Pajak usaha di Indonesia: kalkulator untuk usaha perseorangan dan perusahaan
Pilih sektor, bentuk usaha, dan sistem perpajakan, lalu masukkan peredaran bruto dan biaya tahunan Anda — kalkulator akan menunjukkan setiap pajak dan iuran, jumlahnya, serta sisa untuk Anda.
Memuat…
Bentuk usaha
Usaha orang pribadi Usaha orang pribadi (Wajib Pajak orang pribadi pengusaha)
Orang pribadi menjalankan usaha atas nama sendiri dengan NPWP: tidak ada badan hukum terpisah, bertanggung jawab dengan seluruh harta pribadi. Memilih PPh final 0,5% dari peredaran bruto (jika memenuhi syarat) atau tarif umum atas penghasilan neto.
Persyaratan
NPWP (NIK berfungsi sebagai NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA.
Pembukuan, atau pencatatan bila peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar; SPT Tahunan paling lambat 31 Maret.
Pengukuhan sebagai PKP wajib bila peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar setahun.
Kepesertaan JKN (BPJS Kesehatan) wajib; peserta PBPU kelas III membayar Rp35.000 per bulan.
Usaha perseoranganOrang pribadi — PPh final 0,5% (PP 55 Tahun 2022 s.t.d.d. PP 20 Tahun 2026)
PPh final 0,5% dari peredaran bruto bulanan; Rp500 juta pertama setahun tidak dikenai pajak; biaya tidak dikurangkan. Ditambah iuran JKN.
Syarat
Peredaran bruto (termasuk dari luar negeri dan dari pekerjaan bebas) tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun; tanpa batas waktu sejak 22 April 2026.
Tidak berlaku atas penghasilan dari pekerjaan bebas: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, penerjemah, pengajar, agen iklan, influencer, dan tenaga ahli sejenis lainnya.
Usaha perseoranganOrang pribadi — tarif Pasal 17 UU PPh atas penghasilan neto (pembukuan)
PPh dengan tarif Pasal 17 atas penghasilan neto (peredaran bruto dikurangi biaya) setelah dikurangi PTKP Rp54 juta. Ditambah iuran JKN.
Syarat
Wajib bagi pekerjaan bebas dan bila peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar; bagi lainnya dapat dipilih.
Dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar dapat digunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) menurut jenis usaha dan wilayah dengan pemberitahuan kepada DJP — tidak diperhitungkan.
PT perorangan Perseroan Perorangan (PT perorangan, didirikan oleh 1 orang)
Badan hukum untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh satu orang WNI dengan pernyataan pendirian melalui sistem Kementerian Hukum, tanpa akta notaris; pemilik bertanggung jawab sebatas modal yang disetor.
Persyaratan
Hanya WNI berusia paling rendah 17 tahun; usaha memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (Pasal 153A UU PT sebagaimana diubah UU Cipta Kerja).
Pendaftaran dengan pernyataan pendirian; laporan keuangan tahunan disampaikan secara elektronik.
PPh final 0,5% atas peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar tanpa batas waktu (PP 20/2026), kecuali PT didirikan untuk menyerahkan jasa sejenis pekerjaan bebas pendirinya.
PerusahaanPerseroan Perorangan — PPh final 0,5% dan PPh final atas dividen 10%
Perseroan membayar PPh final 0,5% dari seluruh peredaran bruto (tanpa pengecualian Rp500 juta); dividen kepada pendiri — PPh final 10%. Ditambah iuran JKN pendiri.
Syarat
Peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun (bersama PT perorangan lain dan usaha pribadi pendiri); tanpa batas waktu sejak 22 April 2026.
Tidak berlaku bila PT menyerahkan jasa sejenis pekerjaan bebas yang dimiliki pendirinya (konsultasi, akuntansi, dan sejenisnya).
Dividen dikecualikan dari objek pajak bila diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu (PMK 18/2021) — tidak diperhitungkan.
Perseroan terbatas biasa: paling sedikit 2 pendiri, akta notaris, dan pengesahan Kementerian Hukum. PPh badan 22% dengan fasilitas bagi perusahaan kecil (Pasal 31E).
Persyaratan
Paling sedikit 2 pendiri (Pasal 7 UU PT); modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri (PP 8/2021).
Pembukuan, angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan, SPT Tahunan PPh Badan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.
PT baru (selain PT perorangan) tidak dapat menggunakan PPh final 0,5% setelah PP 20/2026; yang terdaftar sebelumnya tetap sampai jangka waktunya berakhir.
22% atas laba (11% atas bagian peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar) + 10% atas dividen
PerusahaanPerseroan Terbatas — PPh badan 22% (fasilitas Pasal 31E) dan PPh final atas dividen 10%
PPh badan 22%; bila peredaran bruto tidak melebihi Rp50 miliar, tarif dikurangi 50% atas bagian Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar (Pasal 31E). Dividen kepada pemegang saham orang pribadi — PPh final 10%. Ditambah iuran JKN.
Syarat
Tanpa batas peredaran bruto; fasilitas Pasal 31E sampai peredaran bruto Rp50 miliar.
Gaji pendiri sebagai direktur dikenai PPh 21 dan iuran BPJS — dalam perhitungan pendiri tidak menerima gaji.
Pengembangan perangkat lunak, layanan TI, konsultasi untuk perusahaan dan pengusaha.
Pengembangan perangkat lunak sebagai usaha dapat menggunakan PPh final 0,5%, tetapi konsultasi TI termasuk pekerjaan bebas (konsultan) dan dikecualikan; batasnya belum tegas — pastikan sebelum memilih.
Klien badan memotong PPh 23 (2% dari imbalan jasa) sebagai kredit pajak; bagi pengguna PPh final 0,5% diperlukan surat keterangan DJP agar yang dipotong 0,5%.
Jasa bisnis lainnya draf — data sedang diperiksa
Pemasaran, desain, penerjemahan, rekayasa, pembukuan, dan jasa profesional lain untuk perusahaan.
Sebagian besar jasa profesional (akuntansi, penerjemahan, tenaga ahli teknik, periklanan) termasuk pekerjaan bebas: PPh final 0,5% tidak tersedia — hanya tarif 5–35% atau NPPN.
Desain dan pemasaran yang dijalankan sebagai usaha agensi dapat dianggap penghasilan usaha, bukan pekerjaan bebas — tergantung fakta.
Jasa untuk perorangan draf — data sedang diperiksa
Jasa rumah tangga, reparasi, kecantikan, les privat, fotografi — untuk klien perorangan.
Jasa rumah tangga, reparasi, kecantikan, fotografi termasuk usaha sehingga PPh final 0,5% tersedia; guru les dan pelatih termasuk pekerjaan bebas (pengajar) dan dikecualikan.
Peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh bagi orang pribadi.
Perdagangan barang draf — data sedang diperiksa
Perdagangan eceran dan grosir, termasuk toko daring (tanpa barang kena cukai).
Perdagangan adalah kasus khas PPh final 0,5%: dikenakan atas peredaran bruto, cocok untuk margin wajar; bila margin sangat tipis bandingkan dengan tarif umum.
Penjualan melalui marketplace: sejak 2025 penyelenggara dapat ditunjuk memungut PPh 22 (0,5%) — tidak diperhitungkan.
Produksi barang draf — data sedang diperiksa
Pembuatan dan penjualan produk sendiri: makanan, mebel, pakaian, kerajinan tangan.
Produksi barang sendiri dapat menggunakan PPh final 0,5% sampai peredaran bruto Rp4,8 miliar; PT perorangan hanya untuk WNI.
Produksi makanan dan kosmetik memerlukan izin (BPOM, PIRT) — di luar perhitungan pajak.
Asumsi
Satu pemilik — Wajib Pajak dalam negeri Indonesia, tidak kawin, tanpa pegawai, tanpa penghasilan lain dan tanpa anak; tahun penuh 2026; jumlah dalam rupiah (IDR). Sebagai acuan: 1 EUR = Rp19.593,06 (ECB, 2 Januari 2026).
PPh final 0,5% ditampilkan untuk semua sektor kecuali 'jasa bisnis lainnya' (umumnya pekerjaan bebas); untuk konsultasi TI dan les privat sebenarnya tidak tersedia — lihat catatan sektor. NPPN tidak dimodelkan.
Semua bentuk mencakup iuran JKN pemilik sebagai peserta PBPU kelas III (Rp35.000 per bulan). PPN, pajak daerah, dan PPh 23 yang dipotong klien sebagai kredit pajak tidak diperhitungkan. Untuk PT: pemilik tidak menerima gaji; laba setelah pajak dibagikan seluruhnya sebagai dividen (10%) atau ditahan di perseroan.