P3B Indonesia – Prancis: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Kekayaan, beserta Protokol (Jakarta, 14 September 1979), sebagaimana diubah oleh MLI
- Ditandatangani: 14/09/1979
- Berlaku sejak: 13/03/1981
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- Orang itu dianggap sebagai penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap (« foyer d'habitation permanent »); jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap sebagai penduduk Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya paling erat (pusat kepentingan vital). Terjemahan kami dari teks autentik bahasa Prancis. Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Prancis (1979)
- Jika negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika orang itu tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu negara, ia dianggap penduduk negara tempat ia biasa tinggal (« où elle séjourne de façon habituelle »); jika ia biasa tinggal di kedua negara atau tidak di salah satu pun, pejabat yang berwenang kedua negara menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama (« tranchent la question d'un commun accord »). Terjemahan kami dari teks autentik bahasa Prancis. Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c P3B Indonesia–Prancis (1979)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain hanya atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Hanya negara residen. | Pasal 18(1) |
| Pensiun jaminan sosial | Hanya negara sumber (untuk pensiun, negara yang membayar). | Pasal 18(1) |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Hanya negara yang membayar. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2)(b) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(4) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Saham perusahaan yang nilainya terutama (lebih dari 50%) berasal dari harta tak bergerak: sama. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen. | Pasal 13; MLI Pasal 9(4) |
| Penghasilan lain | Hanya negara residen. | Pasal 22 |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Prancis: pembebasan: penghasilan tidak dipajaki tetapi diperhitungkan untuk tarif atas penghasilan lain (kredit untuk dividen, bunga, royalti, penghasilan usaha, imbalan direktur, penghasilan pertunjukan) Pasal 24(2)(a)-(d)
- Indonesia: pembebasan: penghasilan tidak dipajaki tetapi diperhitungkan untuk tarif atas penghasilan lain (kredit untuk dividen, bunga, royalti, keuntungan dari penjualan) Pasal 24(1)(a)-(d)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.