Rezim: 3
PPh final 0,5% atas peredaran bruto UMKM
PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu
BerlakuBagi pekerja mandiri
0,5% dari peredaran bruto di atas Rp500 juta setahun
Rincian
- Untuk siapa
- Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan peredaran bruto usaha dan pekerjaan bebas (termasuk dari luar negeri) tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun; tidak berlaku untuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam Pasal 56 ayat (4) PP 55/2022 (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, penerjemah, pengajar, pembuat konten/influencer, dan sejenisnya).
- Cara kerjanya
- Sebagai pengganti tarif 5–35% atas penghasilan neto — PPh final 0,5% dari peredaran bruto bulanan; peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak (Pasal 7 ayat (2a) UU PPh sebagaimana diubah UU HPP). PP 20/2026 (berlaku 22 April 2026) menghapus jangka waktu 7 tahun bagi orang pribadi: fasilitas berlaku selama kriteria terpenuhi.
- Cara mengikuti
- Berlaku setelah terdaftar NPWP; PPh disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15; Wajib Pajak dapat memilih dikenai tarif umum dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP (dan tidak dapat kembali).
- Batasan dan risiko
- Jika peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar setahun, tahun berikutnya dikenai tarif umum; kerugian tidak diperhitungkan; PPN terpisah bila dikukuhkan sebagai PKP (batas Rp4,8 miliar).
- Dasar hukum
- PP 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PP 20 Tahun 2026, Pasal 56–60
- Diperiksa
- 13 November 2026
WNA dengan keahlian tertentu: PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia selama 4 tahun
Pengenaan PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia bagi WNA dengan keahlian tertentu
BerlakuBagi yang pindah
Penghasilan luar negeri tidak dikenai PPh selama 4 tahun
Rincian
- Untuk siapa
- WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri dan memiliki keahlian tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika (sertifikat, ijazah, atau pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun), menduduki jabatan tertentu bagi TKA, dan wajib alih pengetahuan.
- Cara kerjanya
- Selama 4 Tahun Pajak sejak menjadi subjek pajak dalam negeri hanya penghasilan dari Indonesia yang dikenai PPh (termasuk imbalan atas pekerjaan di Indonesia yang dibayarkan di luar Indonesia); penghasilan dari luar negeri tidak (Pasal 4 ayat (1a) UU PPh sebagaimana diubah UU Cipta Kerja; Pasal 442–444 PMK 81/2024).
- Jangka waktu
- 4 Tahun Pajak sejak pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri
- Cara mengikuti
- Permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- Batasan dan risiko
- Tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan P3B dengan negara mitra tempat memperoleh penghasilan dari luar Indonesia; jangka waktu tetap dihitung sejak pertama kali menjadi SPDN meskipun meninggalkan Indonesia.
- Dasar hukum
- UU PPh Pasal 4 ayat (1a)–(1b) (UU 6 Tahun 2023); PP 55 Tahun 2022 Pasal 3–4; PMK 81 Tahun 2024 Pasal 442–447 (menggantikan Pasal 7–13 PMK 18/PMK.03/2021)
- Diperiksa
- 13 November 2026
Dividen bebas PPh jika diinvestasikan di Indonesia
Pengecualian dividen dari objek pajak dengan syarat diinvestasikan di wilayah NKRI
BerlakuBagi investor
0% atas dividen yang diinvestasikan (selain itu 10%)
Rincian
- Untuk siapa
- Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima dividen dari dalam negeri (dan dari luar negeri dengan syarat tambahan).
- Cara kerjanya
- Dividen dikecualikan dari objek pajak sebesar yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu (SBN, saham, properti, penyertaan modal, dan lainnya); bagian yang tidak diinvestasikan dikenai PPh final 10% (Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c) UU PPh; Pasal 14–36 PMK 18/2021).
- Cara mengikuti
- Melaporkan dividen dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan menyampaikan laporan realisasi investasi.
- Batasan dan risiko
- Investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah Tahun Pajak diterimanya dividen dan ditahan paling singkat 3 Tahun Pajak (Pasal 36 PMK 18/2021); laporan realisasi investasi disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan ketiga selama 3 tahun (Pasal 374 PMK 81/2024); tanpa investasi — PPh final 10%.
- Dasar hukum
- UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c) (UU 6 Tahun 2023); PMK 18/PMK.03/2021 Pasal 14–36; PMK 81 Tahun 2024 Pasal 370–374
- Diperiksa
- 13 November 2026