Pajak atas gaji: Indonesia
Berapa banyak pajak dan iuran jaminan sosial yang dibayar atas gaji di Indonesia, berapa sisa gaji bersih, dan rezim pajak khusus apa saja yang ada.
Perhitungan untuk gaji bruto €60.000 setahun
| Gaji bruto | Rp 1.175.583.600 ≈ €60.000 |
|---|---|
| Pajak penghasilan | |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 | Rp 275.254.000 ≈ €14.049 |
| Iuran pekerja | |
| Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) | Rp 21.703.082 ≈ €1.108 |
| Iuran Jaminan Pensiun (JP) | Rp 1.319.578 ≈ €67 |
| Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) | Rp 1.440.000 ≈ €73 |
| Gaji bersih | Rp 875.866.940 ≈ €44.703 |
| Iuran dan pajak pemberi kerja | |
| Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) | Rp 40.150.701 ≈ €2.049 |
| Iuran Jaminan Pensiun (JP) | Rp 2.639.156 ≈ €135 |
| Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | Rp 2.604.370 ≈ €133 |
| Iuran Jaminan Kematian (JKM) | Rp 3.255.462 ≈ €166 |
| Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) | Rp 5.760.000 ≈ €294 |
| Biaya tenaga kerja pemberi kerja | Rp 1.229.993.290 ≈ €62.777 |
Hanya sebagian pajak dan pungutan langsung negara tersebut yang diperhitungkan: pajak penghasilan atas gaji dan iuran wajib. Tidak diperhitungkan: pajak atas harta dan properti; pajak atas dividen, bunga, dan penghasilan modal lainnya; pajak warisan dan hibah; pajak tidak langsung seperti PPN, cukai, dan bea masuk.
Negara ini tidak tercakup dalam laporan OECD Taxing Wages; perhitungan ini kami buat dengan metodologi yang sama.
Rezim pajak khusus
Rezim ini tidak dimasukkan dalam perhitungan di atas: masing-masing memiliki syarat sendiri.
PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu
Untuk siapa: Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan peredaran bruto usaha dan pekerjaan bebas (termasuk dari luar negeri) tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun; tidak berlaku untuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam Pasal 56 ayat (4) PP 55/2022 (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, penerjemah, pengajar, pembuat konten/influencer, dan sejenisnya).
Sebagai pengganti tarif 5–35% atas penghasilan neto — PPh final 0,5% dari peredaran bruto bulanan; peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak (Pasal 7 ayat (2a) UU PPh sebagaimana diubah UU HPP). PP 20/2026 (berlaku 22 April 2026) menghapus jangka waktu 7 tahun bagi orang pribadi: fasilitas berlaku selama kriteria terpenuhi.
Dasar hukum: PP 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PP 20 Tahun 2026, Pasal 56–60
Pengenaan PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia bagi WNA dengan keahlian tertentu
Untuk siapa: WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri dan memiliki keahlian tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika (sertifikat, ijazah, atau pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun), menduduki jabatan tertentu bagi TKA, dan wajib alih pengetahuan.
Selama 4 Tahun Pajak sejak menjadi subjek pajak dalam negeri hanya penghasilan dari Indonesia yang dikenai PPh (termasuk imbalan atas pekerjaan di Indonesia yang dibayarkan di luar Indonesia); penghasilan dari luar negeri tidak (Pasal 4 ayat (1a) UU PPh sebagaimana diubah UU Cipta Kerja; Pasal 442–444 PMK 81/2024).
Pengecualian dividen dari objek pajak dengan syarat diinvestasikan di wilayah NKRI
Untuk siapa: Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima dividen dari dalam negeri (dan dari luar negeri dengan syarat tambahan).
Dividen dikecualikan dari objek pajak sebesar yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu (SBN, saham, properti, penyertaan modal, dan lainnya); bagian yang tidak diinvestasikan dikenai PPh final 10% (Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c) UU PPh; Pasal 14–36 PMK 18/2021).
Status residen pajak
Status Anda terhadap negara ini ditentukan oleh pemeriksaan di beranda.
Asumsi
- Dihitung dengan metodologi OECD Taxing Wages: pajak penghasilan termasuk pajak daerah ditambah iuran jaminan sosial pekerja; orang lajang tanpa anak, tahun pajak 2026, kurs ECB per 2 Januari 2026.
- Wajib Pajak dalam negeri, pegawai tetap sepanjang 2026, tidak kawin, tanpa tanggungan (PTKP TK/0 — Rp54.000.000, Pasal 7 UU PPh). Tarif Pasal 17 UU PPh sebagaimana diubah UU HPP 7/2021: 5% sampai Rp60 juta, 15% sampai Rp250 juta, 25% sampai Rp500 juta, 30% sampai Rp5 miliar, 35% di atas Rp5 miliar; Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah.
- Penghasilan bruto setahun = 12 kali gaji bulanan + THR (satu bulan gaji). PPh 21 dihitung setahun seperti pada Masa Pajak Desember (PMK 168/2023): iuran JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar pemberi kerja ditambahkan ke penghasilan; biaya jabatan (5%, paling banyak Rp6.000.000 setahun) serta iuran JHT dan JP yang dibayar pegawai dikurangkan. Pemotongan bulanan dengan tarif efektif rata-rata (TER, PP 58/2023) hanya angsuran; jumlah setahun sama.
- BPJS Ketenagakerjaan: JHT — pekerja 2%, pemberi kerja 3,7% (tanpa batas); JP — 1% dan 2% dari upah paling tinggi Rp11.086.300 per bulan mulai Maret 2026 (Januari–Februari: Rp10.547.400; batas disesuaikan dengan pertumbuhan PDB 2025 sebesar 5,11%, sumber tidak resmi); JKK — 0,24% (tingkat risiko sangat rendah, pekerjaan kantor); JKM — 0,30%. BPJS Kesehatan: 1% dan 4% dari upah paling tinggi Rp12.000.000 per bulan. Iuran dihitung dari 12 kali upah bulanan; THR tidak termasuk dasar iuran. JKP dibiayai Pemerintah dan rekomposisi iuran lain — tidak ada iuran terpisah.
- Indonesia tidak termasuk dalam OECD Taxing Wages: tidak ada pembandingan dengan OECD. Penghitungan PPh 21 setahun diuji dengan contoh dalam lampiran PMK 168/2023.
- Pajak daerah — lokasi: Jakarta (di Indonesia tidak ada pajak penghasilan provinsi atau kota)
- Tahun pajak: 2026-01-01 – 2026-12-31
- Kurs: 1 EUR = 19593.06 IDR (Kurs referensi ECB (IDR), 2 Januari 2026, 02/01/2026)
Sumber
- UU 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan — Pasal 7 (PTKP Rp54.000.000), Pasal 17 (tarif 5–35%) UU PPh
- PMK 168 Tahun 2023 — Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Pasal 5, 10; Lampiran, contoh I.1)
- PP 58 Tahun 2023 — Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 (tarif efektif rata-rata, TER)
- DJP, Leaflet PPh 21 TER
- Perpres 64 Tahun 2020 — Perubahan Kedua atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Pasal 30, 32, 34)
- BPJS Ketenagakerjaan — Berapa Besaran Iuran JHT, JKK, JKM, JP dan JKP? (17.12.2025)
- PP 55 Tahun 2022 — Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- PP 20 Tahun 2026 — Perubahan atas PP 55 Tahun 2022
- DJP, PP Nomor 20 Tahun 2026 — bahan sosialisasi (versi 20260605)
- PMK 18/PMK.03/2021 — Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN dan PPnBM, serta KUP (Pasal 7–13 dan 37–41 dicabut oleh PMK 81 Tahun 2024, Pasal 483 angka 35)
- PMK 81 Tahun 2024 — Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Pasal 370–374 dividen; Pasal 442–447 WNA dengan keahlian tertentu)
- BPS — Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen (05.02.2026); dasar penyesuaian batas upah JP (PP 45 Tahun 2015 Pasal 29 ayat (3))
- Legal500 (Nexdigm) — Socialization of Pension Wage Limit Regulations for the Year 2026: Rp11.086.300 mulai Maret 2026 (sumber tidak resmi)
- ECB euro foreign exchange reference rate (IDR), 2 Jan 2026: 19,593.06
Data diperiksa: 13/11/2026. Perhitungan perkiraan untuk kasus umum. Bukan nasihat pajak.