P3B Indonesia – Jerman: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Republik Federal Jerman dan Republik Indonesia tentang Penghindaran Pajak Berganda atas Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan, beserta Protokol (Bonn, 30 Oktober 1990)
- Ditandatangani: 30/10/1990
- Berlaku sejak: 28/12/1991
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- Ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital). Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Jerman (1990)
- Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat ia biasa berdiam. Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Jerman (1990)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam tahun pajak; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 120 hari dalam tahun pajak. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 18 |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(1)(b) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(1)-(3) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 12(1)(a) |
| Jasa teknik, konsultasi, manajemen | Negara sumber: paling tinggi 7,5%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(1)(c), 12(3) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen. | Pasal 13 |
| Penghasilan lain | Hanya negara residen. | Pasal 21(1); 21(2): lottery prizes, awards and income from the lease of movable property may be taxed in the source State |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Jerman: pembebasan: penghasilan tidak dipajaki tetapi diperhitungkan untuk tarif atas penghasilan lain (kredit untuk dividen, bunga, royalti, imbalan jasa teknik, imbalan direktur, penghasilan lain) Pasal 23(1)(a)-(c)
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23(2)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.