ID
DoubleTaxation.status residen pajak bagi WNI di luar negeri

P3B Indonesia – Italia: status residen, 183 hari, tarif

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia untuk Penghindaran Pajak Berganda atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan Pajak, beserta Protokol, ditandatangani di Jakarta pada 18 Februari 1990 (Italia: Legge 14 dicembre 1994, n. 707)

Periksa status Anda: Indonesia dan Italia

Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen

  1. Orang pribadi yang menjadi residen kedua Negara dianggap sebagai residen Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara, ia dianggap sebagai residen Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital). Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Italia (1990)
  2. Jika Negara pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Negara mana pun, ia dianggap sebagai residen Negara tempat ia biasa tinggal. Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Italia (1990)
  3. Jika ia biasa tinggal di kedua Negara atau tidak di Negara mana pun, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama. P3B ini tidak memuat kriteria kewarganegaraan. Pasal 4 ayat (2) huruf c P3B Indonesia–Italia (1990)

Penghasilan: negara mana yang memajaki

PenghasilanKetentuan P3BPasal
Gaji (pekerjaan)Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam tahun pajak; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut.Pasal 15(2)
Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasaNegara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun.Pasal 7, Pasal 14
PensiunHanya negara residen.Pasal 18
Dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 19(1)-(2)
Pensiun atas dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 19(1)-(2)
Sewa harta tak bergerakNegara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 6
DividenNegara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 10(2)(b)
Bunga (deposito, obligasi, pinjaman)Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya).Pasal 11(2)-(3)
Royalti (hak cipta, lisensi)Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya).Pasal 12(2)(b)
Penjualan harta atau sahamHarta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen.Pasal 13
Penghasilan lainNegara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 22

Cara menghindarkan pajak berganda

Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.

Periksa status Anda

Lainnya