ID
DoubleTaxation.status residen pajak bagi WNI di luar negeri

P3B Indonesia – Pakistan: status residen, 183 hari, tarif

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Islamabad pada 7 Oktober 1990, sebagaimana dimodifikasi MLI

Periksa status Anda: Indonesia dan Pakistan

Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen

  1. «he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests)» — ia dianggap residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika di kedua Negara — Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital). Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Pakistan (1990)
  2. Persetujuan dibuat di Islamabad pada 07.10.1990 hanya dalam bahasa Inggris dan berlaku 28.02.1991; diterapkan di Indonesia untuk pajak yang dipotong dan pajak lainnya sejak 01.01.1991, di Pakistan sejak 01.07.1991. MLI (Indonesia meratifikasi 28.04.2020, Pakistan 18.12.2020) efektif bagi P3B ini di Indonesia sejak 01.01.2022 menurut DJP; MLI tidak mengubah Pasal 4 ayat 2 bagi orang pribadi (Pasal 4 MLI hanya mengenai selain orang pribadi). Pasal 29 P3B Indonesia–Pakistan (1990); tabel DJP «Tax Treaty dan Multilateral Instrument»
  3. (b) «if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode»; (c) «if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement». Kriteria kewarganegaraan tidak ada. Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c P3B Indonesia–Pakistan (1990)

Penghasilan: negara mana yang memajaki

PenghasilanKetentuan P3BPasal
Gaji (pekerjaan)Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut.Pasal 16(2)
Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasaNegara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun.Pasal 7, Pasal 15
PensiunNegara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 19(1)-(2)
Dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 20(1)-(2)
Pensiun atas dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 20(1)-(2)
Sewa harta tak bergerakNegara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 6
DividenNegara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 10(2)(b)
Bunga (deposito, obligasi, pinjaman)Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya).Pasal 11(2)-(3)
Royalti (hak cipta, lisensi)Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 12(2)
Jasa teknik, konsultasi, manajemenNegara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 13(1)-(3)
Penjualan harta atau sahamHarta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Saham perusahaan yang nilainya terutama (lebih dari 50%) berasal dari harta tak bergerak: sama. Harta lainnya: dalam kondisi tertentu negara sumber juga dapat memajaki (lihat pasalnya).Pasal 14; MLI Pasal 9(4)
Penghasilan lainNegara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 23(1), (3)

Cara menghindarkan pajak berganda

Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.

Periksa status Anda

Lainnya