P3B Indonesia – Taiwan: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, Taipei dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan, ditandatangani di Taipei pada 1 Maret 1995
- Ditandatangani: 01/03/1995
- Berlaku sejak: 12/01/1996
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- «Ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di Kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok)». Dalam Persetujuan ini «Negara» berarti wilayah yang diwakili oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, Taipei, atau oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta (Pasal 3 ayat 1). Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Taiwan (1995)
- Ditandatangani di Taipei pada 01.03.1995 oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, Taipei (KDEI) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta (TETO), dalam bahasa Indonesia, China dan Inggris, ketiganya sama-sama otentik; jika terdapat perbedaan penafsiran, naskah Inggris yang berlaku. Menurut Kementerian Keuangan Taiwan berlaku pada 12.01.1996. Pasal 26 ayat 2: diterapkan untuk pajak yang dipotong atas jumlah yang dibayar sejak hari pertama bulan kedua setelah mulai berlaku (01.03.1996) dan untuk pajak lainnya untuk tahun pajak sejak 1 Januari tahun berikutnya (01.01.1997); tabel DJP mencantumkan 01.01.1996. Pasal 26 dan kalimat penutup P3B Indonesia–Taiwan (1995); daftar persetujuan Kementerian Keuangan Taiwan
- Dalam hal orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri negara mitra P3B dan sekaligus subjek pajak dalam negeri Indonesia, status subjek pajak dalam negerinya ditentukan berdasarkan ketentuan P3B yang terkait. Pasal 11 PER-23/PJ/2025
- (b) «Jika Negara dimana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia biasanya berdiam»; (c) «Jika ia mempunyai tempat yang biasanya ditinggali di kedua Negara atau sama sekali tidak mempunyainya di kedua Negara tersebut maka pejabat-pejabat yang berwenang ke dua Negara Pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan Persetujuan bersama». Kriteria kewarganegaraan tidak ada. Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c P3B Indonesia–Taiwan (1995)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam tahun pajak; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 120 hari dalam tahun pajak. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 18(1) |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(3) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 12(2) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya, termasuk saham: hanya negara residen. | Pasal 13 |
| Penghasilan lain | Hanya negara residen. | Pasal 21 |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 22
- Taiwan: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 22
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.