untuk hari kerja di Swiss menurut Pasal 15 (lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, imbalan dibayar oleh penduduk Swiss, atau dibebankan pada bentuk usaha tetap di Swiss).
- Keluarga di Swiss. Bagi Swiss, orang yang menikah mempunyai Wohnsitz di tempat rumah keluarga bersama. Jika Anda mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara, Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Swiss melihat hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat — dan keluarga yang tinggal di Swiss menarik pusat itu ke sana. Bagi Indonesia, pasangan, anak atau keluarga terdekat di luar negeri juga merupakan unsur pusat kegiatan utama di luar Indonesia (PER-23/PJ/2025).
Hal lain yang perlu diketahui
- P3B yang berlaku: Persetujuan Indonesia–Swiss 1988. Antara Indonesia dan Swiss berlaku Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang ditandatangani di Bern pada 29.08.1988: berlaku sejak 24.10.1989 dan diterapkan atas penghasilan sejak 01.01.1990; Protokol 2007 (royalti 10%, metode penghindaran pajak berganda Swiss yang baru) diterapkan sejak 01.01.2010. MLI tidak diterapkan pada P3B ini. Pasal-pasal penting: residensi — Pasal 4 ayat 2 (tanpa kriteria kewarganegaraan); imbalan jasa perusahaan — Pasal 13 (paling tinggi 5%); pekerjaan dan profesi bebas — Pasal 15 (183 hari dalam 12 bulan); pensiun — Pasal 18 (hanya di negara residen); jabatan pemerintahan — Pasal 19; pelajar — Pasal 20; metode penghapusan pajak berganda — Pasal 21; prosedur persetujuan bersama — Pasal 23 (dua tahun). P3B ini tidak mempunyai pasal tentang penghasilan lainnya.
- Tahun kedatangan atau keberangkatan: Swiss dan Indonesia sama-sama membagi tahun. Kewajiban pajak Swiss berjalan sejak hari Anda memperoleh Wohnsitz atau Aufenthalt sampai Anda meninggalkan negara itu (pro rata), dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan penghasilan yang disetahunkan. Indonesia juga membagi tahun: kewajiban pajak subjektif dimulai saat Anda berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir saat Anda meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya — bagian tahun itu menggantikan tahun pajak (Pasal 2A UU PPh). Bagi WNI keberangkatan saja tidak cukup: status subjek pajak luar negeri baru berlaku dengan surat keterangan DJP, tetapi kemudian berlaku sejak tanggal keberangkatan. Untuk masa ketika kedua negara menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B yang menentukan.
- Pajak di sumber (Quellensteuer) bagi pemegang izin B dan L. Sebagai warga negara asing (misalnya WNI) Anda biasanya memegang izin B (tinggal) atau L (jangka pendek), bukan izin C (menetap), sehingga pemberi kerja di Swiss memotong pajak penghasilan di sumber dari gaji Anda. Dengan penghasilan bruto CHF 120.000 atau lebih, penetapan biasa (SPT) wajib; di bawah jumlah itu Anda dapat memohonnya sebelum 31 Maret tahun berikutnya, tanpa dapat ditarik kembali. Jika pemberi kerja Anda tidak mempunyai kantor terdaftar atau bentuk usaha tetap di Swiss (misalnya pemberi kerja Indonesia saat Anda bekerja jarak jauh dari Swiss) dan tidak ada bentuk usaha tetap di Swiss yang menanggung gaji, tidak ada yang dipotong dan Anda dikenai pajak melalui penetapan biasa. Simpan ketetapan dan bukti pembayaran pajak Swiss — Anda memerlukannya untuk kredit pajak di Indonesia.
- Bekerja di Swiss sebagai residen Indonesia: Pasal 15 ayat 2. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Swiss tidak mengenakan pajak atas imbalan untuk pekerjaan yang secara fisik dilakukan di Swiss hanya jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 terpenuhi: Anda berada di Swiss tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan; imbalan dibayar oleh atau atas nama orang yang bukan penduduk Swiss; dan imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap orang itu di Swiss. Pasal 15 juga meliputi profesi bebas: bagi pekerja lepas yang bekerja di Swiss untuk klien yang berkedudukan di Swiss, Swiss dapat mengenakan pajak sejak hari pertama. Di Indonesia imbalan itu dilaporkan dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan dari luar negeri, dan pajak Swiss dikreditkan paling banyak sebesar PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 21 ayat 1 P3B; Pasal 24 UU PPh).
- Cara Indonesia dan Swiss menghindari pajak berganda. Jika menurut P3B Anda residen Indonesia, Swiss tetap dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari sumber di Swiss sejauh diizinkan P3B — misalnya gaji untuk pekerjaan di Swiss di luar Pasal 15 ayat 2 atau harta tak gerak di Swiss — dan Indonesia mengkreditkan pajak Swiss paling banyak sebesar bagian PPh Indonesia atas penghasilan itu (Pasal 21 ayat 1 P3B); batas kredit dihitung per negara sumber (Pasal 24 UU PPh). Karena P3B ini tidak mempunyai pasal tentang penghasilan lainnya, penghasilan yang tidak diatur P3B dapat dikenai pajak oleh kedua negara menurut hukum domestiknya, dan Indonesia mengkreditkan pajak Swiss menurut Pasal 24 UU PPh. Jika Anda residen Swiss, Swiss membebaskan dengan progresi penghasilan yang menurut P3B dapat dikenai pajak di Indonesia, dan atas dividen, bunga, royalti dan imbalan jasa dari Indonesia memberikan keringanan atas permohonan (Pasal 21 ayat 2).
- Residen Swiss yang bekerja di Indonesia. Jika menurut P3B Anda residen Swiss dan bekerja secara fisik di Indonesia, pembayar di Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto imbalan. Indonesia tidak mengenakan pajak atas imbalan itu jika Anda berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, imbalan dibayar oleh orang yang bukan penduduk Indonesia dan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Indonesia (Pasal 15 ayat 2 P3B); aturan ini juga berlaku bagi profesi bebas. Jika jasa diberikan oleh perusahaan Swiss melalui karyawannya, Indonesia dapat memotong paling tinggi 5% atas imbalan jasa itu (Pasal 13): berbeda dengan UU PPh (bentuk usaha tetap karena pemberian jasa lebih dari 60 hari dalam 12 bulan), Pasal 5 P3B ini tidak mengenal bentuk usaha tetap karena pemberian jasa. Agar pembayar menerapkan P3B, serahkan Formulir DGT yang disahkan otoritas pajak kanton Anda atau dilampiri surat keterangan domisili berbahasa Inggris (PMK 112/2025). Penghasilan yang dikenai pajak di Indonesia dibebaskan di Swiss dengan progresi (Pasal 21 ayat 2).
- Pemajakan lumpsum Swiss (Pauschalbesteuerung). Bukan warga negara Swiss yang pindah ke Swiss untuk pertama kali (atau setelah 10 tahun di luar negeri) dan tidak bekerja di Swiss dapat, di sebagian besar kanton, dikenai pajak berdasarkan biaya hidup, bukan penghasilan dan kekayaan (dasar minimum federal CHF 434.700 untuk 2025, atau tujuh kali sewa tahunan jika lebih tinggi). Zürich, Basel-Stadt, Schaffhausen dan Appenzell Ausserrhoden tidak menawarkannya; Basel-Landschaft hanya secara peralihan. P3B Indonesia–Swiss tidak memuat aturan khusus tentang pemajakan ini, sehingga dasarnya tidak diperluas dengan penghasilan dari Indonesia. Namun jika Anda juga tetap residen Indonesia (misalnya WNI tanpa surat keterangan DJP), Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan Anda dari seluruh dunia, dan sikap resmi DJP tentang apakah orang yang dikenai pajak lumpsum adalah penduduk Swiss menurut Pasal 4 ayat 1 P3B tidak ditemukan — mintalah nasihat sebelum memilih pemajakan ini.
- Pensiun: hanya di negara residen; pensiun pemerintah di negara pembayar. Pensiun dan imbalan serupa atas pekerjaan di masa lalu serta anuitas hanya dikenai pajak di negara residen Anda (Pasal 18): sebagai residen Indonesia Anda melaporkan pensiun dari Swiss dalam SPT Tahunan, dan Swiss tidak mengenakan pajak atasnya menurut P3B. P3B tidak mempunyai aturan tersendiri untuk jaminan sosial (misalnya AHV) dan tidak mempunyai pasal penghasilan lainnya — klasifikasinya tidak diperiksa di sini. Pensiun pemerintah hanya dikenai pajak oleh negara pembayar, kecuali Anda penduduk dan warga negara negara yang lain (Pasal 19 ayat 2). Pelajar dari negara lain tidak dikenai pajak atas pembayaran untuk biaya hidup dan pendidikan; pekerjaan yang berkaitan dengan studi dibebaskan sampai 12 bulan dan CHF 18.000 (Pasal 20).
- Pajak kanton dan kotamadya yang dominan. Residensi Swiss ditentukan dengan kriteria yang sama untuk pajak federal, kanton dan kotamadya, tetapi sebagian besar beban pajak penghasilan adalah pajak kanton dan kotamadya, dan tarifnya sangat berbeda antarkanton dan antarkotamadya.
- Surat keterangan domisili: SKD Indonesia dan surat keterangan kanton. Sebagai residen Indonesia, untuk menggunakan P3B di Swiss mintalah Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pembayar jika Anda memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Sebagai residen Swiss, untuk menggunakan P3B di Indonesia serahkan kepada pembayar Formulir DGT yang disahkan otoritas pajak kanton Anda atau dilampiri surat keterangan domisili berbahasa Inggris. Pembayar menerapkan tarif P3B hanya jika Anda bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. WNI yang pindah ke Swiss juga memerlukan surat keterangan domisili berbahasa Inggris dari Swiss untuk mengajukan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri kepada DJP.
Cara penyelesaian status residen ganda
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen, berlaku Pasal 4 ayat 2 P3B: Persetujuan antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan, beserta Protokolnya, ditandatangani di Bern pada 29 Agustus 1988 (Keputusan Presiden 48/1989), sebagaimana diubah dengan Protokol yang ditandatangani di Jakarta pada 8 Februari 2007 (Peraturan Presiden 8/2009). Kriteria diterapkan secara berurutan — tempat tinggal tetap, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi, tempat biasa berdiam, kewarganegaraan, dan terakhir persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang.
P3B secara rinci: penghasilan, tarif, ketentuan 183 hari →
Istilah yang akan Anda temui di Swiss
- Wohnsitz
- domisili pajak: tinggal dengan niat menetap, pusat kepentingan hidup
- Aufenthalt
- masa tinggal pajak: 30 hari dengan kegiatan yang menghasilkan penghasilan atau 90 hari tanpanya
- Quellensteuer
- pajak penghasilan yang dipotong di sumber oleh pemberi kerja bagi pemegang izin B atau L
- Besteuerung nach dem Aufwand (Pauschalbesteuerung)
- pemajakan lumpsum berdasarkan biaya hidup bagi bukan warga negara Swiss yang tidak bekerja di Swiss
- Kanton / Gemeinde
- kanton dan kotamadya — sebagian besar beban pajak penghasilan
- ESTV
- Administrasi Pajak Federal Swiss
Pertanyaan
Saya bekerja di Swiss selama dua bulan. Apakah saya menjadi residen Swiss?
Menurut hukum Swiss, 30 hari kehadiran sambil bekerja sudah menimbulkan masa tinggal pajak (Aufenthalt). Jika Indonesia juga menganggap Anda residen, Pasal 4 ayat 2 P3B yang menentukan: jika satu-satunya tempat tinggal tetap Anda berada di Indonesia, Anda residen Indonesia bagi P3B, dan Swiss hanya dapat mengenakan pajak atas gaji untuk pekerjaan di Swiss menurut Pasal 15.
Kapan Swiss dapat mengenakan pajak atas gaji saya jika saya residen Indonesia?
Swiss tidak mengenakan pajak atas imbalan untuk pekerjaan di Swiss hanya jika ketiga syarat Pasal 15 ayat 2 terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari di Swiss dalam jangka waktu dua belas bulan, imbalan dibayar oleh orang yang bukan penduduk Swiss, dan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap di Swiss. Pasal 15 juga berlaku bagi profesi bebas. Pajak Swiss dikreditkan di Indonesia paling banyak sebesar PPh Indonesia atas imbalan itu (Pasal 21 ayat 1).
Di mana pensiun saya dikenai pajak?
Pensiun atas pekerjaan di masa lalu dan anuitas hanya dikenai pajak di negara residen Anda (Pasal 18 P3B). Pensiun pemerintah hanya dikenai pajak oleh negara pembayar, kecuali Anda penduduk dan warga negara negara yang lain (Pasal 19 ayat 2).
Sumber
Peraturan perundang-undangan dan panduan resmi
- Art. 3 DBG (SR 642.11) — Kewajiban pajak tidak terbatas berlaku bagi setiap orang yang mempunyai domisili pajak di Swiss (Wohnsitz: tinggal dengan niat menetap secara permanen) atau masa tinggal pajak (Aufenthalt): paling sedikit 30 hari dengan kegiatan yang menghasilkan penghasilan atau 90 hari tanpa kegiatan itu, terlepas dari gangguan sementara. Masa tinggal semata-mata untuk belajar atau perawatan kesehatan tidak menimbulkan residensi.
- Art. 3 StHG (SR 642.14) — Kanton dan kotamadya memakai kriteria yang sama (Wohnsitz; 30/90 hari). Sebagian besar beban pajak penghasilan adalah pajak kanton dan kotamadya.
- Art. 83, 89, 91 DBG — Pekerja asing tanpa izin menetap (izin C) — misalnya pemegang izin B atau L — yang mempunyai Wohnsitz atau Aufenthalt di Swiss membayar pajak yang dipotong di sumber (Quellensteuer). Dengan penghasilan bruto CHF 120.000 atau lebih, atau penghasilan yang tidak dikenai pemotongan, menyusul penetapan biasa.
- Pasal 15 ayat 2 P3B Indonesia–Swiss (1988) — Pasal 15 («jasa profesional») mencakup pekerjaan dalam hubungan kerja maupun profesi bebas. Imbalan residen satu Negara untuk pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan di Negara lain hanya dikenai pajak di Negara residen jika: (a) penerima berada di Negara lain tidak lebih dari 183 hari seluruhnya dalam jangka waktu dua belas bulan; (b) imbalan dibayar oleh atau atas nama orang yang bukan penduduk Negara lain itu; dan (c) imbalan tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap orang itu di Negara lain itu.
- P3B Indonesia–Swiss (1988): Keppres 48/1989; Pasal 25; Protokol 2007 (Perpres 8/2009; RO 2009 1573) — Persetujuan ditandatangani di Bern pada 29.08.1988 dalam bahasa Prancis, Indonesia dan Inggris, ketiganya sama-sama otentik (jika terdapat perbedaan penafsiran antara teks Prancis dan Indonesia, teks Inggris yang berlaku); disahkan dengan Keputusan Presiden 48/1989 (31.08.1989); berlaku 24.10.1989 dan diterapkan atas penghasilan sejak 01.01.1990 (Pasal 25). Protokol yang ditandatangani di Jakarta pada 08.02.2007 (royalti 10%, metode penghindaran pajak berganda Swiss yang baru) disahkan dengan Peraturan Presiden 8/2009 (05.03.2009), berlaku 20.03.2009 dan diterapkan atas penghasilan sejak 01.01.2010 (SR 0.672.942.71, catatan kaki RO 2009 1573). MLI tidak diterapkan pada Persetujuan ini untuk tahun 2026 (tabel MLI DJP).
- Pasal 4 ayat 2 P3B Indonesia–Swiss (1988) — Orang pribadi yang menjadi penduduk kedua Negara: (a) dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia; jika di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital); (b) jika pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau tidak ada tempat tinggal tetap di Negara mana pun — Negara tempat ia biasa berdiam; (c) jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di salah satu pun — persetujuan bersama pejabat yang berwenang. Tanpa kriteria kewarganegaraan.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU PPh (UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, Pasal 111) — Subjek pajak dalam negeri (residen pajak) adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang: 1) bertempat tinggal di Indonesia; 2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; serta WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan/atau persyaratan tertentu lainnya.
- Pasal 11 PER-23/PJ/2025 — Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait.
- Pasal 6–8 PER-23/PJ/2025; Pasal 3 PMK 18/PMK.03/2021 — WNI menjadi subjek pajak luar negeri jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan secara berjenjang: bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan (selalu wajib); jika masih bermukim di Indonesia — memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia (suami atau istri, anak dan/atau keluarga terdekat di luar negeri, sumber penghasilan dari luar negeri, keanggotaan organisasi yang diakui di sana); jika pusat kegiatan utama juga di Indonesia — tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Persyaratan yang harus selalu dipenuhi: menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain (dibuktikan dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang periode berlakunya berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan), telah menyelesaikan kewajiban perpajakan selama menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dari DJP. WNI tersebut diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
- Art. 8, 40 DBG — Kewajiban pajak dimulai pada hari Wohnsitz atau Aufenthalt diperoleh dan berakhir saat keberangkatan; dalam tahun sebagian hanya penghasilan untuk masa itu yang dikenai pajak (pro rata).
- Pasal 2A ayat (1) dan (6) UU PPh (sebagaimana disisipkan UU 10/1994) — Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi itu dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila kewajiban pajak subjektif hanya meliputi bagian tahun pajak, bagian tahun pajak itu menggantikan tahun pajak.
- ESTV, Kreisschreiben Nr. 45 (surat edaran, 12.06.2019) — Pajak di sumber hanya dipotong oleh pembayar yang mempunyai kantor terdaftar atau bentuk usaha tetap di Swiss; jika tidak ada pembayar seperti itu, tidak ada yang dipotong dan penghasilan dikenai pajak melalui penetapan biasa (bagian 2.2.1, 3.2.1).
- Art. 4, 9, 10 QStV (SR 642.118.2) — Gaji dari pemberi kerja yang bukan penduduk Swiss dikenai pajak melalui penetapan biasa, bukan di sumber, kecuali dibebankan pada bentuk usaha tetap di Swiss (pasal 4). Penetapan biasa wajib sejak penghasilan CHF 120.000 (pasal 9); di bawah jumlah itu dapat dimohonkan sebelum 31 Maret tahun berikutnya, tanpa dapat ditarik kembali (pasal 10).
- Pasal 21 P3B Indonesia–Swiss (1988) (sebagaimana diubah Protokol 2007) — Indonesia (ayat 1): pajak Swiss atas penghasilan dari Swiss yang menurut Persetujuan dapat dikenai pajak di Swiss dikreditkan terhadap pajak Indonesia, paling banyak sebesar bagian pajak Indonesia atas penghasilan itu. Swiss (ayat 2): penghasilan yang menurut Persetujuan dapat dikenai pajak di Indonesia dibebaskan, tetapi tarif atas penghasilan lainnya dihitung seakan-akan penghasilan itu tidak dibebaskan (pembebasan dengan progresi); atas dividen, bunga, royalti dan imbalan jasa (Pasal 10–13) Swiss memberikan keringanan atas permohonan — kredit pajak Indonesia, pengurangan pajak Swiss secara lumpsum, atau pembebasan sebagian.
- Pasal 24 UU PPh (sebagaimana diubah UU 36/2008) — Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang menurut UU PPh. Batas kredit dihitung menurut negara sumber: saham dan sekuritas — negara tempat penerbit didirikan; bunga, royalti dan sewa harta gerak — negara tempat pembayar berkedudukan; sewa harta tak gerak — negara letak harta; imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan — negara tempat pembayar berkedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap — negara tempat usaha dijalankan. Pajak luar negeri yang kemudian dikurangkan atau dikembalikan menambah pajak terutang pada tahun pengembalian.
- Pasal 26 UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri — dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya — dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan; pemotongan bersifat final. Tarif dapat dikurangi berdasarkan P3B.
- Pasal 13 P3B Indonesia–Swiss (1988) (imbalan jasa) — Imbalan atas jasa, termasuk jasa konsultasi, yang diberikan di Negara sumber oleh suatu perusahaan melalui karyawan atau orang lain yang dipekerjakan untuk itu dapat dikenai pajak di Negara sumber paling tinggi 5% dari jumlah bruto. Pasal ini tidak berlaku untuk jasa profesional dan kegiatan bebas sejenis menurut Pasal 15.
- Pasal 2 ayat (5) huruf m UU PPh (sebagaimana diubah UU 6/2023, Pasal 111) — Bentuk usaha tetap (BUT) meliputi, antara lain, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, proyek konstruksi, serta pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Pasal 2–5 dan 8–9 PMK 112/2025 (30.12.2025) — Residen Indonesia memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik melalui Coretax: syaratnya menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun itu, memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir; SKD diterbitkan otomatis untuk setiap negara mitra, tahun pajak dan pihak pembayar, dan berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan. Subjek pajak luar negeri, agar pemotong di Indonesia menerapkan P3B, menyerahkan Formulir DGT (periode paling lama 12 bulan) yang ditandatanganinya dan disahkan pejabat berwenang negara residennya; pengesahan itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili berbahasa Inggris yang memuat nama, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat; P3B tidak diterapkan jika orang itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau terjadi penyalahgunaan P3B.
- Art. 14 DBG; ESTV Steuermäppchen 2025 «Besteuerung nach dem Aufwand» — Pemajakan lumpsum (berdasarkan biaya hidup) hanya tersedia bagi orang yang bukan warga negara Swiss, yang untuk pertama kali atau setelah paling sedikit sepuluh tahun tidak tinggal menjadi wajib pajak tidak terbatas di Swiss, dan tidak mempunyai kegiatan yang menghasilkan penghasilan di Swiss (kedua pasangan harus memenuhi syarat). Dasar minimum federal 2025: CHF 434.700 atau tujuh kali sewa tahunan / nilai sewa, mana yang lebih tinggi; berlaku penghitungan kontrol. Zürich, Basel-Stadt, Schaffhausen dan Appenzell Ausserrhoden tidak menawarkannya; Basel-Landschaft hanya secara peralihan. Jika P3B mensyaratkannya, dasar diperluas dengan penghasilan dari negara mitra P3B itu (pasal 14 ayat 5 DBG).
- Pasal 18 dan 19 P3B Indonesia–Swiss (1988) — Pensiun dan imbalan serupa atas pekerjaan di masa lalu serta anuitas yang dibayarkan kepada penduduk satu Negara hanya dikenai pajak di Negara residen itu (Pasal 18 ayat 1). Imbalan, selain pensiun, yang dibayar suatu Negara atas jasa kepada Negara itu hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali jasa diberikan di Negara lain oleh penduduk Negara lain itu yang merupakan warga negaranya atau tidak menjadi penduduk semata-mata untuk memberikan jasa itu (Pasal 19 ayat 1); pensiun pemerintah hanya dikenai pajak di Negara pembayar, kecuali penerima adalah penduduk dan warga negara Negara lain (Pasal 19 ayat 2).
- Pasal 20 P3B Indonesia–Swiss (1988) (pelajar dan peserta pelatihan) — Pembayaran untuk biaya hidup, pendidikan atau pelatihan yang diterima pelajar atau peserta pelatihan yang datang dari Negara lain semata-mata untuk belajar tidak dikenai pajak (ayat 1); imbalan dari pekerjaan yang berhubungan langsung dengan studi atau pelatihan, selama paling lama dua belas bulan seluruhnya dan tidak lebih dari CHF 18.000, dibebaskan (ayat 2).
- Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Swiss (1988) — (a) Ia dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital). (Terjemahan dari teks bahasa Inggris yang diterbitkan DJP, dicocokkan dengan teks Prancis resmi Swiss; teks bahasa Inggris berlaku jika terdapat perbedaan penafsiran.)
- Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c P3B Indonesia–Swiss (1988) — (b) Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia biasa berdiam; (c) jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di salah satu pun, pejabat yang berwenang Negara-negara pihak menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama. Kriteria kewarganegaraan tidak ada.
- Pasal 23 ayat 1 P3B Indonesia–Swiss (1988) — prosedur persetujuan bersama — Orang yang menganggap tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan dapat, terlepas dari upaya hukum menurut undang-undang domestik, mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat ia menjadi penduduk, dalam waktu dua tahun sejak pemberitahuan pertama atas tindakan tersebut. MLI tidak mengubah ketentuan ini.
Putusan pengadilan
- Bundesgericht (Mahkamah Agung Federal Swiss), 2C_480/2019, 12/02/2020 — Domisili pajak (Wohnsitz) adalah tempat seseorang tinggal dengan niat menetap secara permanen dan yang telah menjadi pusat kepentingan hidupnya; apartemen di luar negeri tanpa bukti benar-benar tinggal di sana dan alamat surat tidak membuktikan perpindahan pusat itu; Wohnsitz biasanya memerlukan jangka waktu paling sedikit satu tahun.
- Bundesgericht (Mahkamah Agung Federal Swiss), 9C_496/2023 (BGE 150 II 244), 29/02/2024 — Perpindahan Wohnsitz diakui jika secara keseluruhan hubungan dengan tempat baru lebih penting, walaupun rumah di Swiss dipertahankan. Wohnsitz biasanya memerlukan niat untuk tinggal paling sedikit satu tahun, dan niat untuk pindah lagi kemudian tidak meniadakannya. Dalam kasus internasional, tempat tinggal keluarga tidak otomatis diutamakan.
- Bundesgericht (Mahkamah Agung Federal Swiss), 9C_702/2024, 13/01/2026 — Domisili pajak mengikuti pusat kepentingan hidup yang objektif, bukan pendaftaran: kamar tanpa kontrak sewa yang ditandatangani, sewa yang dibayar tunai dan tidak ada bukti pindah sementara rumah lama dipertahankan menunjukkan residensi fiktif; penolakan menyerahkan dokumen dapat digunakan terhadap Wajib Pajak. (Sengketa antarkanton; kriteria sama dengan pasal 3 DBG.)
- Bundesgericht (Mahkamah Agung Federal Swiss), 2C_398/2021, 23/12/2021 — Wajib Pajak yang menikah biasanya mempunyai Wohnsitz di tempat rumah keluarga bersama (Familienort).
- Bundesgericht (Mahkamah Agung Federal Swiss), 2C_186/2020, 28/12/2020 — Masa tinggal pajak (Aufenthalt) berakhir saat keberangkatan, sehingga kewajiban pajak berlaku pro rata untuk sebagian tahun, bukan untuk seluruh tahun.
- Bundesgericht (Mahkamah Agung Federal Swiss), 2C_128/2016, 2C_130/2016, 07/04/2017 — Dalam situasi residensi ganda dengan rumah di kedua negara, beban membuktikan perpindahan Wohnsitz ada pada Wajib Pajak.
Diperbarui 17/11/2026. Hasil ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat pajak atau hukum. Direktorat Jenderal Pajak dan pengadilan dapat menafsirkan ketentuan secara berbeda, termasuk karena keadaan yang tidak diperhitungkan di sini, dan peraturan perundang-undangan dapat berubah. Sebelum mengambil keputusan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak terdaftar.
Negara lain
- Wajib pajak Indonesia di Amerika Serikat
- Wajib pajak Indonesia di Argentina
- Wajib pajak Indonesia di Austria
- Wajib pajak Indonesia di Bangladesh
- Wajib pajak Indonesia di Belanda
- Wajib pajak Indonesia di Brasil
- Wajib pajak Indonesia di Britania Raya
- Wajib pajak Indonesia di Ceko
- Wajib pajak Indonesia di Georgia
- Wajib pajak Indonesia di Hungaria
- Wajib pajak Indonesia di India
- Wajib pajak Indonesia di Italia
- Wajib pajak Indonesia di Jepang
- Wajib pajak Indonesia di Jerman
- Wajib pajak Indonesia di Kanada
- Wajib pajak Indonesia di Malaysia
- Wajib pajak Indonesia di Meksiko
- Wajib pajak Indonesia di Pakistan
- Wajib pajak Indonesia di Polandia
- Wajib pajak Indonesia di Portugal
- Wajib pajak Indonesia di Prancis
- Wajib pajak Indonesia di Rumania
- Wajib pajak Indonesia di Singapura
- Wajib pajak Indonesia di Spanyol
- Wajib pajak Indonesia di Swedia
- Wajib pajak Indonesia di Taiwan
- Wajib pajak Indonesia di Tiongkok
- Wajib pajak Indonesia di Türkiye
- Wajib pajak Indonesia di Ukraina
- Wajib pajak Indonesia di Uni Emirat Arab