ID
DoubleTaxation.status residen pajak bagi WNI di luar negeri

P3B Indonesia – Uni Emirat Arab: status residen, 183 hari, tarif

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Bogor pada 24 Juli 2019 (Perpres 34/2021)

Periksa status Anda: Indonesia dan Uni Emirat Arab

Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen

  1. Residen Indonesia: «any person who, under the tax laws of Indonesia is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of similar nature» (huruf a). Residen UEA (orang pribadi): «A United Arab Emirates national or an individual who is under the laws of the United Arab Emirates, is considered as a resident of the United Arab Emirates» (huruf b angka 1) — warga negara UEA atau orang pribadi yang menurut hukum UEA adalah residen UEA; tidak ada syarat terutang pajak. Pasal 4 ayat (1) P3B Indonesia–Persatuan Emirat Arab (2019)
  2. «he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests)» Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Persatuan Emirat Arab (2019)
  3. «if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode» Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Persatuan Emirat Arab (2019)
  4. «c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national; d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement» Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d P3B Indonesia–Persatuan Emirat Arab (2019)

Penghasilan: negara mana yang memajaki

PenghasilanKetentuan P3BPasal
Gaji (pekerjaan)Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam tahun pajak; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut.Pasal 15(2)
Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasaNegara residen; negara lain hanya atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana.Pasal 7, Pasal 14
PensiunHanya negara residen.Pasal 20(1)
Dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 21(1)-(2)
Pensiun atas dinas pemerintahanBiasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut.Pasal 21(1)-(2)
Sewa harta tak bergerakNegara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 6
DividenNegara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 10(2)
Bunga (deposito, obligasi, pinjaman)Negara sumber: paling tinggi 7%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya).Pasal 11(2)-(3)
Royalti (hak cipta, lisensi)Negara sumber: paling tinggi 5%; negara residen menghindarkan pajak berganda.Pasal 12(2)
Penjualan harta atau sahamHarta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Saham perusahaan yang nilainya terutama (lebih dari 50%) berasal dari harta tak bergerak: sama. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen.Pasal 13
Penghasilan lainHanya negara residen.Pasal 22(1)

Cara menghindarkan pajak berganda

Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.

Periksa status Anda

Lainnya