ID
DoubleTaxation.status residen pajak bagi WNI di luar negeri

Rezim pajak untuk orang pribadi: Indonesia

Rezim preferensial dan khusus di 31 negara bagi mereka yang pindah, bekerja secara mandiri, berinvestasi, atau menerima pensiun. Syarat, jangka waktu, dan dasar hukum untuk setiap rezim.

Rezim: 3

PPh final 0,5% atas peredaran bruto UMKM

PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu

BerlakuBagi pekerja mandiri

0,5% dari peredaran bruto di atas Rp500 juta setahun

Rincian
Untuk siapa
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan peredaran bruto usaha dan pekerjaan bebas (termasuk dari luar negeri) tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun; tidak berlaku untuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam Pasal 56 ayat (4) PP 55/2022 (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, penerjemah, pengajar, pembuat konten/influencer, dan sejenisnya).
Cara kerjanya
Sebagai pengganti tarif 5–35% atas penghasilan neto — PPh final 0,5% dari peredaran bruto bulanan; peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak (Pasal 7 ayat (2a) UU PPh sebagaimana diubah UU HPP). PP 20/2026 (berlaku 22 April 2026) menghapus jangka waktu 7 tahun bagi orang pribadi: fasilitas berlaku selama kriteria terpenuhi.
Cara mengikuti
Berlaku setelah terdaftar NPWP; PPh disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15; Wajib Pajak dapat memilih dikenai tarif umum dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP (dan tidak dapat kembali).
Batasan dan risiko
Jika peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar setahun, tahun berikutnya dikenai tarif umum; kerugian tidak diperhitungkan; PPN terpisah bila dikukuhkan sebagai PKP (batas Rp4,8 miliar).
Dasar hukum
PP 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PP 20 Tahun 2026, Pasal 56–60
Diperiksa
13 November 2026

WNA dengan keahlian tertentu: PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia selama 4 tahun

Pengenaan PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia bagi WNA dengan keahlian tertentu

BerlakuBagi yang pindah

Penghasilan luar negeri tidak dikenai PPh selama 4 tahun

Rincian
Untuk siapa
WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri dan memiliki keahlian tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika (sertifikat, ijazah, atau pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun), menduduki jabatan tertentu bagi TKA, dan wajib alih pengetahuan.
Cara kerjanya
Selama 4 Tahun Pajak sejak menjadi subjek pajak dalam negeri hanya penghasilan dari Indonesia yang dikenai PPh (termasuk imbalan atas pekerjaan di Indonesia yang dibayarkan di luar Indonesia); penghasilan dari luar negeri tidak (Pasal 4 ayat (1a) UU PPh sebagaimana diubah UU Cipta Kerja; Pasal 442–444 PMK 81/2024).
Jangka waktu
4 Tahun Pajak sejak pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri
Cara mengikuti
Permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Batasan dan risiko
Tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan P3B dengan negara mitra tempat memperoleh penghasilan dari luar Indonesia; jangka waktu tetap dihitung sejak pertama kali menjadi SPDN meskipun meninggalkan Indonesia.
Dasar hukum
UU PPh Pasal 4 ayat (1a)–(1b) (UU 6 Tahun 2023); PP 55 Tahun 2022 Pasal 3–4; PMK 81 Tahun 2024 Pasal 442–447 (menggantikan Pasal 7–13 PMK 18/PMK.03/2021)
Diperiksa
13 November 2026

Dividen bebas PPh jika diinvestasikan di Indonesia

Pengecualian dividen dari objek pajak dengan syarat diinvestasikan di wilayah NKRI

BerlakuBagi investor

0% atas dividen yang diinvestasikan (selain itu 10%)

Rincian
Untuk siapa
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima dividen dari dalam negeri (dan dari luar negeri dengan syarat tambahan).
Cara kerjanya
Dividen dikecualikan dari objek pajak sebesar yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu (SBN, saham, properti, penyertaan modal, dan lainnya); bagian yang tidak diinvestasikan dikenai PPh final 10% (Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c) UU PPh; Pasal 14–36 PMK 18/2021).
Cara mengikuti
Melaporkan dividen dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan menyampaikan laporan realisasi investasi.
Batasan dan risiko
Investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah Tahun Pajak diterimanya dividen dan ditahan paling singkat 3 Tahun Pajak (Pasal 36 PMK 18/2021); laporan realisasi investasi disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan ketiga selama 3 tahun (Pasal 374 PMK 81/2024); tanpa investasi — PPh final 10%.
Dasar hukum
UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c) (UU 6 Tahun 2023); PMK 18/PMK.03/2021 Pasal 14–36; PMK 81 Tahun 2024 Pasal 370–374
Diperiksa
13 November 2026

Katalog ini menjelaskan syarat umum. Apakah suatu rezim sesuai untuk Anda bergantung pada keadaan Anda dan keputusan otoritas pajak.