P3B Indonesia – Hungaria: status residen, 183 hari, tarif
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People's Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (Jakarta, 19 Oktober 1989), sebagaimana diubah oleh Konvensi Multilateral (MLI)
- Ditandatangani: 19/10/1989
- Berlaku sejak: 14/02/1993
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- Orang pribadi yang menjadi penduduk kedua Negara dianggap penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara yang dengannya hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital). Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Hungaria (1989)
- Menurut laman DJP (teks yang disintesis), MLI berlaku untuk P3B ini sejak 01.01.2022: pembukaan baru (Pasal 6 MLI), uji tujuan utama (PPT, Pasal 7 MLI), penyesuaian terkait (Pasal 17 MLI) dan batas waktu tiga tahun untuk prosedur persetujuan bersama (Pasal 16 MLI). Pasal 4 dan Pasal 23 tidak berubah. Konvensi Multilateral (MLI) — P3B Indonesia–Hungaria
- Jika Negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat biasa ia tinggal (huruf b); jika tempat biasa tinggalnya ada di kedua Negara atau tidak di keduanya, pejabat yang berwenang menyelesaikan persoalan itu melalui persetujuan bersama (huruf c). Tidak ada kriteria kewarganegaraan. Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c P3B Indonesia–Hungaria (1989)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 18 |
| Pensiun jaminan sosial | Hanya negara residen. | Pasal 18 |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(4) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen. | Pasal 13 |
| Penghasilan lain | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 22 |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Hungaria: pembebasan: penghasilan tidak dipajaki tetapi diperhitungkan untuk tarif atas penghasilan lain (kredit untuk dividen, bunga, royalti) Pasal 23(3)(a)-(c)
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23(2)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.