P3B Indonesia – Swiss: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan, beserta Protokolnya, ditandatangani di Bern pada 29 Agustus 1988 (Keputusan Presiden 48/1989), sebagaimana diubah dengan Protokol yang ditandatangani di Jakarta pada 8 Februari 2007 (Peraturan Presiden 8/2009)
- Ditandatangani: 29/08/1988
- Berlaku sejak: 24/10/1989
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- (a) Ia dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital). (Terjemahan dari teks bahasa Inggris yang diterbitkan DJP, dicocokkan dengan teks Prancis resmi Swiss; teks bahasa Inggris berlaku jika terdapat perbedaan penafsiran.) Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Swiss (1988)
- Persetujuan ditandatangani di Bern pada 29.08.1988 dalam bahasa Prancis, Indonesia dan Inggris, ketiganya sama-sama otentik (jika terdapat perbedaan penafsiran antara teks Prancis dan Indonesia, teks Inggris yang berlaku); disahkan dengan Keputusan Presiden 48/1989 (31.08.1989); berlaku 24.10.1989 dan diterapkan atas penghasilan sejak 01.01.1990 (Pasal 25). Protokol yang ditandatangani di Jakarta pada 08.02.2007 (royalti 10%, metode penghindaran pajak berganda Swiss yang baru) disahkan dengan Peraturan Presiden 8/2009 (05.03.2009), berlaku 20.03.2009 dan diterapkan atas penghasilan sejak 01.01.2010 (SR 0.672.942.71, catatan kaki RO 2009 1573). MLI tidak diterapkan pada Persetujuan ini untuk tahun 2026 (tabel MLI DJP). P3B Indonesia–Swiss (1988): Keppres 48/1989; Pasal 25; Protokol 2007 (Perpres 8/2009; RO 2009 1573)
- (b) Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia biasa berdiam; (c) jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di salah satu pun, pejabat yang berwenang Negara-negara pihak menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama. Kriteria kewarganegaraan tidak ada. Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c P3B Indonesia–Swiss (1988)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun. | Pasal 7, Pasal 15 (personal services, incl. professional services) |
| Pensiun | Hanya negara residen. | Pasal 18 |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2)(b) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 11(2) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) as amended by Protocol 2007 Pasal 2 |
| Jasa teknik, konsultasi, manajemen | Negara sumber: paling tinggi 5%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 13(1)-(3) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen. | Pasal 14 |
| Penghasilan lain | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | No other-income article |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Swiss: pembebasan: penghasilan tidak dipajaki tetapi diperhitungkan untuk tarif atas penghasilan lain (kredit untuk dividen, bunga, royalti, imbalan jasa teknik) Pasal 21(2) as replaced by Protocol 2007 Pasal 3
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 21(1)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.