P3B Indonesia – Austria: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Austria tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Modal, beserta Protokol (Wina, 24 Juli 1986)
- Ditandatangani: 24/07/1986
- Berlaku sejak: 01/10/1988
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- Teks bahasa Indonesia DJP: «ia akan dianggap sebagai Penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap, jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (tempat yang menjadi pusat perhatiannya).» Teks autentik bahasa Inggris: «centre of vital interests». Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Austria (1986)
- Jika negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara, ia dianggap penduduk negara tempat ia biasa tinggal (huruf b); jika ia biasa tinggal di kedua negara atau tidak di salah satu pun, pejabat yang berwenang kedua negara akan berusaha menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama (huruf c). Teks autentik bahasa Inggris: «shall endeavour to settle the question by mutual agreement». Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c P3B Indonesia–Austria (1986)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Hanya negara residen. | Pasal 18 |
| Pensiun jaminan sosial | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 18 |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2)(b) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(4) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen. | Pasal 13 |
| Penghasilan lain | Hanya negara residen. | Pasal 22(1); 22(3) with Protocol para. 3: the source State may also tax only lottery prizes, awards, annuities and rents of movable property |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Austria: pembebasan: penghasilan tidak dipajaki tetapi diperhitungkan untuk tarif atas penghasilan lain (kredit untuk dividen, bunga, royalti) Pasal 24(3)(a)-(d)
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 24(2)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.