ID
DoubleTaxation.status residen pajak bagi WNI di luar negeri

Pajak usaha di Indonesia: kalkulator untuk usaha perseorangan dan perusahaan

Pilih sektor, bentuk usaha, dan sistem perpajakan, lalu masukkan peredaran bruto dan biaya tahunan Anda — kalkulator akan menunjukkan setiap pajak dan iuran, jumlahnya, serta sisa untuk Anda.

Memuat…

Bentuk usaha

Usaha orang pribadi Usaha orang pribadi (Wajib Pajak orang pribadi pengusaha)

Orang pribadi menjalankan usaha atas nama sendiri dengan NPWP: tidak ada badan hukum terpisah, bertanggung jawab dengan seluruh harta pribadi. Memilih PPh final 0,5% dari peredaran bruto (jika memenuhi syarat) atau tarif umum atas penghasilan neto.

Persyaratan

UU PPh Pasal 4, 7, 17 (UU 7 Tahun 2021 — HPP) · PP 55 Tahun 2022 s.t.d.d. PP 20 Tahun 2026 · Perpres 64 Tahun 2020 (iuran JKN PBPU)

Sistem perpajakan

0,5% dari peredaran bruto di atas Rp500 juta

Usaha perseoranganOrang pribadi — PPh final 0,5% (PP 55 Tahun 2022 s.t.d.d. PP 20 Tahun 2026)

PPh final 0,5% dari peredaran bruto bulanan; Rp500 juta pertama setahun tidak dikenai pajak; biaya tidak dikurangkan. Ditambah iuran JKN.

Syarat

  • Peredaran bruto (termasuk dari luar negeri dan dari pekerjaan bebas) tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun; tanpa batas waktu sejak 22 April 2026.
  • Tidak berlaku atas penghasilan dari pekerjaan bebas: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, penerjemah, pengajar, agen iklan, influencer, dan tenaga ahli sejenis lainnya.

PP 55 Tahun 2022 s.t.d.d. PP 20 Tahun 2026, Pasal 56–59 · UU PPh Pasal 7 ayat (2a) (UU 7 Tahun 2021 — HPP): peredaran bruto sampai Rp500 juta tidak dikenai PPh · DJP, PP Nomor 20 Tahun 2026 — bahan sosialisasi

Tarif 5–35% atas penghasilan neto

Usaha perseoranganOrang pribadi — tarif Pasal 17 UU PPh atas penghasilan neto (pembukuan)

PPh dengan tarif Pasal 17 atas penghasilan neto (peredaran bruto dikurangi biaya) setelah dikurangi PTKP Rp54 juta. Ditambah iuran JKN.

Syarat

  • Wajib bagi pekerjaan bebas dan bila peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar; bagi lainnya dapat dipilih.
  • Dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar dapat digunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) menurut jenis usaha dan wilayah dengan pemberitahuan kepada DJP — tidak diperhitungkan.

UU PPh Pasal 7, 14, 17 (UU 7 Tahun 2021 — HPP)

PT perorangan Perseroan Perorangan (PT perorangan, didirikan oleh 1 orang)

Badan hukum untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh satu orang WNI dengan pernyataan pendirian melalui sistem Kementerian Hukum, tanpa akta notaris; pemilik bertanggung jawab sebatas modal yang disetor.

Persyaratan

UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 153A–153J (UU 6 Tahun 2023) · PP 8 Tahun 2021 — Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perseroan yang Memenuhi Kriteria UMK · PP 55 Tahun 2022 s.t.d.d. PP 20 Tahun 2026, Pasal 57

Sistem perpajakan

0,5% dari peredaran bruto + 10% atas dividen

PerusahaanPerseroan Perorangan — PPh final 0,5% dan PPh final atas dividen 10%

Perseroan membayar PPh final 0,5% dari seluruh peredaran bruto (tanpa pengecualian Rp500 juta); dividen kepada pendiri — PPh final 10%. Ditambah iuran JKN pendiri.

Syarat

  • Peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun (bersama PT perorangan lain dan usaha pribadi pendiri); tanpa batas waktu sejak 22 April 2026.
  • Tidak berlaku bila PT menyerahkan jasa sejenis pekerjaan bebas yang dimiliki pendirinya (konsultasi, akuntansi, dan sejenisnya).
  • Dividen dikecualikan dari objek pajak bila diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu (PMK 18/2021) — tidak diperhitungkan.

PP 55 Tahun 2022 s.t.d.d. PP 20 Tahun 2026, Pasal 56–59 · UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2c); PMK 18/PMK.03/2021

PT Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas biasa: paling sedikit 2 pendiri, akta notaris, dan pengesahan Kementerian Hukum. PPh badan 22% dengan fasilitas bagi perusahaan kecil (Pasal 31E).

Persyaratan

UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas · UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pasal 31E (UU 7 Tahun 2021 — HPP; UU 36 Tahun 2008)

Sistem perpajakan

22% atas laba (11% atas bagian peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar) + 10% atas dividen

PerusahaanPerseroan Terbatas — PPh badan 22% (fasilitas Pasal 31E) dan PPh final atas dividen 10%

PPh badan 22%; bila peredaran bruto tidak melebihi Rp50 miliar, tarif dikurangi 50% atas bagian Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar (Pasal 31E). Dividen kepada pemegang saham orang pribadi — PPh final 10%. Ditambah iuran JKN.

Syarat

  • Tanpa batas peredaran bruto; fasilitas Pasal 31E sampai peredaran bruto Rp50 miliar.
  • Gaji pendiri sebagai direktur dikenai PPh 21 dan iuran BPJS — dalam perhitungan pendiri tidak menerima gaji.

UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b (UU 7 Tahun 2021 — HPP) · UU PPh Pasal 31E (UU 36 Tahun 2008) · UU PPh Pasal 17 ayat (2c); PMK 18/PMK.03/2021 (dividen)

Ketentuan sektor

TI dan konsultasi untuk bisnis

Pengembangan perangkat lunak, layanan TI, konsultasi untuk perusahaan dan pengusaha.

Jasa bisnis lainnya draf — data sedang diperiksa

Pemasaran, desain, penerjemahan, rekayasa, pembukuan, dan jasa profesional lain untuk perusahaan.

Jasa untuk perorangan draf — data sedang diperiksa

Jasa rumah tangga, reparasi, kecantikan, les privat, fotografi — untuk klien perorangan.

Perdagangan barang draf — data sedang diperiksa

Perdagangan eceran dan grosir, termasuk toko daring (tanpa barang kena cukai).

Produksi barang draf — data sedang diperiksa

Pembuatan dan penjualan produk sendiri: makanan, mebel, pakaian, kerajinan tangan.

Asumsi

Sumber: UU 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh Pasal 7, 17) · UU 36 Tahun 2008 (UU PPh Pasal 31E) · PP 55 Tahun 2022 — Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan · PP 20 Tahun 2026 — Perubahan atas PP 55 Tahun 2022 · DJP, PP Nomor 20 Tahun 2026 — bahan sosialisasi (versi 20260605) · DJP, PP 20/2026: Tarif PPh 0,5% bagi UMKM Orang Pribadi Berlaku Selamanya · PMK 164 Tahun 2023 — Tata Cara Pengenaan PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu · PMK 18/PMK.03/2021 — pelaksanaan UU Cipta Kerja di bidang PPh (dividen) · UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas · UU 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) — Pasal 153A–153J UU PT (Perseroan Perorangan) · PP 8 Tahun 2021 — Modal Dasar Perseroan dan Pendirian Perseroan yang Memenuhi Kriteria UMK · Perpres 64 Tahun 2020 — iuran JKN peserta PBPU kelas III Rp35.000

Diperiksa: 13 November 2026

Perkiraan untuk kasus umum: PPN, insentif bagi usaha baru, penghasilan lain, dan tunjangan keluarga tidak diperhitungkan. Bukan nasihat pajak.