P3B Indonesia – Türkiye: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, beserta Protokol (Jakarta, 25 Februari 1997)
- Ditandatangani: 25/02/1997
- Berlaku sejak: 06/03/2000
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- Ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital). Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Türkiye (1997)
- Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat ia biasa berdiam. Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Türkiye (1997)
- Jika ia biasa berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya, ia dianggap penduduk Negara yang ia menjadi warga negaranya (c); jika ia warga negara kedua Negara atau bukan warga negara keduanya, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama (d; prosedur Pasal 24). Huruf (c)–(d) diambil dari naskah bahasa Inggris, yang berlaku jika terdapat perbedaan antara naskah-naskah P3B; naskah bahasa Indonesia di laman DJP tidak memuat kriteria kewarganegaraan. Pasal 4 ayat (2) huruf c–d P3B Indonesia–Türkiye (1997)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 18(1) |
| Pensiun jaminan sosial | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 18(1) |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2)(b) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(3) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya: dalam kondisi tertentu negara sumber juga dapat memajaki (lihat pasalnya). | Pasal 13 |
| Penghasilan lain | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 21 |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 22(2)
- Türkiye: pembebasan: penghasilan tidak dipajaki tetapi diperhitungkan untuk tarif atas penghasilan lain (kredit untuk dividen, bunga, royalti, keuntungan dari penjualan) Pasal 22(1)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.