P3B Indonesia – Swedia: status residen, 183 hari, tarif
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Swedia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, dengan Protokol, ditandatangani di Jakarta pada 28 Februari 1989
- Ditandatangani: 28/02/1989
- Berlaku sejak: 27/09/1989
- Teks resmi
Jika kedua negara menganggap Anda sebagai residen
- (a) Ia dianggap penduduk Negara tempat ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia dianggap penduduk Negara yang hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat (pusat kepentingan vital) (terjemahan dari teks bahasa Inggris yang otentik). Pasal 4 ayat 2 huruf a P3B Indonesia–Swedia (1989)
- (b) Jika Negara tempat pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia dianggap penduduk Negara tempat ia biasanya berdiam; (c) jika ia biasanya berdiam di kedua Negara atau tidak di keduanya, pejabat yang berwenang kedua Negara menyelesaikan masalah itu berdasarkan persetujuan bersama. Kriteria kewarganegaraan tidak ada. Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c P3B Indonesia–Swedia (1989)
Penghasilan: negara mana yang memajaki
| Penghasilan | Ketentuan P3B | Pasal |
|---|---|---|
| Gaji (pekerjaan) | Negara tempat pekerjaan dilakukan dapat memajaki. Dikecualikan jika semua syarat terpenuhi: tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun; pemberi kerja bukan residen negara tersebut; gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap pemberi kerja di negara tersebut. | Pasal 15(2) |
| Usaha sendiri, kegiatan usaha, jasa | Negara residen; negara lain atas laba bentuk usaha tetap (tempat tetap) di sana atau jika keberadaan di sana mencapai 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan mana pun. | Pasal 7, Pasal 14 |
| Pensiun | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 18 |
| Dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Pensiun atas dinas pemerintahan | Biasanya hanya negara yang membayar; pengecualian: jasa di negara lain oleh warga negara dari negara tersebut. | Pasal 19(1)-(2) |
| Sewa harta tak bergerak | Negara tempat harta tak bergerak berada dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 6 |
| Dividen | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 10(2)(b) |
| Bunga (deposito, obligasi, pinjaman) | Negara sumber: paling tinggi 10%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 11(2)-(4) |
| Royalti (hak cipta, lisensi) | Negara sumber: paling tinggi 15%; negara residen menghindarkan pajak berganda. Dalam beberapa kasus berlaku tarif atau pembebasan lain (lihat pasalnya). | Pasal 12(2) |
| Penjualan harta atau saham | Harta tak bergerak: negara tempat harta itu berada dapat memajaki. Harta lainnya: dalam kondisi tertentu negara sumber juga dapat memajaki (lihat pasalnya). | Pasal 13 |
| Penghasilan lain | Negara sumber dapat memajaki; negara residen menghindarkan pajak berganda. | Pasal 22 |
Cara menghindarkan pajak berganda
- Indonesia: kredit atas pajak yang dibayar di negara sumber, paling banyak sebesar pajak negara residen atas penghasilan tersebut Pasal 23(1)(a)
- Swedia: pembebasan: penghasilan tidak dipajaki tetapi diperhitungkan untuk tarif atas penghasilan lain (kredit untuk gaji, imbalan dinas pemerintahan, pensiun, penghasilan dari harta tak bergerak, dividen, bunga, royalti, keuntungan dari penjualan, imbalan direktur, penghasilan pertunjukan, pembayaran untuk studi, penghasilan lain, imbalan jasa teknik) Pasal 23(1)(a)-(c), (2)
Data diperiksa: 17/11/2026. Ringkasan untuk orang pribadi; syarat lengkap, pengecualian dan protokol terdapat dalam teks P3B. Informasi umum, bukan nasihat hukum.