P3B Indonesia – Uni Emirat Arab: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, ditandatangani di Bogor pada 24 Juli 2019 (Perpres 34/2021)
- Ditandatangani: 24/07/2019
- Berlaku sejak: 19/08/2021
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- Residen Indonesia: «any person who, under the tax laws of Indonesia is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of similar nature» (huruf a). Residen UEA (orang pribadi): «A United Arab Emirates national or an individual who is under the laws of the United Arab Emirates, is considered as a resident of the United Arab Emirates» (huruf b angka 1) — warga negara UEA atau orang pribadi yang menurut hukum UEA adalah residen UEA; tidak ada syarat terutang pajak. Pasal 4 ayat (1) P3B Indonesia–Persatuan Emirat Arab (2019)
- «he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests)» Pasal 4 ayat (2) huruf a P3B Indonesia–Persatuan Emirat Arab (2019)
- «if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode» Pasal 4 ayat (2) huruf b P3B Indonesia–Persatuan Emirat Arab (2019)
- «c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national; d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement» Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d P3B Indonesia–Persatuan Emirat Arab (2019)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam tahun pajak; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain hanya atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Hanya negara residen. | Pasal 20(1) |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 21(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 21(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 7%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(3) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 5%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Saham perusahaan yang nilainya terutama (lebih dari 50%) berasal dari harta tak bergerak: sama. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen. | Pasal 13 |
| Penghasilan lain | Hanya negara residen. | Pasal 22(1) |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Uni Emirat Arab: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23(2)
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23(2)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.